Ditemukan 190 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bppmd bpkd bpkpad bpkad bppkd bpkapd barkad bppkbd bp2kad bpkjad
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor -13/Pid. Sus/TPK/2015/PN.Mam
Tanggal 21 Desember 2015 — - NUR INDAH MUBARAK
83 — 27
  • administrasi perkantoran berupaprogram pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sistimcapaian kinerja, program pemanfaatan ruang, program pengembanganperumahan, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;Bahwa mekanisme dana Ganti Uang terlebin dahulu ada usulan dari PPTK dariBidang masingmasing selanjutnya diverifikasi;Bahwa proses pencairan dana ganti uang menyampaikan realisasipertanggungjawaban Ganti Uang sebelumnya untuk di verifikasi olen PPKselanjutnya diverifikasi lagi di BPPKAD
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 08-11-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY, S.Sos Bin NUR MURHADI
199 — 100
  • Rutin/PengeluaranBadan Sat Pol PP dan LinmasKabupten Konawe tahun 2015 berdasarkan SKBupati Konawe Nomor: 33Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2yang memiliki tugas secara Administrasimempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/gantipersediaan, tambahan uang persediaan Kepala SKPD melalui PPKSKPDpaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan secara Fungsional wajibmempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjaditanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabanpengeluaran kepada BPPKAD
    pengeluaranberdasarkan SKBupati Konawe Nomor: 33 Tahun 2015 tanggal 2 Januari2015 yang memiliki tugas secara Administrasimempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/gantiHalamani61 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdipersediaan, tambahan uang persediaan Kepala SKPD melalui PPKSKPDpaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan secara Fungsional wajibmempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjaditanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabanpengeluaran kepada BPPKAD
    Secara fungsional wajib mempertanggungjwabkan ataspengelolaan uang yang menjadi tanggung jwab denganmenyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluarankepada BPPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya.Bahwa padatanggal29Januari2015,disahkanDPASKPDBadans atuanPolisiPamongPrajaTahunAnggaran2015denganrinciananggaranuntukperjalanandinassebagai berikut : No. Kegiatan Jumlah(Rp)1. BelanjaTidakLangsung 4.761.453.693,002.
    .54.800.000, (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan fungsi terdakwaselaku Bendahara rutin tahun 2014 yaitu :> Secara Administrasi mempertanggungjawabkan penggunaan uangpersediaan/ganti persediaan, tambahan uang persediaan KepalaSKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.> Secara fungsional wajib mempertanggungjwabkan atas pengelolaanuang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporanpertanggungjawaban pengeluaran kepada BPPKAD
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 03-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 3 Februari 2023 — Penuntut Umum:
NOVIANSYAH, S.H.
Terdakwa:
Drs. Supriyanto Bin Parto Pariman
140 — 19
  • Sepatu boots warna hitam tanpa Merk sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pasang;
  • 1 (satu) set baju Pemadam Kebakaran Merk Spider Gear sebanyak 10 (sepuluh) pasang;
  • Helm Pemadam Kebakaran warna merah list hijau stabilo sebanyak 10 (sepuluh) buah;
  • Sepatu Merk Harvik warna kuning hitam sebanyak 10 (sepuluh) pasang;
  • Sarung tangan Merk Premium warna hitam hijau stabilo sebanyak 10 (sepuluh) pasang;
  • Fotocopy, Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/35/BPPKAD
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 03-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 3 Februari 2023 — Penuntut Umum:
NOVIANSYAH, S.H.
Terdakwa:
Kusyono Aditama, S.H., Bin Achmadi Usman
91 — 23
  • Fotocopy, Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/35/BPPKAD/2021, tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021;
7.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 08-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39 / PDT / 2014 / PT.PLG
Tanggal 8 Mei 2014 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
48 — 21
  • keduaKabupaten; (Bukti P30);Bahwa berdasarkan Surat TERGUGATIII (Menteri Dalam NegeriRI.) tanggal 5 Maret 2010 No. 005/984/SJ, perihal Rapatpenyelesaian batas daerah Kabupaten Musi Rawas dan KabupatenMusi Banyuasin, telah diadakan rapat di Kantor Kementerian DalamNegeri yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal Kementerian DalamNegeri, Sekda dan Asisten I Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan dariKabupaten Musi Banyuasin dihadiri Bupati Musi Banyuasin, PimpinanDPRD, Asisten I, Kepala Dinas perkebunan, Kepala BPPKAD
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-11-2014 — Putus : 13-03-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN PALU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 13 Maret 2015 — CHRISTIAN RONGKO, SH
97 — 16
  • memebrikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala BAPPEDA KabupatenMorowali akan tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi mengetahui adanya Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Plt BupatiMorowali Drs.Datlin Tamalagi; Bahwa saksi tidak mengetahui siapasiapa yang terlibat dalam pendirian PerusahaanDaerah Morowali ; Bahwa yang terlibat dalam pembahasan Rancangan APBD adalah Ketua SekdaMorowali, Anggota Ketua Bappeda (terdakwa), Kepala BPPKAD
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-03-2011 — Putus : 23-06-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 23 Juni 2011 — -MAMAN YUDIA Bin Alm.DUDUNG -H.TATUN DARADJATUN, SH,M.Si Bin SUPARMAN
85 — 35
  • tahun 2003 dengan harga Rp.20.369.880. dan telah m embayar lunaske dispenda kabupaten Subang , setelah sebelumnya mengajukanpermohonan ;e Bahwa setelah terjadi maslah , proses tuntutan ganti rugi pernah dilakukan olehpemerintah daerah , hanya tidak tahu sampai dimana ;e Bahwa selaku ketua panitia saksi juga mendapat honor tetapi lupa jumlahnya, dan honor itu diberikan setelah penjualan selesai ;e Bahwa dahulu kabag perlengkapan dibawah Asda 3 , akan tetapi pada saatproses penjualan , pindah dibawah BPPKAD
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2018 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 12 April 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA SH
4.CHRISTIAN HADI GUNAWAN, SH
Terdakwa:
Ir. KELIOLA ZAINUDIN Alias NANANG
99 — 90
  • Uang tunai sebesar Rp.9.000.0000, (Sembilan juta rupiah) daritangan saksi Ulfiati Suat berupa uang pecahan campuran lima puluhribu sebanyak 60 lembar Rp.3.000.000, dan pecahan seratus riburupiah sebanyak 60 lembar Rp.6.000.000, jumlah Rp.9.000.000," ;Untuk angka 1 s/d 21 dikembalikan kepada saksi Ulftiati Suat (Mantanbendahara Kominfo Kab.SBT) dan kepada saksi Ali Tomagola (selakuKepala BPPKAD Kab.SBT) yang mana tempat barang bukti tersebut disita,sedangkan untuk angka 22 barang bukti berupa uang
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 03-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 3 Februari 2023 — Penuntut Umum:
NOVIANSYAH, S.H.
Terdakwa:
Aos Syaeful Azhar Bin Iding Jahidin
129 — 18
  • Keterangan : 1 (satu) pasang dipergunakan untuk Uji Laboratorium sehingga tersisa 9 (sembilan) pasang;

    • Dikembalikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka untuk digunakan kegiatan lainnya;

    1. Fotocopy, Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/35/BPPKAD/2021, tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Mei 2012 — Ir. KURNIAWAN ISHAK ;
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lengkap dokumen tersebut diteruskan ke bendaharapengeluaran ; Selanjutnya bendahara pengeluaran melakukan verifikasiterhadap dokumen tersebut ; Setelah itu bendahara pengeluaran mengajukan ke KepalaDinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian bendaharapengeluaran meminta Kuasa Pengguna Anggaran untukmenerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) ; Kemudian SPP tersebut dituju&kan kepada Kuasa PenggunaAnggaran, dan selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar(SPM); Selanjutnya SPM tersebut dibawa ke BPPKAD
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
SAENAL ARIFIN, S.PD Bin H. MADDOLANGAN DG. BELLA
90 — 26
  • BASIR BOCHARI, SE, M.Si, di bawah sumpah dipersidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yangtermuat dalam BAP;Bahwa Saat ini saksi menjabat selaku Kepala Badan Pendapatandan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD);Bahwa prosedur penetapan DPA SKPD Tahun 2015 lingkupPemerintah Kab.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 25-08-2022 — Putus : 05-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 5 Desember 2022 — Penuntut Umum:
DEDY SANTOSO, SH
Terdakwa:
IWAN ASEP HASANUDIN, SH
58 — 12
  • Cq Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) ;

    1. 1 (satu) Bundle Surat Keterangan Nomor: 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dari Inspektorat Halmahera Timur.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby.
Tanggal 22 Agustus 2017 — Bambang Irianto KPK
958 — 395
  • (lima jutalima ratus ribu rupiah);Bagian Organisasi sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Bagian Umum Bagian sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus riburupiah);Bagian Humas dan Protokol sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratusribu rupiah);Sekretariat DPRD sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);Kantor Satpol PP sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);DISPENDA sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);BPPKAD
    .5.500.000,00 (lima jutalima ratus ribu rupiah);Bagian Organisasi sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Bagian Umum sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Bagian Humas dan Protokol sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus riburupiah);Sekretariat DPRD sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);Kantor Satpol PP sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);DISPENDA sebesar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);BPPKAD
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 21-02-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 15-03-2023
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 3/PID.TPK/2023/PT BBL
Tanggal 15 Maret 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Aos Syaeful Azhar Bin Iding Jahidin Diwakili Oleh : Heri Wilfirofik, S.H., M.H., dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NOVIANSYAH, S.H.
124 — 10
  • Keterangan: 1 (satu) pasang dipergunakan untuk Uji Laboratorium sehingga tersisa 9 (sembilan) pasang;

    		•

    Barang Bukti Nomor Urut 5 dirampas untuk Negara;
    1. Fotocopy, Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/35/ BPPKAD/2021, tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 24 Juni 2015 — Buhari Muslim, S.Ag Bin H.Yusransyah
82 — 45
  • AKIB, SKM, MSi;e Bahwa Terdakwa yang membuat SPJ DPD KNPI Tahun 2009 dengan caramengumpulir semua SPJ per item kegiatan yang telah dibuat masingmasing panitiatermasuk SPJ dana operasianal yang telah terdakwa buat untuk kemudian diserahkankepada BPPKAD Kab. Pulang Pisau;e Bahwa dana APBD yang diterima oleh DPD KNPI Kab.
    AKIB, SKM,MSi dengan menyuruh terdakwa, atau saudara GONDO dan saudara RADIAN NURuntuk proses pengambilan dana hibah tersebut ke Pemda Pulang Pisau ( BagianKeuangan Setda, BPPKAD atau DPPKAD kab.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 09-12-2022 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 28 Maret 2023 — Penuntut Umum:
1.I KETUT TERIMA DASRSANA, S.H.
2.RUDIANSYAH, S.H., M.H.
3.AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
Munawir Mumen, S.E.
124 — 49
  • Cq Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Halmahera Timur.
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 13-12-2012 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Sky
Tanggal 3 Desember 2013 — PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN -lawan- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
58 — 24
  • P30);Bahwa berdasarkan Surat TERGUGATIII (Menteri Dalam Negeri RI.)tanggal 5 Maret 2010 No. 005/984/SJ, perihal Rapat penyelesaian batasdaerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin, telahdiadakan rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin olehSekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekda dan Asisten I ProvinsiSumatera Selatan, sedangkan dari Kabupaten Musi Banyuasin dihadiri BupatiMusi Banyuasin, Pimpinan DPRD, Asisten I, Kepala Dinas perkebunan,31.11.1231.13Kepala BPPKAD
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
ANANG PURYONO, SP Bin Alm SOETOPO
97 — 40
  • Rembangsejak tahun 2013 (yang sekarang berubah menjadi BPPKAD berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nomor 821.2/0477/2013 tanggal 6 Mei 2013.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang nomor 52 tahun 2011tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD tahun 2012 :Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.vy Menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;v Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkandengan peraturan daerah.vy Menyusun laporan keuangan daerah
    Rembang TA 2014 pagu Rp. 200.000.000, Bahwa sebagai Kepala BPPKAD berperan sebagai PPKD sesuaidengan Pasal 7 ayat (1) PPRI Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah dengan tugas sebagai berikut :vy Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan KeunganDaerah.Menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkandengan Peraturan Derah ;Melaksanakan fungsi Bendara Umum Daerah ;Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte
Tanggal 4 Oktober 2016 — EMA SABAR, SP alias EMA
122 — 53
  • Desa ke Daerah Mangoli dan Taliabu Timur ;Bahwa sudah menjadi kebiasaan Bupati Kepulauan Sula untukmembagi uang sedekah tiap tahun kepada JandaJanda, Mualaf,Fakir Miskin dan Yatim Piatu ;Bahwa setelah selesai membagi uang sedekah tersebut Saksimelaporkan secara lisan kepada Bupati karena menurut Saksi ituuang pribadi Bupati ;Bahwa apakah uang sebesar Rp220.000.000, (dua ratus dua puluhjuta rupiah) ada hubungannya dengan Bandara Bobong Saksi tidaktahu ;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kadis BPPKAD
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 10 September 2014 — - PHILIPUS MANAEK DA SILVA, ST
85 — 27
  • SILVINUS BORA OLA) untukmenyampaikan produk (Laporan Pendahuluan, LaporanInterim dan Laporan Akhir) yang mau digunakan untukproses pencairan dana dan juga untuk menandatanganiusulan dana yang mau diserahkan kepada BPPKAD Kab.Flores TimurBahwa Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Woloanggarannya sudah dicairkan 100% (seratus prosen) sedangkanuntuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersihKabupaten Flores Timur anggarannya belum dicairkan 100%(seratus prosen)Bahwa alasan kenapa untuk