, Majelis Hakim berpendapat bahwa wewenangTergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi(bevoegdheid rationae materiae), tempat/wilayah kekuasaannya (bevoegheidrationae loci), dan dari segi waktu penerbitannya (temporis);Menimbang, bahwa terhadap wewenang Tergugat dari segi materi(bevoegdheid rationae materiae), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 menyebutkan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah

lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat PemerintahanHalaman 162 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDGyang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada padapemberi mandat; sehingga berdasarkan ketentuanketentuan tersebut dapatdiketahui bahwa Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasiialah Pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertipikat hak atastanah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi materi(bevoegdheid rationae materiae

Gubernur Jawa Barat,Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Pandeglang, dan WalikotaDepok, tidak berwenang (onbevogheid rationee materiae) untuk menyatakanmelarang seluruh kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan semuaaktifitasnya yang bertentangan dengan Ajaran Agama Islam;Dengan demikian peraturanperaturan a quo yang telah melarang seluruhkegialan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan semua aktifitasnya yangbertentangan dengan Ajaran Agama Islam adalah bertentangan denganPenerapan Presiden Nomor

Setiaptindakan pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan harusbertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh secaraatribusi, delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi(materiae), wilayah (locus), dan waktu (tempus).

Putusan Nomor 105 K/TUN/2015Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku;Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku apabila keputusan yangbersangkutan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangbersifat Prosedural, Substansi dan atau dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang.Bahwa tindakan Termohon Kasasi Telah melanggar kewenang(Onbevoegheid) yaitu Onbevoegheid Ratione Materiae terjadi apabilaPejabat

Hadjon bahwa berkaitan denganlingkup kompetensi suatu jabatan, kemungkinan terdapat tiga bentuk kewenangan yaitukewenangan menyangkut kompetensi absolut (bevoegheid ratione materiae),kewenangan menyangkut kompetensi relatif (bevoegheid ratione loci), dan kewenangandari segi waktu (bevoegheid ratione temporis).(kutipan dari buku Philipus M.

namaPT.Tunas Prima Sejahtera (PT.TPS) seluas kurang lebih 3.754,69 Ha dikawasan hutan yang telah dilekati oleh IUPHHHT atas namaPT.Sylvaduta Corporation (Penggugat) oleh Menteri Kehutanan, adalahcacat hukum dari segi Kewenangan;12)Cacat hukumnya dari segi kewenangan menurut Pasal 53 ayat (2)beserta penjelasannya dari UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara (dalam hal ini UU No.5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun2004), adalah menyangkut lokasi dan materi (onbevoegheid ratio locusdan onbevoegdheid ratio materiae

ketentuan hukum seperti disebutkan di atasdihubungkan dengan objek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat bahwakewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di DesaTanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enimadalah menjadi kewenangan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan SemendeDarat Tengah Kabupaten Muara Enim;Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahankewenangan Kepala Desa Tanjung Raya dalam menerbitkan suatu Keputusandari secara materi (ratione materiae

, prosedur, dan substansi terbitnya surat keputusanobjek gugatan a quo ;Halaman 49 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.PGPMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Tergugat memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa a quoatau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan untukmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quobaik dari segi materiil (onbevoegheid ratione materiae

telah ditentukan dalam peraturanperundangundangan yang berlaku, diantaranya karena hal ini berkaitan dengan asaslegalitas dan perlindungan hukum bagi rakyat yang merupakan salah satu pilar utamadari Konsep Negara Hukum;Menimbang bahwa tindak pemerintahan (rechtshandelingen) diluarwewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan adalah tindakan yangtidak berdasar hukum (yakni tindak pemerintahan yang melanggar kewenangan /onbevoegdheid), yang pada pokoknya meliputi:1 Onbevoegdheid ratione materiae

Nomor: KEP59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai dasar dalam penerbitanObyek Sengketa I, maka semakin jelaslah bahwa Tergugat I tidak memilikiwewenang dalam menerbitkan Obyek Sengketa I;halaman 223 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPIMenimbang, bahwa dengan tiadanya wewenang Tergugat I dalammenerbitkan Obyek Sengketa I, maka penerbitan Obyek Sengketa I adalah cacatwewenang (Onbevoegdheid ratione materiae

Batasanbatasantersebut meliputi Isi / Materi (Materiae), Wilayah /Ruang (Locus) dan danWaktu (Tempus), berdasarkan batasanbatasan tersebut setiap penggunaanwewenang diuar batasbatas itu merupakan tindakan melanggar wewenang(onbevoedheid), yang oleh Waline dibedakan atas onbevoedheid ratio materie,onbevoedheid ratione loci dan onbevoedheid ratione temporis, berarti bahwaorgan administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasukdalam wewenangnya (Literaur Karakteristik Hukum Acara PeradilanAdministrasiSuparto

Atas putusan Pengadilan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan darisegi kewenangan penerbitan obyek sengketa apakah Tergugat berwenangmenerbitkan obyek sengketa a quo (vide bukti P17=T10), telah sesuai denganhalaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUNPBRperaturan perundangundangan yang berlaku, baik dari aspek materiil(onbevoegheid ratione materiae), aspek tempat/wilayahnya (onbevoegheidratione loci) dan aspek waktu (onbevoegheid ratione tempori), sebagaimanauraian

Berkaitan dengan kewajibanTergugat tersebut, maka sesungguhnya Tergugat tidakmempunyai kewenangan dalam dirinya/jabatannya(onbivoegdheid ratione materiae) untuk mengeluarkan ataumenetapkan KTUN apapun (in casu Objek Sengketa) yangmembawa~ akibat terlanggarnya atau tidak dapatHalaman 11 dari 65 halaman.

perundangundangan yangberlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Tergugat memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa a quoatau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Halaman 48 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.PGPMenimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan untukmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quobaik dari segi materiil (onbevoegheid ratione materiae

pokok sengketa yaitu Apakah dalam penerbitan surat keputusan a quooleh Tergugat secara kewenangan, formal prosedural, dan material substansialtelah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik ;Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan untukmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quoHalaman 49 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.PGPbaik dari segi materiil (onbevoegheid ratione materiae

ada itikad baik dandilakukan tanpa wewenang/alas hak yang jelas (cacat wewenang), dilakukanmelalui prosedur yang tidak benar (cacat prosedur atau cacat formil), dansubstansi perbuatan Termohon II itu sendiri tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku (cacat substansi);Bahwa cacat wewenang dan cacat prosedur (cacat formil) dapat dimintakanpembatalan (vernietigbaar), sedangkan cacat substansi berakibat padabatalnya suatu perbuatan hukum (nietig);2 Aspek (Alasan) Materi (onbevoegdheid ratione materiae

Dengan demikianberpedoman pada ketentuan Pasal 2 huruf a.1 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan WewenangPemberian Hak Atas Tanah, maka secara yuridis dari segikewenangan materi/racione materiae, kKewenangan waktu/racionetemporis, dan kewenangan tempat/racione loci, maka Tergugatberwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan obyek gugatannya dari segi prosedurnya105sebagai berikutMenimbang, bahwa

Sylvaduta Corporation (Penggugat) olehMenteri Kehutanan, adalah cacat hukum dari segikewenangan;12)Cacat hukumnya dari segi Kewenangan menurut Pasal53 ayat (2) beserta penjelasannya dari UndangUndangtentang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal iniUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 danUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004), adalahmenyangkut lokasi dan materi (onbevoegheid ratio locusdan onbevoegdheid ratio materiae);Cacat dari segi materi Kewenangan karena lahan seluas kuranglebih 3.574,69 ha adalah lahan

Oleh karenanya berakibat cacat darisubtansi/materi (onbevoegd ratione materiae), wilayah (onvoegd rationeloci) dan waktu (onbevoegd ratione temporis) yang mengakibatkantindakan pemerintah batal demi hukum (van rechtsweje nietig) atau batal(nietig) otomatis perbuatan dan akibatnya ktun tersebut dianggap tidakpernah ada (ex tunc) dan hak yang lahir dari ktun tersebut adalah batalatau batal demi hukum (van rechtswege niettig) secara otomatis pulapemegang hak atas ktun tersebut tidak punya kepentingan

bevoegdheid) untuk mencabut obyek sengketa.2.Bahwa obyek sengketa berada di wilayah Tergugat, dengan demikian tidak terjadionbevoegdheid ratione loci, demikian pula dari segi waktu tidak ada pembatasankapan terakhir harus mencabut obyek sengketa sehingga tidak terjadi onbevoegdheidratione temporis, dari segi pembatasan wewenang karena materi, Tergugat tidakmelakukankan pelanggaran karena sesuai Pasal 119 Tergugat selaku Bupatiberwenang untuk mencabut IUP dengan demikian tidak terjadi onbevoegdheidratione materiae

Kalau itu tanah Negara yang kemudian ditetapkan olehBupati maka itu termasuk cacat substansi jadi dia tidak beruang hukum,misalnya gedung ini adalah milik Negara atau Pusat kemudian Bupatimemberikan izin untuk pemakaian untuk gedung ini, jelas tidak bolehwalaupun lokasinya di Sidoarjo tapi substansinya menjadi kewenanganpusat, maka kalaupun itu tanan Negara mesti dari pusat kalau BupatiSidoarjo memberikan Onbevoegdheid Ratione Materiae atau tidakberwenang karena materi ;Bahwa, tanah di Indonesia