Ditemukan 1472 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-11-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 32/Pid.Tipikor/2015/PN. Kendari
Tanggal 30 Nopember 2015 — NAJEMIN, S.Sos.,M.Si Binti A. KADIR YUNUS
8564
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat pradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh kamiKORNEL SIANTURI, S.H.,;M.dum Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagaiKetua Majelis, DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H. dan H.
Putus : 19-11-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2264 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — ACOB DOEK, S.Pi
6528 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2264 K/Pid.Sus/2015hukum atau hukum harus dijadikan sebagai panglima, bukanpenegakannya berdasarkan kepentingan atau karena dilandaskan padasuka dan tidak suka dengan menghakimi seorang Terdakwa denganbentuk penegakan hukum yang tidak berdasarkan suatu kepastian hukumyang berkeadilan yang menjadi tujuan, tetapi keadilan harus menjaditujuan utama seperti yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagaiberikut :Oleh SETIAWAN, dalam varia pradilan Tahun XXIV Nomor 279 EdisiFebruari 2009 yang
Register : 29-04-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN TARAKAN Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Tar
Tanggal 8 September 2016 — - HAERUDDIN - RUSTAM EFENDI MELAWAN - NUR ASIAH - ROSALIE ANAG COES - ABU BAKAR - MUCHLIS TABRANI, SH - HADI RUBAYYAH - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
9216
  • dan berharga ;Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu) Juta rupiah) perhariketerlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejakputusan berkekuatan hukum tetap sampai para Tergugat Rekonpensimelaksanakan putusan ini sepenuhnya;Menghukum Para Tergugat Rekonpensi baik secara bersamasama maupunsendirisendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;Subsidair :Memberikan Putusan yang seadil adilnya dalam suatu pradilan
Register : 29-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Plk
Tanggal 3 Agustus 2015 — YUNIARTI alias DEWI binti H. SOPIANNOOR
15556
  • HARAHAPBAHWA SALAH SATU FUNGSI UPAYA HUKUM Praperadilan adalahsebagai pengawasan Horizontal Atas segala tindakan Upaya paksa yangdilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkarapidana agarbenarbenar tindakan tersebut tidak bertentangan denganperaturan hukum dan perundangundangan dan sebagaimana pula PendapatLoebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan Horizontal terhadap prosespemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilantersebut juga merupakan bagian dan kerangka system pradilan
Register : 16-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Son
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
7449
  • penuhi atau tidak, misalkanapabila sudah ada hak lain diatas tanah tersebut, apakah sudahdibebaskan lebih dahulu atau belum atau, dapat juga dilihat hak manayang lebih dahulu misalnya kawasana hutan berarti setidaktidaknya adajin dari Kementrian kehutanan untuk menfaatkan kawasan tersebut; Bahwa apabila dalam proses hukum terdakwa ditemukan 2 (dua)peraturan yang sama maka kembali ke asaz hukum dan berujuk padapasal 2 KUHAP yaitu diberlakukan perturan yang menguntungkanterdakwa; Bahwa pada perkara pradilan
Register : 07-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk
Tanggal 23 Desember 2020 — Pemohon:
Aries Susanto, S.Hut
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
264333
  • ., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahlibaik di Penyidikan maupun dipersidangan sebanyak lebih kurang 840 kali; Bahwa Desertasi S3 Ahli di Universitas Pajajaran tentang Makar danTesis S2 saksi tentang Pertanggung jawaban pidana Presiden; Bahwa Dasar Hukum Praperadilan diatur pasal 77 Kuhap yang bertujuanuntuk mengoreksi jalannya proses penegakan hukum oleh PenegakHukum melalui Pra Pradilan yang merupakan
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
256173
  • peradilan umum dan ketentuan pasal 15huruf b KUHP masih valid (absah) akan tetapi juga menyatakan bahwa secaratekhnis (drafting) ketentuan pasal 2 huruf d Undangundang Peradilan tata usahanegara dirumuskan secara tidak teliti dan menimbulkan banyak penafsiran dalamimplementasinya sehingga penilaian atas penerapan hukum keputusan Menteritentang pembebasan bersyarat bukan merupakan keputusan TUN sebagaimanadimaksud pasal 2 huruf d karena penyelesaiannya tidak dapat dilakukan olehPengadilan dilingkungan pradilan
Register : 17-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 327/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
142168
  • A Khusus Bandungdengan perkara No. 19/Pid.Prap/2018/PN.Bdg dan telah diputus pada7 Agustus 2019 (Bukti T.IIIII d.kK/PIIII d.r. 20B), denganputusan sebagai berikut :Mengadili :Oo Menolak permohonan Pemohon ;o Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohonadalah sah ;Oo Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;Dengan ditolaknya Pra Pradilan tersebut maka jelas pada saatdiajukannya gugatan ini pada tanggal 31 Mei 2017, status Terbanding(semula Penggugat d.k.
    /P.IIIIII d.r. 20B), dengan putusan sebagai berikut :Mengadili :O Menolak permohonan Pemohon ;O Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohonadalah sah ;O Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;Dengan ditolaknya Pra Pradilan tersebut maka jelas pada saat diajukannyagugatan ini pada tanggal 31 Mei 2017, status Terbanding (semula Penggugatd.k.
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
PETRUS FANU AMNANU ALIAS FANU
35830
  • Sianturi, Asas Asas HukumpidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
2331036
  • Desember2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat banding, dengandengan menghilangkan amar ke 4 dengan, karena sesuai fakta persidanganpertimbangn bahwa Pembanding semula Tergugat tidak masuk dan menguasaiobyek sengketa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugt tetap dipihakyang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalamPeradilan Tingkatbanding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pradilan
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
EGIDIUS TAEK ALIAS DIUS
33017
  • Sianturi, Asas Asas Hukum pidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
Register : 24-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
YASINTUS TAUNAIS ALIAS SINTUS
37727
  • Sianturi, Asas Asas HukumpidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
Register : 11-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DANANG ARI WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Alias DEDI
6926
  • Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia danPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
YULIUS SUBANI ALIAS LIUS
37631
  • Sianturi, Asas Asas Hukum pidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm
Tanggal 9 Mei 2019 — LAURENSIUS KOLO alias GONI sebagai terdakwa I RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS sebagai terdakwa II
44373
  • Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesiadan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
Register : 04-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 124/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 4 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat XXI : H. AHYAR HASAN Diwakili Oleh : H. AHYAR HASAN
Terbanding/Penggugat I : WAGINO
Terbanding/Penggugat II : SUYANTO
Terbanding/Penggugat III : SLAMET HISNAEDI
Terbanding/Penggugat IV : DARYONO
Terbanding/Penggugat V : NAHSUM WETNO
Terbanding/Penggugat VI : MULYADI
Terbanding/Penggugat VII : SUDIYONO
Terbanding/Penggugat VIII : UMAR KHOLIS
Terbanding/Penggugat IX : MERI SAPUTRA
Terbanding/Penggugat X : SAPRUDIN WALNO
Terbanding/Penggugat XI : HILAL NURIKSAN
Terbanding/Penggugat XII : RUDI HARTONO
Terbanding/Penggugat XIII : ALI HASAN
Terbanding/Penggugat XIV : TIARJO
Terbanding/Penggugat XV : TRIONO
Terbanding/Penggugat XVI : AHMAD YUNUS
Terbanding/Penggugat XVII : ARI YANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : JIBUDI
Terbanding/Penggugat XIX : ARMAN PRAYINDO
Terbanding/Penggugat XX : ERWANI
Terbanding/Penggugat XXI : MASDUKI
Terbanding/Turut Tergugat : 3. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu
Turut Terbanding/Tergugat XXII : Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7933
  • PUTUSANNomor 124/PDT/2021/PTPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkaraperkara Perdatadalam pradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :H. AHYAR HASAN,Warga Negara: Indonesia, Alamat: Desa Rawa Bening BK.3,Kec.
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 16/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 6 Maret 2018 — A.JAYANTI RAMLI
7255
  • Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya makaJaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar MajelisHakim Pradilan
Register : 07-02-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 3/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 13 Maret 2017 — Pembanding/Terdakwa : UWAIS ALQARNI, SE. M.Si Diwakili Oleh : MULYADI R
Terbanding/Penuntut Umum : MUH. YUSUF SYAHRIR, SH. MH
6621
  • Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya makaJaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar MajelisHakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :1.
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/LH/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
989553
  • kunjungan dari masyarakat pada bulan oktober 2017serta telah melakukan advokasi dan investigasi pada bulan desember2017 karena adanya konflik sebagai akibat dari penerbitan objeksengketa, sehingga dengan lembaga sekelas Penggugat dapatdipastikan telah mengetahui dokumen yang disebutkan menimbulkankonflik tersebut sejak tanggal dan bulan yang diuraikan diatas, daridan oleh karenanya pengajuan gugatan aquo telah melewatitenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 undangundangNomor 5 tahun 1986 tentang pradilan
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
221482
  • termasuk Indonesia maka itu sebabnya sejakKUHAP diberlakukan kalau kita membacakan Pasal 50 maka disitusudah dipancangkan nilai a yang memerintahkan spedytrail sidiik orangdengan cepat kalau anda menetapkan orang sebagai tersangkaselakukan peyidik kan cepat juga harus melimpahkan kepadapenuntutan secara cepat harus melimpahhkan ke pengadilan secaracepat dan pengadilan harus memeriksa segera dan pengadilandisamping segera melakukan pemeriksaan harus menjatuhkan putusansesuai dengan ketentuan proses pradilan