Ditemukan 1349 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : romi ratu roha rije robi nkah noco ndun nias
Penelusuran terkait : Nasib emilia elim - pella vs bupati rote ndao; 110/pdt/2012/ptk Pmh Tanah Daud lopo Alfons bolu Artemis bolu Kepala desa oeledo Kecamatan pantai baru Pemerintah daerah kabupaten rote ndao c.q camat pantai baru – kabupaten rote ndao Bupati kepala daerah kabupaten rote ndao 73/pid/2013/ptk Pembunuhan Petrus nadek 74/pdt/2012/ptk Jusuf ndun Arbet modok 09/pid/2013/ptk Arnolus sooai alias nolus 121/pid/2012/ptk Thofilus feoh alias filus 122/pid/2012/ptk Junus rondo alias jus 25/pdt/2011/ptk Marthen ndun Antoneta bolla Cerai 33/pid/2012/ptk Gerson fanggi alias son 94/pdt/2010/ptk Margarita hendrik - zacharisas Yusuf semuel hendrik
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 7 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum II : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Terdakwa : FERRY JONS PANDIE, S.Kom
145 — 96
  • ;Tempat Lahir : Oehandi, Rote Ndao;Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/19 November 1971;Jenis Kelamin : Lakitlakti;Kebangsaaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Sukun RT 010 RW 004, Kelurahan Oepura,Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Konsultan;Terdakwaditahan dalam jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:1.Penyidik, tanggal 13 Juni 2019 Nomor PRINT04/N.3.1/Fd.1/06/2019,sejaktanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;Perpanjangan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 28-12-2023 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PT KUPANG Nomor 168/PDT/2023/PT KPG
Tanggal 21 Februari 2024 — Tergugat I : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Diwakili Oleh : Ndara Nduka, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : BUPATI KUPANG Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : WALIKOTA KUPANG Diwakili Oleh : Jidon Roberto Pello SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : BUPATI SUMBA TIMUR Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat V : BUPATI SUMBA BARAT Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat VI : BUPATI ROTE
97 — 89
  • Tergugat I : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Diwakili Oleh : Ndara Nduka, SH
    Terbanding/Pembanding/Tergugat II : BUPATI KUPANG Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
    Terbanding/Pembanding/Tergugat III : WALIKOTA KUPANG Diwakili Oleh : Jidon Roberto Pello SH
    Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : BUPATI SUMBA TIMUR Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
    Terbanding/Pembanding/Tergugat V : BUPATI SUMBA BARAT Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
    Terbanding/Pembanding/Tergugat VI : BUPATI ROTE
    NDAO Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
    Terbanding/Pembanding/Tergugat VII : BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
    Terbanding/Pembanding/Tergugat VIII : BUPATI TIMOR TENGAH UTARA Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
    Terbanding/Pembanding/Tergugat IX : BUPATI BELU Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
    Terbanding/Pembanding/Tergugat X : BUPATI MANGGARAI TIMUR Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
    Terbanding/Pembanding/Tergugat XI : BUPATI SUMBA
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
126 — 93
  • Belu sebesar Rp.700.000.000,;Bahwa Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah pascabencana alam dan sosial di daerah tertinggal dengan pagu sebesarRp.58.660.901.000,, realisasi pelaksanaan kegiatannya berupa pembangunan/peningkatan jalan atau jembatan di 2 kabuten yaitu Kab Kupang sebesar Rp.1.500.000.000,; dan Kab Rote Ndao sebesar Rp.1.500.000.000,;Bahwa Pengambangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pulau terluar danpulau terpencil di daerah tertinggal dengan pagu Rp.322.475.000.000
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. TOFIK KHAERUDIN, MM
132 — 142
  • Rote Ndao, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah,Kab. Alor, Kab. Ende, Kab. Flores Timor, Kab. Manggarai, Kab. ManggaraiBarat, Kab. Manggarai Timur, Kab. Lembata, Kab. Nagakeo, Kab. Ngada, Kab.Sabu Rajua dan Kota Kupang; Bahwa benar jumlah Anggaran BSPS untuk Kota Kupang Tahun Anggaran2013 adalah sebesar Rp. 1.860.000.000, dan penerima bantuan BSPS TahunHalaman 161Putusan Nomor 65 /Pid.SusTPK/2015.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - MOHAMMAD SOFYAN als H. ANDY SOFYAN LAKKI
135 — 43
  • dari BPP (ENDANGSUPRIYATD)/menyerahkan uangnya kepada pihakKab/Kota adalah:Kab Alor dibawa oleh DRS I KETUT SUTAsebesar Rp. 22.750.000, ;Kab Kupang dibawa oleh DRS DEDYLINGGAJAYA sebesar Rp. 33.000.000, ;Kab Lembata dibawa oleh EKOHARIYANTO, SE sebesar Rp. 37.100.000, ;Kab Manggarai Barat dibawa oleh MARIFIN, S.SOS sebesar Rp. 36.400.000, ;194Kab Manggarai Timur dibawa olehSUDARKO sebesar Rp. 20.500.000, + Rp.22.750.000, ; Kab Negekeo dibawa oleh SUJANAGITANEGARA, SE sebesar Rp.43.250.000, ;Kab Rote
    Ndao dibawa oleh RODY SUSILO,ST sebesar Rp. 32.760.000, ;Kab Sikka dibawa oleh CECEP EGI RKUSUMA sebesar Rp. 13.650.000, ;Kab Sumba Tengah dibawa oleh DJOKOENDRIATNO sebesar Rp. 33.200.000, ;Kab Timur Tengah Utara dibawa oleh DRSMINTO WALUYO sebesar Rp.22.750.000, ; Kota Kupang dibawa oleh DRS ISMU EDDYsebesar Rp. 27.750.000, ;Tugas Nomor: 73/W/Insp.IIItjen/TV/2009tertanggal 23 April 2009 yang ditandatangani M.SOFYAN, SH, Msi, untuk Provinsi Papua, yangterdiri beberapa Kabupaten/Kota dan yang menerimadari
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2015 — HENDRY MBATU, SH
318 — 149
  • Rote Ndao, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab.Alor, Kab. Ende, Kab. Flores Timor, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat,Kab. Manggarai Timur, Kab. Lembata, Kab. Nagakeo, Kab. Ngada, Kab.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg
Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. HENTJE ORHEN SINA
122 — 64
  • Rote Ndao, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab.Halaman 136Putusan Nomor 66 /Pid.SusTPkK/2015./PN.Kpg.Alor, Kab. Ende, Kab. Flores Timor, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat,Kab. Manggarai Timur, Kab. Lembata, Kab. Nagakeo, Kab. Ngada, Kab.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN Oelamasi Nomor - 12/Pid.Sus/2017/PN Olm
Tanggal 7 Juni 2017 — - LATIFA YANI alias BUNDA YAN
282 — 182
  • Rote Ndao 10 (sepuluh) orang,Kab. Sumba Barat 10 (sepuluh) orang, Kab. Sumba Barat Daya 10(sepuluh) orang, jangka waktu rekrut 31 Desember 2016 sedangkanhalaman 147 dari 240Putusan Pidana Khusus Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN.OLMwilayah penempatan di Provinsi Sumatera Utara sebagai Panata Laksanaka Rumah Tangga (PLRT);PT.
Yurisprudensi Waris Waris Adat
Kata Kunci : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
3/Yur/Pdt/2018
10045 — 0
  • Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]
  • Perkara ini terkait pembagian waris adatRote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini kemudian dimasukan ke dalam salahsatu putusan penting (landmark decision) Mahkamah Agung di Laporan TahunanTahun 2012.
    Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan:

    Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndaosalah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupangtersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 17 Undang-UndangNo. 39 Tahun 1999