Ditemukan 159 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebelas setelah sejenis sebelah sebelat sehelai senelas sekelas sepelas sehelas
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 04-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Kdr
Tanggal 4 Januari 2017 — - Mudrikah lawan - PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)dkk
99 — 36
  • Karkewajibannya kepada Tergugat dan melepaskan haknya sebagaikonsumen untuk memperoleh informasi yang sejelas jelasnyamenyelesaikan kewajibannya.. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 7.2 yang mendalilkan bahwaTergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum adalah dalil yangtidak berdasar aturan dan fakta hukum yang benar, halmana Tergugat uraikan sebagai berikut:a.
Pengadilan PN SAMPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-10-2015 — Putus : 22-04-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SAMPANG Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Spg
Tanggal 22 April 2016 — Penggugat:1. MUTROFIN AINI
2. HABIBUR ROHMAN
3. MOH. AMIR SALMAN
4. SITI FATIMA
5. NABILA PUTRI
6. H. MUNIF DAFID SAIR
7. NABILA,
8. WUSILAH,
9. NOR HALIMAH
10. JUNI,
11. SAUDI,
12. SULAIHATUL HASANAH,
Tergugat: 1. MUTIYAH,
2. HOLILAH
3. INDAH CAHYANI
4.SEFTI MARETA
5.FITRA
74 — 8
  • Bahwa poin 5 Repliek Para Penggugat tidak benar, apa yang menjadidasar tanah sengketa pepel/petok Nomor 596, persil 3b, Kelas IVD,seluas 240 m2 atas nama ABSADUJU asal pembelian dari pepel/petok DNomor : 215 atas nama Pak SAYUNA LAMING tanggal 10021952 yangterletak di desa Karangpenang Onjur Kacamatan KarangpenangKabupaten Sampang adalah milik ABSADJU, karena pada saat tanahsengketa terjadi jual beli Absadju masih berusia kurang lebih 10 tahun,karena sejelas tanah sengketa adalah milik harta gono
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 9 Juli 2015 — Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur M E L A W A N PT. Indonesia AirAsia
509 — 501
  • Dengan fakta sejelas itu, maka ke depannya akan sangat mungkin terjadi duplikasigugatan yang selain berpotensi merugikan kepentingan para ahli waris penumpang,juga merugikan posisi TERGUGAT I. Jikalau gugatan aquo berakhir dengan ditolaknyagugatan, maka di kemudian hari Jikalau ada ahli waris penumpang yang memutuskanuntuk mengajukan gugatan, maka akan terhalang sebab hukum acara perdata Indonesiamengenal prinsip res judicata atau ne bis in idem.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-07-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 17 Juli 2012 — SUPRAPDI
106 — 23
  • PLN (Persero) Wilayah KalimantanBarat dan PLN Cabang serta PLN Ranting dibawahnya, bentuk pelayanan denganmemberikan informasi yang sejelas jelasnya, transparan dan akuntabel menjadisuatu hal yang diwajibkan / diperbolehkan dalam pelaksanaan kegiatan GSSS Tahun2010, bahkan dapat menggunakan media massa cetak untuk mensosialiasikannya.Bahwa Manager PLN Ranting Sekadau maupun manager PLN ditiap tiap rantingwajib dan harus mengetahui serta memahami isi dari ketentuan Permen ESDMNomor : 07 Tahun 2010
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 25-05-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Mak
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
Ir. Stanis Laus Patinggi
Tergugat:
1.Prof. T.R. Andi Lolo, Ph,D
2.Malchus Sampe
3.Elieser Sampe
4.Bonifasius Sampe
5.Damianus Mianto, SE
6.Tini
7.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja
197 — 71
  • dalam perkara namun Penggugat tidak menguraikan objek yangdikuasasi dan dimiliki oleh Tergugat III dan VI.Yurisprudensi MARI, tanggal 971973 No. 81K/Sip/1971; karenasetelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeriatas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugatternyata tidak sama batas batas dan luasnya dengan yangtercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima.Perlu pula kami menegaskan dalam eksepsi ini bahwa Penggugatsama sekali tidak menguraikan sejelas
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Putus : 06-05-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/PDT.G/2009/PN.TPI
Tanggal 6 Mei 2010 — ASWARDI (penggugat) VS PT. CAHAYA BINTAN ABADI (tergugat)
2821 — 3576
  • Oleh karena alasan itulah, makaTergugat III dengan sadar membuat AMDAL dan menjalani prosesnyahingga kajian tersebut dinyatakan layak oleh Pemerintah Kota TanjungPinang dengan bukti Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 479Tahun 2007, dan pada akhirnya melaksanakan kajian tersebut dalampengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam kegiatan perusahaanTergugat III.Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin 12 adalah dalil yangkabur tanpa menyebutkan kausalitas yang sejelas jelasnyadalam perkara
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 29-07-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 87/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 11 September 2019 — Pembanding/Penggugat : Drs. PURWANTA
Terbanding/Tergugat VI : Bank BPR Chandra Mukti Artha Cabang Gedongkuning
Terbanding/Tergugat IV : PARYANA
Terbanding/Tergugat II : IRMA FARA MURWANI
Terbanding/Tergugat IX : Albertus Priyo Purwanto,SH
Terbanding/Tergugat VII : MUSTIKA RAHAYU, SH.
Terbanding/Tergugat V : Bank Muamalat Cabang Mangkubumi
Terbanding/Tergugat III : SUGENG RIYADI
Terbanding/Tergugat I : NUNIK HARMINI
Terbanding/Tergugat X : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
Terbanding/Tergugat VIII : ESTI ROPIKHIN, SH., MKn
99 — 51
  • Perlu pula Tergugat II dan Tergugat IIIsampaikan dimana Akta tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenangdan sudah pasti sebelum Penggugat dan Tergugat membubuhkantanda tangan mendapat penjelasan sejelas jelasnya mengenaikonsekuensi dari jual beli. Oleh karenanya tidak masuk akal apabilaPenggugat kemudian mendalilkan jika Tergugat II mengarahkanPenggugat.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-07-2004 — Putus : 20-10-2005 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 253/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL
Tanggal 20 Oktober 2005 —
89 — 26
  • Bahwa pada pokoknya Tergugat Idan Tergugat II dan Pengurus lainnya telah menjelaskan tentang RealisasiProgram Peremajaan Kendaraan Taksi dengan penjelasan yang sejelas jelasnyadiantaranya, bahwa Koperasi mendapat fasilitas kredit dari Bank NusaInternasional untuk pembiayaan pembelian Armada/Taksi sebanyak 400 (EmpatRatus) unit dari permintaan 500 (Lima Ratus) Unit dengan Plafond masing masing Unit per Anggota mendapat kredit sebesar Rp.30.897.500, PlafondKredit yang disetujui oleh Bank sebesar Rp
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 24-03-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
AISHA PARAMITA. A, SH
Terdakwa:
H. SESEP RUHIAT Bin AHRI SASMITAWINATA Alm
166 — 20
  • SESEP MRUHIAT BIN AHRISASMITAWINATA sebagai Kepala Desa Cinunuk.Bahwa yang menjadi dasar dari Tim atau Saksi sampai minta SuratKeterangan Kepala Desa tadi itu sebagai dasar pertimbangan, karena Timyang dibentuk ini semua berkas yang Pak Sambas itu diserahkan semuakepada Pak Trisno agar bisa membuka sebenar benarnya dan sejelas jelasnya bahwa lahan tersebut milik H. GODJALI Als H.
    dengan Pak Anis dan Timnyayang dibentuk Pak Trisno mendatangi Terdakwa sebagai Kepala DesaCinunuk, dan akhirnya Terdakwasebagai Kepala Desa Cinunukmemberikan surat keterangan itu dengan ditandatangani Terdakwasebagai Kepala Desa Cinunuk;Bahwa yang menjadi dasar dari Tim atau Saksi AEP TARYONOsampai minta Surat Keterangan Kepala Desa tadi itu sebagai dasarpertimbangan, karena Tim yang dibentuk ini semua berkas yang PakSambas itu diserahkan semua kepada Pak Trisno agar bisa membukasebenar benarnya dan sejelas
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 40
  • Seluruh Aktatersebut telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu kepada parapihak dengan sejelas jelasnya sebelum para pihak menyetujui danmenandatangani Aktaakta perjanjian tersebut. Para Pihak telah terlebihdahulu sepakat syaratsyarat yang akan dituangkan dalam AktaakataHalaman 62 dari 99 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2019/PN.MKSperjanjian tersebut.
Pengadilan PA TRENGGALEK Perdata Agama Perceraian
Register : 24-07-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0871/Pdt.G/2017/PA.TL
Tanggal 21 Nopember 2017 — PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
27 — 10
  • dimaksud Tergugat : petitum: 5.a5.1. halaman 2427, makamaksud Penggugat adalah menjelaskan secara rinci asal usul hutang adalahwajar, Pihak Penggugat menggugat pembagian harta dan hutang bersama,disini Penggugat hanya menjelaskan asal asul hutang tersebut dan untukpembayaran itu di serahkan kepada yang menggugat dan untuk selanjutnyatanggung jawab pembayaran ke pihak ke3 adalah tanggung jawab Penggugat,yang intinya tetap sama yaitu pembagian hutang dan harta bersama dan di siniPenggugat menjelaskan sejelas
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 100/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 2 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Mr. OH YONG KEUN
Pembanding/Tergugat II : Mr. YOO BYONG SUNG
Pembanding/Tergugat III : H.M., SUTAMSIS, S.H., M.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat I : KIM CHANG SHIK
Terbanding/Penggugat II : SURYA SAEFUDDIN
158 — 73
  • Hal ini sangat penting untuk menentukan kebenaran suatu akte.Walau Notaris bisa berpendapat hal itu merupakan bagian dari warkat yang ada dandisimpan di Notaris yang bersangkutan, akan tetapi keberadaan penghadap harusditampakkan sejelas mungkin dalam suatu akte supaya lebih transparan dan tidak adakepentingan lain yang dapat disalah gunakan oleh pihak lain, termasuk oleh pejabatpublik itu sendiri (Notaris);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T23 (akte Nomor 9) yang menghadapNotaris RUMONDA KESUMA
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2626 — 1700
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Di mana yang kedua danketiga biasanya tidak sejelas yang pertama, bahkan terhadap wewenangatribusi dalam prakteknya tidak jarang Pejabat Administrasi itu melakukanmisinterpretasi.Kemudian dari aspek substansi wewenang, bahwa berkembangnya tugastugas administrasi negara merupakan suatu keniscayaan. Pada saat tugastugas itu didistribusi kepada badan atau pejabat administrasi bisa terjadi salingbersinggungan atau berimpit satu sama lain.
Pengadilan PN BANTUL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-01-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 31 Januari 2019 — - Penggugat 1. Drs. Purwanta - Tergugat 1. NUNIK HARMINI 2. IRMA FARA MURWANI 3. SUGENG RIYADI 4. PARYANA - Turut Tergugat 5. BANK MUAMALAT CABANG MANGKUBUMI 6. Bank BPR Chandra Mukti Artha Cabang Gedongkuning 7. MUSTIKA RAHAYU, SH. 8. ESTI ROPHIKIN, SH., M.Kn. 9. ALBERTUS PRIYO PURWANTO, SH. 10. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL
176 — 93
  • Perlupula Tergugat Il dan Tergugat Ill sampaikan dimana Akta tersebut dibuatoleh Pejabat yang berwenang dan sudah pasti sebelum Penggugat danTergugat membubuhkan tanda tangan mendapat penjelasan sejelas jelasnya mengenai konsekuensi dari jual beli. Oleh karenanya tidak masukakal apabila Penggugat kemudian mendalilkan jika Tergugat Ilmengarahkan Penggugat.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 09-01-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 2/Pdt.Plw/2018/PN Bkn
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ASNI
2.TANDI SUHELI
3.LILI SALIM Alias LILY SALIM
4.VERAWATI Alias VERAWATY
Tergugat:
1.H. USMAN DALIMUNTE
2.ATENG alias MALIK
3.PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA
53 — 32
  • berkekuatan hukum Tetap pada Tahun 2002 yang harus kronologis logikaini yang harus Para Pelawan pahami, sementara juga Para pelawan tidaksatu kalimatpun menguraikan dan/atau memberikan alasan hukum yangtepat sejak Terlawan berperkara melawan Terlawan II dan Terlawan IIIapa dasar awal kepemilikan hingga terjadinya masingmasing SertipikatHak Milik Para Pelawan dan mengantarkan Para Pelawan menjadi bentukVoeging atau Tussenkomst dan menjelma jadi DERDEN VERZET yangharus sesungguhnya Para Pelawan terangkan sejelas
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 28-05-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
1.Sobo Sirait
2.Mariston Julianus Sirait
3.Marusaha Sirait
Tergugat:
3.Maratur Rajagukguk
4.Selamat Sirait
5.Ardiman Sirait
6.Tiamsa Manurung (Nai Mayur)
7.Hepdy Simanjuntak
8.Bismar Sirait
9.Haposan Sirait
10.Mangantar Sirait (Ama Haposan)
11.Jeriko Napitupulu
12.Turman Sirait (A. Delvi)
13.Edison Sirait
14.Hisar Sirait (A. Dewi)
15.Parman Sirait
16.Edwar Sirait
160 — 104
  • NAULIMANGAN SIRAIT.Bahwa dalam hal dalildalil Para Penggugat ini, Para Tergugat inginmenyikapi Kedudukan atau Legal Standing Para Penggugat yang manabahwa Para Penggugat tersebut tidak memiliki Legalitas atau LegalStanding yang tepat atau benar sebagai Perwakilan secara keseluruhan dariKeturunan Ahli Waris RAJA NAULI MANGAN SIRAIT, hal ini dapatdiperhatikan dalam Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat Halaman 13 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN BIgdengan tidak menjelaskan sejelas
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 09-09-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0354/Pdt.G/2020/PA.Rh
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 28
  • TENTANG EKSEPSI GUGATAN KABUR (Ekseptio obsucur libel)Bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada halaman 3 (tiga) terdapat kalimatNamun Penggugat tidak menjelasakan dengan cara apa dan kapanharta harta tersebut diperoleh (vide posita 5 poin e dan f), serta siapayang menguasai harta harta tersebut (vide posita 5 point a sampai f),Padahal dalam gugatan Penggugat telah menjelaskan sejelas jelasnyabahwa posita posita 5 poin e dan f sudah menjelaskan bahwa perabotrumah yang dimaksud adalah rumah yang terletak
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor RV-1847 Tahun 1847
5362 — 19441
  • Tentang : Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)
  • , maka penyitaan akandilakukan dengan berita acara juru sita yang memuat:1. pernyataan, bahwa juru sita telah datang di tempat adanyabarang, menyebutkan nama depan, nama serta tempat tinggal orangyang memohon sita dan orang yang barangnya disita; (Rv. 560;KUHP 429.)penyebutan alas hak yang menjadi dasar tuntutan; (Rv. 443.)www.legalitas.org7193. sifat barangbarang tetap yang disita, letaknya menurutpembagian pendaftaran tanah, jika itu ada dan jika mengenaitanah negara, luasnya, semuanya dengan sejelas
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
141 — 43
  • Bahwa, semua perbuatan yang dilarang (dapat dipidana) harusdimuat dalam rumusan delik sejelas jelasnya ;3. Bahwa Hakim dilarang menyatakan bahwa Terdakwa melakukanperbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atauhukum kebiasaan ;4.