Ditemukan 583 data
11 — 2
administrasi perkawinan berdasarkanHasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisialtahun 2010, maka Apabila dalam permhonan isbat nikah dikabulkan, harus adaamar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatperkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, olehsebab itu Majelis Hakim memerintahkan secara ex officio kepada Pemohon I danPemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Mapat Tunggul Selatan seabagaimana
9 — 1
Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, putuskarena perceraian;3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan 0120/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 12Pebruari
7 — 1
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Primer:Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 0226/Pdt.G/2017/PA.JmbBahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan 0226
15 — 2
administrasi perkawinan berdasarkanHasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisialtahun 2010, maka Apabila dalam permhonan isbat nikah dikabulkan, harus adaamar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatperkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, olehsebab itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I danPemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Mapat Tunggul Selatan seabagaimana
54 — 2
Muchsin;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UUNo. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,seabagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UUNo. 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan pasalpasal dari UU dan peraturan yang berlakuserta berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Memberikan dispensasi nikah kepada
5 — 0
Pm.dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 mediasi tidak dapatdilaksanakan terhadap perkara ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (2) dan pasal 73(1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seabagaimana telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009,Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan AgamaPemalang; Menimbang,
44 — 1
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil danganresmi dan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan 766/Pdt.G/2015/PA .Jmbtanggal 4 September dan tanggal 5 Oktober 2015;Bahwa
5 — 0
perkara ini dijatuhkan denganVerstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak 2tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis,yang penyebabnya karena semula Tergugat di fitnah oleh teman Tergugat bahwa Penggugathamil bukan hasil dengan Tergugat namun hamil dengan orang lain padahal Penggugat hamilhasil dengan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalilnya tersebut Penggugat mengajukanbukti surat seabagaimana
SUMARWUH
69 — 8
saksisaksi dipersidangan;Telanh memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SurakartaKelas IA Khusus tanggal 23 November 2018, dibawah Nomor 420/Pdt.P/2018/PNSkt, yang pada pokoknya bermaksud dan bertujuan sebagai berikut :Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;Bahwa Pemohon adalah Istri dari seorang laki laki yang bernama Ngateman,seabagaimana
18 — 7
tersebut diatas, Majelisberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya,sehingga sesuai dengan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007, nama Pemohon sebelum menikahbernama Suwarno Saputro bin Sahudi , tanggal lahir , Boyolali , 15071969dan Pemohon II bernama Hartini , tanggal lahir 20 tahun dan setelahmenikah Pemohon bernama SUWARNO bin SAHUDI, tanggal lahir 15091959 dan Pemohon II bernama Hartini binti Atmo Rejo, tanggal lahir ,Boyolali 30101977 seabagaimana
11 — 1
selama 1tahun lebih; Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6bulan sejak tahun 2014 sampai sekarang, namun saksitidak tau penyebabnya dan tidak tahu dimana Tergugattinggal sekarang;Bahwa, sebelum persidangan untuk pembuktian tambahandari Penggugat, Penggugat datang menyerahkan surat pernyataanuntuk mencabut perkaranya secara tertulis yang ditandatanganioleh Penggugat dan Tergugat karena telah rukun kembali dan telahmembina rumah tangga dengan harmonis, serta telah berkumpulkembalai seabagaimana
8 — 0
Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. tahun 2008 mediasi tidak dapatdilaksanakan terhadap perkara ini.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (a) dan pasal 73(1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seabagaimana telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006
20 — 6
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan Nomor 0580/Pdt.G/2019/PA.Bn.tanggal 15 Juli 2019, dan tanggal 23 Juli
16 — 3
tersebutdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan(Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial ), maka Apabila dalam permhonanisbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihakuntuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di manamereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepadaPemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke KantorUrusan Agama Kecamatan Mapat Tunggul seabagaimana
12 — 4
bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkanHasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisialtahun 2010, maka Apabila dalam permhonan isbat nikah dikabulkan, harus adaamar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatperkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, olehsebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon IT untukmendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama KecamatanBanuhampu seabagaimana
9 — 1
Membebankan biaya perkara menurut hokum ;SUBSIDAIR:Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan,sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanyayang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmi dan patut,seabagaimana sesuai relas panggilan 0640/Pdt.G/2017/PA.Jmb tanggal 25Septemberi 2017 dan tanggal 02 Oktober 2017 ;Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan
8 — 0
Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. tahun 2008 mediasi tidakdapat dilaksanakan terhadap perkara ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (a) dan pasal 73(1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seabagaimana telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006
Tergugat:
19 — 8
Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan 0719/Pdt.G/2016/PA.Jmb tanggal 08Agustus 2016 dan tanggal 21 Agustus 2016 ;Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan ;Bahwa
8 — 0
Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yangberperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksakan mediasi,dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Titi Hadiah Milihani,SH, akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya ; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah memberikan jawaban seabagaimana
21 — 7
Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan,sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sahuntuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmi dan patut, seabagaimana sesuai relaspanggilan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 25 Januari 2021, tanggal 14 Januari