Ditemukan 1363 data
167 — 51
Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri DalamNegeri atas nama Presiden selambatlambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari.Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2005Pasal 99(2) DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/WakilBupati atau pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calonterpilih dari KPUD
LAZUARDI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPOLISIAN RESOR BINJAI
180 — 56
PDIP Meriahta Sitepu, kemudiansaksi mengurus KTA saksi dan proses selanjutnya berjalan ; Bahwa pada saat Pemilu yang meraih surat terbanyak dari caleg PDIPadalah saksi dan yang kedua adalah Lazuardi, dan apabila karenasesuatu hal tergeser dari Caleg yang berpeluang menggantikan posisisaksi adalah Lazuardi ; Bahwa saya tidak tahu mengenai bukti P11 tersebut, saksi ditolakoleh Parati nasdem Binjai karena KTP saksi beralamat di Medan, tetapisaya lolos menjadi caleg PDIP berdasarkan verifikasi factual KPUD
60 — 15
.; Agama USD y ference ner nnreineeennnnsmemennnenicismaimnnenenneienPekerjaan : Wiraswasta (Anggota KPUD Kabupaten Situbondo) ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan): 1 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 5 Mei2014;2 Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Mei 2014 s/dtanggal 20 Juli 2014;4 Perpanjangan
81 — 17
KPUD Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.700.000,u. Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.109.120.000,v.
TK pembina Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.3.100.000, Pemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.23.680.000, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.38.620.000, SMPN 7 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.41.400.000,TK Pembina Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.4.970.000, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar, sebesarRp.16.000.000,SMPN 6 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.33.640.000,KPUD Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.700.000,Cabdis Siantar
KPUD Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.700.000,u. Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.109.120.000, v.
243 — 86
dari copy);Bukti P25 : Surat KPU Bartim Nomor : 10/KPU.Bartim.020.435900/I/2013 PerihalPermasalahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya PerjuanganBarito Timur mengusung 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito26272829Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2013 yang ditujukan kepadaMENKUMHAM tertanggal 17 Januari 2013 (foto copy dari copy);Bukti P26 : Surat DPN PAKARPANGAN Nomor : 065/Eks/DPNPAKARPANGAN/II/2013 Perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada KPUD
149 — 549 — Berkekuatan Hukum Tetap
SE Mendagri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 PerihalHibah dan Bantuan Daerah, disebutkan pada point 6Pertanggung Jawaban pemberian hibah dilakukan sebagaiberikut :Hibah dalam bentuk uang terhadap instansi vertikal (sepertikegiatan TMMD, Pengamanan Daerah dan penyelenggaraanPILKADA oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (sepertiPMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaandalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, buktibuktilainnya
SE Mendagri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 PerihalHibah dan Bantuan Daerah, disebutkan pada point 6 PertanggungJawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut :Hibah dalam bentuk uang terhadap instansi vertikal (sepertikegiatan TMMD, Pengamanan Daerah dan penyelenggaraanPILKADA oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (sepertiPMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK) dipertanggung jawabkanoleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuklaporan realisasi penggunaan dana, buktibukti
TOTO HARMIKO, S.H.
Terdakwa:
FRANK RICHARD RUMAROPEN
100 — 39
Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalahsaksi Allen Paulus Papare alias Allen;Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena saat penangkapanbarang bukti tersebut ada pada saksi Allen Paulus Papare alias Allen;Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan danpenggeledahan sebanyak 14 (empat belas) paket/obungkus di dalamkoper;Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20November 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah Terdakwadi belakang KPUD
85 — 23
Zahli, SH yaitu~ = pinjamanbantuan parpol dan bantuan telephon ;Bahwa saksi pernah mengembalikan pinjaman untukkegiatan bantuan KPUD sebesar Rp. 717.000.000, (tujuhratus tujuh belas juta rupiah) kepada pemerintah daerahdalam bulan maret 2005, namun oleh saksi MASKURIsetoran tersebut diarahkan untuk disetorkan ke PD BPRBank Pasar Rembang untuk melunasi rekening/hutang PemdaRembang atas nama perorangan;Bahwa saksi melakukan pinjaman ke kas daerah Setda,karena dana dari Kesbanglinmas belum bisa dicairkan
120 — 73
Audit menyimpulkan akibat adanya penyimpangantersebut maka timbul kemahalan harga pada realisasi penggunaanjasa advokasi MK, dan nilai perbandingan yang digunakan olehTergugat (Tim Audit) adalah berdasarkan nilai RAB (nilaiperencanaan) sebagai nilai yang wajar dengan pertimbanganprofesional auditor;Bahwa informasi kegiatankegiatan RAB yang tidak direalisasikanadalah fakta bahwa kegiatankegiatan tersebut tidak terdapat SPJ/pertanggungjawaban dalam dokumen pertanggungjawabanpenggunaan dana Hibah oleh KPUD
223 — 169
Banjar 2015, Koordinasi diKementrian Keuangan RI antara BPKAD dengan Sekertaris KPUD (GTIHSAN) selaku KPA Dana Pilkada;Laporan sementara (audit) administrasi penyelenggaraan PilkadaLangsung di Kalimantan Selatan oleh BPK RI;1 (satu) bundel Slip Setoran Tunai ke Kas Umum Daerah KabupatenBanjar di Bank Kalsel Nomor Rekening: 009.00.03.00001.7 pada tanggal11 Mei 2016 sebesar Rp.1.000.138.000, oleh WIYONO (KPU) setelahdilakukan pemeriksaan Kejari Martapura;Undangan Rapat Sekda Banjar selaku Ketua TAPD
Banjar 2015,Koordinasi di Kementrian Keuangan RI antara BPKAD denganSekertaris KPUD (GT IHSAN) selaku KPA Dana Pilkada;Laporan sementara (audit) administrasi penyelenggaraanPilkada Langsung di Kalimantan Selatan oleh BPK RI;1 (satu) bundel Slip Setoran Tunai ke Kas Umum DaerahKabupaten Banjar di Bank Kalsel Nomor Rekening:009.00.03.00001.7 pada tanggal 11 Mei 2016 sebesarhalaman 242 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK /2017/PT BUM69.70.71.72.73.Rp.1.000.138.000, oleh WIYONO (KPU) setelah
DEDY YULIANTO, SE
Tergugat:
DIDIT SRIGUSJAYA, SH,MH sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
115 — 9
Bahwa saya sedang berencara menggugat KPUD Provinsi Kep. Bangka Belitungterkait dicantumkannya nama Penggugat dalam Daftar Calon Sementara dariPartai PAN ke DKPP;dan selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa Surat Nomor :05/LADPP/B/III/2019 Hal : Soal Hak Hukum Sdr.
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gubernur dan Wakil GubernurRiau Tahun 2008 yang lalu berdasarkan surat Menteri DalamNegeri No. 121.14/2500/08 tanggal 14 Agustus 2008 sesuaiHalaman 24 dari 95 halaman Putusan Nomor 24 P/HUM/20174.29.dengan fakta yuridis dan kenyataan penyelenggaraanPemerintahan di 5 (lima) Desa dan didasari kesiapan infrastrukturdan data pemilin yang dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenRokan Hulu maka pemerintah pusat menetapkan pelaksanaanPemilu Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2008dilaksanakan oleh KPUD
168 — 81
SE Mendagri no. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 butir 6 huruf a menentukan bahwahibahdalam bentuk uang kepada instansi vertikal(seperti kegiatan IMMD, pengamanan daerah, danpenyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) danorganisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI,Pramuka, Korpri dan PKK) dipertangungjawabkanoleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan,dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana,bukti bukti lainnya yang sah sesuai naskahperjanjian hibah dan peraturan perundangundangan lainnya.
133 — 288
Sedangkanyang dimaksud dengan sengketa hasil pemilu ini adalah sengketaterhadap keputusan KPU atau KPUD menyangkut hasil pemilu.Sengketa hasil pemilu ini, sayangnya dibatasi hanya sengketamengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU atauKPUD. Dalam konteks pemilu,MK berwenang menyelesaikan. Dalampraktiknya, semua masalah hukum itu) dimasukkan dalampermohonan.
122 — 17
anggota Sat Pol PP yang akan melaksanakanpengamanan dan pembayaran honor sebulan sekali;Kegiatan Penanganan unjuk rasa pelaksanaannya adalah menunggupemberitahuan dari pihak kepolisian melalui surat setelah itu diplotinganggota Satuan Polisi Pamong Praja kemudian untuk pembayaranhonor dibayarkan setiap sebulan sekali dan setiap PAM unjuk rasadibayarkan dengan nominal Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) /kegiatan;Kegiatan Pengamanan Pilkada gubernur pelaksanaannya adalah adanyapemberitahuan dari KPUD
Rp. 300.000,(tiga ratus riburupiah)/kegiatan seperti PAM gereja dan lainlain;Kegiatan Penanganan unjuk rasa pelaksanaannya adalah menunggupemberitahuan dari pihak kepolisian melalui surat setelah itu diplotinganggota Satuan Polisi Pamong Praja kemudian untuk pembayaranhonor dibayarkan setiap seminggu s/d dua minggu dan setiap PAMunjuk rasa dibayarkan dengan nominal Rp. 300.000,(tiga ratus riburupiah) / kegiatan;Kegiatan Pengamanan Pilkada gubernur pelaksanaannya adalahadanya pemberitahuan dari KPUD
138 — 187
No. 22/G/2013/PTUN.PLK15.415.5ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku ; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang PerubahanKetiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 6 berbunyiTanggung jawab KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan KepalaDaerah memperlakukan pasangan secara adil dan setara ternyataTergugat dengan begitu saja mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara, pada hal calon Perseorangan (Independen) telah melakukanmanipulasi data dukungan perseorangan yang hampir diseluruhKecamatan
NY. ISMA
Tergugat:
1.NY. AGUSTINA
2.ABD. HARIS
52 — 0
Agustina dan Abdul Haris;
- Bahwa tanah yang digugat terletak di belakang Kantor KPUD Propinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa batas-batas tanah, sebelah Barat dengan tanah Bu Isma, Sebelah Utara dengan jalan, Sebelah Timur dengan Bu Agustina dan sebelah Selatan dengan BTN;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 2 meter x 15 meter;
- Bahwa Ny.
Agustina dan Abdul Haris;
- Bahwa tanah yang digugat terletak di belakang Kantor KPUD Propinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 2 meter x 15 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ny.
159 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unit 17 yakni Surat bukti berupa Rekafitulasi Perolehan SuaraPemilihan Umum Legislatif 2009 di DAPIL SulSel dari KPUD Sulsel) ;Adanya beberapa surat dukungan Pemerintah Kabupaten dari daerahpemilihan Pemohon PK dan surat dukungan lainnya (vide surat bukti No,5 dalam putusan a quo hal. 104) yaitu :8.1. Dari Depag Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar, Sulsel8.2. Dari DPC Apdesi Kab. Jeneponto, SulSel8.3. Dari Pemerintah Kabupaten Selayar, SulSel8.4.
69 — 35
hal 16, 26, 31, 32, 33, 34, 35 tidak ada / hilang ) ;20. 1 ( satu ) buah sampel beton inti ( coredrill ) Panjang 23 cm diameter 10 cm ;21. 1 ( satu ) buah sampel beton inti ( coredrill ) Panjang 12 cm diameter 10 cm ;22. 1 ( satu ) buah sampel beton inti ( coredrill ) Panjang 9,5 cm diameter 10 cm ;23. 12 ( dua belas ) buah paving ;24. 1 ( satu ) serpihan bentuk tidak beraturan dengan ukuran 10 cm x 10 cm ;25. 1 ( satu ) bendel ENGINEER ESTIMATE ( EE ) perencanaan pembangunan gedung kantor KPUD
90 — 47
Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.39.060.000, TK pembina Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.3.100.000,Pemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.23.680.000, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.38.620.000, SMPN 7 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.41.400.000, TK Pembina Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.4.970.000,Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar, sebesarRp.16.000.000,SMPN 6 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.33.640.000, KPUD
TK pembina Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.3.100.000, =2005cee gi65.67.68.Or TT Taereao TDPemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.23.680.000, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.38.620.000,SMPN 7 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.41.400.000, TK Pembina Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.4.970.000, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar, sebesarRp.16.000.000,SMPN 6 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.33.640.000, KPUD Kota Pematangsiantar