Ditemukan 1606 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bdg Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUPRACOYO,SH
Terdakwa:
HARVEY BARKI
413 — 205
413 — 205
Pasal43 ayat (1) UndangUndang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64ayat (1) KUH Pidana; sebagaimana Dakwaan Kedua; dan Pasal 39A huruf aJo Pasal 43 ayat (1) UndangUndang R.I.
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
219 — 133
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
219 — 133
terjadi perubahanperaturan jauh sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan sesualasas hukum yang pada pokoknya akan diterapkan peraturan yang lebihringan.Bahwa menurut Saksi Ahli Investigator Faisal Batubara / Faisal BasriSE,MA, memberikan keterangan bahwa Laporan Dugaan PelanggaranInvestigator yang diduga 34 pelaku usaha yang melakukan perpanjangannamun hanya 19 yang dijadikan Terlapor, Berarti belum cukup bukti untukmenduga seperti itu.Melanggar Peraturan KPPU Nomor1 tahun 2010 Pasal 42 Ayat 2 jo Pasal43
Putus : 15-03-2010 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/PID.SUS/2009 Tanggal 15 Maret 2010 — AULIA THANTAWI POHAN, DKK
349 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
349 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide alinea 2 halaman 304 putusan a quo) ;"Menimbang, bahwa istilah "mendesak" yang digunakan sebagaialasan keberatan dalam memori banding, tidak dikenal dalam UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004,istiiah yang digunakan dalam UU ini adalah "keadaan darurat".Adapun yang dimaksud "keadaan darurat" menurut penjelasan Pasal43 ayat (4) ... dst" ;"Menimbang, bahwa latar belakang diselenggarakannya RDG tanggal03 Juni dan 22 Juli 2003, tidak menunjukkan adanya suatu faktahukum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3031 — 1570
- Tentang : Cipta Kerja
pemberitahuanputusan tersebut.Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatandalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.(4) Apabila...SK No 052188 A(S) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 685 Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelakuusaha, Komisi menyerahkan putusan tersebutkepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal43
Register : 16-11-2017 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor Nomor : 870/ Pid Sus/ 2017/ PN Smg Tanggal 10 April 2018 — DEWI WIDOWATI
254 — 122
254 — 122
MenyatakanTerdakwa DEWI WIDOWATI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 39 ayat (1) huruf a juncto Pasal43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubahdengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Register : 16-11-2017 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Smg Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
SRI HERYONO, SH
Terdakwa:
DEWI WIDOWATI
181 — 46
SRI HERYONO, SH
Terdakwa:
DEWI WIDOWATI
181 — 46
M E N G A D I L I :
1. MenyatakanTerdakwa DEWI WIDOWATI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 39 ayat (1) huruf a juncto Pasal43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubahdengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum