Ditemukan 1363 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kpid kpu kud kppu khul kpum kiud kaur
Penelusuran terkait : Pilkada ; kpud Kpud sulawesi tenggara Kpud propinsi sulawesi tenggara Kpud (pilkada) ; permohonan keberatan pemohon tersebut gugur Komisi pemilihan umum daerah (kpud) Gubernur Sulawesi tenggara Korupsi Kpud kab konawe Lampau batas Bebas tidak murni Komisi pemilihan umum daerah (kpud) kabupaten barito timur provinsi kalimantan tengah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 23-06-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 29 Oktober 2014 — 1.JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si,2.Drs. DALDIN, M.Si;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
167 — 51
  • Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri DalamNegeri atas nama Presiden selambatlambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari.Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2005Pasal 99(2) DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/WakilBupati atau pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calonterpilih dari KPUD
Pengadilan PN BINJAI Pidana Khusus
Register : 22-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BINJAI Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bnj
Tanggal 2 September 2020 — Pemohon:
LAZUARDI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPOLISIAN RESOR BINJAI
180 — 56
  • PDIP Meriahta Sitepu, kemudiansaksi mengurus KTA saksi dan proses selanjutnya berjalan ; Bahwa pada saat Pemilu yang meraih surat terbanyak dari caleg PDIPadalah saksi dan yang kedua adalah Lazuardi, dan apabila karenasesuatu hal tergeser dari Caleg yang berpeluang menggantikan posisisaksi adalah Lazuardi ; Bahwa saya tidak tahu mengenai bukti P11 tersebut, saksi ditolakoleh Parati nasdem Binjai karena KTP saksi beralamat di Medan, tetapisaya lolos menjadi caleg PDIP berdasarkan verifikasi factual KPUD
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-09-2014 — Upload : 30-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 18 September 2014 — Drs. H. IMRON ROSYIDI ; KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
60 — 15
  • .; Agama USD y ference ner nnreineeennnnsmemennnenicismaimnnenenneienPekerjaan : Wiraswasta (Anggota KPUD Kabupaten Situbondo) ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan): 1 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 5 Mei2014;2 Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Mei 2014 s/dtanggal 20 Juli 2014;4 Perpanjangan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 96/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2013 — - VERY EVA SUSANTI SIREGAR, SE
81 — 17
  • KPUD Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.700.000,u. Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.109.120.000,v.
    TK pembina Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.3.100.000, Pemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.23.680.000, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.38.620.000, SMPN 7 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.41.400.000,TK Pembina Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.4.970.000, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar, sebesarRp.16.000.000,SMPN 6 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.33.640.000,KPUD Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.700.000,Cabdis Siantar
    KPUD Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.700.000,u. Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.109.120.000, v.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 10-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 9/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 28 Mei 2013 — Pancani Gandrung,SH.Msi Dk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur
243 — 86
  • dari copy);Bukti P25 : Surat KPU Bartim Nomor : 10/KPU.Bartim.020.435900/I/2013 PerihalPermasalahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya PerjuanganBarito Timur mengusung 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito26272829Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2013 yang ditujukan kepadaMENKUMHAM tertanggal 17 Januari 2013 (foto copy dari copy);Bukti P26 : Surat DPN PAKARPANGAN Nomor : 065/Eks/DPNPAKARPANGAN/II/2013 Perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada KPUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-10-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Dahono Bin Pawirodinomo;
149 — 549 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE Mendagri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 PerihalHibah dan Bantuan Daerah, disebutkan pada point 6Pertanggung Jawaban pemberian hibah dilakukan sebagaiberikut :Hibah dalam bentuk uang terhadap instansi vertikal (sepertikegiatan TMMD, Pengamanan Daerah dan penyelenggaraanPILKADA oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (sepertiPMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaandalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, buktibuktilainnya
    SE Mendagri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 PerihalHibah dan Bantuan Daerah, disebutkan pada point 6 PertanggungJawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut :Hibah dalam bentuk uang terhadap instansi vertikal (sepertikegiatan TMMD, Pengamanan Daerah dan penyelenggaraanPILKADA oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (sepertiPMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK) dipertanggung jawabkanoleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuklaporan realisasi penggunaan dana, buktibukti
Pengadilan PN NABIRE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab
Tanggal 28 April 2021 — Penuntut Umum:
TOTO HARMIKO, S.H.
Terdakwa:
FRANK RICHARD RUMAROPEN
100 — 39
  • Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalahsaksi Allen Paulus Papare alias Allen;Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena saat penangkapanbarang bukti tersebut ada pada saksi Allen Paulus Papare alias Allen;Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan danpenggeledahan sebanyak 14 (empat belas) paket/obungkus di dalamkoper;Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20November 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah Terdakwadi belakang KPUD
Pengadilan PN REMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN REMBANG Nomor 95/Pid.B/2010/PN.Rbg
Tanggal 25 Nopember 2010 — H. HENDARSONO Bin SURATMAN PAWIRO HARJO
85 — 23
  • Zahli, SH yaitu~ = pinjamanbantuan parpol dan bantuan telephon ;Bahwa saksi pernah mengembalikan pinjaman untukkegiatan bantuan KPUD sebesar Rp. 717.000.000, (tujuhratus tujuh belas juta rupiah) kepada pemerintah daerahdalam bulan maret 2005, namun oleh saksi MASKURIsetoran tersebut diarahkan untuk disetorkan ke PD BPRBank Pasar Rembang untuk melunasi rekening/hutang PemdaRembang atas nama perorangan;Bahwa saksi melakukan pinjaman ke kas daerah Setda,karena dana dari Kesbanglinmas belum bisa dicairkan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-12-2015 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 10 Mei 2016 — H. SUPRAN S.Pd.,M.Si. (Penggugat) VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT (Tergugat)
120 — 73
  • Audit menyimpulkan akibat adanya penyimpangantersebut maka timbul kemahalan harga pada realisasi penggunaanjasa advokasi MK, dan nilai perbandingan yang digunakan olehTergugat (Tim Audit) adalah berdasarkan nilai RAB (nilaiperencanaan) sebagai nilai yang wajar dengan pertimbanganprofesional auditor;Bahwa informasi kegiatankegiatan RAB yang tidak direalisasikanadalah fakta bahwa kegiatankegiatan tersebut tidak terdapat SPJ/pertanggungjawaban dalam dokumen pertanggungjawabanpenggunaan dana Hibah oleh KPUD
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 26-09-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 20 Nopember 2017 — AHMAD FAISAL, S.Hut, MH., Bin BUSERI & HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH.
223 — 169
  • Banjar 2015, Koordinasi diKementrian Keuangan RI antara BPKAD dengan Sekertaris KPUD (GTIHSAN) selaku KPA Dana Pilkada;Laporan sementara (audit) administrasi penyelenggaraan PilkadaLangsung di Kalimantan Selatan oleh BPK RI;1 (satu) bundel Slip Setoran Tunai ke Kas Umum Daerah KabupatenBanjar di Bank Kalsel Nomor Rekening: 009.00.03.00001.7 pada tanggal11 Mei 2016 sebesar Rp.1.000.138.000, oleh WIYONO (KPU) setelahdilakukan pemeriksaan Kejari Martapura;Undangan Rapat Sekda Banjar selaku Ketua TAPD
    Banjar 2015,Koordinasi di Kementrian Keuangan RI antara BPKAD denganSekertaris KPUD (GT IHSAN) selaku KPA Dana Pilkada;Laporan sementara (audit) administrasi penyelenggaraanPilkada Langsung di Kalimantan Selatan oleh BPK RI;1 (satu) bundel Slip Setoran Tunai ke Kas Umum DaerahKabupaten Banjar di Bank Kalsel Nomor Rekening:009.00.03.00001.7 pada tanggal 11 Mei 2016 sebesarhalaman 242 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK /2017/PT BUM69.70.71.72.73.Rp.1.000.138.000, oleh WIYONO (KPU) setelah
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pgp
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
DEDY YULIANTO, SE
Tergugat:
DIDIT SRIGUSJAYA, SH,MH sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
115 — 9
  • Bahwa saya sedang berencara menggugat KPUD Provinsi Kep. Bangka Belitungterkait dicantumkannya nama Penggugat dalam Daftar Calon Sementara dariPartai PAN ke DKPP;dan selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa Surat Nomor :05/LADPP/B/III/2019 Hal : Soal Hak Hukum Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-03-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — H. SUKIMAN, DKK VS PEMERINTAH RI, CQ. PRESIDEN RI, CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI;
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gubernur dan Wakil GubernurRiau Tahun 2008 yang lalu berdasarkan surat Menteri DalamNegeri No. 121.14/2500/08 tanggal 14 Agustus 2008 sesuaiHalaman 24 dari 95 halaman Putusan Nomor 24 P/HUM/20174.29.dengan fakta yuridis dan kenyataan penyelenggaraanPemerintahan di 5 (lima) Desa dan didasari kesiapan infrastrukturdan data pemilin yang dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenRokan Hulu maka pemerintah pusat menetapkan pelaksanaanPemilu Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2008dilaksanakan oleh KPUD
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2010 — Putus : 30-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PONTIANAK Nomor 554/ Pid.B/ 2010/ PN.PTK
Tanggal 30 Desember 2010 — DEDEN ARI NUGRAHA
168 — 81
  • SE Mendagri no. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 butir 6 huruf a menentukan bahwahibahdalam bentuk uang kepada instansi vertikal(seperti kegiatan IMMD, pengamanan daerah, danpenyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) danorganisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI,Pramuka, Korpri dan PKK) dipertangungjawabkanoleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan,dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana,bukti bukti lainnya yang sah sesuai naskahperjanjian hibah dan peraturan perundangundangan lainnya.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 15-05-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 15 Mei 2019 — * Perdata H. ADE RUHANDI, SE, Dk X KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR, Dkk
133 — 288
  • Sedangkanyang dimaksud dengan sengketa hasil pemilu ini adalah sengketaterhadap keputusan KPU atau KPUD menyangkut hasil pemilu.Sengketa hasil pemilu ini, sayangnya dibatasi hanya sengketamengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU atauKPUD. Dalam konteks pemilu,MK berwenang menyelesaikan. Dalampraktiknya, semua masalah hukum itu) dimasukkan dalampermohonan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 154 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 14 Desember 2015 — -DRS. DIKDIK JASMEDI , MM -DRS. S U H E R M A N. -DEDI SURYANA.
122 — 17
  • anggota Sat Pol PP yang akan melaksanakanpengamanan dan pembayaran honor sebulan sekali;Kegiatan Penanganan unjuk rasa pelaksanaannya adalah menunggupemberitahuan dari pihak kepolisian melalui surat setelah itu diplotinganggota Satuan Polisi Pamong Praja kemudian untuk pembayaranhonor dibayarkan setiap sebulan sekali dan setiap PAM unjuk rasadibayarkan dengan nominal Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) /kegiatan;Kegiatan Pengamanan Pilkada gubernur pelaksanaannya adalah adanyapemberitahuan dari KPUD
    Rp. 300.000,(tiga ratus riburupiah)/kegiatan seperti PAM gereja dan lainlain;Kegiatan Penanganan unjuk rasa pelaksanaannya adalah menunggupemberitahuan dari pihak kepolisian melalui surat setelah itu diplotinganggota Satuan Polisi Pamong Praja kemudian untuk pembayaranhonor dibayarkan setiap seminggu s/d dua minggu dan setiap PAMunjuk rasa dibayarkan dengan nominal Rp. 300.000,(tiga ratus riburupiah) / kegiatan;Kegiatan Pengamanan Pilkada gubernur pelaksanaannya adalahadanya pemberitahuan dari KPUD
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 08-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 22/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 27 Agustus 2013 — 1. DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng 2. DPC Partai Demokrat Kab. Seruyan Prov. Kalteng melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
138 — 187
  • No. 22/G/2013/PTUN.PLK15.415.5ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku ; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang PerubahanKetiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 6 berbunyiTanggung jawab KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan KepalaDaerah memperlakukan pasangan secara adil dan setara ternyataTergugat dengan begitu saja mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara, pada hal calon Perseorangan (Independen) telah melakukanmanipulasi data dukungan perseorangan yang hampir diseluruhKecamatan
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Kdi
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat:
NY. ISMA
Tergugat:
1.NY. AGUSTINA
2.ABD. HARIS
52 — 0
  • Agustina dan Abdul Haris;
  • Bahwa tanah yang digugat terletak di belakang Kantor KPUD Propinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
  • Bahwa batas-batas tanah, sebelah Barat dengan tanah Bu Isma, Sebelah Utara dengan jalan, Sebelah Timur dengan Bu Agustina dan sebelah Selatan dengan BTN;
  • Bahwa luas tanah yang disengketakan 2 meter x 15 meter;
  • Bahwa Ny.
    Agustina dan Abdul Haris;
  • Bahwa tanah yang digugat terletak di belakang Kantor KPUD Propinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
  • Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;
  • Bahwa luas tanah yang disengketakan 2 meter x 15 meter;
  • Bahwa Saksi tidak mengetahui Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/PID.SUS/2010
Drs. H. Lahaya, SH. MH. (Kuasa Pemohon); Abdul Hadi Djamal
159 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unit 17 yakni Surat bukti berupa Rekafitulasi Perolehan SuaraPemilihan Umum Legislatif 2009 di DAPIL SulSel dari KPUD Sulsel) ;Adanya beberapa surat dukungan Pemerintah Kabupaten dari daerahpemilihan Pemohon PK dan surat dukungan lainnya (vide surat bukti No,5 dalam putusan a quo hal. 104) yaitu :8.1. Dari Depag Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar, Sulsel8.2. Dari DPC Apdesi Kab. Jeneponto, SulSel8.3. Dari Pemerintah Kabupaten Selayar, SulSel8.4.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 163 /Pid.Sus.TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 11 Januari 2018 — NURHADI Bin KAYIN Kejaksaan Negeri Nganjuk
69 — 35
  • hal 16, 26, 31, 32, 33, 34, 35 tidak ada / hilang ) ;20. 1 ( satu ) buah sampel beton inti ( coredrill ) Panjang 23 cm diameter 10 cm ;21. 1 ( satu ) buah sampel beton inti ( coredrill ) Panjang 12 cm diameter 10 cm ;22. 1 ( satu ) buah sampel beton inti ( coredrill ) Panjang 9,5 cm diameter 10 cm ;23. 12 ( dua belas ) buah paving ;24. 1 ( satu ) serpihan bentuk tidak beraturan dengan ukuran 10 cm x 10 cm ;25. 1 ( satu ) bendel ENGINEER ESTIMATE ( EE ) perencanaan pembangunan gedung kantor KPUD
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2013 — - JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE
90 — 47
  • Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.39.060.000, TK pembina Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.3.100.000,Pemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.23.680.000, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.38.620.000, SMPN 7 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.41.400.000, TK Pembina Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.4.970.000,Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar, sebesarRp.16.000.000,SMPN 6 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.33.640.000, KPUD
    TK pembina Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.3.100.000, =2005cee gi65.67.68.Or TT Taereao TDPemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.23.680.000, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.38.620.000,SMPN 7 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.41.400.000, TK Pembina Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.4.970.000, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar, sebesarRp.16.000.000,SMPN 6 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.33.640.000, KPUD Kota Pematangsiantar