Keputusan Kepala Sekolah SD/SDL/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK Kagokan 2 Nomor : 422.5/90/23/IIV2009 tentang PenetapanNamaNama Penerima Beasiswa bagi keluarga kurang mampu bagisiswa SD/SDL/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK Tahun Pelajaran2008 / 2009 tanggal 18 Maret 2009 ;1 (satu) bendel berkas pengajuan Beasiswa bagi siswa miskin SekolahDasar dari Sekolah Dasar Negeri Sanggung 01 yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar Formulir A (Aplikasi Daftar Calon PenerimaBeasiswa Bagi Siswa Miskin Sekolah Dasar Tahun 2009) yangditandatangani

Nomor: 1254 K/PID.SUS/2013C.Surat Keputusan Kepala Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK Blimbing 04 Nomor : 422.5/279/24/IIV2009 tentangpenetapan namanama penerima beasiswa dari keluarga kurangmampu bagi siswa SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMKTahun Pelajaran 2008/2009 yang ditandatangani Kepala SekolahDasar Negeri Blimbing 04 saudara MARGONO, S.Pd. tertanggal18 Maret 2009 ;Surat kuasa perorangan pengambilan dana beasiswa bagi siswamiskin Sekolah Dasar dari masingmasing siswa penerima beasiswamiskin

Keputusan Kepala Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK trangsan 04 Nomor : 422.5/83/15/Il/2009 tangal 16 MaretHal. 253 dari hal. 632 Put.

Surat Keputusan Kepala Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK Blimbing 04 Nomor : 422.5/279/24/IIV2009 tentangpenetapan namanama penerima beasiswa dari keluarga kurangmampu bagi siswa SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMKTahun Pelajaran 2008/2009 yang ditandatangani Kepala SekolahDasar Negeri Blimbing 04 saudara MARGONO, S.Pd. tertanggal18 Maret 2009 ;d.

Diperpanjang Ketua Pengandilan Negeri Sorong sejak tanggal 06 Mei2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018 ;Terdakwa karena tidak bisa berbicara/bisu didampingi olehpenerjemah dari sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) NegeriKota Sorong atas nama : MUJIYANTI, S.Pd, NIP 195809191984012002Hal.1 dari Hal. 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Son.Jabatan Guru Tunarungu Wicara Alamat Jalan Pendidikan MalingkediSorong Utara Kota Sorong ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri

buktidimaksud. ePeraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain: Pasal 1 angka 1: Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugastambahan untuk memimpin taman kanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanakkanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/Ml),sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengahpertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolahmenengah pertama luar biasa (SMPLB

buktidimaksud. ePeraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain: Pasal 1 angka 1: Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugastambahan untuk memimpin taman kanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanakkanak luar biasa(TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI),sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengahpertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolahmenengah pertama luar biasa (SMPLB

dimaksud. ePeraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28Pasal 1 angka 1:Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain: Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugastambahan untuk memimpin taman kanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanakkanak luar biasa(TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/Ml),sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengahpertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolahmenengah pertama luar biasa (SMPLB

dimaksud. ePeraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain: Pasal 1 angka 1: Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugastambahan untuk memimpin taman kanakkanak/ raudhotul athfal (TK/RA), taman kanakkanak luar biasa(TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI),sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengahpertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolahmenengah pertama luar biasa (SMPLB

bertentangan denganPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan antaralain: Pasal1angka1 : Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberitugas tambahan untuk memimpin taman kanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanakkanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasahibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa(SDLB), sekolah menengah pertama/madrasahtsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengahpertama luar biasa (SMPLB

Diperpanjang Ketua Pengandilan Negeri Sorong sejak tanggal 06 Mei2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018 ;Terdakwa karena tidak bisa berbicara/bisu didampingi olehpenerjemah dari sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) NegeriKota Sorong atas nama : MUJIYANTI, S.Pd, NIP 195809191984012002Hal.1 dari Hal. 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Son.Jabatan Guru Tunarungu Wicara Alamat Jalan Pendidikan MalingkediSorong Utara Kota Sorong ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri

RiadAmmarie di Ternate tahun 2014 dan Ahli dalam Pemeriksaan Kasus TIPIKORDana Bantuan Siswa Miskin SMP/ SMPLB Kota Ternate tahun 2010 denganTersangka sdr.

Membebaskan pungutan bagi selurun siswa SD/SDLBNegeri dan SMP/SMPLB/SMPPT(terbuka) Negeriterhadap biaya operasional sekolah, kecuali padarintisan sekolah bertaraf internasional (RSB))........dst;2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dariselurunh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri mapun swasta;3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswadi sekolah swasta;Peruntukan atau Komponen Pembiayaan :1.

Membebaskan pungutan bagi selurun siswa SD/SDLBNegeri dan SMP/SMPLB/SMPPT(terbuka) Negeriterhadap biaya operasional sekolah, kecuali padarintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI),.......dst;. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dariseluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri mapun swasta;. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswadi sekolah swasta;Peruntukan atau Komponen Pembiayaan : 1.

Membebaskan pungutan bagi selurun siswa SD/SDLBNegeri dan SMP/SMPLB/SMPPT(terbuka) NegeriHalaman 34 dari 130 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PN Pdg.terhadap biaya operasional sekolah, kecuali padarintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI),.......dst;2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dariseluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri mapun swasta;3.

Membebaskan pungutan bagi selurun siswa SD/SDLBNegeri dan SMP/SMPLB/SMPPT(terbuka) Negeriterhadap biaya operasional sekolah, kecuali padarintisan sekolah bertaraf internasional (RSB))........dst;Halaman 48 dari 130 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PN Pdg.2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dariseluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri mapun swasta;3.

dinas pendidikan kotatangerang selatan nama SHANIA DARLENE TIMOTHY yangdiusulkan oleh Sekolah Rumah Pelangi untuk menjadi peserta UjianNasional pendidikan kesetaraan Paket B Tahap II Tahun 2014 dengannomor induk 149855 dan nomor peserta ujian 040030792 melaluiPKBM SILIWANGI tidak terdaftar sebagai peserta ujian nasional tahun2014 dikarenakan usia ijazan sebelumnya (SD) peserta belummemenuhi syarat berdasarkan aturan yang ada pada ProsedurOperasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / MTS ,SMPLB

DARLENE TIMOTHY yangdiusulkan oleh pihak Sekolah Rumah Pelangi untuk menjadi pesertaUjian Nasional pendidikan kesetaraan Paket B Tahap II Tahun 2014dengan nomor induk 149855 dan nomor peserta ujian 040030792melalui PKBM SILIWANGI tidak terdaftar sebagai peserta ujiannasional tahun 2014 dikarenakan usia ijazah sebelumnya (SD)peserta belum memenuhi syarat berdasarkan aturan yang ada padaProsedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP /Halaman 30 Putusan Nomor:948/Pid.B/2018/PN.Tng.MTS , SMPLB

dinas pendidikan kotatangerang selatan nama SHANIA DARLENE TIMOTHY yangdiusulkan oleh Sekolah Rumah Pelangi untuk menjadi peserta UjianNasional pendidikan kesetaraan Paket B Tahap II Tahun 2014 dengannomor induk 149855 dan nomor peserta ujian 040030792 melaluiPKBM SILIWANGI tidak terdaftar sebagai peserta ujian nasional tahun2014 dikarenakan usia ijazanh sebelumnya (SD) peserta belummemenuhi syarat berdasarkan aturan yang ada pada ProsedurOperasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / MTS ,SMPLB

Hal ini sebagaimana ditegaskanPasal 1 angka Peraturan Menteri Pendidikan No. 28 Tahun 2010 tentangPenugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah yang menegaskan,Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untukmemimpin taman kanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanakkanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI),sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasahtsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB),sekolah

menjadi sekolah bertaraf internasional(SBI).Bahwa defenisi kepala sekolah hanya merupakan tugas tambahan seorangguru, juga diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Gubernur No. 133Tahun 2013 tentang seleksi terbuka Calon Kepala Sekolah yangmenegaskan, Kepala sekolah/madrasah adalah guruyang diberitugastambahan untuk memimpin taman kanakkanak (TK), taman kanakkanakluar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB),sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa(SMPLB

Anggota : Ustadz/guruHalaman 17 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY Komite Sekolah Tokoh Masyarakat Orang Tua SiswaBahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGSuntuk Guru Swasta di sekolah/lembaga SwastaSD/MVSDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wusthopenyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun adalah :a. Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta.c. Bukan guru PNS yang diperbantukan (DKP) atau ditugaskan disekolah/lembaga swasta.d.

Anggota : Ustadz/guru Komite Sekolah Tokoh MasyarakatHalaman 38 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY Orang Tua SiswaBahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGSuntuk Guru Swasta di sekolah/lembaga SwastaSD/MVSDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wusthopenyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun adalah :a. Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta.b. Bukan guru PNS yang diperbantukan (DKP) atau ditugaskan disekolah/lembaga swasta.c.

Anggota : Ustadz/guru Komite Sekolah Tokoh Masyarakat Orang Tua SiswaBahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGSuntuk Guru Swasta di sekolah/lembaga SwastaSD/MVSDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wusthopenyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun adalah :a. Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta.b. Bukan guru PNS yang diperbantukan (DKP) atau ditugaskan disekolah/embaga swasta.c.

Anggota : Ustadz/guru Komite Sekolah Tokoh Masyarakat Orang Tua SiswaBahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGSuntuk Guru Swasta di sekolah/lembaga SwastaSD/MVSDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wusthopenyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun adalah :a. Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta.Halaman 79 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBYb. Bukan guru PNS yang diperbantukan (DKP) atau ditugaskan disekolah/lembaga swasta.c.

Bank Rakyat Indonesia.15) 8 lembar Fotocopy buku rekening bankNTT No.Rek.013-02.02.006698-2 16) 1 lembar Fotocopy naskah perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SD/ADLB/SMP/SMPLB/ SATAP penerima Dana Bos tanggal 24 September 201117) 1 bundel Fotocopy Peraturan Bupati Alor nomor 25 tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017.18) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN.

Alor No : 12/UP.800/PK/I/2016TANGGAL 20 Januari 2016 tentang Penetapan Tim Pengelolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD/SLP,SMP/SMPLB/SMPT/SMP/SATATP Kab. Alor Tahun 2016.Tetap terlampir dalam berkas perkara.9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Bank Rakyat Indonesia.15)8 lembar Fotocopy buku rekening bankKNTT No.Rek.01302.02.0066982;16)1 lembar Fotocopy naskah perjanjian Hibah BOS antara Kepala DinasPendidikan dan Kepala SD/ADLB/SMP/SMPLB/ SATAP penerima DanaBos tanggal 24 September 201117)1 bundel Fotocopy Peraturan Bupati Alor nomor 25 tahun 2017 tanggal27 Desember 2017.18)1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPuJ)Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN.

KopaSebelum dan setelah Rehab38) 1 buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Alor No : 12/UP.800/PK/I/2016TANGGAL 20 Januari 2016 tentangPenetapan Tim Pengelolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Halaman 5 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.SusTPK/2020/PN Kpguntuk tingkat SD/SLP,SMP/SMPLB/SMPT/SMP/SATATP Kab. AlorTahun 2016.Tetap terlampir dalam berkas perkara.7.

untukmembiayai rehabilitasi ruaang kelas dan pengadaan sarana peningkatanmutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruang kelas sebesar80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%c) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAHMENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUARBIASA pasal 1 : DAK Bidang Pendididkan Tahun Anggaran 2012untuk SMP/SMPLB

untuk43membiayai rehabilitasi ruaang kelas dan pengadaan sarana peningkatanmutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruang kelas sebesar80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAHMENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUARBIASA pasal 1 : DAK Bidang Pendididkan Tahun Anggaran 2012untuk SMP/SMPLB

untukmembiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatanmutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruang kelas sebesar80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAHMENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUARBIASA pasal 1 : DAK Bidang Pendididkan Tahun Anggaran 2012untuk SMP/SMPLB

membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan saranapeningkatan mutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruangkelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutupendidikan 20%c) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUKSEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH176PERTAMA LUAR BIASA pasal 1 : DAK Bidang Pendididkan TahunAnggaran 2012 untuk SMP/SMPLB

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, Penuntut Umum mohon supaya MajelisHakim tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan(requisitoir) ; ~ Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, bukti surat dan keteranganTerdakwa diperoleh fakta hukum antara lain yaitu : = Bahwa Yayasan Penyandang Cacad (Paca) Budi Utomo Binuangberkedudukan di Kabupaten Tapin Kalsel, bergerak di bidang pendidikandan sosial membawahi SDLB, SMPLB, dan SMALB serta mengasuh anakpanti asuhan yang mengalami

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2010 tentang Penugasan Gum Sebagai KepalaSekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain:Pasal 1 angka : Kepala sekolah/madrasah adalah gum yang1 diberi tugas tambahan untuk memimpin tamankanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA), tamankanakkanak luar biasa (TKLB), sekolahdasar/madrasah ibtidaiyah (SD/Ml), sekolahdasar luar biasa (SDLB), sekolah menengahpertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs),sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB),sekolah

dimaksud.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2010tentang Penugasan Gum Sebagai KepalaSekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain:Pasal 1 angka1Pasal 1 angka2Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang dibertugas tambahan untuk memimpin taman kanakkanak/raudh otul athfal (TK/RA), taman kanakkanakluar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasahibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB),sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah(SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa(SMPLB

Indonesia Nomor 28Tahun 2010 tentang Penugasan Gum Sebagai KepalaSekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain:Pasal 1 angka : Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi1 tugas tambahan untuk memimpin taman kanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanakkanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasahibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasahal 31 dari 139 halaman putusan nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps(SDLB), sekolah menengah pertama/madrasahtsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengahpertama luar biasa (SMPLB

RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Gum Sebagai KepalaSekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain:Pasal1 angka1 : Kepala sekolah/madrasah adalah guru yangdiberi tugas tambahan untuk memimpin tamankanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA), tamankanakkanak luar biasa (TKLB), sekolahhal 123 dari 139 halaman putusan nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN.Dpsdasar/madrasah ibtidaiyan (SD/MI), sekolahdasar luar biasa (SDLB), sekolah menengahpertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs),sekolah menengah pertama luar biasa(SMPLB

Saksi ANDAR SUPRIYANTO, Drs dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluargamaupun pekerjaan;Bahwa saksi adalah guru terdakwa dari SDLB sampai dengan SMPLB;Bahwa anak Luar biasa adalah anak yang mengalami keterlambatanmental,dengan intelegensi terbatas antara 5070;Bahwa terdakwa masuk pada kategori Tuna grahita ringan/SLB C,danterdakwa mampu untuk membaca dan menulis,pelajaran sesuaikemampuan anak ;Bahwa kemampuan terdakwa

Bahwa benar tugas Pokok Saksi selakuKepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon yakni membantu pimpinandalam bidang penyelenggaraan pendidikan di Kota Cirebon danbertanggung jawab Walikota Cirebon.Bahwa benar sasaran program Bos adalah Sekolah SD/SDLB danSMP/SMPLB/SMPT baik Negeri maupun swasta dengan jumlahbiaya satuan dana Bos untuk Sekolah Dasar yakni :>Periode TA. 2011 dengan sumber dana :APBN sebesar Rp. 400.000/Siswa/Tahun.APBD Provinsi sebesar Rp. 25.000/Siswa/Tahun.APBD Kota Cirebon sebesar Rp.

(Saksi sendiri Pengganti karenaKadis lama (DEDI WINDIAGIRI meninggal dunia ).b. dan KA DPPKD).2) Tim Pelaksana Bosa) Manajer; : ADE SASTRAWNAYA.b) Bendahara PP : YANTI TRISNA YANTI (Pelaksana Subag program Dinas Pendidikan).c) Unit Pendataan SD/SDLB : AGUNG MURSIDI (Pelaksana Subag program).d) Unit PendataanSMP/SMPLB/SMPT : dijabat oleh SARJANASUTEJA ( Staf Dikdas).e) Unit Monev Pelayanan& Penanganan Dumas : DARSONO ( PelaksanaSubag program).Bahwa benar untuk pelaksanaan program Bos Pusat Sesuai

Unit PendataanSMP/SMPLB/SMPT : MUHAMAD TOHA (PelaksanaKurikulum Bid Dikdas padaDisdik Kota Cirebon).c.

BdgPendidikan Kota Cirebon Nomor : 978.5 / Kep. 1002 Disdik / 2013tentang Pembentukan Tim Peneliti RKAS BOS SD / SDLB, SMP /SMPLB Tahun Anggaran 2013 yaitu berjumlah 5 orang.Bahwa benar atas pelaksanaan Program Bos Pusat, Bos Provinsidan Bos Kota Cirebon, periode TA. 2011, 2012 dan 2013, dilakukanmonitoring oleh Petugas Monitoring dengan berpedoman kepadaJuknis dan peraturan walikota tentang penggunaan dana Bos sertaDokumen RKAS. dari Sekolah yang akan dimonev , adapun untukkegiatannya berdasarkan

Adapun tujuan program bos sendiriyakni untuk meringankan beban Masyarakat terhadap pembiayaanpendidikan dalam rangka wajib belajar 9 Tahun yang bermutu,dengan sasaran program Bos adalah Sekolah SD/SDLB danSMP/SMPLB/SMPT baik Negeri maupun swasta ..

Bantuan Penyelenggaraan PendidikanDiniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun 2012 Susunan Tim PengelolaBPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikanadalah :a Ketua dan penanggung jawab :Kepala Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikanb Bendahara :Ustad/guruc Anggota:e = Ustadz/gurue Komite Sekolahe Tokoh Masyarakate Orang Tua Siswae Bahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGS untukGuru Swasta di sekolah/lembaga Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB

Bantuan PenyelenggaraanPendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun 2012 Susunan TimPengelola BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan adalah :a Ketua dan penanggung jawab :Kepala Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikana Bendahara :Ustad/gurub Anggota:Ustadz/guruKomite SekolahTokoh MasyarakatOrang Tua SiswaBahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGS untukGuru Swasta di sekolah / lembaga swasta SD / MI/ SDLB / Salafiyah Ula /SMP / MTs / SMPLB

Bantuan PenyelenggaraanPendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun 2012 Susunan TimPengelola BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan adalah :a Ketua dan penanggung jawab :Kepala Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikanb Bendahara :Ustad/guruc Anggota:e = Ustadz/gurue Komite Sekolahe Tokoh Masyarakate Orang Tua Siswae Bahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGS untukGuru Swasta di sekolah/lembaga Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB

Teknis Bantuan Penyelenggaraan PendidikanDiniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun 2012 Susunan Tim Pengelola77BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/LembagaPendidikan adalah :a Ketua dan penanggung jawab :Kepala Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikanb Bendahara :Ustad/guruc Anggota:Ustadz/guruKomite SekolahTokoh MasyarakatOrang Tua SiswaBahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGS untukGuru Swasta di sekolah/lembaga Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB

Penyelenggaraan PendidikanDiniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun 2012 Susunan Tim PengelolaBPPMDGS Tingkat Sekolah/ Madrasah/ Kelompok Belajar/LembagaPendidikan adalah :100a Ketua dan Penanggung Jawab :Kepala Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikanb BendaharaUstad/Guruc Anggota:e = Ustadz/Gurue Komite Sekolahe =Tokoh Masyarakate Orang Tua Siswae Bahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGS untukGuru Swasta di Sekolah/Lembaga Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB

Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri danSMP/SMPLB/SDSMP SATAP (Satu Atap)/SMPT negeri terhadap biayaoperasi sekolah;2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruhpungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3.

Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeridan SMP/SMPLB/SDSMP SATAP (Satu Atap)/SMPT negeri terhadapbiaya operasi sekolah;2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruhpungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupunswasta;3.

Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeridan SMP/SMPLB/SDSMP SATAP (Satu Atap)/SMPT negeri terhadapbiaya operasi sekolah;2.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor : 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Tekinis Penggunaan DanaBantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan keuangan BOS TA 2012besar anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan BOS SD/SDLB yaitusumber anggaran yang berasal dari APBN pusat sebesar Rp. 580.000, (limaratus delapan puluh ribu rupiah)per siswa per tahun sedangkan untuk kegiatanBOS SMP/SMPLB/SMPT/ SATAP sebesar Rp. 710.000, (tujuh ratus sepuluhribu rupiah)per

siswa per tahun dan sumber anggaran yang berasal dari APBDKota Banjarmasin TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBanjarmasin Nomor : 330 Tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentangPenetapan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS APBD) untuk SD,SDLB sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per siswa per tahun danSMP, SMPLB sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) per siswa pertahun.Halaman 78 dari 115 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2015/PN.BjimBahwa bentuk pertanggungjawaban sekolah

GUSTI AHMAD HUSEIN (Alm), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa jumlah uang yang diterima oleh siswa pada tahun 2012 sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) / tahun sesuai Keputusan Walikota BanjarmasinNomor : 330 tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentang penetapan alokasiDana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD untuk SD, SDLB, SMP,SMPLB, sekolah Negeri Program BOS Kota Banjarmasin TA. 2012 dandicairkan setiap 6 Bulan / semester berdasarkan jumlah siswa disetiap sekolah.Bahwa

Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang belajaryang disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisadana tersebut harus digunakan untuk merehabilitasi prasarana lainsesuai prioritas sekolah ".Angka VII, angka 3: Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untukSMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012 harus menghindari dan mencagahterjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara denganHal. 3 dari 34 hal.

penugasan guru sebagai kepala sekolahdiatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yangberbunyi : kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan33untuk memimpin taman kanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanakkanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolahdasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawyah(SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB