November2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu register Nomor01/Pra.Per/2015/PN.Sky tanggal 17 November 2015, telah mengajukan permohonanpraperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:1 Bahwa dasar hukum permohonan Praperadilan merujuk pada ketentuan peraturanperundangundangan dan putusan pengadilan sebagai berikut:a Undangundang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskanbahwa Indonesia adalah Negara Hukum (rechtsstaat) yang menjunjung tinggihak asasi manusi

Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan1617penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa IHASORI Alias

Kadir Suko adalahdinyatakan perbuatan melawan hukum tentu ini sangat bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku karena setiap orangberhak menguasai barang miliknya sendiri karena itu dijamin oleh undangundang dan merupakan hak asasi setiap manusi sebagaimana dijamin olehUndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusiasehingga tentu posita garis datar poin 13 haruslah dikesampingkan danditolak ;Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;Dalam pokok perkara

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) buah buku berjudul DARI JALANAN KE TANAH HARAM,warna orange ;2s 1 (Satu ) buah buku berjdul KETIKA MANUSI DIJADIKANTUHAN, warna hitam ;3. 1 (Satu) buah buku berjudul ZAMAN BOLEH BERUBAH IMANTERUS BERTAMBAH, warna hitam orange ;1 (Satu) bendel berjudul MUQADDIMAH ;3 (tiga) buah busut tombak ;5 (lima) buah tombak ;2 (dua) buah parang ;1 (Satu) buah kayu ukuran kurang lebih 1 meter;o oO NO a fs1 (Satu) buah Pralon ukuran kurang lebih 1 meter10. 1 (Satu) buah

Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagaimana terlampir dalamBerkas Perkara atas nama terdakwa TAMRIN KEI Alias TAMRIN AliasABANG TAM Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam Berkas Perkara atasnama terdakwa ABDUL KADIR TAMRIN KEI Alias TAMRIN Alias ABANGTAM.Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukanbarang bukti berupa:= 1 (Satu) buah buku berjudul DARI JALANAN KE TANAH HARAM,warna orange ; 1 (satu ) buah buku berjdul KETIKA MANUSI DIJADIKANTUHAN, warna hitam ;= 1 (satu) buah buku berjudul

Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dalamperkara ini telah SAH karena dibuat sesuai denganprosedur sebagaimana yang diatur dalam Undangundang Jaminan Fidusia serta ketentuan hukumyang berlaku lainnya, yang mana perjanjianpembiayaan dengan pembebanan jaminanfidusiaatas Objek JaminanFidusia tersebuttelah dibuat secaraaccesoirsertadibuatdalam sebuah Akta Notaris yaitu sebagaimanatertuang dalam Akta Jaminan Fidusia, dantelah didaftarkan pada Kantor PendaftaranFidusia pada Kementerian Hukum danHakAzasi Manusi

Cipta Niaga (Persero) berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 31 Maret tahun2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1998 tentangPerubahan Penyertaan Modal Negara dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusi Republik Indonesia Nmor : C14008 HT.01.04 TH. 2003 tentangPersetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas tanggal 19 Juni2003.

No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusi berbunyi :16(1).

Bangkit Grafika Sejahtera (Terlawan II) telah mendapatkanpengesahan dari Turut Terlawan II berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU 08682.AH.01.01 Tahun2008 tertanggal 22 Februari 2008 tentang pengesahan badan hukum PerseroanPT. Bangkit Grafika Sejahtera ;Bahwa akte Pendirian PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Terlawan II) No. 11tertanggal 16 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Kayun Widiharsono , S.H.

Trenggalek adalah menjadi tidak sah Halaman 33 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2020/PN Trk.dan kedudukan hukum dari Terlawan Il tetap menjadi sahsebagaimana dalam berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU 08682.AH.01.01 Tahun 2008 tertanggal 22 Februari 2008 tentangpengesahan badan hukum (Turut Terlawan Il) Perseroan PT. BangkitGrafika Sejahtera ;20. Bahwa dasar hukum posita Penetapan Pembubaran PT. Bangkit GrafikaSejahtera (PT.

Dengan kepada yangterhormat Ketua Pengadilan Agama Tangerang dan atau yangTerhormat para Majelis Hakim yang memeriksa perkara sayaselaku Termohon dan suami saya selaku Pemohon dapatdengan kearifan, berdasarkan syariat Islam dan berpegangteguh kepada Al'Quran ndan hadis, peraturan peraturanberupa Undang Undang dan yang ada dibawahnya sertamemperharikan dan mempertimbangkan saya selaku istri yangmerupakan seorang perempuab yang memiliki kKewajiban danhak serta Hak Asasi Manusi (HAM) yang memiliki unsurekelemahan

jarak + 150 ( seratus lima puluh ) meter melukai ;e Bahwa Ahli menjelaskan amunisi ini merupakan amunisi / pelurusenjata api non organic yang hanya dapat di digunakan / ditembakkandengan menggunakan senjata api non organic jenis senjata apitradisional yang biasa disebut senjata api tumbuk ( yang mana caramemasukkan amunisinya dengan cara di tumbuk untuk memadatkanamunisi dengan menggunakan pamstock / pemadat ) ;e Bahwa amunisi / peluru senjata api tersebut jika ditembakkan terhadapsasaran orang / manusi

sehingga tiap perbuatanyang melanggar ketentuan ini akan di berikan sanksi adat sepertihalnya pemberian sanksi kepada pelanggar hukum kedaulatan diIndonesia, hal ini sudah di kenal sejak dahulu kala, hukum adat iniadalah hukum asli bangsa Indonesia, pemberlakuan sanksi adat inibertujuan agar perbuatan yang melanggar dan membawa kerugianbagi orang lain tidak terulang kembali, ini artinya lebihmengutamakan saling menghormati dan saling menghargai antarsatu sama lain dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusi

Gateway Guna Selaras yangunduh dari tanggal 14 Januari 2019 dan mendapatverifikasi berkas dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusi Republik Indonesia. 11.P11Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 86. 860.771.4023.000 atas nama PT. Gateway GunaSelaras yang dikeluarkan oleh Kantor PajakPratama Jakarta Senen. 12.P12aPendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan tertanggal27 Desember 2018.

Termohonsangatsangat menolak semua dalil Pemohon yang jauh dari kebenaran, didalam Akta Nikah sudah dijelaskan Termohon menikah pada tanggal 27September 2015 dalam reflik mengapa Pemohon menyebutkan sudahpisah dari bulan Mei 2015 kami belum menikah pada saat itu;Bahwa yang saudara Pemohon nikahi hanya manusia biasa, bukanMalaikat yang selamanya benar, bukan Syetan yang selamanya salah, jadiwajarlah kalau ada salahsalah kata atau tingkah laku yang membuatsaudara kesal dalam rumah tangga itu wajar karena manusi

;woceceeneee Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam KUHP memberikanarah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusi dan yang diajukan di persidangandalam perkara ini adalah Terdakwa AYUB TANDE, Terdakwa Il OKTOVIANUSLAUTANG, Terdakwa Ill OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU,Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU, dengan segalaidentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan tuntutan pidana ini.18Bahwa para terdakwa di dalam persidangan ini dengan lancar

gadai secara turun temurun yang juga lebih dari 100 (seratus) tahunberdasarkan suratsurat bukti yang ada pada para Pembantah, dan merekayang telah mendapatkan hak dan menguasai atas dasar jual beli yang rataratatelah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, termasuk mereka yang mendiami karenahubungan sewa menyewa dan atau pagang gadai ;Selanjutnya menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta (2004; 182184),pengertian hak milik berangkat dari pengertian istilan hak yang terkaitdengan keadilan dan hak azasi manusi

diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal22 September 2015 dalam Register nomor 145/Pdt.G/PN.Tjk , telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1) KRONOLOGIa) Bahwa tanggal 3 Maret tahun 2004, Penggugat mendirikan PT.Doland Permata yang beralamat di Rajabasa, Bandar Lampung.Sebagai Direktur ialah Penggugat, sebagai Komisaris ialah Hamzah.Pendirian berdasarkan anggaran dasar Nomor:01 oleh NotarisAchmad Mulia, dan memperoleh pengesahan Menteri KehakimanDan Hak Asasi Manusi

P9YA, P.9OB, P.9C,P.9D, P.10A, P.10B, P.10C, P.10D.P.10E, P.11A, P.11B, P.11C, P HD P.11EP.11E, P.11F,P.11GP.11HP.12A, P.12B, P.12C, P.12CP.12D, P12E,P.12F P.13A, P.13B, P.13C, P.13D, P14A, P.14B, P.14C,P.14D,P.14C, P.14D, P.14, masing masing bukti tersebut berupa ProfilPerusahaan, surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, berita acara rapat umum pemegang saham, telah terbukti Alm.RudiWijaya semasa hidupnya memiliki saham saham yang ditempatkan dibeberapaPerseroan Terbatas

anak yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial ;Menimbang, bahwa Sejalan dengan itu Sudarto juga berpendapat bahwaPengadilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat,namun kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat ;Menimbang, bahwa tujuan khusus dibentuknya pengadilan anak adalahmempunyai hubungan yang sangat erat dengan sifatsifat khusus seorang anak, karenaanak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusi

Terdakwa menjual nomot togel Hongkong sudah 2 (dua) bulan;Menimbang, bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwamerupakan suatu bentuk permainan yang menggunakan sarana yangdimainkan secara manual dengan menggunakan tangan manusi, dalampermainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada pembayaranterhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang ataudipertarunkan dan dalam permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwatersebut kKemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan

yaitu bahayaperbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatupenyusulan pula terhadapnya.Bahwa menanggapi tentang penerapan hukuman mati terhadap pelakupelaku kejahatan di dunia, ternyata ditanggapi serius oleh negaranegara Internasional, terbukti pada tahun 2010 sebanyak 141 negaraanggota Perserikatan BangsaBangsa (PBB) sudah tidak lagimenerapkan pidana mati, oleh karena pada dasarnya penerapanhukuman mati tidak sejalan dengan semangat dari ketentuan Pasal 3Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusi