Ditemukan 1915 data
289 — 187
dari proses awal hingga terwujudnya Ikrar Wakaf, maka quodest pasal 308 R.Bg jucnto pasal 1907 Kitab Undangundang Hukum PerdataHalaman 48 dari 72, Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsgketerangan saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksisehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi tersebut di atas selanjutnya akan Majelis Hakimpertimbangkan satu per satu;Analisis Pembuktiane Kopetensi
804 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Mandiri(Persero/TbkCabang Jakarta Plaza Mandiri.Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank = Garansi) NomorMBG7740207235906, tanggal 09 Februari 2006.Barang bukti Nomor 46 sampai dengan Barang bukti Nomor47, dikembalikan kepada Pusat Penanggulangan KrisisKementerian Kesehatan RI.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sertifikat Kopetensi &Kualifikasi Perusahaan Pemasok Barang Nomor A003 202 0430130, tanggal 18 Maret 2005.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akte Risalah Rapat UmumPemegang Saham Tahunan
143 — 75
DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIEKSEPSI KOPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI JAKARTASELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI KARENA KEWENANGANPENGADILAN TATA USAHA NEGARA1. Bahwa gugatan dalam perkara aquo yang diajukan oleh PENGGUGATtelah menarik salah satu pihaknya yakni Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan selaku TURUT TERGUGAT;2.
806 — 618
Nomor : 064/PEN.MH/2014/PTUN.SMG, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yangmenerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg, tanggal 18 Nopember 2014 ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 064/PEN.MH/2014/PTUN.SMG, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yangmemeriksa perkara No. 064/G/2014/PTUN.Smg, untuk persidangan yangdilaksanakan hari Kamis, Tanggal 18 Desember 2014; Putusan Sela Nomor: 064/G/2014/PTUN.Smg, tentang ditolaknya Eksepsimengenai Kopetensi
Redaksi Putusan Sela (Kopetensi Absolut) ...: Rp. 5.000, 8.9.Materai PUtUSAN ........ ccc cece ee eeeeceeeeeenees > Rp. 6.000, Redaksi Putusan ............0.0..ccccccecccceeeeeeeeeeeeees > Rp. 5.000, (+)Jumlah >Rp. 313.500,(Tiga ratus tiga belas ribu limaratus rupiah)
89 — 22
mengajukansesuatu lagi di sidang dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara inidianggap tercantum seluruhnya dalam putusan ini ;Halaman 58 dari 63 Putusan Perdata Nomor 73/Pdt.G/2016/PN .Jkt.BrtTENTANG HUKUMNYA :DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugatmengajukan eksepsi tentang sebagaimana telah diputus pada tanggal 15Agustus 2016 yang telah dinyatakan Eksepsi Tergugat sepanjangmenyangkut kopetensi
99 — 17
strukturorganisasi berada di IUP suatu perusahaan sedangkan PengawasOperasional tidak harus berada didalam IUP.Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengawas Operasional adalahmengawasi halhal yang berhubungan dengan teknis operasipenambangan dan melaporkan kegiatannya kepada Wakil KepalaTeknik Tambang dan Kepala Teknik Tambang (KTT).Bahwa masingmasing lubang tambang harus memiliki kepala lubangtambang, dengan dasar Surat Edaran Dirjen Minerba khusus KotaSawahlunto.Bahwa syarat menjadi kepala lubang memiliki kopetensi
JUARSYAH
Tergugat:
1.PT. SEMEN BATURAJA PERSERO Tbk
2.PT. ESBE YASA PRATAMA
123 — 50
untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian danmenolak selain dan selebihnya.DALAM REKONPENSIDALAM EKSEPSIHalaman 53 dari 57 Putusan Nomor 33/Pdt.SusPHI/2021/PN.Plg.Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Tergugat Il Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsidisamping mengajukan sangkalannya terhadap pokok perkara rekonvensi.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat IIKonvensi huruf a mengenai kewenangan mengadili/ Kopetensi
SYAMSUL BAHRI
Tergugat:
1.PT. SEMEN BATURAJA PERSERO Tbk
2.PT. ESBE YASA PRATAMA
88 — 19
alasan hukum lainnya telahcukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian danmenolak selain dan selebihnya.DALAM REKONPENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Tergugat Il Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsidisamping mengajukan sangkalannya terhadap pokok perkara rekonvensi.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat IIKonvensi huruf a mengenai kewenangan mengadili/ Kopetensi
DEBBY CHINTIA MONOARFA
Tergugat:
GUBERNUR GORONTALO
261 — 157
. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawainegeri sipil dilingkup pemerintah provinsi gorontalo tampa ProsedurDan Mekanisme yang patut di duga melanggar ketentuan peraturanundangundang yang berlaku; f) Peraturan Badan kepegawaian negara Nomor 3 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pemerintah;Pelanggaran pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 190 tentang managemen Pegawai Negeri Sipil:a) Mutasi Paling singkat 2 (dua ) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; b) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuain antara kopetensi
278 — 113
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015,copy dari copy dan bermateraikan cukup ( bukti P 10 ).Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut di atas, Pemohon jugamengajukan 1 (satu) Ahli ABDUL WAHID OSCAR,SH.MH yang telah bersumpahmenurut agamanya, yang pada pokok memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa domisili pemohon yang tidak jelas tidak menyebabkan gugatan tidak dapatditerima, karena yang penting pada waktu dipanggil hadir sebab tidak adakaitannya dengan kopetensi
41 — 24
KOPETENSI ABSOLUT.PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANGMENGADILIPERKARA AQUO.Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPSBahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003jelas dinyatakan bahwa bahwa :1. Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebutmenyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.2.
68 — 24
Terdakwa,sehingga tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain ;7 Kerugian harus didasarkan pada perhitungan ahli sebagaimana diamanatkan pasal 10 dan11 UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehinggaperhitungan penerimaan retribusi 42 IMB dan 47 HO Tower dilakukan Sekretaris UPTPerizinan dengan menunjuk saksi Andri Apriyanto yang berlatar belakang SarjanaEkonomi, padahal perhitungan retribusi kental dengan permasalah teknik, dengandemikian tidak mempunyai kopetensi
negara atau perekonomian negara tidak tepenuhi ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak berdasar,dengan alasan selain sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsurtersebut di atas, untuk menentukan kerugian negara merupakan kewajiban dari Jaksa PenuntutUmum untuk membuktikan, sehingga untuk menghitung kerugian negara Jaksa PenuntutUmum dapat menghitung sendiri sepanjang kerugian tersebut riil, atau dapat meminta bantuanBPK, BPKP, atau Insatansi yang memiliki kopetensi
Pembanding/Tergugat II : Tutik Moerdiati
Terbanding/Penggugat : Wanda Lilyawati
Terbanding/Turut Tergugat II : Rissa Wijaya
Terbanding/Turut Tergugat III : Rechtens Associates
Terbanding/Turut Tergugat IV : Rudi Suyanto, SH
78 — 49
Kopetensi Peradilan dalam pemeriksaan perkara a quo adalahkewenangan Peradilan PidanaBahwa dalam dalil gugatan angka 52, 53 dan petitum angka 3 yangpada pokoknya memintakan penetapan unsur tindak pidana penipuandan penggelapan, penyertaan dalam tindak pidana adalah kewenanganpemeriksaan peradilan pidana.2.
179 — 96
Sri Haryati diterbitkantanggal 06 April 2016), hapusnya hak milik dan diubah menjadi Hak GunaBangunan tanggal 21 November 2018 sedangkan pihak penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal04 Agustus 2019, yang telah melebihi waktu 90 hari sejak di terbitkanyaobjek perkara a quo, sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.Mengenai kopetensi absolut kKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,bahwa gugatan penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan
Muhammad Saleh
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
1.Drg.YETI TRIATNI
2.Ir.MARWAN AZWAR
3.LIA ALFIHANI
4.ROSIHAN ANWAR, SH
5.DEWI KHAIRANI SIMBOLON
6.M U L Y A D I
7.SRI RAHMAWATI
8.RINALDI UMAR, SH
9.FENTY ANDRIANY
10.ARSYAF TAMPUBOLON
11.PT.BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH CABANG SIBOLGA
12.PT.BANK SUMUT CABANG MEDAN SUKARAMAI
13.MANGULIMAN MARBUN
14.FIAMMA GURNING
170 — 83
,yang seharusnya merupakan kopetensi Peradilan Umumbukan Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa dari uraian diatas jelas dan nyata menunjukkan bahwaperkara a quo lebih condong kepada sengketa kepemilikan danbukanlah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 UU Peratun, maka untuk penyelesaianperkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihakyang paling sah dan yang berhak atas tanah dimaksud, apakahPenggugat dengan alas kepemilikan berdasarkan Akte PerikatanJual
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putra Ihsan Pramudita, Nomor : 036.2 / SET / PJ.9.2003, tanggal10 September 2003 beserta lampirannya ;158) 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan BukuWajib berbasis Kopetensi Proyek Pengadaan Buku SD / MI DinasPendidikan Kabupaten Wonogiri antara Penerbitan dan Percetakan PT.Balai Pustaka (Persero) dengan PT. Putra Ihsan Pramudita, Nomor :023.4 / SET / PJ.6.2003, tanggal 25 Juni 2003 beserta lampirannya ;159) 1 (satu) lembar copy daftar harga buku pelajaran PT.
No.871 K/Pid.Sus/200910 September 2003 beserta lampirannya ;158) 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan BukuWajib berbasis Kopetensi Proyek Pengadaan Buku SD / MI DinasPendidikan Kabupaten Wonogiri antara Penerbitan dan Percetakan PT.Balai Pustaka (Persero) dengan PT. Putra Ihsan Pramudita, Nomor :023.4 / SET / PJ.6.2003, tanggal 25 Juni 2003 beserta lampirannya ;159) 1 (satu) lembar copy daftar harga buku pelajaran PT.
67 — 21
Tergugat II tidak mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut;Menimbang bahwa Penggugat/kuasanya juga telah menyampaikan replikeksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan eksepsi Tergugat;Menimbang bahwa Tergugat/kuasanya juga telah menyampaikan duplikeksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban eksepsi Penggugat;Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak merupakaneksepsi kopetensi
121 — 56
Bahwa membaca gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas,menurut hemat Tergugat , bahwa gugatan penggugat adalah salahalamat dan telah melanggar kopetensi Pengadilan, apabila keputusanTata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat atau diterbitkan oleh PejabatTata Usaha Negara (incasu) Bupati Sarolangun/Tergugat ) telahmelanggar peraturan Perundangundangan apabila KTUN tersebutmenimbulkan kerugian bagi orang lain atau suatu badan hukum,makayang berwenang mangadili gugatan Pnggugat adalah Peradilan TataUsaha
IDRIS
Tergugat:
1.PT. SEMEN BATURAJA PERSERO Tbk
2.PT. ESBE YASA PRATAMA
99 — 14
alasan hukum lainnya telahcukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian danmenolak selain dan selebihnya.DALAM REKONPENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Tergugat Il Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsidisamping mengajukan sangkalannya terhadap pokok perkara rekonvensi.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat IIKonvensi huruf a mengenai kewenangan mengadili/ Kopetensi
68 — 26
diterima. ( Neit On van Kleijk Verklaadjd ) .Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Sidikalang halaman 47 poin 3 dalam pertimbanganya,menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat/TergugatDk/PenggugatDr ,telahmasuk dalam Pokok Perkara seria tidak dipertimbangkan,sama sekaliEksepsi TergugatTergugatDk/PenggugatDr tersebut diatas,yangseharusnya wajib dipertimbangkan apalagi selurun Eksepsi menyangkutHalhal yang berhubungan dengan aturanaturan Hukum Formil, tidakhanya mengatur tentang Kopetensi