Nomor 52/Pid.SusTPK/201 7/PN.Ptk.Bahwa ahli pernah di periksa penyidik berkaitan dengan hasil perhitungankerugian negara yang ahli lakukan (tim) sehubungan perhitungankerugian negara berkaitan dengan penghitungan kerugian negara dalampengelolaan keuangan PNPMMPd UPK Kecamatan Kubu KabupatenKubu Raya Tahun 2010 dan 2011;Bahwa bahanbahan yang dijadikan dasar dan pedoman perhitungankerugian negara yang tim auditor lakukan diantaranya adalah berita acarapemeriksaan penyidik dan atau resume, catatan kauangan

Sijunjung diaturoleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan danadministratif pimpinan dan anggota DPRD, Peraturan Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan danAdministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danPeraturan Bupati Sijunjung Nomor 55 Tahun 2017 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017tentang Hak dan Kauangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan

perekonomian negara yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupunusaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraankepada seluruh kehidupan masyarakatBahwa mencermati uraian seperti diatas, maka dapat disimpulkan yangdimaksud dengan merugikan keuangan negara/daerah adalahberkurangnya kauangan

perekonomian negara yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupunusaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraankepada seluruh kehidupan masyarakat ;Bahwa mencermati uraian seperti diatas, maka dapat disimpulkan yangdimaksud dengan merugikan keuangan' negara/daerah adalahberkurangnya kauangan

Ende tahun2006 / 2007 sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilanpuluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) sedangkansebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) saksi potongHalaman 127 dari 314 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2015/PN Kpglangsung untuk diberikan kepada Kabag Kauangan atas namaTILI ANFRIDUS guna pengadaan pembelian pupuk ;Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 396.350.000.

ANFRIDUS( ruang Kabag Kauangan Setda Kab. Ende), dan Saat itu tidakdisertakan dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tandaterima ;Bahwa saksi tidak membuat kwitansi bukti tanda terimakarena TIL! ANFRIDUS merupakan atasan langsung saksi, danTILL ANFRIDUS yang memerintahkan saksi untuk melakukanpemotongan uang sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus jutarupiah ) tersebut kemudian diserahkan kepadanya ;Bahwa sebagai bawahan saksi merasa yakin dan percayasesuai penyampaian dari TIL!

denganpenghitungan kerugian negara;Bahwa ahli pernah di periksa penyidik berkaitan dengan hasilperhitungan kerugian negara yang ahli lakukan (tim) sehubunganperhitungan kerugian negara berkaitan dengan penghitungan kerugiannegara dalam pengelolaan keuangan PNPMMPd UPK KecamatanKubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 dan 2011;Bahwa bahanbahan yang dijadikan dasar dan pedoman perhitungankerugian negara yang tim auditor lakukan diantaranya adalah beritaacara pemeriksaan penyidik dan atau resume, catatan kauangan

DulanDari Nomor 0611200120 pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak.Perbuatan terdakwa dan saksi PARLUHUTAN SIMORANGKIR, SP, ME yangmemerintahkan saksi JULIANSYAH untuk membuat SPP dan SPM pencairan dana 60 %untuk Pengadaan Kapal 3 GT adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kauangan Daerah pasal 61 ayat (1) : Setiap Pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihakyang menagih dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Dulan Dari Nomor 0611200120 pada Bank JambiCabang Muara Sabak.Perbuatan terdakwa yang memerintahkan saksi JULIANSYAH untuk membuat SPP dan SPMpencairan dana 95 % dan 5 % untuk Pengadaan Kapal 3 GT adalah bertentangan denganPeraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kauangan Daerah pasal 61ayat (1) : Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman

belummenguasai tatacara pengelolaan keuangan desa, yang penting Terdakwaharus bisa memenuhi kebutuhankebutuhan desa.Bahwa uang dari hasil menyewakan tanah kas desa diterima Terdakwatidak sekaligus namun berangsurangsur Sesuai kebutuhan.Bahwa tanah kas desa yang terdakwa sewakan adalah tanahtanah kasdesa yang perangkatnya kosong (tidak ada pejabatnya).Bahwa pada Saat itu karena terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa barubeberapa bulan sehingga belum menguasai betul aturanaturan tentangpengelolaan kauangan

Sijunjung diaturoleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan danadministratif pimpinan dan anggota DPRD, Peraturan Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan danAdministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danPeraturan Bupati Sijunjung Nomor 55 Tahun 2017 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017tentang Hak dan Kauangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan

Desa disampaikan tembusannnya ke pihak Kecamatandalam hal ini Kecamatan Tanah Siang;Bahwa, terkait dengan SMS dari pihak DPMD yang sisinya"SEHUBUNGAN DENGAN DANA DESA YANG PENCAIRAN TAHAP 1NYA SUDAH HAMPIR WAKTUNYA BERAKHIR, MAKA PARA KADESDIBERI KERINGANAN PENCAIRAN TANPA ADA SPJ, ASALKANKADES MEMBUAT SURAT PERNYATAAN BERMATERAI SANGGUPHalaman 59 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN PIkMELENGKAPI DIKEMUDIAN HARI ATAU MENYUSUL saksi tidakmengetahui;Bahwa, sesuai dengan Peraturan Menteri Kauangan

UmumKota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011(copy) ;Keputusan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 26Januari 2011 tentang Pemberian Hibah kepada Komisi PemilihanUmum Kota Ambon (asli)Uang sebesar Rp. 400.372.200, (empat ratus juta tiga ratustujun puluh dua ribu dua ratus rupiah)Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keteranganpara saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;Saksi : ROBERTH SILOOY, SE, M Si:Bahwa saksi adalah Kepala Badan Pengelola Kauangan

Utara, setelah ditanda tangani semua pejabat terkait makaSahrul Naibaho als Caul membawa kembali SPM kepada Bendahara untuk ditandatangani, setelah ditanda tangani Bendahara maka BAP dan SPM dibawa oleh SahrulNaibaho als Caul ke Bendahara Umum Daerah atas perintah dari TARMAN, SPselaku PPK.Bahwa selanjutnya setelah SPM uang muka untuk kegiatan pekerjaan Jaringanlrigasi Pembangunan Tata Air Mikro (TAM) di Dusun Sei Karet Desa Sei ApungKecamatan Kualuh Hilir diterima oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kauangan

Kemudian terjadilah pertemuan pada tanggal 22Agustus 2016 tersebut dimana Pak Syarif Hidayat meminta kompensasisejumlah Rp 15.000.000.000 (lima belas Milyar rupiah) untuk sahamdan usahanya untuk mengurus pencairan pinjaman di Bank BTN.Halaman 49 dari 119 Putusan Nomor 643/Pid.B/2018/PN SmnMengenai pengunduran dirinya, Pak Syarif Hidayat tidak mengutarakanalasannya namun pada saat peralihatn tidak ada laporan kauangan; Bahwa terhadap penutupan tersebut, ada protes dari masyarakatdimana masyarakat

tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) (asli) ;Kwitansi Hi Tech sebesar Rp.6.750.000, (enam juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) (asli) ;Kwitansi Hi Tech sebesar Rp.6.250.000, (enam juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) (asli) ;Kwitansi sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksidibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Saksi1: ROBERTH SILOOY, SE, MSi: Bahwa saksi adalah Kepala Badan Pengelola Kauangan

berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalamUU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) :kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun Ialai.Menimbang, bahwa penggunaan kata atau dalam unsur pasaltersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan kauangan

Dapat merugikan kauangan Negara atau perekonomian Negara5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;a.d 1.

Laporan kauangan, sumber penghasilan dan rekening Koran;e. Jika badan usaha maka legalitas perusahaan;Bahwa untuk proses dari pengajuan kredit jika yang menjadi jaminan adalahkendaraan, maka melakukan analisa antara lain :a. Melakukan pengecekan masa berlaku legalitas;b. Melakukan analisa legalitas, sumber pengembalian, Sumber keuangan;c.

Haltim sebagai stafbiasa;> Diangkat sebagai bendahara Pengeluaran di Dishubtel Kab.Haltim sejak Tahun 2009 s/d 2010 berdasarkan SuratKeputusan Bupate Haltim Nomor :188.45/14954/2009 tanggal20 Januari 2009 ;> Tahun 2011 s/d sekarang dipindahkan di Dinas PengelolaanKekayaan Kauangan Daerah sebagai staf pada bidangPendapatan ; Mengaku bahwa pada tahun 2009 pernah menjabat sebagaibendahara Pengeluaran pada Dishubtel Kab.

sesuaivoucher dan tugastugas lain di hubungan pelanggan, misalnya mengecek pelanggan yangmempunyai tunggakan.Bahwa terkait pelaksanaan SR Saksi tidak tahu ;Bahwa yang saksi tahu dari tahun 1997 s/d 2007 saksi hanya mengeluarkan uang dari kasir untukpengadaan SR kepada Sriyanto dan kemudian sejak tahun 2008 s/d 2011 saksi mengeluarkan uangdari kasir untuk SR kepada Aji Asmoro ;51Bahwa mekanisme pencairan uang untuk pengadaan barang adalah saksi menerima dokumenyang berbentuk voucher dari bidang Kauangan

saksi.Bahwa, waktu itu kelima kwitansi pembayaran belum saksi buat, saksi hanyamembuat daftar dari kelima orang tersebut.Bahwa, waktu itu saksi sendiri yang ke Bagian keuangan.Bahwa, yang mendasari pembayaran tanah adanya akta PPAT dari Camat,SPP tagihan ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa yang kemudian diajukanke Bagian Keuangan, setelah diperiksa diajukan ke Bupati untukmendapatkan SKO lalu ke Bagian Keuangan lagi untuk diterbitkan SPMU dansetelah diberi nomor serta ditanda tangani Bagian Kauangan

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebgai berikut : Bahwa tahu untuk memberi kesaksian terkait dengan perkaraterdakwa ini; Bahwa terkait tentang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) pada Desa Loka Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka UtaraTahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 ;Halaman63 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdi Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara SPKD (Satuan KerjaPengelola Kauangan Daerah) atau PPKD (Pejabat Pengelola KeuanganDaerah) di Badan Keuangan