Adalah sebuah fakta hukum bahwa dalam hal kegiatan usaha Pematanganlahan dan/atau reklamasi lahan yang sedang saya/terdakwa kerjakan,adalah kegiatan usaha yang memiliki fungsi dan tujuan untuk MemperbaikiKerusakan Lingkungan Hidup Serta Mengembalikan Fungsi LingkunganHidup Yang Baik & Sehat yang merupakan HAK & KEWAJIBAN bagisetiap warga negara yang telah dijamin oleh ketentuan UndangUndangDasar Thn.1945, UU HAM, UU No.23 Thn.1997 tentang PLH serta UUNo.32 Thn.2009 tentang PPLH, yang dalam pasal

Pembinan dan Pembinaan dan Pembinaan dan Pembinaan danpengawasan pengawasan pengawasan pengawasanterhadap izin terhadap usaha terhadap usaha terhadap usahalingkungan dan/ataudan dan/atau dan/atau kegiatanizin yang izinperlindungan kegiatan yang kegiatan yang lingkungandanpengelolaan izin lingkungan izin lingkungan dan izin PPLHlingkunganhidup dan izin PPLH danizin PPLH diterbitkan olehPemerintah(PPLH). diterbitkan oleh diterbitkan oleh DaerahPemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota.Pusat.

Masud Tappa berdasarkan Akta JualBeli No. 46/KP/1971, tanggal 30 Desember 1971 yang selanjutnyadengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, legalisasi No.18/V/PPLH/2001, tanggal 30 Maret 2001 beralih kepada PT.

T17); 18.Foto copy Surat Pernyataan TanahTanah yang dipunyai Pemohon dari PT.GMTD Tbk tanggal 26 September 2003, yang diberi tanda bukti (T18); 19.Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 24/PPTA/2003tanggal 06102003, yang diberi tanda bukti (T19); 20.Foto copy Kuasa Menjual Nomor : 132 tanggal 26 Nopember 1991, yangdiberi tanda bukti (T20); 21.Fotocopy..............86 Perkara No. 05/G/2013/P.TUN.Mks21.Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan legalisasiNomor : 18/1V/PPLH

II5 berdasarkanPersetujuan bersama bersyarat mengenai pengikatan untuk mengadakanpelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya UjungPandang No. 71 tanggal 20 Maret 1995, Adendum No. 50 tanggal 19111996,Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Ujung PandangNomor 773/S.Kep/593.82/96 tanggal 16 Desember 1996 yang disetujui olehDPRD Kota Makassar dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah,Legalisasi Nomor 18/1V/PPLH/2001 tanggal 30 Maret 2001, atas tanahtermaksud kemudian

Surat 273/H.248/PPLH/TU/VIII.2007Pada tanggal 10 September 2007, pelaksanaan ekspose;Pada tanggal 26 September 2007, Penyampaian dokumen keAMDAL, RPL, RKL, Kepala Bagian Badan Lingkunagn HidupDaerah;Pada tanggal 2 November 2007, Penyampaian dokumen AMDAL,RPL, RKL, kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah;Pada tanggal 14 Mei 2008, Penerbitan SK AMDAL Nomor231tahun 2008:c.

perseroan di dalam dandi luar Pengadilan diwakili oleh pengurus yaitu Direkturnya demikian jugadalam pasal 118 Undangundang No.32 tahun 2009 tentang pengelolaandan perlindungan lingkungan hidup pun secara tegas ditentukan bahwakedudukan perseroan diwakili oleh pengurusnya;Halaman..... 33Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 118 UndangUndangPengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup jo Pasal 1 angka 5UndangUndang Tentang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakansebagai berikut:e Pasal 108 UU PPLH

SehinggaPenggugat beranggapan atau berpikir, jika Tergugat selaku pemegangIzin Lokasi, dapat dimintakan bertanggung jawab mutlak (strict liability),vide Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)., sehingga jelas dan nyatabahwasanya anggapan atau alasan Pengggugat dalam Gugatannya,jelas sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum.Bahwa selaku pemegang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit No.210seluas 2.250 Hektar, bukan berarti Tergugat harus bertanggung

Hal demikian juga sudah disepakati antara Penggugat danTergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat PenilaiNomor BA87/PEG/PKG/10/2019, tanggal 16 Oktober 2019.Bahwa Tergugat tegas menolak dalil Penggugat dalam angka 6Gugatan, karena berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telahTergugat kemukakan, Tergugat tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak(strict liability) vide Pasal 88 UU PPLH, karena kebakaran lahan yangterjadi sekitar bulan

Karena, salah satu kewajiban Tergugat RK adalah memberikanperlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat,sebagaimana diatur dalam 65 ayat (1) UU PPLH, yang berbunyi : Setiaporang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian darihak asasi manusia.4.

Utr.Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar SariKecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sehingga pada saatkejadian tersebut Penggugat RK sangat berperan aktif untuk membantupemerintah dalam melakukan pemadaman api akibat lahan milikmasyarakat yang terbakar tersebut ;Bahwa Tergugat RK adalah Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(Vide Pasal 1 angka 39 UU PPLH), sehingga Gugatan RK yang diajukanPenggugat RK kepada Tergugat

Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.20Wita, Tim Operasi Pengamanan Hutan yang beranggotakanSPORC, POLHUT, PPLH pada Balai Pengamanan danPenegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, berdasarkan SuratTugas Nomor : ST.296/BPPHLHK.3/SWI/Peg.3/10/2021 tanggal19 Oktober 2021, melakukan kegiatan pengamanan Hutan didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di DesaLamondowo, Kecamatan Andowia, Kab.

LAODE SIHUDDIN keterangannya dituangkan dalamBerita Acara pengambilan Keterangan tanggal 21 Oktober2021 yang memberikan keterangan:adalah Polhut yang masuk dalam tim operasi menyatakanbahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitarpukul 14.20 Wita, Tim Operasi Pengamanan Hutan yangberanggotakan SPORC, POLHUT, PPLH pada BalaiHalaman 52 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.KdiPengamanan dan Penegakan Hukum LHK WilayahSulawesi, berdasarkan Surat Tugas NomorST.296/BPPHLHK.3/SW1I

LA FILU keterangannya dituangkan dalam Berita Acarapengambilan Keterangan tanggal 21 Oktober 2021:adalah Polhut yang masuk dalam tim operasi menyatakanbahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitarpukul 14.20 Wita, Tim Operasi Pengamanan Hutan yangberanggotakan SPORC, POLHUT, PPLH pada BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum LHK WilayahSulawesi, berdasarkan Surat Tugas NomorST.296/BPPHLHK.3/SW1I/Peg.3/10/2021 tanggal 19 Oktober2021.

HARTONO keterangannya dituangkan dalam BeritaAcara pengambilan Keterangan tanggal 21 Oktober 2021yang memberikan Keterangan:adalah Polhut yang masuk dalam tim operasi menyatakanbahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitarpukul 14.20 Wita, Tim Operasi Pengamanan Hutan yangberanggotakan SPORC, POLHUT, PPLH pada BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum LHK WilayahSulawesi, berdasarkan Surat Tugas NomorST.296/BPPHLHK.3/SW1I/Peg.3/10/2021 tanggal 19 Oktober2021.

melakukan penangkapan pada tanggal 21Oktober 2021 tanpa dilengkapi surat tugas dan tidak disertai suratperintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangkadan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkatHalaman 64 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdiperkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, TERMOHONakan tanggapi sebagai berikut :a.Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.20Wita, Tim Operasi Pengamanan Hutan yang beranggotakanSPORC, POLHUT, PPLH

Objek Gugatan bertentangan dengan UndangUndang.Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UndangUndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UU PPLH), UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum;Ad. 1.1.

pemenntahan dan AUPB.Bahwa kemudian Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menyatakan bahwa :Setiap keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan peraturanperundangundangan dan AUPB.Bahwa pelaksanaan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung adalah proyekyang wajiob memiliki AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1)dan ayat (2) huruf a, Pasal 23 ayat (1) huruf d UndangUndang No. 32Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UU PPLH

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2863 TahunHal 27 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUNJKT.29.30.2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajibdilengkapi dengan AMDAL;Bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (1) hurufd UU PPLH yang menyatakan :Pasal 22(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadaplingkungan hidup wejib memiliki amdal.(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteriaa.

B5362/Depl1/LH/07/2010; B7797/Depl1/10/2010; B1233/Depl1/LH/02/2013).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan ayat (2) UU No. 32Tahuhn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH), Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusankelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL.

Pasal 21 huruf i, Pasal 22 huruf i, pasal 23 huruf j: Salah satupersyaratan untuk memperoleh IUPB, IUPP dan IUP adalah izinlingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya.Bahwa Izin lingkungan merupakan ketentuan baru yang diatur dalam Pasal36 Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (PPLH). UU No. 32 Tahun 2009 mencabut UU No. 23Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH).

Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 32 UU 32 Th. 2009tentang PPLH yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan ataubadanusaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum,dalam perkara a quo subyek hukum dalam perkara ini adalah korporasi sebagaipelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atasperbuatannya;Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan kami telah jelas identitaspelaku tindak pidana yaitu PT.

Dalam perkara initerdapat Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud pada diri Terdakwa atau setidaktidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.Menimbang, bahwa berdasarkan PAsal 1 Butir Ke 13 UU 32 Th. 2009tentang PPLH yang dimaksud Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batasatau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau Komponen yang ada atau harus adadan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu Sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Pasal 88 UndangUndang Nomor 32/2009 tentang Periindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang berbunyi:Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannyamenggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 250/PDT/2018/PT. BDGdan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkunganhidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadisepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh yang bersangkutan.19.

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), disebutkan bahwa dalamperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, =pemerintahkabupaten/kota bertugas dan berwenang untuk melakukan penegakanhukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, dimana salah satubentuknya adalah mengawasi tindakan pemulihan lingkungan hidup akibatperusakan lingkungan..

Bahwa pelibatan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/PemerintahKabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya dalam mengawasitindakan pemulihan lingkungan hidup juga telah sesuai dengan asastanggung jawab negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 huruf a UU PPLH,yang menghendaki negara menjamin hak warga negara atas lingkunganhidup yang baik dan sehat.

Penjelasan Pasal 2 huruf a UU PPLH,menjelaskan sebagai berikut: yang dimaksud asas tanggung jawabnegara adalah:Halaman 27 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN Skma. negara menjamin pemantaatan sumber daya alam akan memberikanmanfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan mutu hiduprakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;b. negara menjamin hak warga negara atas lingkunganhidup yangbaik dan sehat.c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan

Herdiyansah.Bahwa yang melakukan pengawasan lapangandilakukan oleh staf saksi yang secara umumdisebut sebagai Pejabat Pengawas LingkunganHidup (PPLH), dan saksi tidak tahu tentangsyaratsyarat sebagai PPLH tersebut,sedangkan kewenangannya tertuang dalamKepmen LH tentang Propert.Bahwa PPLH tidak pernah melaporkan tentangpelanggaran tertentu yang dilakukan oleh PT.CPI.Bahwa dalam dokumen Propert Merah tahun2009 dan 2010, serta Propert Biru tahun 2011untuk SLS, dalam halaman 4 Proper tahun2009 dalam

Dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa Ahli adalah memiliki pengalaman dalampenyusunan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan Lingkungan HidupBahwa Filosophi atau orientasi yang dibangun dalamUUNo.32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah:Bahwa perlunya ada perlindungan lingkungan dan lebihbanyak kepada masalah administrasi daripada masalahpidanaBahwa keikutsertaan masyarakat dalamperlindungandan pelkestarian lingkunganBahwa dalam hal terjadi pelanggaran dalam kaitannyapengoperasian

undangundang PPLH ini makaketentuan yang digunakan adalah ketentuan didalam UUNo.32 Tahun 2009 yayang berwenang melakukanpenyidikan adalah PPNS Lingkungan Hidup.Bahwa terkait dengan perijinan sepanjang terdapat itikadbaik dari pemohon walaupun belum ada respon secararesmi yang berisi persetujuan, atau penolakan ataupenundaan akan tetapi telah ada kunjungan oleh pejabatyang berwenang maka hal tersebut dianggap sah tetapibukan secara sah menurut hukum akan tetapi sahsecara kemanfaatan tujuan ( doelmatigheid

Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUNJKTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harusmengajukan permohonan secara tertulis kepada:1) Bupati/Walikota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skalakabupaten/kota;2) Gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi;atau3) Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016, KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengawasanpenaatan lingkungan' hidup' oleh Pejabat PengawasLingkungan Hidup (PPLH) terhadap PT.

Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL, RPL, RKL,Feasibility Study), telah selesai dilaksanakan, dan telahdipresentasikan dihadapan Pemerintah Daerah dan DinasDinasterkait, dengan perincian sebagai berikut :Pada tanggal 19 Juni 2007, pengiriman pemberitahuan darikonsultan pembuat AMDAL kami, perihal kegiatan penyusunanAMDALPada tanggal 9 Agustus 2007, Laporan Pelaksanaan AMDALPertambanganBatubara,No.Surat 273/H.248/PPLH/TU/VIII.2007Pada tanggal 10 September 2007, pelaksanaan eksposePada tanggal

sehingga MajelisHakim berpendapat penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu tersebuttidak dibenarkan mempergunakan SKAU, dengan demikian Nota PembelaanTerdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa demikian juga alasan nota pembelaan Terdakwayang menyatakan sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksiadministratif dijatunkan tidak dipatuhi dan pelanggaran dilakukan lebih darisatu kali, menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan hukum, sebab Undangundang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

Tindak pidanapelanggaran baku mutu ini hanya dapat diberlakukan apabila penegakanhukum administrasi telah dijatunkan namun tidak dilaksanakan, dengandemikian seluruh nota pembelaan Terdakwa tersebut haruslahdikesampingkan;Menibang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atasbahwa unsur Melakukan Usaha atau kegiatan, tanoa memiliki ijin lingkungan,telah terpenuhi, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undangundang No.32 Tahun 1999 tentang PPLH, telah ditemukan lebih dari 2 (dua

SulSeluntuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh PPLH (Pejabat PengawasLingkungan Hidup) dari Pusreg Sumapapua,Bahwa pernah tim dari Unhas datang ke saksi untuk meminta izin pembuatanAMDAL, oleh karena PTPN XIV ini adalah perusahaan yang telah lamaberoperasi maka pengajuan AMDAL tersebut hanya dapat dimintakan diBapedalda Propinsi;Bahwa langka yang harus dilakukan oleh pihak PTPN XIV adalah melakukankajian/dokumen lingkungan, namun hal tersebut belum dilakukan dandilaporkan secara resmi ke Bapedalda

dan hakhak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakathukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada,harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingannasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsaserta tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang danperaturanperaturan lain yang lebih tinggi.4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada bagianlampiran huruf (k) angka 7 :Sub bidang :Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH)disebutkan: Pasal 1 angka 11:Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnyadisebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatuHalaman 9 dari 41 halaman.