Ditemukan 140 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : undangan undaan undangn undawan ungaran undayani undnagan undaganã
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 02-09-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 26/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 30 September 2013 — 1. LONGGINUS KAREYAU, S.T. dan Dra. Hj. ARMONIATI ARIFUDIN (PARA PENGGUGAT) 2. MARKUS TIMANG dan LEONARD UKAPOKA, S.T. (PARA PENGGUGAT INTERVENSI) VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MIMIKA
88 — 27
  • Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 jam. 22.00WIT ada penyampaian lisan Tergugat melalui Handphone kepadaPenggugat bahwa akan diadakan pleno penetapan bakal calonBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013 2018 yang memenuhi syarat tanpa undagan kepadaPenggugat; =14. Bahwa dari hasil pleno Penetapan Tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada KabupatenMimika Tahun 2013 2018 pasangan calon LONGGINUS KAREYAU,ST dan Dra. Hj.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Waris
Register : 11-06-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 436/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 18 April 2016 — NI WAYAN KOMPIANG, dkk. melawan I WAYAN RESEP dkk.
157 — 70
  • Bahwa menurut ahli, jadi untuk menentukan apakah seseorang memilikihak waris atau tidak atas harta si pewaris kembali harus dibuktikandengan prinsip hubungan darah dengan skema Undagan danswadhama pada pewaris melalui silsilan keluarga dan atau silsilahwaris.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, KuasaHukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapidalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentangobjek berupa tanah yang dijadikan
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
NORMA OHORELLA
Tergugat:
PT. RAJAWALI
158 — 76
  • perbaikan Formil sehinggaAnjuran, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial danbuktibukti yang diajukan adalah merupakan satu kesatuan dari buktibukti yang pernah diajukan sebelumnya sehingga sangat tidak beralasanjika Tergugat mendalilkan tidak pernah diundang oleh pegawai Mediatorpada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dantidak pernah adanya risalah yang baru justru pegawai Mediator padaKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku telahmelayangkan Undagan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 04-03-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
JEAM MAPALIYE
Tergugat:
1.SELVIA LIM
2.TIMOTIUS DJOKO OENTORO
3.MARSELLO OENTORO
4.HARI NJOTOWIDJOJO
5.MELISSA alias MELISSA ONG
6.PT. KISOJI TEI JAKARTA
7.RITA BUSTAM, SH
341 — 186
  • .: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018, berjudul Undagan rapat umum luar biasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I

    9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo;

    10.Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

    DALAM REKONVENSI.

    Dalam Eksepsi.

    .: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018tertanggal 12 November 2018, berjudul Undagan rapat umum luar biasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 9. Memerintahkan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk patuh dantunduk terhadap putusan a quo;10.Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;DALAM REKONVENSI.Halaman 152 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.Dalam Eksepsi.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 06-11-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 55/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
Asep Tansyah Nur Iman
Tergugat:
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Barang dan Jasa Pemerintah Satuan Kerja Lingkup BPJN XXI Kendari
398 — 171
  • Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah dilarang : membuat keputusan secara khususmeberikan keuntungan pribadi keluarga krooni golongan tertentuatau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuanperundangundangan; Halaman 14 dari 89, Putusan No.55/G/2019/PTUN.kdi14.15.16.Membuat keputusan yang secara khusus memberikan kepentinganumum dan meresahkan sekelompok masyarakat ataumendiskriminasikan warga Negara dan/atau golongan masyarakatlain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undagan
Pengadilan PN RAHA Perdata
Register : 22-06-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN RAHA Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Rah
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.LABODI MADRAH
2.HJ.FUTIA
3.SULEMAN
4.SITI TASIA TARI
Tergugat:
4.LA MALUNA
5.NATRIA
6.HERMAN
7.ARSAD
8.MARUDU.A.ma
9.EMRIN
10.USMAN
11.DARSONO
12.WA FONI
13.KERUKUNAN WARGA TIONG HOA RAHA
14.LA SIA
15.LA HAWO
16.LA ATO
17.DEDI
18.LA RUHAMA
19.WAODE ZUHURIA
Turut Tergugat:
19.BADAN PERTANAHAN KAB.MUNA
20.PEMERINTAH KELURAHAN PALANGGA
96 — 132
  • pada tanggal 14 Desember 1998, La Tari dan saudaralainya mengajukan keberatan ke kantor Pertanahan Kabupaten Muna atau TurutTergugat I, dan pada tanggal 5 januari 1999, pihak pertanahan kabupaten munaatau Turut Tergugat I, mengundang La Ato atau Tergugat IV, secara tertulis untukdatang di kantor pertanahan kabupaten muna yang dijadwalkan pada kamistanggal 7 januari 1999 guna mempertanyakan tentang pembagian lahan yangtergugat IV telah membagibagikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya,atas undagan
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 27-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 12 /Pdt.G/2018/PN.MGL
Tanggal 27 Nopember 2018 — Sapriadi Dkk Melawan 1. PT Perkebunan Nusantara VII
191 — 2555
  • buktisurat tersebut diberi tanda P11;12.Foto copy dan Foto copy Surat perjanjian sewa lahan dan tanam tumbuhdengan nomor 011 / SPLT / WK / D.V/KLB2 / 2017 tanggal 23 maret 2017dan nomor 009 / SPLT / WK / D.V / KLB 2 / 2017 tanggal 23 maret 2017antara ngesti Widodo, ST dengan Yulisar, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P12;13.Foto copy dan Foto copy Surat Undangan oleh Kantor Wilayah BadanPertahanan Nasional Lampung dengan nomor 331 /1518 / P2T/V / 2018tanggal 17 Mei 2018 prihal undagan
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN
Upload : 23-02-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 110/Pid.B/2015/PN.PrP
31 — 23
  • AMR tidak pernah lagimelakukan pemanenan;Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa H.ISKANDARAHMAD SALEH atas nama Ketua Koperasi Sawit Timur Jayamembuat dan menandatangani surat undagan perihal PelaksanaanPenguasaan Fisik Kebun Plasma di Desa Kepenuhan Timur yangdiadakan pada tanggal 28 Januari 2015, yang ditujukan kepada BupatiRokan Hulu Drs.H.ACHMAD, M.Si;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 tersebut, acara pertemuandengan Bupati Kabupaten Rokan Hulu itu diselenggarakan dilokasiKebun kelapa sawit
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 55/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh M HIJRIAH S RUSSENG
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
Intervensi:
PT ERA LIARDY HAFZA dalam hal ini diwakili oleh FIRDAUS AYS
212 — 89
  • 1.835.256.357,56Rp. 1.900.001.152.93Rp. 2.004.463.454,81Rp. 2.004.478.981,18Rp. 2.025.679.867,64Rp.2.046.997.400.64Rp. 2.104.511.121,47JAYA Evaluasi TeknisBahwa Berdasarkan evaluasi Teknis yang dilakukan, Penggugatdinyatakan LULUS syarat evaluasi teknis; Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi; danPada Evaluasi Kualifikasi memenuhi persyaratan sejumlah 7(Tujuh) peserta, yang diantaranya Penggugat yang dinyatakanLulus; Pembuktian Kualifikasi,Pembuktian dilakukan pada tanggal 10 September 2019,sebagaimana Undagan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 25-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Slw
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
YAYASAN DARUL HASANAH TEGAL
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Propinsi Jawa Tengah
3.Pemerintah Kabupaten Tegal
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian ATR BPN cq. Kanwil BPN Jateng cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
80 — 16
  • kKewenangannya.1.3 bahwa sebagaimana dalil Para Pengugat dalam point. 20 yangmenyatakan: Bahwa oleh karena Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum, maka patut dihukum agar tidak menghentikanpembangunan masjid dan gedung pesantren di atas tanah objek sengketaBahwa sebagaimana dalil dari Tergugat III pada point sebelumnya yangmenjelaskan untuk dapat dilaksanakan pembangunan masjid dan gedungpesantren dimanapun dalam lingkup Kabupaten Tegal haruslah memenuhiPeraturan Perundang undagan
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-03-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 27 Nopember 2018 — . Perdata - Sapriadi, Dkk Melawan - PT Perkebunan Nusantara VII, Dk
248 — 137
  • buktisurat tersebut diberi tanda P11;12.Foto copy dan Foto copy Surat perjanjian sewa lahan dan tanam tumbuhdengan nomor 011 / SPLT / WK / D.V/KLB2 / 2017 tanggal 23 maret 2017dan nomor 009 / SPLT / WK / D.V / KLB 2 / 2017 tanggal 23 maret 2017antara ngesti Widodo, ST dengan Yulisar, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P12;13.Foto copy dan Foto copy Surat Undangan oleh Kantor Wilayah BadanPertahanan Nasional Lampung dengan nomor 331 /1518 / P2T / V / 2018tanggal 17 Mei 2018 prihal undagan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-07-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
MASHURI, SE BIN MAHADI
103 — 63
  • Maharani Konstruksi dinyatakan gugurdan surat undangan tersebut tidak di upload di sistem pelayanansecara Elektronik (SPSE) undagan pembuktian kualifikasi untuk CV.Devasindo Utama dikirim via email ke alamat CV.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pilkada
Register : 26-08-2010 — Putus : 06-10-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 14/G/2010/PTUN-KPG
Tanggal 6 Oktober 2010 — Drs. FREDI MEOL, MM,cs vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
193 — 87
  • Dalam sengketa iniadalah melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku dan melanggar asas umumpemerintahan yang baik yaitu asas kepastianHukum, asas keterbukaan serta asasprofesionalitas ;Asas Kepastian HukumAsas dalam Negara Hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundang undagan, ' kepatutan13.20dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara Negara ;Asas KeterbukaanAsas yang membuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar jujur dantidak diskriminatif tentang
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 09-12-2021 — Putus : 16-03-2022 — Upload : 10-04-2022
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 16 Maret 2022 — Penuntut Umum:
AMRIL ABDI,SH
Terdakwa:
SUHERMAN ALIAS ABU UWAIS ABDURROHMAN BIN SUDIRMAN
118 — 70
  • 1 buah surat undagan tabliq akbar so no:109/so-sumbar/xi/2018 yang di ttd oleh suherman
  • 1 bundel laporan pertanggung jawaban so daerah padang.
  • 1 bundel laporan global fundraiser so atas nama hunaidi;
  • 1 bundel form donasi kemanusiaan so.
  • 11 bundel kwitansi donasi so;
  • 1 bundel laporan pengeluaran so daerah sumbar.
  • 1 buah buku catatan warna coklat.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
297 — 236
  • dari tuan rumah penyelenggara acara atas tindakan yangdilakukan oleh terdakwa tersebut; Bahwa seharunya panwaslu terhadap kegiatan yang terindikasi terjadinyapelanggaran atau tindak pidana pemlu harusnya terlebin dahulu denganupaya pencegahan dan proses tindak pidana tersebut sebagailangkah/pilinan terakhir, inilah sebabnya panwaslu tidak direkrut dari aparatpenegak hukum melainkan anggota masyarakat; Bahwa ahli melihat dalam video tersebut terlihat unsur ajakan untukmemilih terdakwa kepada para undagan
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 12-06-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 118/ Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 7 Nopember 2018 — 1. JULIANA SOPLANIT/TUPAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Kilang, 2 Juli 1948 / 68 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. SIMON PETRUS SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 29 Pebruari 1972 / 44 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DANIEL W. NIRAHUA, SH.MH, M. TAHA LATAR, SH.MH, HELMY SULILATU, SH.MH, JACOBIS SIAHAYA, SH, EMMY ODE BACO, SH.MH, MELKY I. SUPUSEPA, SH, ANASTASIA E. PATTIASINA, SH, IRMAWATY BELLA, SH.MH, OSVALDO A.Y. SEBA, SH dan ALFRED HERENAUW, SH, kesemuanya adalah Advokad / Asisten Advokad yang beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR dan REKAN di Jalan Halong Atas Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 551/2017 tanggal 24 Juli 2017; 3. JOHANA RACHEL SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 5 September 1970 / 46 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN : 1. GUBERNUR PROPINSI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HENRY MORTON FARFAR, SH, HENDRIK R. HERWAWAN, SH, FRANKY SAPARDI, SH, NURHAYATI HATALA, SH, M. SALEH LUMAELA, SH.MH, RYAN J. ENGKO, SH.MH, DAVID WATUTAMA, SH, JERROLD I.D. LEASSA, SH, MAGDALENA A.A.TRONA,SH, ELLY M. L. A. S. FARFAR, SH dan RESNA HUKOM, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon KPKNL Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-41 Tahun 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 775/2017 tanggal 02 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DERMAGA LANTAMAL XI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, RITA AKOLLO, SH.MH, MAGGIE PARERA,SH.MH dan NURLITA TEHUAYO, SH., semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-097/S/1/Gp/2/10/2017, tanggal 03 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 723/2017, tanggal 05 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), beralamat di Jalan Ir. Putuhena, Teluk Ambon, Rumah Tiga, Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YULI NURYANTI, SH.MM, ANDE AKHMAD SANUSI, SH.M.Sc, HIZRIANA SOLIKHAH, SH, DENY R. SETIAWAN, SH, STANLEY C.H.TUAPATTINAJA, ST.MT, KRISNA PRAMUDITA, SH.MH, GUSTA ARDIANTO, SH.MH, RENTHA NATALIA PARDEDE, SH.MH, RIZKI WAHYU, S.P,SH.MH, SUGENG PAMBUDI, SH, DENNI WIHASTAMA, SH.M.Si, LIN HIDAYAH NAWIR, SH, JANTJE THENU, SH dan ALEXANDER PESULIMA, SH Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKS/Bb.16/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 676/2017 tanggal 24 Agustus 2017. Selanjutnya memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, J. PATTIPEILOHY, SH.MH, MOREEYN PALYAMA,SH dan MERCY G de LIMA, SH.MH, semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-096/S/1/Gp/2/09/2017, tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon Nomor : 773/2017, tanggal 02 Oktober 2017 Disebut sebagai TERGUGAT III; 4. JHONNY de QUELJOE alias SIONG, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Jalan Dr. Setiabudi Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANTHONI HATANE, SH.MH dan RUBY LOPULALAN, SH, keduanya Advokad pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES beralamat / berkedudukan di Jl. Cenderawasih No. 18 Soya Kecil Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 519/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. JANES TANISIWA, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Karaoke Bos Kao, Pintu Hijau Depan SD Wayame. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 570/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT V; 6. Ny. DENI TRINJE SEIPATIRATU (Ahli Waris almarhum JANJE SIPAKOLY), Pekerjaan : Swasta, Alamat Negeri Tawiri RT.005/RW.003 Kecamatan Teluk Ambon (Hotel Maluku) Depan Polsek Bandara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MARKUS MANUHUTU, SH adalah Advokad / Konsultan Hukum, Alamat Jl. Pohon Mangga RT.002/RW.06 Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 520/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. AHLI WARIS KHOMARO SAPUTRA yakni HERNY SAYOGO dan CAESAR BORIS KHOMARO, Pekerjaan : Swasta, Alamat Rumah Kopi Pangkalan, Jalan Said Perintah Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH.MH Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/LO.BT/07/17 tanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 581/2017 tanggal 1 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. MARLON LONTOH, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jalan PHB. RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DEREK LOUPATTY, SH, FRANS G.F. LOUPATTY, SH dan JACK LOURENS V. KASTANYA, SH., semuanya Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office SYARIFUDDIN SINAGA, SH – DEREK LOUPATTY, SH dan PARTNERS, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah XXXVI.B Nomor 58 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 553/2017 tanggal 24 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. PEMERINTAH NEGERI TAWIRI, Alamat : Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IX; 10. JACOB NIKOLAS TUHULERUW, Alamat : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT X; 11. JOSEP TUHULERUW, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.001 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Adari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 571/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT XI; 12. BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : OKTOVIANUS ALFONS, SH, FERDINAND B. SOUKOTTA, Aptnh, SH, WILLEM O. LOPPIES, S. Sos, DAVE A.H. POOEROE, SH, BELDYSON AKOLLO, S.ST dan RACHMADANI SIGIT, SH, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2148/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 628/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 629/81/VIII/2917, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 684/2017 tanggal 28 Agustus 2017 serta Surat Kuasa Khusus Nomor 2541/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 650/2017 tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII; 13. LANTAMAL IX AMBON, Alamat : Jalan Laksamana LE HALONG, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; Dan 1. ELKIOPAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 28 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. THOMAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Ambon, 11 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Mata Jalan Pasar Lams RT.001/RW.004 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOURITS LATUMETEN, SH, LA ODE ABDUL MUKMIN, SH dan NOKE PHILIPS PATIRADJAWANE, SH, kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad Mourits Latumeten, SH & Rekan yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah No.4 RT.003/RW.01 Kelurahan Batugajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 25/KA.MI/SK/Pdt.G-Int/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 609/2017 tanggal 9 Agustus 2017, disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
597 — 520
  • Bahwa Tergugat Il selaku Panitia Pengadaan Tanah telah melakukansegala bentuk tindakan Administrasi di dalam menilai lokasi Pengadaantanah untuk Kepntingan Umum, jadi pembangunan Dermaga lantamal IXHalaman 24 dari 180 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Ambtidaklah merugikan pihak lain.karena para pihak yang haknya dibebaskanuntuk kepentingan bangsa dan Negara demi kepentingan umum telah diberikan ganti kerugian sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalamPerundang undagan yang berlaku .10.Bahwa apa
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.JONI HERLIAN BIN AGUSALIM
2.HAMDANI BIN ZAINAL
118 — 83
  • Maharani Konstruksi dinyatakangugur dan surat undangan tersebut tidak di upload di sistempelayanan secara Elektronik (SPSE) undagan pembuktiankualifikasi untuk CV. Devasindo Utama dikirim via email ke alamatCV.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 21-10-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
TARYOTO bin SURIP
101 — 39
  • 2019 perihal tindak lanjut proses pemberian kompensasi TKD Kabupaten Batang;

    75. 2 (dua) lembar surat Asli Pemerintah Desa Karangtengah Nomor : 140/STH.03.01/490000/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Rekening Kas Desa;

    76. 1 (satu) lembar surat asli Nomor : 1778/KON.02.01/UIPJBT II/2019 tanggal 26 April 2019 Perihal Permohonan Pengumuman;

    77. 1 (satu) lembar surat asli Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sekertariat Daerah Nomor : 005/0017930 tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Undagan

    80. 1 (satu) Bendel Surat Asli Nomor :0368/STH.03.01/UIPJBT II/2019 perihal Undagan Sosialisasi Kopensasi Atas Tanah, Bangunan dan tanaman dari PT PLN pada tanggal 08 April 2019;

    81. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Tower Sutet 500 KV TX Ungaran-Mandirancan Nomor : 33/SUTET/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;

    82. 1 (satu) bendel Asli Daftar Inventarisasi

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
155 — 166
  • IMMS akan meberikan fasilitas instalasi listrik kepadawarga Dusun Kajaran Blok Dampar, dan berjanji akan memberikan bagi hasilkeuntungan atau royalty kepada warga Dusun Kajaran Blok Dampar yang akandiberikan tiap bulan, tapi apakah telah dipenuhi atau belum saksi tidak tahu lagi.Bahwa saksi menerima undagan rapat sidang komisi penilai di meja.Bahwa saksi setelah ditunjukkan barang bukti notulensi terkait jumlahpekerjadan ternyata tidak ada perubahan di Ka Amdal.Bahwa saksi hanya mengikuti Sidang
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
402 — 1198
  • PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang PedomanPengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, tidak dapatdijadikan dalil Penggugat untuk menyatakan apa yang diatur dalamPeraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 35 Tahun 2000 tersebuttidak sama atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang Undagantersebut, karena Peraturan Perundang Undagan tersebut baru diterbitkanjauh setelah Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 35 Tahun2000 tersebut diterbitkan ;Berdasarkan uraian diatas
    PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang PedomanPengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, tidak dapatdijadikan dalil Penggugat untuk menyatakan apa yang diatur dalamHalaman 836 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbub.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 35 Tahun 2000 tersebuttidak sama atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang Undagantersebut, karena Peraturan Perundang Undagan tersebut baru diterbitkanjauh setelah Peraturan Daerah Kabupaten