Ditemukan 1472 data
85 — 64
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat pradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh kamiKORNEL SIANTURI, S.H.,;M.dum Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagaiKetua Majelis, DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H. dan H.
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2264 K/Pid.Sus/2015hukum atau hukum harus dijadikan sebagai panglima, bukanpenegakannya berdasarkan kepentingan atau karena dilandaskan padasuka dan tidak suka dengan menghakimi seorang Terdakwa denganbentuk penegakan hukum yang tidak berdasarkan suatu kepastian hukumyang berkeadilan yang menjadi tujuan, tetapi keadilan harus menjaditujuan utama seperti yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagaiberikut :Oleh SETIAWAN, dalam varia pradilan Tahun XXIV Nomor 279 EdisiFebruari 2009 yang
92 — 16
dan berharga ;Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu) Juta rupiah) perhariketerlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejakputusan berkekuatan hukum tetap sampai para Tergugat Rekonpensimelaksanakan putusan ini sepenuhnya;Menghukum Para Tergugat Rekonpensi baik secara bersamasama maupunsendirisendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;Subsidair :Memberikan Putusan yang seadil adilnya dalam suatu pradilan
155 — 56
HARAHAPBAHWA SALAH SATU FUNGSI UPAYA HUKUM Praperadilan adalahsebagai pengawasan Horizontal Atas segala tindakan Upaya paksa yangdilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkarapidana agarbenarbenar tindakan tersebut tidak bertentangan denganperaturan hukum dan perundangundangan dan sebagaimana pula PendapatLoebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan Horizontal terhadap prosespemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilantersebut juga merupakan bagian dan kerangka system pradilan
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
74 — 49
penuhi atau tidak, misalkanapabila sudah ada hak lain diatas tanah tersebut, apakah sudahdibebaskan lebih dahulu atau belum atau, dapat juga dilihat hak manayang lebih dahulu misalnya kawasana hutan berarti setidaktidaknya adajin dari Kementrian kehutanan untuk menfaatkan kawasan tersebut; Bahwa apabila dalam proses hukum terdakwa ditemukan 2 (dua)peraturan yang sama maka kembali ke asaz hukum dan berujuk padapasal 2 KUHAP yaitu diberlakukan perturan yang menguntungkanterdakwa; Bahwa pada perkara pradilan
Aries Susanto, S.Hut
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
264 — 333
., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahlibaik di Penyidikan maupun dipersidangan sebanyak lebih kurang 840 kali; Bahwa Desertasi S3 Ahli di Universitas Pajajaran tentang Makar danTesis S2 saksi tentang Pertanggung jawaban pidana Presiden; Bahwa Dasar Hukum Praperadilan diatur pasal 77 Kuhap yang bertujuanuntuk mengoreksi jalannya proses penegakan hukum oleh PenegakHukum melalui Pra Pradilan yang merupakan
256 — 173
peradilan umum dan ketentuan pasal 15huruf b KUHP masih valid (absah) akan tetapi juga menyatakan bahwa secaratekhnis (drafting) ketentuan pasal 2 huruf d Undangundang Peradilan tata usahanegara dirumuskan secara tidak teliti dan menimbulkan banyak penafsiran dalamimplementasinya sehingga penilaian atas penerapan hukum keputusan Menteritentang pembebasan bersyarat bukan merupakan keputusan TUN sebagaimanadimaksud pasal 2 huruf d karena penyelesaiannya tidak dapat dilakukan olehPengadilan dilingkungan pradilan
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
142 — 168
A Khusus Bandungdengan perkara No. 19/Pid.Prap/2018/PN.Bdg dan telah diputus pada7 Agustus 2019 (Bukti T.IIIII d.kK/PIIII d.r. 20B), denganputusan sebagai berikut :Mengadili :Oo Menolak permohonan Pemohon ;o Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohonadalah sah ;Oo Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;Dengan ditolaknya Pra Pradilan tersebut maka jelas pada saatdiajukannya gugatan ini pada tanggal 31 Mei 2017, status Terbanding(semula Penggugat d.k.
/P.IIIIII d.r. 20B), dengan putusan sebagai berikut :Mengadili :O Menolak permohonan Pemohon ;O Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohonadalah sah ;O Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;Dengan ditolaknya Pra Pradilan tersebut maka jelas pada saat diajukannyagugatan ini pada tanggal 31 Mei 2017, status Terbanding (semula Penggugatd.k.
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
PETRUS FANU AMNANU ALIAS FANU
358 — 30
Sianturi, Asas Asas HukumpidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
233 — 1036
Desember2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat banding, dengandengan menghilangkan amar ke 4 dengan, karena sesuai fakta persidanganpertimbangn bahwa Pembanding semula Tergugat tidak masuk dan menguasaiobyek sengketa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugt tetap dipihakyang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalamPeradilan Tingkatbanding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pradilan
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
EGIDIUS TAEK ALIAS DIUS
330 — 17
Sianturi, Asas Asas Hukum pidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
YASINTUS TAUNAIS ALIAS SINTUS
377 — 27
Sianturi, Asas Asas HukumpidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
DANANG ARI WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Alias DEDI
69 — 26
Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia danPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
YULIUS SUBANI ALIAS LIUS
376 — 31
Sianturi, Asas Asas Hukum pidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
443 — 73
Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesiadan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
Terbanding/Penggugat I : WAGINO
Terbanding/Penggugat II : SUYANTO
Terbanding/Penggugat III : SLAMET HISNAEDI
Terbanding/Penggugat IV : DARYONO
Terbanding/Penggugat V : NAHSUM WETNO
Terbanding/Penggugat VI : MULYADI
Terbanding/Penggugat VII : SUDIYONO
Terbanding/Penggugat VIII : UMAR KHOLIS
Terbanding/Penggugat IX : MERI SAPUTRA
Terbanding/Penggugat X : SAPRUDIN WALNO
Terbanding/Penggugat XI : HILAL NURIKSAN
Terbanding/Penggugat XII : RUDI HARTONO
Terbanding/Penggugat XIII : ALI HASAN
Terbanding/Penggugat XIV : TIARJO
Terbanding/Penggugat XV : TRIONO
Terbanding/Penggugat XVI : AHMAD YUNUS
Terbanding/Penggugat XVII : ARI YANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : JIBUDI
Terbanding/Penggugat XIX : ARMAN PRAYINDO
Terbanding/Penggugat XX : ERWANI
Terbanding/Penggugat XXI : MASDUKI
Terbanding/Turut Tergugat : 3. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu
Turut Terbanding/Tergugat XXII : Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
79 — 33
PUTUSANNomor 124/PDT/2021/PTPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkaraperkara Perdatadalam pradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :H. AHYAR HASAN,Warga Negara: Indonesia, Alamat: Desa Rawa Bening BK.3,Kec.
72 — 55
Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya makaJaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar MajelisHakim Pradilan
Terbanding/Penuntut Umum : MUH. YUSUF SYAHRIR, SH. MH
66 — 21
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya makaJaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar MajelisHakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :1.
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
989 — 553
kunjungan dari masyarakat pada bulan oktober 2017serta telah melakukan advokasi dan investigasi pada bulan desember2017 karena adanya konflik sebagai akibat dari penerbitan objeksengketa, sehingga dengan lembaga sekelas Penggugat dapatdipastikan telah mengetahui dokumen yang disebutkan menimbulkankonflik tersebut sejak tanggal dan bulan yang diuraikan diatas, daridan oleh karenanya pengajuan gugatan aquo telah melewatitenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 undangundangNomor 5 tahun 1986 tentang pradilan
221 — 482
termasuk Indonesia maka itu sebabnya sejakKUHAP diberlakukan kalau kita membacakan Pasal 50 maka disitusudah dipancangkan nilai a yang memerintahkan spedytrail sidiik orangdengan cepat kalau anda menetapkan orang sebagai tersangkaselakukan peyidik kan cepat juga harus melimpahkan kepadapenuntutan secara cepat harus melimpahhkan ke pengadilan secaracepat dan pengadilan harus memeriksa segera dan pengadilandisamping segera melakukan pemeriksaan harus menjatuhkan putusansesuai dengan ketentuan proses pradilan