Ditemukan 1296 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berutu bersatu bermihu berhitu bermuli bermuda bermata berhulu bertutup
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
97 — 32
  • oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota DewanKomisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegan Saham paling lambat60 ( enam puluh ) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.Adapun Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha perbenihandi bidang pertanian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroanuntuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu
    oleh semua Anggota Direksi dan semua AnggotaDewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegan Saham palinglambat 60 ( enam puluh ) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuanRapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yangberlaku.Adapun Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha perbenihan dibidang pertanian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untukmenghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu
    Sebagaimana dijelaskan oleh dalam Anggaran DasarPerusahaan Pasal 3 usahausaha PT SHS sebagai berikut:Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha perbenihan dibidang pertanian optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untukmenghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saingkuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna peningkatan nilaiperseroan dengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas..
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 September 2015 — YUDI HUDOYO, S.Pd Bin (Alm) PIRMAN.
45 — 8
  • Adapun tujuan program bos sendiri yakni untukmeringankan beban Masyarakat terhadap pembiayaan pendidikandalam rangka wajib belajar 9 Tahun yang bermutu, dengan sasaranprogram Bos adalah Sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT baikNegeri maupun swasta.e.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2013 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R
Tanggal 24 April 2013 — ARBAIN BIN SYAHRILLAH
44 — 10
  • Tengah tgl 6 s.d 10 Maret 2007 sejumlah Rp. 14.280.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 106 Tanggal 11 Mei 2007 untuk Biaya kegiatanpeninjauan lapangan tim kerja MTQ di Seruyan Tengah sejumlah Rp. 4.380.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 107/BKU/2007 Tanggal 11 Mei 2007 untukBiaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi Revisi PP. 37/2006 pada Depdagri diJakarta sejumlah Rp. 30.420.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 108 Tanggal 11 Mei 2007 untuk Biaya dalamrangka mengikuti Workshop Program Bermutu
    Tengah tgl 6 s.d 10 Maret 2007 sejumlah Rp. 14.280.000,.Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 106 Tanggal 11 Mei 2007 untuk Biaya kegiatanpeninjauan lapangan tim kerja MTQ di Seruyan Tengah sejumlah Rp. 4.380.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 107/BKU/2007 Tanggal 11 Mei 2007 untukBiaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi Revisi PP. 37/2006 pada Depdagri diJakarta seyumlah Rp. 30.420.000,.Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 108 Tanggal 11 Mei 2007 untuk Biaya dalamrangka mengikuti Workshop Program Bermutu
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Februari 2016 — - SOZISOKHI SIHURA, SE.,M.Ec.,Dev
74 — 25
  • .; Bahwa penyelenggaraan PJJ merupakan proses pembelajaran dimanaantara Pendidik dengan peserta didik terpisah dan pembelajarandilakukan dengan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasidan komunikasi dan media lainnya; Bahwa tujuan adanya pendidikan yang diselenggarakan secara jarakjauh atau PJJ adalah untuk peningkatan perluasan dan pemerataanakses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai dengankebutuhan; Halhal yang perlu disediakan oleh pihak penyelenggaraan PJJ adalah :1.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
148 — 116
  • sekolah;Bahwa yang saksi lihat di sekolah ada pekerjaan rehab ganti zenk/atap,dan keramik sekolah;Bahwa saksi melihat ada pembangunan perpustakaan akan tetapi saksitidak masuk di dalamnya ;Bahwa saksi belum pernah masuk ke perpustakaan yang baru;Bahwa setahu saksi ada biaya pengadaan meubelair namun hnggasaksi mengundurkan diri belum lihat meubelair yang baru;Bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan bebanmasyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajibbelajar 9 tahun yang bermutu
    (untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan ke kasi Sarpra YusufMarasabessy);Tujuan bantuan operasional sekolah ;IV.Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankanbeban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalamrangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pemerintahan Daerah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1079 — 250
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • dengan peraturanpemerintah.BAB XIIBUMDBagian KesatuUmumPasal 331(1) Daerah dapat mendirikan BUMD(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Perda.(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasperusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroanDaerah.(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomianDaerah pada umumnya;b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
281 — 111
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • dengan peraturanpemerintah.BAB XIIBUMDBagian KesatuUmumPasal 331(1) Daerah dapat mendirikan BUMD(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Perda.(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasperusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroanDaerah.(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomianDaerah pada umumnya;b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 30-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 7/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 28 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd alias UNUN Diwakili Oleh : Philipus Fernandes, SH
139 — 65
  • yangerat kaitannya dengan pembangunan dari sisi fasilitas publik maupun sistempelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yakni salahsatu program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaanbiaya operasi nonpersonalia bagi sekolah sebagai pelaksana program wajibbelajar yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan bebanmasyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9(sembilan) tahun yang bermutu
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 157/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2012 —
82 — 39
  • APBD Tahun Anggaran 2010Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatdikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mendapatDana Alokasi Khusus (DAK) sesuai APBD kabupaten Jember sebesar Rp. 57.273.440.000,(lima puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)yang dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan)tahun yang bermutu
    Hakim akan mengambilalih seluruh Pertimbangan hukum tentang Unsur Melawan Hukum dalam dakwaan primersecara mutatis mutandis dalam dakwaan subsider ini ; Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mendapatDana Alokasi Khusus (DAK) sesuai APBD kabupaten Jember sebesar Rp. 57.273.440.000,(lima puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)yang dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan)tahun yang bermutu
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — M. NUR SASONGKO BIN M. TOHA KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
60 — 30
  • .= Bahwa semua barang alat peraga yang saksi bawa untuk uji mutu di Ciracassudah sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis seperti misalnya bahan plasticbukan daur ulang dan alat olah raga juga bermutu SNI serta gitar akustiksekelas merk Yamaha namun barangbarang berupa alat peraga yang dikirim keHalaman 175dari357 Putusan No.70/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyDinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo bukan barangbarang yang bermutusebagaimana yang saksi ujikan ke Ciracas.Bahwa karena saksi yang mengalami langsung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
375 — 355
  • Kalau tidak adaitu, tidak mungkin bisa masuk karena tidak mungkin pemerintah memberiizin kepada jenis benih yang tidak bermutu. Kemudian setelah mendapatpersetujuan berupa SK Menteri izin importnya keluar, pengapalan sampaidi karantina di Indonesia. Disini terjadi SINGMAT atau Pengasingan danPengamatan karena kostarika adalah label merah bagi beberapapenyakit berbahaya bagi negara kita khususnya kepada karet. Disanaada penyakit SAW namanya. Itulah yang menyebabkan handling benih inispesial.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 341/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 6 April 2016 — - PT.PUPUK SUBUR MAKMUR (PENGGUGAT) - PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG MEDAN (TERGUGAT I) - PT. SATRIA DHARMA PUSAKA CRAWFORD THG, (TERGUGAT II) - PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN (TERGUGAT III)
146 — 76
  • T Il 11 berupa fotocopy Akta No. 24 tanggal 25 Maret 2004 tentangAsosiasi Adjuster Asuransi Indonesia.Membuktikan bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan adjuster asuransiyang merupakan anggota Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia memilikikewajiban untuk bersikap professional, bermutu dan bertanggung jawabberdasarkan peraturan perundangan dan kode etik, kode perilaku, danpedoman kerja Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia dan menghasilkanpekerjaan yang obyektif berdasarkan kejujuran dan keahlian.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016
Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
244 — 250
  • Menurut Al Ghozali, Keadilanadalahseluruh dari kebajikan itu sendiri.Akhirnya, kepada Majelis Hakim, saya menutup Pledoi inidengan rasa takzim dan terima kasih yang tulus, karena secaraadil telah memimpin dan memandu persidangan, termasukmemberikan kesempatan yang adil pula kepada saya selakuterdakwa untuk menggali fakta fakta hukum dan kebenaran.Kepada Oditur saya ucapkan selamat, hormat dan terimakasih atas proses dinamis dan bermutu dalam persidangan ini.Meskipun Tuntutan Oditur sangat berat dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — TJOE MEI LAN
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya PembahasanPermasalahan Dan Penerapan KUHAP jilid 1 yang diterbitkan olehPustaka Kartini Penerbit buku Bermutu P.T. Sarana Bakti Semesta padahalaman 414, empat baris dari bawah menguraikan sebagai berikut : dansurat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakimdalam sidang pengadilan ;Hal. 135 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/20155.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
332 — 2360
  • khususuntuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapalpersamaan dan keadilan.d.Bahwa UndangUndang Nomor 30 tahun 2009 menyebutkan :Dalam Konsideran huruf b dan c:b. bahwa tenaga listrik mempunyal peran yang sangat penting danStrategis dalam mewujudkan tujuaan pembangunan nasional maka usahapenyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perluterus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agartersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2009/PN.PSB
Tanggal 19 Januari 2010 — RAMAIZAR, BE, dkk
159 — 142
  • Penguasaan sumber material yang bermutu.53Melaksanakan sechedule kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan.g. Pengendalian mutu bersama dengan laboratorium.2. Asisten teknis pada pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pasaman Barat adalahMembantu pimpinan kegiatan dalam mengelola kegiatan dengan bertanggungjawab kepada Pimpinan kegiatan sesuai dalam SK, dalam realisasinya yang sayakerjakan adalah :Mengumpulkan laporan harian dari pengawas lapangan dan dari pelaksanakontraktor..
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-06-2014 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 79/PID.SUS/2013/PN Skt
Tanggal 19 Desember 2013 — ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum VS JPU
157 — 82
  • hukum, sebaliknyapara Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala argumentasinya sebagaimana diuraikandalam Pledoi dan Duplik mereka, menolak keabsahan suratsurat dari dokter tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan halhal sebagaimana diuraikan sebagai berikut :Menimbang, bahwa di dalam UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, antara lain ditentukan, bahwasetiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,bermutu
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 50/Pid.B/2011/PN.TTN
Tanggal 23 Agustus 2011 — 1. Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI 2. KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL
149 — 92
  • yang terjamin,sebagaimana di dalam Undangundang No.12 tahun 2002 tentang Perbenihan danPeraturan Pemerintah R.I No 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman ;Bahwa bibit kelapa sawit yang unggul tersebut produksifitasnya di jamin oleh BalaiBesar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) karena pada umur3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan bibit kelapa sawit tersebut sudah berbuah pasir dan168pada waktu 4 tahun, bibit kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan bisa produksibuah yang berkwalitas dan bermutu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
256 — 638
  • Kiranya pernyataan penyesalan atasperbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan,perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta perubahan sistempengelolaan hutan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bermutu danberkualitas dengan manfaat yang digunakan sebesarbesarnya bagi hakhakWarga Negara Indonesia.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
203 — 133
  • Entitas seperti ini dikenal sebagai entitas yangspending focus.Bahwa sesuai UU 19/2003, kelompok "Kekayaan Negara yangDipisahkan (BUMN) yang mempunyai bentuk Badan Hukum sebagaiPerseroan Terbatas disebut sebagai Persero yang mempunyai tujuan(a) menyediakan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi danberdaya saing kuat; (6b) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilaiperusahaan (pasal 12 UU 19/2003).