ZaenalWahid yang telah bersekongkol melakukan penguasaan hak atas tanah milik aim Adjanalias H.wahyu secara melawan hukum yang bertujuan untuk mengutungkan dirisendiridengan cara merugikan orang lain, dalam hal ini Para ahli waris Adjan alias H. wahyutelah mengalami kerugian materiil dan moriil.Bahwa sisa tanah peninggalan Aim Adjan alias H, wahyu, sekarang dikuasai dan digarapoleh suruhan ahliwaris dari Aim Drs H.E.

IV dK/Tergugat II dR tidak pernah memanfaatkan atas tanah samasekali baik untuk pengembangan pembangunan Kabupaten Bogor maupunHalaman 39 dari 195 halaman Putusan Nomor 478/PDT/2021/PT BDG.11.12.13.bentuk pemanfaatan hak atas tanah lainnya yang diatur dalam peraturanperundangundangan bahkan Turut Tergugat IV dK/Tergugat Il dRmengalihkan kepada pihak lain yakni Penggugat dK/Tergugat dR, yangjuga pada faktanya tidak pernah memanfaatkan dan memelihara lahan yangdimaksud didalam keputusan pemberian penguasaan

hak atas tanah;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo.

Surat Ukur Nomor 13574/1987tertanggal 6 Oktober 1987Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PenggugatdK/Tergugat dR, maka Tergugat dK/Penggugat dR sangat dirugikan baiksecara moriil maupun materiil oleh, dikarenakan Tergugat dK/PenggugatdR, sebagai pihak yang mempunyai penguasaan hak atas tanah, yang telahdiperolehnya secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, tidak bisamemanfaatkan atas tanah dengan maksimal danterhalang hakkeperdataannya untuk mendaftarkan hak atas tanah yang

menentukan hak / kepemilikan atas tanah, akan tetapimengenai perbuatan Pidana, oleh sebab itu tidak dapat dipedomani untukmengakui hak atas tanah, oleh sebab itu alasan tersebut harus ditolak;Bahwa dalam penolakan Tergugat II untuk menandatangani setiap adapermohonan yang dimaksud Penggugat, hal tersebut disebabkan telahdiketahuinya diatas lahan tersebut sudah ada alas hak bagi pihak lainyang menguasainya, hal tersebutlah yang sangat penting adanya systemadministrasi yang baik, sehingga adanya penguasaan

hak oleh wargadibuatkan surat penguasaan tanah dan diketahui oleh Pejabat yangberwenang untuk itu, seperti yang tuang dalam Obyek Sengketa untukmenghindari terjadi kepemilkan ganda, Karena dengan diketahuinyapenerbitan Suratsurat tersebut oleh Tergugat II, tidak hanya menguatkankeberadaan suratsurat penguasaan hak, akan tetapi juga untukmenghindari terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan.Bahwa sangat keliru anggapan Penggugat yang menyatakan : padahalaman 5:Pon 1.8 : Bahwa Perbuatan Tergugat

Membagi penguasaan hak tersebut menjadi 2 (dua) bagian:a. Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong tetap milik ahli warisnya.b. Bagian yang sudah diduduki / digarap oleh penduduk akan diselesaikan olehPanitia Landreform dalam rangka redistribusi tanahBahwa berdasarkan Surat aquo, yang dikeluarkan oleh Lembaga/ Instansi Negara yangmengurusi masalah Pertanahan, telah terbukti bahwasannya Negara melalui Lembaga/Pts. Intv.

Membagi penguasaan hak tersebut menjadi 2 (dua) bagian:a. Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong tetap milik ahli warisnya.b. Bagian yang sudah diduduki / digarap oleh penduduk akan diselesaikan olehPanitia Landreform dalam rangka redistribusi tanahPts. Intv.

pemegang hak masih mempunyai ikatan, jadi harus izin padamantan pemegang hak;Meski HGB sudah berakhir masa berlakunya namun kewenangan bekaspemegang hak masih diakui dalam praktek dan masih memiliki hubunganhukum;Tata cara permohonan hak atas tanah bekas HGB adalah harus dibuktikandengan sertifikat HGB yang telah berakhir dan akte pelepasan haknya(Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, diperjelas dalamnorma hukum pertanahan Perpres Nomor 71 tahun 2012 pasal 23 ayat 2)yang menyatakan dasar penguasaan

hak atas tanah Negara dibuktikandengan alat bukti berupa sertifikat atas tanah yang telah berakhir jangkawaktunya;Kalau tanah tersebut terindikasi terlantar maka BPN memberikanperingatan atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada pemegang hakapabila tidak diindahkan maka dapat diusulkan untuk dibatalkan;Kalau objek akan diberikan kepada pihak lain, masih ada izin daripemegang yang lama karena masih ada hakhak lain yang harus diberikankepada pemegang hak lama, memberikan ganti rugi;Kalau ada penggarap

pengelolaan tanahnya kembali;Dalam hal ganti kerugian, bekas pemegang hak diberikan hak menurutpasal 32 sampai dengan pasal 38 PP No. 40 Tahun 1996 HGB di atastanah Negara, hak keperdataan dan hak ekonomi masih melekat;Apabila sertifikat sudah tidak berlaku seharusnya diserahkan ke BPN;Kalau sertifikat itu tidak diserahkan, kalau ada pemohon yang baru harusada izin lokasi, Perpres No. 71 tahun 2012 pasal 23ayat 2 yangHalaman 161 dari 205 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2015/PNTjk.menyatakan dasar penguasaan

hak atas tanah Negara dibuktikan denganalat bukti berupa sertifikat atas tanah yang telah berakhir jangka waktunya;e Kalau sertifikat berada pada eks pemegang hak maka tidak dapat,diproses, dalam hal ini harus adakordinasi, pemohon harusmenyelesaikan secara bersamasama;e Persyaratan bagi permohon yang baru adalah sesuai dengan pasal 77Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Peraturan Nomor 3Tahun 1997 dokumen yang harus dilampikan adalah:e Surat Permohonane Fotocopy KTP/ Akta Pendirian Badan

Abdul Kadir Muhammad didalam bukunya Hukum PerdataIndonesia cetakan keIIl tahun 2008 menyatakan :Bahwa hak penguasaan (hak penguasaan atas tanah) di dalam hukum perdata disebutdengan Hak Keperdataan yang artinya adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukumperdata.

Abdul Kadir Muhammad didalam bukunya Hukum PerdataIndonesia cetakan keIII tahun 2008 menyatakan :Bahwa hak penguasaan (hak penguasaan atas tanah) di dalam hukum perdata disebutdengan Hak Keperdataan yang artinya adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukumperdata.

Tanggal Tergugat Tanggal WaktuSHM 449 20 September 1995 9 tahunSHGB 23 20 September 2013 SHM 273 roe, 27 tahunSHGB 213 22 Desember 2015 29 tahun Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP No.36/1998) menyebutkan:Tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkanoleh pemegang hak atas tanah, pemegang hakHalaman 40 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pat.G/2018/PN BywBe23.pengelolaan atau pihak yang telah memperolehdasar penguasaan

hak atas tanah tetapi belummemperoleh hak atas tanah sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlakuSelanjutnya, dalam Pasal 3 PP No. 36/1998 diatur mengenaikriteria tanah terlantar yaitu:a) tanah yang sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknyasesuai dengan keadaan, sifat atau tujuan haknya; ataub) tanah yang tidak dipelihara dengan baik.Bahwa pada faktanya, Objek Sengketa dipergunakan dandipelinara dengan baik oleh Tergugat.

Bahwa Para Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dantegas hubungan sebab akibat adanya Surat Keputusan MenteriPerindustrian dimaksud dengan penguasaan hak atas tanah obyeksengketa oleh Tergugat. Para Penggugat hanya mencantumkan nomordari Surat Keputusan Menteri Perindustrian dimaksud, yaitu) SuratKeputusan Kementerian Perindustrian Nomor 486/M.IND/KEP/8/2014tanpa mencantumkan tentang apa Keputusan Menteri Perindustriandimaksud.c.

Rantepaku Tallungliou dan Henok Ling untukpengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 195/Peng/ 2008 tanggal 19092008 untuk tanah dengan Peta Bidang No. 20.09.22.06.00030 denganpemohon hak bernama Henok Ling (bukti bertanda T.X12) sesuai denganasli dan dibubuhi materai:fotocopy Risalan Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas untukkepentingan Henok Ling terhadap tanah yang terletak di Kelurahan RantepakuNIB: 20.09.22.06.00030 yang mana disebutkan dalam lampiran TentangPemilikan Dan Penguasaan Hak

sendiri, dengan jangka waktu paling lama30 tahun;Dalam Pasal 37 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan:Hak guna bangunan terjadi:a Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara karena penetapanPemerintah;b Mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk otentik antarapemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperolehhak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut;Berpedoman pada keputusan obyek perkara maupun pengertianpengertian terhadapstatus hukum dalam penguasaan

hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 maupun ketentuan dalam PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996, maka Penggugat in casu PT.

Membagi penguasaan hak tersebut menjadi 2 (dua) bagian:a. Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong tetap menjadihak ahliwarisnya;b.

Bahwa dari pemeriksaan setempat batas sebelah timur daripembangunan BTN Roviga oleh Tergugat II Intervensi adalah jalan yang membatasiantara bidang tanah yang dikuasai para Penggugat berdasarkan Surat PenguasaanTanah Nomor : 181.1/43/1/2003 dengan penguasaan Hak Guna Bangunan TergugatIl Intervensi sebagaimana maksud dan tujuan pemberian Hak Guna Bangunanyakni pembangunan perumahan BTN Bumi Roviga ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atasmenunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan

tanahNegara dalam arti asset pemerintah setelah terjadinya pembelian ataupembebasan terhadap tanah itu, jadi dari ketentuan tersebut terjadi pembelianmaka tanah itu secara administrative sudah menjadi tanah asset Negara,kemudian secara yuridis kepemilikannya instansi pemerintah yang membeliatau membebaskan harus lapor kepada Mendagri yang mempunyaikewenangan tanah tersebut, kemudian Tahun 1955 yang harus disampaikankepada Kementrian Agraria berdasatkan laporan inilah Agraria akanmemberikan yang namanya penguasaan

hak atas tanah atau istilahnya hakBegir kepada Instansi yang membeli/instansi pemerintah yang membebaskantanahtanah itu dan ini berlaku sampai pemerintah mengeluarkan PeraturanMendagri No. 15 Tahun 1975 ada proses yang berbeda dengan proses yangberlaku tahun 1950 sampai keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun1975 tersebut,Bahwa Lembaga Pembebasan tanah begitu pemerintah memerlukan tanahmaka akan terjadi proses negoisasi, setelah negoisasi dicapai kata sepakatmengenai kerugian, maka instansi

surat keputusan penetapanharga dari pejabat yang berwenang, membuat daftar nominativeyang ditandatangani oleh Panitia pengadaan Tanah dan TimPengadaan Tanah sebagai dasar pembayaran gantirugi;Melaksanakan pembayaran gantirugi hak atas tanah, bangunandan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah;Mengajukan permohonan hak atas tanah dan memprosespermohonan sertifikat tanah atas nama Departemen PekerjaanUmum;Melaksanakan pengamanan fisik (pemasangan patok Rumija,papan nama kepemilikan), dokumen penguasaan

hak atas tanah(sertifikat), peta/gambar situasi tanah dan dokumen pembebasantanah;Melakukan monitoring pembayaran pajak yang berkaitan denganikatan kontrak pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaantanah;Melaporkan penyelesaian pengadaan tanah dan menyerahkandokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah kepadaDirektorat Jenderal Bina Marga.v Diktum ketujuh :Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Tanah wajib mengikutiprinsip hemat, efesien dan sesuai kebutuhan teknis yang disyaratkan,sertamengikuti

Melaksanakan pengamanan fisik (Pemasangan patok rumija/ruangmilik jalan, papan nama kepimilikan), dokumen penguasaan hak atastanah (sertifikat), peta/gambar situasi tanah dan dokumenpembebasan tanah;g. Melakukan monitoring pembayaran pajak yang berkaitan denganikatan kontrak pihak ketiga yag berkaitan dengan pengadaan tanah.h.

keputusan penetapan hargadari pejabat yang berwenang, membuat daftar nominatif yang ditanda258tangani oleh Pantia Pengadaan Tanah dan Tim Pengadaan Tanagsebagai dasar pembayaran ganti rugi; Melaksanakan pembayaran ganti rugi hak atas tanah, bangunan danbendabenda lain yang berkaitan dengan tanah; Mengajukan permohonan hak atas tanah dan memprosespermohonan sertifikasi tanah atas nama Departemen PekerjaanUmum; Melaksanakan pengamanan fisik (pemasangan patok Rumija,oapannama kepemilikan), dokumen penguasaan

hak atas tanah (sertifikat),peta/gambar situasi tanah dan dokumen pembebasan tanah; Melakukan monitoring pembayaran pajak yang berkaitan denganikatan kontrak pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan tanah; Melaporkan penyelesaian pengadaan tanah dan menyerahkandokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah kepada DirektoratJenderal Bina Marga.Menimbang, bahwa pembebasan tanah yang dilakukan olehDepartemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pekerjaanpembangunan proyek jalan

Bahwa tanah yang dilepaskan haknya oleh Departemen PerhubunganRI kepada Turut Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan hak atas tanah tanggal 26 Pebruari 1998 dengan buktikepemilikan / penguasaan / hak berupa:e Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 1171978, Kel. Rembiga,seluas4.000 m2 tercatat, an : PELABUHAN SELAPARANG MATARAM.e Sertifikat Hak Pakai No. 3 tanggal 1171978, Kel.

Hak eigendom merupakan hakkepemilikan keperdataan atas tanah yang terpenuh, tertinggi yangdapat dipunyai oleh seseorang, karena penguasaan hak atas tanahtersebut bisa berlangsung selamanya, dapat diteruskan atau diwariskankepada anak cucu. Tertinggi karena hak atas atas tanah ini tidak dibatasijangka waktu, tidak seperti jenis hak atas tanah yang lainsebagaimana diatur dalam pasal 570 BW.

Demikian pula, MajelisHakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Bukti P70 yang hanya berupapernyataan sepihak mengenai kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah dariaspek hukum pembuktian yang berlaku, dimana pengakuan hak milik atas tanah jugaharus didukung dengan bukti surat lainnya yang menerangkan data fisik dan datajuridis tanah.

593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 1.802.713.184Desember 20143 20 593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 921.239.458Desember 20144 24 593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 3.004.849.590Desember 2014 halaman 70 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg. 5 25 593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 980.305.540Desember 2014 6 26 Tanpa nomor dan tanggal 549.823.542 JUMLAH 6.337.691.856 Bahwa selain itu diantara 28 (duapuluh delapan) bidang tanah tersebut terdapat 5(lima) bidang tanah yang bukti pemilikan/penguasaan

hak atas tanah berupa AktaJual Beli diterbitkan oleh terdakwa R.

41 3 593/61/XII/2014/Tansar tanggal 583.230.73630 Desember 20142 4 593/62/XII/2014/Tansar tanggal 1.802.713.18430 Desember 20143 20 593/78/XI/2014/Tansar tanggal 921.239.45830 Desember 20144 24 593/82/XII/2014/Tansar tanggal 3.004.849.59030 Desember 20145 25 593/83/XII/2014/Tansar tanggal 980.305.54030 Desember 20146 26 Tanpa nomor dan tanggal 549.823.542JUMLAH 6.337.691.856 Bahwa selain itu diantara 28 (duapuluh delapan) bidang tanah tersebut terdapat 5(lima) bidang tanah yang bukti pemilikan/penguasaan

Univ.Brawijaya Malang, Tahun 2000 lulus S2 Pasca SarjanaUniv Brawijaya Malang dan Tahun 2011 lulus S3 Pasca Saarjana UnivBrawijaya Malang.Bahwa benar saksi bekerja sebagai dosen Fak Hukum serta KetuaProgram Pasca Sarjana Kemotariatan Univ Brawijaya Malang.Bahwa benar tupoksi jabatan saksi adalah melakukan penelitianilmiah,melakukan proses belajar mengajar di fakultas dan melakukanpengabdian masyarakat misalnya penyuluhan hukum serta menjadisaksi ahli baik di Kepolisian,Kejaksan serta Pengadilan.Bahwa jenis penguasaan

hak atas tanah terbagi menjadi 2 yaitupenguasaan yuridis (dilanddasi oleh suatu hak yang dilindungi hokum)dan penguasaan secara fisik (secara fisik dia yang memanfaatkansecara langsung dan menggunakan tanahnya tersebut tetapi belumtentu dia memiliki suatu hak secara yuridis misalnya memiliki sertifikathak milik.Bahwa yang dapat menjadi pemegang hak atas tanah adalah subjekhokum yaitu orang perorangan dan badan hokum (bisa badan hokumpublik dan privat).Bahwa Bukti kepemilikan dan atau penguasaan

hak atas tanah olehseseorang atau badan hukum adalah berupa : Grosse Akta, Surattanda bukti hak milik berdasarkan Swapraja, berdasarkan peraturanmenteri agraria, Surat Keputusan pemberian hak milik dari pejabat yangberwenang, Akta pemindahan hak dibawah tangan dibubuhi tandakesaksian kepala adat/Kades/lurah sebelum pemerintahan ini, Aktapemindahan hak yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belumdibukukan, Akta ikrar wakaf/Surat Ikrar wakaf, yang dibuat sebelumatau sejak mulai dilaksanakan PP.