Ditemukan 203 data
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sri Widojati Wiratmo Soekito, SH ;5.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976dalam perkara : 1. Ny. Wrantohardjono, 2. Ny. Soelarti alias Wirjowijoto,3. Soejatoro Yotosoekismo lawan Somopawiro alias Wirjowijoto. Dengansusunan Majelis 1. DH. Limbanradja, SH ; 2.
1.LINAWATI LIMAWIDJAJA
2.YOGA PRAYITNO
Tergugat:
1.PT BASF Indonesia berkedudukan di DBS Bank Tower
2.PAULUS PRAYITNO WIBOWO
79 — 40
Hanindyopoetro Sosropranoto, PaltiRadja Siregar, dan Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H., yang menyatakan :Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak sematamata ditentukan oleh parapihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi statustertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyaikekuatan pasti dan alasannya adalah sama.9.
Lusi Priharyati, SH
Terdakwa:
RUDI SETIAWAN Bin SARKAM
64 — 13
(Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989:1011).ResolusiPBB yang tertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang UN StandardMinimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (beijingrules) menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7 18 tahun, sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batasatas yaitu 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusiadibawah 18 tahun, untuk Indonesia sendiri berdasarkan UndangUndang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1angka 1 menyebutkan
77 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.,3. R.Z.
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2042 K/Pdt/2016Wiratmo Soekito, S.H., 3. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto, S.H., yang didalam kaidah hukumnya menyatakan:Tuntutan mengenai bunga uang, karena tidak diperjanjikan dengantegas, tidak dapat dikabulkan;3.
79 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
SH. 3.Sri Widojati Wiratmo Soekito, SH. ;Bahwa Pemohon Kasasi /Pembanding VTerlawan menolak pertimbanganMajelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 57 dan 58teyang menyatakan bahwa .. sehubungan dengan perkara ini denganadanya subrogasi dari pihak ketiga yaitu Pelawan (ALI SUMARTOSOETJIPTO), maka jaminan barang tidak bergerak (barang tetap) yangsemula dijaminkan oleh PT. Inkor Computama kepada kreditur asal yaituPT.
123 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sri Widojati Soekito, S.H., 3. R.Z.Asikin Kusumah Atmadja, S.H., menyatakan bahwa karena ParaPenggugat Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkantanahtanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dankemudian oleh anakanaknya hak mereka sebagai ahli waris yanglain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangatlewat waktu (rechtsverwerking);3. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka sangat jelas danterang gugatan a quo telah daluwarsa.
59 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Sri Widojati Wiratmo Soekito, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Kusuma Bangsa Surabaya
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Hayun Muhammad
74 — 29
Santoso Poedjosoebroto S.H. 2: SriWidojati Wiratmo Soekito S.H.; 3.
Terbanding/Tergugat V : ELY SUHAILIAH
Terbanding/Tergugat III : Hj. ROSIDAH
Terbanding/Tergugat I : SITI MAHMUDAH SARASWATI
Terbanding/Tergugat VI : CAMAT DUREN SAWIT
Terbanding/Tergugat IV : ATI BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat II : Drs. ZAINAL MUSSAPA, AK
92 — 84
Sri Widojati Soekito, S.H.).5. Gugatan Penggugat Eror In Persona5.1. Gugatan Penggugat jelasjelas eror in persona, seharusnya GugatanPenggugat ditujukan kepada Para Ahli Waris H. Abdul Hamid BinDjaiman, yaitu: Hj. Rosidah (yang merupakan Isteri Alm. Abdul HamidBin Djaiman), Ati Binti Abdul Hamid, dan Ely Suhailiah (isteri dari Alm.Muhyiddin Bin Abdul Hamid, dan Tergugat serta Tergugat II jugamempertanyakan kenapa anak dari Alm. Muhyiddin tidak disertakansebagai Tergugat?)
122 — 86
R. subekti SH,Indroharto, SH dan Sri Widojati Wiratmo Soekito,SH. dimanadinyatakan bahwa jual beli yang obyeknya tidak ada adalahtidak sah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untukmengesampingkan buktibukti tersebut dan juga terhadap dalilTergugat dalam hal yang menyatakan alasan Tergugat tidakdapat memproses permohonan pihak Penggugat dikarenakantelah menjadi asset milik atau barang milik negara tidak dapatdibuktikan di dalam persidangan ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yangmenyatakan
692 — 517
Sri WidojatiWiratmo Soekito, SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.e. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat memohonkepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk menerima dan mengabulkaneksepsi Tergugat terkait Kompetensi/kewenangan Relatif danmengabulkannya pada persidangan sebelum acara penyerahan replik. II. GUGATAN PREMATUR a.
91 — 31
Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. 3. Indroharto S.H.. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: tNo. 662 K/Sip/1973, tertanggal 21November 1973 dalam perkara : Jo Thian Kin Melawan Pemerintah Republik Indonesiadengan susunan majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H.2. Indroharto S.H. 3. DH. Lumbanradja S.H.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 981 K/Sip/1972, tertanggal 31 Oktober 1974,dalam perkara : Jong Seng Melawan 1. Bupati Kepala Dae,'ah Kabupaten Panarukan qqPemerintah Daerah Kabupatan Panarukan. 2.
71 — 24
Sri Wijojati Soekito,SH. 3.
205 — 107
Sri Widojati Soekito,SH. 3. R. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH menyatakan bahwakarena Para Penggugat Terbanding telah selama 30 tahun lebihmembiarkan tanahtanah sengketa dikuasai oleh Almarhum Ny.Ratiem dan kemudian oleh anakanaknya hak mereka sebagai ahliwaris yang lain dari Almarhum Atma untuk menuntut tanahtersebut telah sangat lewat waktu (Rechtsverwerking).;e Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1974 No. 695K/ Sip/ 1973, dalam perkara : Abdul Wahab lawan 1. Ny. Uning,2.
46 — 20
SriWidojati.....Widojati Wiratmo Soekito S.H.34karena petitum tidak sesuai dengan dalildalil gugatan,permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggidan Pengadilan Negeri harus dibatalkan.Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan Penggugattanggal 11 Februari 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 03April 2013 pada Halaman 2 menyebutkan objek gugatan Penggugatyang terletak di Jalan Rantau Lama No. 35, Kelurahan Bakaran Batu,Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu yang diperolehberdasarkan
71 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lumbanradja, S.H. dan SriWidojati Wiratmo Soekito, S.H.) yang mengandung kaidah hukum bahwaoleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan maka Pengadilanbelumlah dapat menghukum Para Tergugat/ Pembanding telah melakukanwanprestasi; oleh sebab itu) gugatan Penggugat/Terbanding harusdinyatakan tidak dapat diterima;Mengenai alasan keberatan kelima dari Pemohon Kasasi ini, PemohonKasasi telah mengungkapkan dalam memori bandingnya namun Judex FactiPengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak memberikan
PATAR SIDAURUK
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Imam Sufi Bunari
259 — 110
., Sri Widojati W Soekito S.H;Bahwa hal ini diperkuat dengan pendapat Mahkamah Agung RI sesuaisebagaimana digariskan dalam RUMUSAN HUKUM BIDANG PERDATAHASIL RAPAT KAMAR PERDATA MARI MAHKAMAH AGUNG RI 2012HASIL RAPAT KAMAR PERDATA MARI pada Rapat kamar perdata MARIyang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di HotelAryaduta Tangerang, diikuti HakimHakim Agung Kamar Perdata,dihasilkan halhal sebagai berikut : SUB KAMAR PERDATA UMUM : XVII.
1.INAQ HAJAR
2.HAJAR
3.SUMARNI
4.JUMAHIR
5.MUHAMAD NURJANI
6.SUHARNI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.DIREKTUR PT ESA SWARDHARNA THANI
105 — 71
., Sri WidojatiWiratmo Soekito, S.H. yang inti dalam putusannya menyatakan:Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanyaseorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tertangal 21 Maret1982 No. 2438 K/Sip/1980 (Bukti TIl 12), yang kaedah hukumnyaberbuny!:tidak diikutsertakannya pihak yang berkepentingan dan/memilikihubungan hukum dalam perkara mengakibatkan gugatan menjaditidak dapat diterima..
93 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
., (Ketua)dengan Hakim Anggota: Sri Widojati Wiratmo Soekito, S.H., dan Indroharto,S.H., yang menyatakan;Dalam HIR tidak diatur tentang penggabungan beberapa gugatan perdata.Namun dalam praktek peradilan hal ini sering terjadi. Meskipun tidak adaketentuannya dalam HIR, Mahkamah Agung dapat membenarkanpenggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan tersebut akanmemudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnyabeberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain.