bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan;

merupakan titik minimum/terendah dalam range tersebut) sebagai tolok ukur kewajaran sehingga dalam hal terdapatnilai markup yang berada di atas 6,98%, maka tidak dilakukan koreksi karena sudahdianggap wajar, namun apabila terdapat markup produk yang berada di bawah 6,98%maka akan dilakukan koreksi menjadi 6,98%;bahwa pemilihan titik 6,98% sebagai tolok ukur kewajaran didasarkan pada penilaiankondisi pembanding yang paling sebanding dengan Pemohon Banding bahwa dari 5pembanding Terbanding menilai Force

Motor Limited dengan nilai markup 6,98%merupakan pembanding yang paling sebanding dengan transaksi dengan afiliasi yangdilakukan oleh Pemohn Banding,bahwa Paragraf 1.48 OECD TP Guidelines 1995 menyatakan bahwa sepanjangdimungkinkan untuk membedakan berbagai titik dalam rentang (range), koreksiseharusnya dilakukan pada titik dalam rentang (range) yang paling mencerminkan kondisi(faktafakta dan keadaan) transaksi afiliasi yang sedang diuji/diteliti;bahwa penilaian kondisi Force Motor Limited (FML)

serupa dengan fungsi yang dilakukanPemohon Banding;bahwa pengujian kewajaran dengan menggunakan metode costplus tidak sensitifterhadap perbedaan produk, karena lebih ditekankan pada kesebandingan fungsi, sesuaidengan paragraf 2.35 OECD TP Guideline 1995 sehingga pembanding yang dipilih olehTerbanding sudah tepat;bahwa tahun pajak yang dijadikan sebagai tolok ukur adalah Tahun 2008 (single year)dengan alasan FML pada Tahun 20042007 sedang tahap pengembangan fasilitaspabrikasi baru dan kondisi usaha Force

Penetapan suatukondisi dinyatakan bencana alam / force majeur ditetapkan melalui MD atauMAD. Revisi kegiatan dibuat olen TPK berdasarkan persetujuan musyawarahdesa yang dituangkan dalam Berita Acara Revisi dan mendapatkanpersetujuan PJOK dan fasilitator. Berita Acara Revisi harus diumumkanmelalui papan informasi.

Perubahan 10 % sampai 20 % dari volume semula kegiatan, ditetapkanmelalui musyawarah antar desa dikecamatan.* Perubahan diatas 20 % dari volume semula kegiatan dapat mengakibatkanpembatalan kegiatan, kecuali dalam situasi force majeur (misalnya terjadibencana alam). Dokumentasi Kegiatan.Seluruh kegiatan dari PNPM mandiri pedesaan harus didokumentasikan olehFK / FIT kecamatan.

Penetapan suatukondisi dinyatakan bencana alam / force majeur ditetapkan melalui MD atauMAD. Revisi kegiatan dibuat olen TPK berdasarkan persetujuan musyawarahdesa yang dituangkan dalam Berita Acara Revisi dan mendapatkanpersetujuan PJOK dan fasilitator. Berita Acara Revisi harus diumumkanHal. 19 dari 80 hal. Put. No. 2736 K/Pid.Sus/2010melalui papan informasi.

Perubahan diatas 20 % dari volume semula kegiatan dapatmengakibatkan pembatalan kegiatan, kecuali dalam situasi force majeur(misalnya terjadi bencana alam).Dokumentasi Kegiatan.Seluruh kegiatan dari PNPM mandiri pedesaan harus didokumentasikanoleh FK / FT kecamatan.

2016/PN.Sby.12, 13 dan 14 yang terjadi mutlak diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahanTergugat dan karyawan Tergugat yaitu Tergugat Il;25.Bahwa Tergugat tidak berkenan untuk menghindari klaim ganti kerugiansebagaimana yang dimaksud yang disebabkan oleh peristiwa hukumhilangnya, dicurinya, dan atau tidak diketahuinya keberadaaan barangpengiriman , karena Penggugat menganggap hal itumerupakan peristiwa ataukejadian yang berada di luar kekuasaan dankemampuan Tergugat (forcemajeur);26.Bahwa pengertian force

kelalaian dan kesalahanTERGUGAT dan karyawan TERGUGAT yaitu TERGUGAT Il;25.Bahwa TERGUGAT tidak berkenan untuk menghindari klaim ganti kerugiansebagaimana yang dimaksud yang disebabkan oleh peristiwa hukumhilangnya, dicurinya, dan atau tidak diketahuinya keberadaaan barangpengiriman, karena PENGGUGAT menganggap hal itumerupakan peristiwaatau kejadian yang berada di dalam kekuasaan dankemampuan TERGUGAT,sehingga tidaklah patut jika TERGUGAT nantinya mendalilkan bahwaperistiwa hukum ini dalam kondisi force

majeur);Halaman 18 Putusan Nomor: 330/Pdt.G/2016/PN.Sby.26.Bahwa pengertian force majeur adalah, apabila peristiwa atau kerugian yangterjadi disebabkan oleh gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi,petir,pemogokan, peperangan, dan kerusuhan.

kebetulan, debitur terhalanguntuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukansuatu perbuatan yang terlarang baginya.Bahwa, tidak dapat dilaksanakan kewajiban Tergugat untuk mengirimkanbarang sesuai P.O adalah akibat adanya pembajakan, penggelapan/pencurianyang terjadi tidak terdugaduga adalah merupakan suatu Overmacht/ForceMajeur/Keadaan Memaksa, tidak diinginkan oleh siapapun juga termasuk olehTergugat .Bahwa, Kehilangan/pencurian/penggelapan adalah bentuk umum dariovermacht atau force

Klausula overmacht/force majeur/keadaan memaksa telah samasama diketahui dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ,Bahwa, selain berdasarkan kebiasaan umum di lapangan, lebih detailnya dalamsetiap memo muat dari Tergugat kepada Pelanggan, tercantum dalamklausul bahwa pembajakan adalah salah satu bentuk overmacht di luar tanggungjawab transportir sehingga hanya diganti maksimal 10 kali ongkos angkut;Bahwa, oleh karena pembajakan, penggelapan (bentuk lebih spesifik daripencurian) adalah suatu keadaan

terjual, selanjutnya saksi CRISTIANESENGKA sebagai admin gudang memberi tanda pada faktur penjualan tersebut dan bilabarang habis terjual diberi tanda berupa garis datar sedangkan untuk barang yang tidakterjual diberi tanda dengan menulis nominal jumlah barang yang dikembalikanBahwa setelah saksi CRISTIANE SENGKA sebagai admin gudang memberi tandapada faktur penjualan, faktur penjualan tersebut diserahkan kembali kepada terdakwauntuk diserahkan kepada saksi DAHLIA LIMBONG ALLO sebagai admin Task Force

terdakwa dansetelah sore hari dilaporkan kembali kepada saksi barang yang laku danyang tidak laku dengan memperlihatkan faktur penjualan sehingga saksisebagai admin gudang memberi kode pada faktur penjualan untuk barangyang laku semua saksi memberi kode garis datar pada faktur tepat padajenis barang, jika ada yang dikembalikan saksi menulis nominal jumlahbarang yang dikembalikan tetapi terdakwa sebelum menyetor kembalifaktur penjualan tersebut kepada saksi DAHLIA LIMBONG ALLO sebagaiadmin Task Force

diberi garis datar yang menandakan laku semua dirubahdengan tulisan bahwa ada barang yang tidak laku walaupun sudah lakusemua sehingga sisa barang yang tidak laku diambil hasil penjualannya dantidak disetorkan kepada kasir.e Bahwa benar sejak saksi bekerja prosedur pengembalian faktur tersebut darisales setelah kembali dari penjualan faktur tersebut diperiksa bagian admingudang dan setelah diperiksa serta diberi kode, faktur tersebut dibawasendiri oleh masingmasing sales kepada bagian admin Task Force

Sumber Segar Murni Prima Manado.Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwasebagai karyawan di perusahaan milik saksi korban.Bahwa benar saksi bekerja sejak tanggal 16 Juni 2010 dan saksi bertugassebagai admin Task Force/ sales motoris pada bulan September 2012.Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sales.Bahwa benar terdakwa sebagai sales beberapa kali menjual barang kepadalangganannya namun terdakwa melaporkan hasil penjualan kepadaperusahaan bahwa barang itu tidak laku terjual

Dengandemikian tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena perjanjianpertama telah hapus karena force majeur, sementara pemberian danasetelah kebakaran tidak dapat dilegalkan secara hukum (dana dicairkanterlebin dahulu, administrasi kelengkapan dan syarat kemudian, danwaktunya tidak sesuai dengan pencairan dana yang semestinya);d.

Bahwa secara hukum kebakaran merupakan bahagian dari bentukbencana alam, yang dalam kategori suatu perjanjian, begitu juga denganperjanjian kredit masuk pada bahagian/klausul keadaan memaksa/keadaankahar (force majeur). Sehingga keadaan demikian akan berdampak padahapusnya suatu perjanjian, sebab bencana alam merupakan suatu keadaanyang tidak dikehendaki/disengaja oleh salah satu pihak dalam perjanjian;Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/201616.

Bahwa dengan hapusnya perjanjian karena keadaan memaksaakibat bencana alam (kebakaran)/force majeur apalagi usaha PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat tidak diasuransikan, maka dengansendirinya secara hukum kewajiban Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada pihak Termohon Kasasi sama sekali telah hapus dengansendirinya, hal itu sah secara hukum.

Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran sebanyak 2 kali atasusaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, cukup beralasan bagiPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk menyatakan meminta padaMajelis Hakim perkara a quo menetapkan dalam putusannya bahwa hal itumerupakan force majeur (keadaan Kaharmemaksa) yang tidak diinginkanoleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, oleh karenanya kewajibanPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Termohon Kasasi hapusdemi hukum;23.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sganja yang dibungkus dengan kertas nasi;- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Force;- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Astrea Star plat merah dengan nomor polisi BA 7661 JC.Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RIKO RINALDO Panggilan RIKO.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkusdengan kertas nasi;e 1(satu) buah helm warna hitan merk Force;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Astrea Star platmerah dengan nomor polisi BA 7661 JC.Dipergunakan dalam perkara lain an. RIKO RINALDO Pgl RIKO.4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Ap.3.000.

Pada saatditangkap Saksi Riko Rinaldo kedapatan membawa narkotika jenisganja di dalam helm warna hitam merek Force, ketika ditanya SaskiRiko Rinaldo memberitahukan bahwa dia mendapatkan ganja dariTerdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli ganjapada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB didekat Jembatan Lamposi Kelurahan Sungai Durian bersama SaksiRiko Rinaldo menggunakan sepeda motor plat merah yang menjadibarang

Pada saatditangkap Saksi Riko Rinaldo kedapatan membawa narkotika jenisganja di dalam helm warna hitam merek Force, ketika ditanya SaskiHalaman 13 dari33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN PyhRiko Rinaldo memberitahukan bahwa dia mendapatkan ganja dariTerdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;e Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli ganjapada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB didekat Jembatan Lamposi Kelurahan Sungai Durian bersama SaksiRiko

ANDRI,SpPK selaku Penanggung jawab Laboratorium RSUD Dr Adnaan WDPayakumbuh.Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti yang telah disita secara sah menurut undangundang, yaitu :1 (satu) paket kecil diduga narkotika jeni sganja yang dibungkus dengankertas nasi;1 (satu) buah helm warna hitan merk Force;Halaman 19 dari33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Pyhe 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Astrea Star plat merahdengan nomor polisi BA 7661 JC.atas barang bukti

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sganja yang dibungkus dengankertas nasi;e 1 (satu) buah helm warna hitam merk Force;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Astrea Star plat merahdengan nomor polisi BA 7661 JC.Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RIKO RINALDO PanggilanRIKO.6.

Otto Hasibuan terkaitforce majeur (keadaan memaksa), "Wabah COVID19 itu sendiri, tidak dapatdikatakan sebagai force majeur. Namun ketika orang itu tidak bisamelakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya sendiri dan itu karenakeadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana non alam, makadalam kemungkinan seperti ini membuat orang tersebut tidak mampumelakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapat dikatakan sudahterjadi force majeur pada situasi saat itu.

Selain itu yang dapat menentukanbahwa pandemi Covid19 ini termasuk dalam kategori force majeur atautidak adalah hakim dan bukan pemerintah;17.Bahwa acuan dalam pembahasan force majeur berdasarkan Pasal 1244KUH Perdata, Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian danbunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatanitu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkanoleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkankepadanya walaupun

Dan Pasal 1245KUH Perdata, 7idak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bilakarena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan,debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan,atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 63/Pat.G/2020/PN Mkd18.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapatmenimbulkan keadaan force majeur adalah:a.

Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepadadebiturDalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka bebantersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)19.Bahwa berdasarkan unsurunsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapatdengan jelas dikatakan force majeur (keadaan memaksa).

SehinggaPenggugat dapat meminta keringanan atas pembayaran angsuran kepadaTergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu)tahun;20.Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Mungkid cq majelis21hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid19saat ini termasuk dalam kategori force majeur (keadaan memaksa);.Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri MungkidCq.

adalah meminta/ mengorder puLsa MKios danvoucher, kartu perdana dari perusahaan dan setelah menerima pulsa MKiosdan voucher tersebut terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan tersebut keperusahaan melalui kasir.Bahwa saksi Roy Hidayat Lubis sebagai Kolektor diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengutip uang hasil penjualan pulsa dari pelanggan dan hasilpenjualan voucher dan kartu perdana yang terdakwa kutip tidak disetor kepadaperusahaan melalui kasirBahwa saksi Darwis Panggabean sebagai Sales Force

Telesindo Shop Tbk;e Bahwa selain terdakwa para bawahan terdakwa yaitu saksi Santho Antonio Zaialias Santho sebagai Kolektor dan Sales Force (SF) dimana tugas dan tanggungjawab Santho Antonio Zai adalah meminta/ mengorder puLsa MKios danvoucher, kartu perdana dari perusahaan dan setelah menerima pulsa MKiosdan voucher tersebut terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan tersebut keperusahaan melalui kasir.e Bahwa saksi Roy Hidayat Lubis sebagai Kolektor diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengutip

uang hasil penjualan pulsa dari pelanggan dan hasilpenjualan voucher dan kartu perdana yang terdakwa kutip tidak disetor kepadaperusahaan melalui kasire Bahwa saksi Darwis Panggabean sebagai Sales Force diberi tugas dantanggung jawab untuk mengutip uang hasil penjualan pulsa dan pelanggan danmenjual voucher dan kartu perdana yang selanjutnya disetor kepada kasir,namun pada kenyataannya uang hasil penjualan pulsa dan pelanggan dan hasilpenjualan voucher dan kartu perdana yang terdakwa kutip tidak

dua ratusrupiah).Bahwa saksi Roy Hidayat Lubis bekerja sebagai Kolektor dan mendapat gajisetiap bulannya Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberi tugas dantanggung jawab untuk mengutip uang hasil penjualan pulsa dari pelanggan dan18hasil penjualan voucher dan kartu perdana yang terdakwa kutip tidak disetorkepada perusahaan melalui kasir sebesar Rp. 42.094.900; (empat puluh dua jutasembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)e Bahwa saksi Darwis Panggabean bekerja sebagai Sales Force

, Tbk Wilayah RantingTarutung adalah terdakwa dan saksi Brenda Kristiani Marpaung ;Bahwa selain terdakwa saksi DARWIS PANGGABEAN Alias DARWIS dan para saksiSANTHO ANTONIO ZAI alias SANTHO, ROY HIDAYAT LUBIS alias ROY, dan saksibertindak secara sendirisendiri mengambil barang dengan cara menjual voucher sertakartu perdana yang kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke PTTelesindo Tbk ranting Tarutung ;Bahwa saksi Santho Antonio Zai alias Santho bekerja sebagai Kolektor dan Sales Force

Sehingga melihat kondisi tersebut jelas merupakan suatukeadaan yang kahar atau force majeure.Baha pada tanggal O7 Mei 2018 Tergugat dengan Surat nomor:2861/V/2018/SPT. tentang Pemberitahun tentang Kewajiban KreditHalaman 4 Putusan Nomor 569/PDT/2020/PT SBY10.11.12.Penggugat I, dan pada tanggal 24 Mei 2018 Tergugat melalui suratnyanomor: 3195/SUR/EXT/2018tentang Penyelesaian Kredit Para Penggugat;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Tergugat dengan nomor:2861/V/2018/SPT tertanggal O7 Mei 2018

Sehingga melihat kondisi tersebut jelas merupakan suatukeadaan yang kahar atau force majeure.Baha pada tanggal O7 Mei 2018 Tergugat dengan Surat nomor:2861/V/2018/SPT. tentang Pemberitahun tentang Kewajiban KreditPenggugat I, dan pada tanggal 24 Mei 2018 Tergugat melalui suratnyanomor: 3195/SUR/EXT/2018 tentang Penyelesaian Kredit Para Penggugat;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Tergugat dengan nomor:2861/V/2018/SPT tertanggal O7 Mei 2018 dan surat nomor:3195/SUR/EXT/2018 tertanggal 24 Mei

Bahwa Para Penggugat sangatkeberatan sekali dan permohonan tidak terakomodir.Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi, jika di dalamsuatu perikatan baik yang di lahirkan berdasarkan perjanjian maupunkarena undangundang, bila mengalami suatu keadaan kahar atau forcemajeur, maka pihak yang di wajiban memenuhi prestasi dapat di bebaskandari kewajibannya sampai keadaan kahar atau force majeur tersebut pulihkembali;Bahwa oleh karena keadaan kahar atau force majeur tersebut di atas, makaberdasarkan

mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon didalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MXwarna putih biru dengan nomor polisi BD 4682 WE milik saksi Baktiminsedangkan penangkapan di lokasi yang kedua terhadap saksi Kirmantoyang membawa mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon di dalamkawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) denganmenggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force

kayu jenis medang sebanyak 30 (tiga puluh) batang dansemuanya kayu tersebut sudah dimusnahkan dengan cara dipotongpotong;e Bahwa saksi Kirmanto, saksi Baktimin dan terdakwa Salam tidak mempunyaiizin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di kawasan hutantersebut;e Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Kirmanto mengakui yangmenyuruh melakukan pemotongan kayu di kawasan hutan tersebut adalahsaudara Supreh (DPO) yang diberikan upah berupa 1 (satu) unit sepedamotor jenis Yamaha Force

mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon didalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) denganmenggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX warna putihbiru dengan nomor polisi BD 4682 WE milik saksi Baktimin sedangkanpenangkapan di lokasi yang kedua terhadap saksi Kirmanto yang membawamesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutanTaman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan menggunakan 1 (satu)unit sepeda motor jenis Yamaha Force

yaitu kayu jenis medang sebanyak 30 (tiga puluh) batang dansemuanya kayu tersebut sudah dimusnahkan dengan cara dipotongpotong;Bahwa saksi Kirmanto, saksi Baktimin dan terdakwa Salam tidak mempunyaiizin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di kawasan hutantersebut;Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Kirmanto mengakui yangmenyuruh melakukan pemotongan kayu di kawasan hutan tersebut adalahsaudara Supreh (DPO) yang diberikan upah berupa 1 (satu) unit sepeda motorjenis Yamaha Force

One milik saksi Kirmanto;e Bahwa jenis kayu yang saksi Kirmanto gergaji atau belah adalah jenis kayumedang yang termasuk dalam kelompok meranti;e Bahwa saksi Kirmanto mendapatkan upah atau imbalan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Force One dari saudara Supreh (DPO) untuk membelahatau menggergaji kayu tersebut;e Bahwa saksi Kirmanto membelah atau menggergaji kayu di lokasi TalangBolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidakmemiliki izin dari pejabat yang berwenang;e Bahwa

Persiapan PengakhiranKSO, dengan tugas sebagai berikut : = Menginventarisasi aktiva dan Pasiva dilapangan dankebunkebun KSO yang dikelola oleh Tergugat; dan = Melakukan kajian dan evaluasi secara akuntansi danjuridis terkait dengan aktiva dan passiva KSO; Tim Task Force juga bertugas memberikan dukungan kepadaKantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan dalammelaksanakan audit; 333 337Penunjukan auditor eksternal independen Kantor AkuntanPublik Chatim, At jeng, Jusuf & Rekan Cabang Medan;

2009pengelolaan Kebun Batee Puteh,Ujung Lamie dan Krueng Luasdiserahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaipemilik 3 (tiga) kebun tersebut; Untuk memperoleh data yang definitif tentang hak dankewajiban Penggugat dan Tergugat, maka kedua belah pihakakan menunjuk Auditor Independen dan atau Kantor AkuntanPublik untuk melakukan audit pada masa Perjanjian KSOGimaJcsud;Dalam hal auditor melaksanakan audit sebagaimanadimaksud pada butir b di atas, Penggugat dan Tergugatmenyetujui hasil Tim Task Force

BPIkepada PTPN I sebagaimana dimaksud dalam Notulen RapatKerja Kelangsungan KSO Kebun Kelapa Sawit Aceh Barat danSelatan tertanggal 31 Juli 2009) ; ~ Selanjutnya dalam rangka pengakhiran Perjanjian KSO,penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakatuntuk membentuk tim Task Force sebagaimana dimaksud dalamSurat Keputusan Bersama Nomor 01.5/P/SKEP/311/2009, Nomor146/SK/BPI/2009, tentang Pembentukan Tim Task FcrcePersiapan Pengakhiran KSO tertanggal 3 Agustus 2009 guna10.melakukan inventarisasi

aktiva dan passive dilapanganserta halhal yang terkait dengan KSO; Selain membentuk tim Task Force, guna memperoleh datayang definitif mengenai hak dan kewajiban PTPN I danPT.BPI terkait dengan pengakhiran Perjanjian KSO,Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakatuntuk diadakan audit oleh auditor independen sebagaimanadimaksud dalam Berita Acara Pertemuan PengakhiranPerjanjian KSO Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit MillkPT.Perkebunan Nusantara I (Persero) di Wilayah AcehBarat, Nagan Raya dan

Basyah Putra Investama Nomor:105/BPI/XII/2008, Perihal: Keadaan Force Majeur, tanggal 19Desember 2008 (Bukti T1l 1); Fotokopi Surat PT.

Menyatakan bahwa alasan pemutusan hubungan kerja adalah keadaanmemaksa (force majeur);5.

Rekonvensi:iP2:Menerima gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Surat Anjuran Nomor 004/223/HIPHK18/1/2019 tertanggal 7 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat;Menetapkan bahwa hubungan kerja antara PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi putus sejak tanggal 7 Februari 2019;Menyatakan bahwa alasan pemutusan hubungan kerja adalah keadaanmemaksa (force

Nomor 334 K/Pdt.SusPHI/2020 karena izin usaha dan izin produksi perusahaan Tergugat tidakdiperpanjang lagi oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Baratdengan alasan wilayah tempat dimana perusahaan Tergugat beradaditetapkan sebagai zona perkantoran sehingga dapat dikategorikansebagai keadaan memaksa (force majeur yang bukan faktor alam) yangtidak dapat dihindari oleh Tergugat (vide Bukti T6A dan T6B sertaketerangan saksi dibawah sumpah bernama Teguh Sukendar).

Gepeng (DPO) berangkat dari Rancah menujudaerah Kawali dengan tujuan untuk main jalanjalan dengan mennggunakansepeda motor merk Yamaha Force warna hitam milik Sdr. Gepeng (DPO). Bahwa sesampainya di Kawali sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr.Gepeng (DPO) dudukduduk dipinggir jalan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 23.00 Wibterdakwa bersama dengan Sdr.

Gepeng (DPO) mengikuti terdakwa dengan menggunakan sepedamotor merk Yamaha Force warna hitam miliknya. Bahwa sesampainya di daerah Rancah terdakwa dan Sdr. Gepeng (DPO)berpisah, terdakwa membawa sepeda motor merk Minerva yang diambilnya darihalaman rumah di Dusun Pari sementara Sdr. Gepeng (DPO) langsung pulangmenuju daerah Subang.

Gepeng (DPO) mengikuti terdakwa dengan menggunakansepeda motor merk Yamaha Force warna hitam miliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telahdidakwa dengan Dakwaan tunggal, yaitu melanggar : Pasal 363 ayat (1) ke3,4,5 KUHP.Menimbang bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaantunggalPenuntut umum tersebut yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Barangsiapa.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik oranglain untuk dimiliki secara

denda sebesar Rp. 1.00.000.000, (satu milyard rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah bungkusan choco rillas yang berisikan (satu) paket/bungkus serbukkristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,08gram ;1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1280 casing warna biru besertakartunya dengan nomor 081276916271 ;Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

miliknya ;e Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabushabu tersebut akan dijual kepadapembeli dengan harga Rp. 200.000, ;e Bahwa selain (satu) buah bungkusan choco rillas yang berisikan (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan,kami juga menyita 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1280 casing warnabiru beserta kartunya dengan nomor 081276916271 yang digunakan olehterdakwa sebagai alat komunikasi transaksi narkoba dan juga (satu) unit sepedamotor Yamaha Force

terdakwa ke SimpangDam Muka Kuning, setahu saksi jika orang datang ke Simpang Dam biasanyamau membeli narkoba ;Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barangbukti berupa :e 1 (satu) buah bungkusan choco rillas yang berisikan (satu) paket/bungkus serbukkristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,08gram ; 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1280 casing warna biru besertakartunya dengan nomor 081276916271 ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

muda.e Terdakwa berbelitbelit dalam persidangan dan tidak mengakui terus terangperbuatannya;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :211 (satu) buah bungkusan choco rillas yang berisikan (satu) paket/bungkus serbukkristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,08gram ;1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1280 casing warna biru besertakartunya dengan nomor 081276916271 ;1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;e menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;e Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah bungkusan choco rillas yang berisikan (satu) paket/bungkus serbukkristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,08gram ;e 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1280 casing warna biru besertakartunya dengan nomor 081276916271 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Menyatakan barang bukti berupa : 222 een e ne nee 2 (dua) unit Speaker BMB warna hitam model CS550 V MK II Pro; 1 (satu) unit Amplifire merk BMB warna hitam DA3000 III; 1 (satu) unit Equalizer merk Martin Roland warna hitamMRQ 3102 B; 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Force one warna hitam dengan nomorpolisi BM 4249 PE; 229 o nnn nnn nnn nnn nn nner ncn n enn ccccccc ccc1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna putih BM 4703 EJ; 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor (STNK

) sepeda motor roda dua merkForce one dengan nomor rangka MH34NS0124K923688 dan nomor mesin 4WH600892; on nn nn nn nnn nn nn nn nn nn nnn en nnn nnn e eee1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor roda duamerk Yamaha Force One warna hitam dengan nomor rangkaMH34NS0124K923688 dan nomor mesin 4WH600892; 1 (satu) potong kayu broti panjang + 1 (satu) meter; 1 (satu) buah Gembok yang telah rusak merk GOLD DOOR warna kuning; 1 (satu) buah gembok yang telah rusak merk TRI TOP warna

upahPesangon atas sisa kontrak tersebut sehingga Penggugat harusmengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dalam perkara ini;Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat berdasar karena sesuaiyang dimandatkan oleh Pasal 164 ayat (8) UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pengusahadapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruhkarena Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Pemutusan HubunganKerja dengan Para Penggugat tersebut dengan alasan Pengurangan(efisiensi), Tergugat tetap diwajibkan untuk membayar hakhak ParaPenggugat berdasarkan undangundang sebagaimana yang dimandatkanoleh Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena Perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force

PHI ini Termohon Kasasilangsung divonis bersamalah oleh Majelis Hakim PHI Medan dengansecara tegas menyatakan bahwasanya Pemohon Kasasi telah melanggarketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi (kami kutip selengkapnya) : "pengusahadapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

:Bertentangan dengan pertimbangan Judex Facti yang berbunyi:Menimbang, bahwa mengenai adanya paksaan dan tertekan (dwang)yang dialami oleh pihak Penggugat sudah dipertimbangkan sebelumnyadan ternyata tidak terbukti pihak Penggugat merasa tertekan danterpaksa menjualnya sehingga selanjutnya akan dibuktikan apakah pihakPara Tergugat telah wanprestasi atau ketidak dapatan seseorang untukmelaksanakan pemenuhan perjanjian yang telah disepakati sebagaimanamestinya yang disebabkan bukan karena keadaan force

majeure/memaksa dalam transaksi jual beli pada perkara a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu dipertimbangkanmengenai wanprestasi karena berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia yaitu Putusan MARI Nomor 704 K/SIP/1972tanggal 21 Mei 1973 Bahwa bagi para pihak yang tunduk pada hukumbarat, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, perjanjian jualbeli atas permohonan pihak yang dirugikan harus dinyatakan batal/dibatalkan dan mengenai hal tersebut sesuai dengan

Bahwa Fasilitas Kredit Penggugat pada Tergugat, tidak memenuhiunsur dan Kriteria untuk dilakukan Rescheduling, Reconditioning,Restructuring, karena Jangka waktu Kreditnya belum Jatuh Tempo(sampai dengan 31 Juli 2028), serta keadaan Penggugat yangHalaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.tidak membayar angsuran tidak diakibatkan karena: 1.AdanyaOVERMACHT (Force Majeure), 2.Tidak berprestasi karena Krediturjuga tidak berprestasi (Exptio non adimpleti Contractus), dan3.Bukan

PN.MdnKerja Penggugat ( Rosmawati Silitonga ) masa kerja 13 tahun, Penggugat Il(Doni Iman Sari) masa kerja 3 tahun dan Penggugat Ill (Khairunisa) masa kerja3 tahun;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,oukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena efisiensi maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (8) UU No. 13 Tahun2003, pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka petitum huruf emenurut hukum berdasar untuk dikabulkan, dengan memperhitungkan masakerja Penggugat (Rosmawati Silitonga) dengan