Opsnal dariSat Reskrim Polres Polman, denganmelakukan penyidikan terhadap kasustersebut dengan mencari imformasi,dan tepat pada hari minggu tanggal25 November 2018 sekitar pukul 13.30wita kami dari Unit Opsnal mendapatimformasi bahwa di KabupatenPinrang Profensi Sulawesi Selatan,dari hasil pemeriksaan saksisaksi danjuga olah TKP bahwa diduga tersangkaada diwiliyah Kabupaten Pinrangsetelah itu kami dari Unit Opsnal yangdipimpin langsung oleh Kanit OsnalBripka Rubil Ridwan menuju keKabupaten Pinrang provensi

., S.H..M.Kn, Notaris Ppat, bertempat tinggal di KabupatenBolaang Mongondow Utara, Provensi Sulawesi Utara;SODAGQAL sis inansseae sss mmeweaen ie meearewmen ae meme oa a rae oo Tergugat VIII;Dalam hal ini Tergugat VIII memberikan kuasa kepada SUMIATI JUNUS,SH.

AnsoriLatif sebagai Bendahara Desa belum definitif;Bahwa sumber pendapatan Desa Suwaduk antara lain diperoleh dari hasil lelangtanah bondo desa, bantuan dari Kabupaten, bantuan dari Provensi, dan bagi hasilpajak/retribusi dari Kabupaten;Bahwa selama tahun 2007, 2008 dan 2009 Terdakwa selaku Kepala DesaSuwaduk menetapkan APBDes pada pertengahan atau akhir tahun, karenalelang tanah bondo desa dilaksanakan pada pertengahan atau akhir tahun,sehingga pengeluaran uang kas desa sebelum APBDes ditetapkan

Bahwa, yang melakukan penjaringan awalnya per kecamatan satu desasetelah itu ditambah satu sehingga per kecamatan ada dua desa, ada 26kecamatan sehingga seluruhnya 52 desa;Bahwa, di desa lain ada yang bermasalah;Bahwa, secara materi saksi tidak tahu di desa Nanggungan bermasalah,saksi mengetahui setelan saksi membaca share di WA bahwa yang nomorsatu juga harus direkom, saksi tahu fisiknya setelah ditunjukkan oleh Majelis;Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY Bahwa, yang diajak ke Provensi

PLN(Persero) Di Provensi Sulawesi Tengah, (fotokopi darifotokopi);bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya,Tergugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa potokopisuratsurat yang diberi tanda T 1 sampai dengan T 13, telah dimeteraikandengan cukup, dan telah dicocokan dengan Bukti aslinya atau fotokopinya,sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagaiberikut :1. BuktiT 12. BuktiT 23. BuktiT 34. BuktiT 45. BuktiT 5UndangUndang R.I.

Gubernur (Pemerintah Provensi Kalimantan Barat), beralamat diJalan Jend. A. Yani, Pontianak, Kalimantan Barat,dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaSuherman, SH, MH., Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Barat, H. Gusti Aknmadiyah, SH,MH., Kabag Bantuan Hukum dan HAM, Biro HukumSetda Prov. Kalbar, Nurul Hidayati, S.H., M.H.,Kasubbag Non Litigasi dan HAM, Biro Hukum SetdaProv. Kalbar, A Manaf, SH, MH, Kasubbag Litigasi, BiroHukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, Linda Asniah,S.

DI DAFTARKANsebagai Petani Peserta Proyek PRPTE UPP PP Kelapa dan kepadaHalaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.SEL10.petani yos. oleh Dinas Perkebunan Provensi NTB di Sukamulia selakuUnit Pelaksana Proyek Perkebunan Kelapa tsb. di berikan bibit kelapa,biaya persiapan penanaman bibit kelapa, biaya pemeliharaan, pupuk,obat obatan, spreyer dll..

Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, tanggal4 maret 2016, memori banding dan kontra memori banding, serta suratsurat lainyang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sebagai berikut:Bahwa fakta hukum yang terungkap adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Indroyono adalah Direktur CV Canopus Bintang Semestakenal dengan AMRU, S.Sos, M.Si (Kepala Sekretariat Bawaslu Provensi

Bahwa Terdakwa sejak bulan bulan April 2013 dan berlanjut sampai denganbulan Juli 2013 melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasapembuatan spanduk dana pembuatan buku perundangundangan di BawasluProvensi Jatim Tahun 2013, Rehab Gedung Bawaslu Provensi Jatim,pekerjaan tersebut tidak berdasarkan Kontrak atau SPK (Surat Perintah Kerja.Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut atas permintaan dari Sdr AMRU,S.Sos, M.Si.2 Bahwa didalam pekerjaan spanduk dan kompilasi buku perundangundanganterdakwa

Nasional Lore Lindusejak tahun 1978 sampai dengan 1995 yang dilakukan oleh SubbidhutPalu.e Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 464/KPTSII/1999tanggal 23 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Lore Linduseluas 217.991,18 hektar di Kab.Dati Il Donggala dan Poso PropinsiDati Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan FungsiTaman Nasional.e Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.869/Menhutl1/2014, tanggal 29 September 2014 tentang KawasanHutan dan Konservasi Perairan Provensi

T3 berupa copy dari copy Keputusan Bupati Sukoharjo Provensi Jawa TengahNomor : 503/254/Tahun 2016 tentang Pemberian izin PenggunaanPemanfaatan tanah kepada PT. Bening Big Tree Farms dari KabupatenSukoharjo, tertanggal 15 Februari 2016;4. T4 berupa copy dari copy Tanda Daftar Perushaan PT. Bening Big Tree FarmsKabupaten Sukoharjo, sejak tanggal 22 Agustus 2016Putusan No. 12/Padt.SusPHI/2017/PN. Yyk halaman 45 dari 77 halaman5.T5 berupa copy dari Asli Surat Keputusan Manager HR dan GA PT.

.;: Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provensi KalimantanSelatan ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, JalanDharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan Banjabaru ;Selanjutnya disebut SCDaQal..........ccccee cece eee ee eee eee ees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ;Halaman 2 Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.BJM.

Pelita Tenggara,No.4, Kota Parepare, di Keluarkan pada tanggal 17 Maret 2016;Bukti BS68 adalah foto copy SURAT PEMERINTAH PROVENSI SUAWESISELATAN BADAN KOORDINASI PENANAM MODAL DAERAH UMUMPELAKSANA TEKNIS TERPADU.

Tungku Ombay Alor, 9.Tungku Endelio, 10 tungku Bi Inmafo, 11 tungku Soe dan 12 tungku SabuRaijua yang menolak pelaksanaan musyawarah umum keVIII IKF.NTT KotaSorong tanggal 7 Februari 2021 (vide bukti P3) serta tidak terjadinyakesepakatan damai antara pihak yang bersengketa yaitu pihak Penggugatdan Tergugat, sehingga atas dasar inilah Pengurus IKF.NTT Provensi PapuaBarat mengeluarkan surat keputusan tentang penunjukan pelaksana tugasharian Ketua IKF.NTT Kota Sorong kepada PETRUS LANGOBELEN untukmempersiapkan

Karena objeksengketa yang benar terdapat dalam dusun dati lenyap Usisapiuan tetapi dikuasai oleh4243Pemerintah Daerah Provensi Maluku berdasarkan Pemberian Pemerintah Negeri Soyatanggal 7 Pebruari 1974 ;4 Bahwa 38 (tiga puluh delapan) tahun lamanya penguasaan secara nyata objek sengketa olehTergugat I Intervensi dan diketahui oleh Penggugat Intervensi, kemudian baru saat inididalilkan sebagai pemilik oleh Penggugat Intervensi adalah merupakan alasanalasan yangkontradiktif dengan kenyataan, terkesan

tetapdipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwaharus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.Bahwa atas pertimbangantersebut di atas Majelis Hakimberpendapatpidana tambahanyang dimohonkanoleh OditurMiliter dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakansependapat.Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim menilaimasih terlalu ringan, sehingga Majelis Hakim perlu menaikkanhukumannyadengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa inimerusak generasi mudah khususnya di daerah Provensi

Apa yang diputuskan KPU tersebutdi atas sematamata KPU menjalankan amanat undangundang dantindak yang sangat tepat sekali.16.Bahwa apa yang dilakukan KPU pada poin 16 tersebut di atas sudahbenar dan KPU terhindar dari perbuatan pidana yang tertuang padapasal 318 undangundang nomor 8 tahun 2012 yaitu : setiap anggotaKPU, KPU Provensi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidakmelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat 2 dipidanadengan

MOHAMMAD SYAH JEHAN, M.AP Bin AHMAD RAZAK : Saksi menerangkan secara umum sebagai BUD ( bendahara umumdaerah ) bertugas untuk membayar tagihan tagihan yang dibebankanpada APBD Provensi Kalsel, termasuk tagihan tagihan oleh pihak ketiga,fungsi sebagai BUD adalah mengatur pengelolaan keuangan Daerahkhususnya Provinsi Kalimantan Selatan, dan tanggung jawab sebagai BUDadalah mengkompulir atau mengumpulkan seluruh dokumen dokumenpenggunaan dana yang berasal dari APBD dan digunakan oleh satuanKerja Perangkat

Daerah yang ada di Provensi Kalsel, sedangkanwewenang saya sebagai Kepala Biro Keuangan adalah menerimadokumen permintaan pembayaran dari masing masing SKPD yangPutusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.44 dari 150diajukan ke Biro keuangan dan apa bila ada dokumen yang kurang makasaya berwenang untuk mengembalikan dokumen ke SKPD yangmengajukan apabila tidak lengkap untuk diperbaiki atau di tambahkandokumen yang diperlukan, sebagai pedoman untuk pelaksannan tugastersebut diatur di Permendagri

MOHAMMAD SYAH JEHAN, M.AP Bin AHMAD RAZAK : Saksi menerangkan secara umum sebagai BUD ( bendahara umumdaerah ) bertugas untuk membayar tagihan tagihan yang dibebankanpada APBD Provensi Kalsel, termasuk tagihan tagihan oleh pihak ketiga,fungsi sebagai BUD adalah mengatur pengelolaan keuangan Daerahkhususnya Provinsi Kalimantan Selatan, dan tanggung jawab sebagai BUDadalah mengkompulir atau mengumpulkan seluruh dokumen dokumenpenggunaan dana yang berasal dari APBD dan digunakan oleh satuanKerja Perangkat

Daerah yang ada di Provensi Kalsel, sedangkanwewenang saya sebagai Kepala Biro Keuangan adalah menerimadokumen permintaan pembayaran dari masing masing SKPD yangPutusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.44 dari 150diajukan ke Biro keuangan dan apa bila ada dokumen yang kurang makasaya berwenang untuk mengembalikan dokumen ke SKPD yangmengajukan apabila tidak lengkap untuk diperbaiki atau di tambahkandokumen yang diperlukan, sebagai pedoman untuk pelaksannan tugastersebut diatur di Permendagri

Apartemen Robinson belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)Penghuni atas Satuan Rumah Susun yang diterbitkan olehGubernur Provensi DKI Jakarta;21.2. Bahwa PT. Putra Mas Simpati selaku Pelaku PembangunanApartemen Robinson sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahunbelum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan perijinnya,Sertifikat Laik Fungsi, Akte Jual Beli, Pertelaan dan SHM Sarusun,sehingga merugikan Para Pemilik dan Penghuni Rumah Susunsesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;21.3.

bahwa pewartasan tanggal 15 juli 1997 yang ditanda tangani saksisaksi batas Suhud dan Hadi suprapto,Ketua RT.005 Kelurahan NipahNipah Subandi KepalaKelurahan Nipah nipah dan Camat Penajam Paser utaraKabupaten Penajam Paser Utara Drs Asruddin denganNomor : 590/230/PEM/VII/1997 pada tanggal 22 juli 1997;Dan patut kiranya di sampaikan bahwa Pemerintah KabupatenPenajan Paser Utara terbentuk berdasarkan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukanKabupaten Penajam Paser Utara di Provensi