YOTO YUDIONO (Kaur Pemerintahan)d) Bendahara : saksi sendirie) Anggota : Perangkat Desaf) Tim Monitoring : Ketua BPDBahwa meskipun saksi ditunjuk sebagai Bendahara panitia pelaksanaKegiatan ADD, saksi sama sekali tidak pernah mendapatkanhonor/upah dari kegiatan tersebut, dan sebagai Kaur Keuangan saksimendapatkan penghasilan berupa TPAPD sebesar Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2007 2012.

Danmulai tahun 2013 naik menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)setiap bulannya.Bahwa setahu saksi TPAPD bersumber dari Keuangan APBD Kab.Banjarnegara dan Bengkok desa berupa sawah seluas + 2.500 M? (duaribu lima ratus meter persegi);Bahwa yang menjadi dasar/oedoman pelaksanaan kegiatan dengandana ADD di Kab.

sekarang, dimana Terdakwa adalah Kepala DesaKeboromo;Bahwa tahun 2010 Saksi diangkat oleh Kepala Desa untuk menjadiPJOK yang tugasnya melaksanakan Pembangunan Desa, dimana Saksipernah diperintah oleh Terdakwa untuk membuat gorong gorong desanamun uangnya langsung dari Terdakwa sedangkan Saksi hanyasebagai Pengawas saja;Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan LPJ untuk ADD;Bahwa tahun 2010 Saksi dan Perangkat Desa lainnya tidak pernahmenerima honor atau tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa/TPAPD

Garut Tahap II (40%) Ta. 2016;
1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Tambahan penghasilan aparatur pemerintah Desa (TPAPD) Ta. 2016;
1 (satu) eksemplar asli surat kecamatan sucinaraja tanggal 10 mei 2016;
1 (satu) eksemolar asli PERDES Nomor tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tegalpanjang Ta. 2016;
1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Penerima Tunjangan RT dan RW;
1 (satu) eksemplar Foto/Dokumentasi

1 (satu) bundel copy proposal permohonan bantuan keuangan Insfratuktur Desa TPAPD Ta.2016.
1 (satu) bundel Proposal kegiatan (phto copy) usulan kebutuhan prasarana gedung Desa Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan oprasional Administrasi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
1 (satu) bundel photo copy proposal persyaratran Dana Desa tahap 1 (60%) tahun 2016.
1 (satu) Eksemplar asli peraturan Dana Desa Tegalpanjang No.04 Tahun 2015.

1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) TA 2016 NOMOR: 147.22/310-Kec/2016 tanggal 30 Juni 2016.
1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tegalpanjang NOMOR: 147.22/256-Kec/2016 tanggal 31 Mei 2016.
1 (satu) lembar asli Rekomendasi Kegiatan lanjutan pembangunan masjid Jami Al- Hidayah Tegalpanjang NOMOR: 141.22/376-Kec/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

Bantuan keuangan TPAPD sebesar Rp 106.800.000. f. Tunjangan BPD Sebesar Rp 20.400.000. ;g. Dana CD sebesar Rp 48.383.348.;Sumber dana tahun 2013 adalah :;a. Hasil BUMDes sebesar Rp 43.275.000.;Hasil kekayaan desa sebesar Rp 51.137.750.; Pungutan desa sebesar Rp 19.610.000.;Dad sebesar Rp 156.722.051,;TPAPD sebesar Rp 139.200.000 ,;Tunjangan BPD sebesar Rp 20.400.000.;g.

Dana Pembangunan Pipanisasi yaitu sebesar Rp.20.250.000, (duapuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)Bahwa bantuan Gubernur sebesar Rp.115.000.000, (seratus lima belasjuta rupiah) digunakan untuk pembangunan Rabat beton dan TPT jalanlingkungan Walahir sebesar Rp. 100.000.000, adapun yangRp.15.000.000, utnuk TPAPD (tambahan penghasilan aparaturpemerintah desa).Bahwa sepengetahuan Saksi di lapangan pembangunan Sarana OlahRaga (GOR) telah dilaksanakan sebesar 65% (enam puluh lima persen).Bahwa sepengetahuan

Dana Pembangunan Pipanisasi yaitu sebesar Rp.20.250.000, (duapuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)Bahwa Dana Bantuan Gubernur sebesar Rp.115.000.000, (seratus limabelas juta rupiah) digunakan untuk pembangunan Rabat beton dan TPTjalan lingkungan Walahir sebesar Rp.100.000.000, adapun yangRp.15.000.000, untuk TPAPD (tambahan penghasilan aparaturpemerintah desa).Bahwa pada saat penyusunan RAB setiap kegiatan, tidak adamusyawarah di Balai Desa yang melibatkan seluruh masyarakat danperangkat Desa.Bahwa

sekarang, dimana Terdakwa adalah Kepala DesaKeboromo;Bahwa tahun 2010 Saksi diangkat oleh Kepala Desa untuk menjadiPJOK yang tugasnya melaksanakan Pembangunan Desa, dimana Saksipernah diperintah oleh Terdakwa untuk membuat gorong gorong desanamun uangnya langsung dari Terdakwa sedangkan Saksi hanyasebagai Pengawas saja;Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan LPJ untuk ADD;2Bahwa tahun 2010 Saksi dan Perangkat Desa lainnya tidak pernahmenerima honor atau tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa /TPAPD

Pemberian Bantuan Keuangan sebesar Rp.22.259.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahap II bagi 5 Desa pada 5 Kecamatan dilingkungan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019;

46. 1 (satu) bundel copilegalisir Surat Pengantar Nomor: 978.3/439/Pemdes tanggal 24 Juli 2019 tentang Permohonan pencairan Bantuan keuangan Membangun Desa, Pengembangan Ekonomi Desa dan Peningkatan Pelayanan Fungsi Pemerintah Desa (TPAPD

bundel copilegalisir Surat pengantar No. 900/774/Pemdes tanggal 18 Sep 2019 Rekomendasi Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap II Tahun 2019 dari APBN dengan nilai sebesar Rp.2.653.476.400,- bagi 6 Desa pada 6 Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung tahun Anggaran 2019;

54. 1 (satu) bundel copilegalisir Laporan Pertangungjawaban bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Tunjangan Pengahasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD

Bandung;

56. 1 (satu) bundel Dokumen Dana Desa Tahap I Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2019;

57. 1 (satu) bundel copilegalisir dokumen permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Bantuan Keuangan Membangun Desa, Pengembangan Ekonomi Desa dan Peningkatan Infrastruktur Desa, Bantuan Keuangan Peningkatan Pelayanan Fungsi Pemerintah Desa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD

Peraturan Daerah KabupatenDaerah Tingkat Il Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1983 tentang SusunanOrganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa yangkemudian nama jabatan Terdakwa dirubah menjadi Staf Desa Bumirejoberdasarkan SK Kepala Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten KulonProgo Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 1 April 2008 tentang PenyesuaianPenyebutan Nama Jabatan bagi Perangkat Desa Bumirejo KecamatanLendah, Kabupaten Kulon Progo, dimana Terdakwa menerima gaji setiapbulannya berdasar TPAPD

kepala desa menjalankanPerdes tidak sesuai denagn rekomendasi maka Bupati bisamencabut Perdes tersebut, Bahwa Raperdes diajukan 3 harisetelah dilakukan musyawarah dan dikrinmkan melalui CamatDan Perdes yang dinyatakan syah yaitu Perdes yang telahmendapatkan rekomendasi darei Bupati.Bahwa benar untuk masa berlakunya Perdes yaitu Sampai adaPerdes baru atau Perubhana Peraturan atasnya yang baru.Bahwa benar untuk sumber penghasilan Kepala Desa yangsyah yaitu bersumber dari Siltap (Penghasilan tetap / TPAPD

Tasikmalaya digunakan Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah)untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa dan Rp 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk Tunjangan Penghasilan AparaturPemerintah Desa (TPAPD).Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.18. WAHYUDIN, S.Sos., MM. bin. JUHANDIBahwa Saksi adalah Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Barat.

rancangan yang saksi buat terdiri dari Pemasukan dan Pengeluaranselama satu tahun yang didapatkan dari pemasukan asli desa ;Bahwa dalam penyusunan / pembuatan APBDes tidak melalui rapat ; Bahwa pemasukan asli desa yang dimiliki oleh Desa Gambiran setahu saksiadalah berasal dari retribusi pasar sapi, badan kredit desa (BKD), Badan usahamilik desa (Bumdes), penyewaaan tanah kas desa, bantuan dari pihak ketigayaitu berasal dari pabrikpabrik disekitar wilayah desa Gambiran), BantuanPemerintah berupa TPAPD

Adapun proses pencairannya langsung masuk kerekening masingmasing desa pemohon, di mana untuk DesaKaryamekar masuk ke rekening Bank Jabar Banten atas namaADD/TPAPD Desa Karyamekar.Halaman 77 dari 148 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2014/PN.

Memerintahkan barang bukti, berupa : 1. 1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatan 5 kali penyetoran yang ditanda tangani Wakidjo BS;2. 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tangani wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;3. 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tangani wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;4. 1 bendel asli SSP PPH pasal 21 atas TPAPD;5. Asli Surat pernyataan Wakidjo BS tertanggal 27 Januari 2011;6.

TPT TPAPD dan Untuk 31 Pemohon Lain

Peran saksi adalah selaku Pembuat Rekomendasi dan NaskahPerjanjian Hibah Daerah.Halaman 87 dari 233Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Alam Rahadian Muharam, dkk Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku pembuat Rekomandasi danNaskah Perjanjian Hibah Daerah adalah sebagai berikut :1) memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi pemohon kepadapimpinan adapun besaran jumlah bantuan dan keputusan diberi atautidaknya adalah kewenangan TPAPD di BKAD Kabupaten Tasikmalaya;2) Selaku penyaring

20092014;Bahwa saksi juga selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utaraperiode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, saksi berasal dari Fraksiparta Golkar;Bahwa saksi mengetahui tentang pengesahan LPJP Tahun Anggaran2012, PAPBD Tahun 2013, APBD Tahun 2014, PAPBD Tahun 2014 danAPBD Tahun 2015;Bahwa saksi menjelaskan garis besar terkait proses pengesahan LPJP,APBD dan PAPBD yang saksi ketahui antara lain: setiap pembahasanselalui diawali dengan pengajuan UAPTAS dari pemerintah daerahmelalui ketua TPAPD

dapatmeningkat, selain itu pembangunan infrastruktur berupa pembuatan jalan desa,kemudian bantuan untuk nelayan berupa alat tangkap karena di negeri Oma itubanyak nelayan, juga ada pembicaraan tentang bantuan bagi pendidikan berupabeasiswa bagi anakanak sekolah di negeri Oma;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan NegeriOma bersama staf atau perangkat, kalau berbicara gaji kami tidak mendapat gajjiatau upah tapi yang kami peroleh adalah Tunjangan Aparatur PemerintahanDesa (TPAPD

20092014;Bahwa saksi juga selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utaraperiode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, saksi berasal dari Fraksiparta Golkar;Bahwa saksi mengetahui tentang pengesahan LPJP Tahun Anggaran2012, PAPBD Tahun 2013, APBD Tahun 2014, PAPBD Tahun 2014 danAPBD Tahun 2015;Bahwa saksi menjelaskan garis besar terkait proses pengesahan LPJP,APBD dan PAPBD yang saksi ketahui antara lain: setiap pembahasanselalui diawali dengan pengajuan UAPTAS dari pemerintah daerahmelalui ketua TPAPD

20092014;Bahwa saksi juga selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utaraperiode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, saksi berasal dari Fraksiparta Golkar;Bahwa saksi mengetahui tentang pengesahan LPJP Tahun Anggaran2012, PAPBD Tahun 2013, APBD Tahun 2014, PAPBD Tahun 2014 danAPBD Tahun 2015;Bahwa saksi menjelaskan garis besar terkait proses pengesahan LPJP,APBD dan PAPBD yang saksi ketahui antara lain: setiap pembahasanselalui diawali dengan pengajuan UAPTAS dari pemerintah daerahmelalui ketua TPAPD

1 (satu) berkas fotocopy proposal permohonan pencairan bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang4. 1 (satu) berkas fotocopy proposal permohonan pencairan bantuan keuangan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk bantuan keuangan membangun Desa, pengembangan ekonomi Desa dan peningkatan infrastruktur Desa, bantuan keuangan peningkatan pelayanan fungsi pemerintah Desa dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah Desa (TPAPD