SIRAH (isteri/T.7);5.1.2 SUPAWATI (anak perempuan/T.8);5.1.3 SUSTRIWARDANI, SE (anak perempuan/T.9);5.1.4 SAIFUL ABDI, ST (anak laki-laki/T.10);5.1.5 ABDUL LATIF, SP (anak laki-laki/T.1 1);5.1.6 LINDA YULIANA, S.Pd (anak perempuan/T.12). 5.2. KAMARUDDIN bin SALMASIR meninggal dunia tahun 1999, meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :5.2.1 seorang anak perempuan bernama DIANA (TT.2);5.2.2 MUSLIM alias BAPAK MAULANA AKBAR bin SALMASIR (saudara sekandung /TT.1);5.2.3 H.

Edy Satriana Hidayat bin Chowas Sumarta, (cucu laki-laki)

5.1.5.

adalah pemilikyang sah atas bidang tanah a quo dan menguasainya secarafisik sejak tahun 1978, tentu lebih mudah bagi mereka untukmenguraikan kejadian/atauperistiwa (feitelijkegronden)mengenai perbuatan hukum pemindahan hak atas bidangtanah yang diklaim sebagai miliknya, kepada Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep yangmemerlukan tanah proyek pembangunan Jalan Adi Poday,entah itu dengan cara jual beli, tukar menukar, ataupun caralain yang disepakati oleh kedua belah tersebut;5.1.5

Untuk meyakini telah dipenuhinya syaratsyarat disposisi / pencairan kredit,Petugas/Analis Kredit meneliti pemenuhan syaratsyarat tersebut melalui FormulirChecklist sebagai syarat pencairan kredit.5.1.5.

Pemerintah R.INomor :58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, penjelasan pasal 27 ayat (7) huruf g, adalahmerupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terusmenerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakatyang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraanmasyarakat; ore ee ee eee eee eee Menimbang, bahwa dana bantuan sosial provinsiLampung tersebut berasal dari APBD Tahun anggaran 2009 yangmenganggarklan dana bantuan sosial dengan kode rekening 5.1.5

kebutuhan lainnya)sedangkan mengelola maksudnya adalah di mana BPKKD, yaitusebagai pemegang kas daerah, sehingga BPKKD mengelola uang yangada di Provinsi Kepri (Kas daerah) dan mengeluarkan atau mencairkansesuai kebutuhan dan kegiatan yang tertuang di dalam APBD ProvinsiKepri.Bahwa berkaitan dengan Pemberian Bansos dan Hibah di Provinsi Kepriada tertuang di dalam DPA PKKD Provinsi Kepri tahun Anggaran 2012dengan nama Belanja tidak langsung dengan Nomor DPA PPKD :1.2006000051 dengan kode rekening 5.1.5

Tpg.674UKM (Usaha Kecil Menengah) Tahu Tempe di Kota Batamsebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) KodeRekening MAK 5.1.5..09, dan Dokumen Pelaksanan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Badan PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) No. 1.20.06.00.005.1APBD Tahun Anggaran 2013 yakni penyaluran dana hibahkepada Masjid Baitur Rozzaq Kota Batam sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) kode rekening 5.1.4.7.124dan Sekolah Taman Kanakkanak (TK) Baitul Rozzaq

M.Si = selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riauperiode Tahun 2009 2014, dan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi IIBagian Anggaran Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi KepulauanRiau, memperoleh dana aspirasi yang disalurkan lewat APBD ProvinsiKepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 yaitu dana bantuan sosial terhadap 21(dua puluh satu) UKM (Usaha Kecil Menengah) Tahu Tempe di Kota Batamsebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) Kode RekeningMAK 5.1.5

M.Si selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riauperiode Tahun 2009 2014, dan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi IIBagian Anggaran Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi KepulauanRiau, memperoleh dana aspirasi yang disalurkan lewat APBD ProvinsiKepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 yaitu dana bantuan sosial terhadap 21(dua puluh satu) UKM (Usaha Kecil Menengah) Tahu Tempe di Kota Batamsebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) Kode RekeningMAK 5.1.5

XXXXX binti XXXXX;5.1.5. Rosmania Nasution binti XXXXX;5.1.6. XXXXX binti XXXXX ;5.2. 2 (dua) orang anak lakilaki kandung masingmasing bernama :5.2.1. XXXXX bin XXXXX;5.2.2. Rahmadsyah bin XXXXxX ;5.3. 4. orang cucu dari anak perempuan yang telah meninggal dunia yaituXXXKXX :5.3.1. XXXXX (cucu lakilaki dari anak perempuan);5.3.2. XXXXX (cucu perempuan dari anak perempuan);5.3.3. XXXXX (cucu lakilaki dari anak perempuan);5.3.4.

tanah Sertifikat Hak Milik No.2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasitanggal 26 Desember 1991 No. 10682/1991, luasHalaman 140 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG168 m2 (seratus enam puluh delapan meterpersegi), atas nama pemegang terakhir : OEYHAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT,setempat dikenal dengan Perumnas KopoKencana Blok B4 No Kav. 56, KelurahanSukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler,Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, PropinsiJawa Barat, berikut bangunan yang berdiri diatasnya;5.1.5

.; Bahwa dari Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2009sebesar Rp78.449.833.000,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratusempat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)tersebut terdapat Anggaran' Belanja Bantuan Sosial sebesarRp39.524.473.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus duapuluhempat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan koderekening 5.1.5.; Bahwa untuk pelaksanaan Pengelolaan dan Penyaluran dana BantuanSosial Tahun Anggaran 2009 tersebut

empat ratus empat puluh sembilan jutadelapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan kode rekening 5.1. ; Bahwa dari Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2009sebesar Rp78.449.833.000,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratusempat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)tersebut terdapat Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesarRp39.524.473.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluhempat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan koderekening 5.1.5

Pasal52 ayat 5 Kepmenhub 54/2002 ;5.1.5 SIKR PENGGUGAT juga cacat hukum karena telahditerbikan tanpa adanya Rencana Induk Pelabuhandan/atau Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotayang mencerminkan pelaksanaan reklamasi di wilayahpelabuhan utama/pelabuhan internasional tersebut ;Hal. 95 dari 237 Hal.

Untuk meyakini telah dipenuhinya syaratsyaratdisposisi/pencairan kredit, Petugas/Analis Kredit menelitipemenuhansyaratsyarat tersebut melalui FormulirChecklist sebagai syarat pencairan kredit.5.1.5. WPC Bidang OperasionalWWPC Cabang danadministrasi kredit harus memeriksa kelengkapanseluruh dokumendokumen kredit dan prosespelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaanpenyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminancukup menjamin kepentingan bank.5.2.2.1.

Untuk meyakini telah dipenuhinya syaratsyarat disposisi/pencairan kredit, Petugas/Analis Kredit meneliti pemenuhansyaratsyarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagaisyarat pencairan kredit.5.1.5. WPC Bidang Operasional/WPC Cabang dan administrasi kreditharuSs memeriksa kelengkapan seluruh dokumendokumenkredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelumpelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barangjaminan cukup menjamin kepentingan bank.5.2.2.1.

M.Si selaku AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau periode Tahun2009 2014, dan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi II Bagian AnggaranBidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh danaaspirasi yang disalurkan lewat APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012yaitu dana bantuan sosial terhadap 21 (dua puluh satu) UKM (Usaha Kecil Menengah)Tahu Tempe di Kota Batam sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh jutarupiah) Kode Rekening MAK 5.1.5

AIm)selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riauperiode Tahun 2009 2014, dan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi II BagianAnggaran Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau,memperoleh dana aspirasi yang disalurkan lewat APBD Provinsi Kepulauan RiauTahun Anggaran 2012 yaitu dana bantuan sosial terhadap 21 (dua puluh satu) UKM(Usaha Kecil Menengah) Tahu Tempe di Kota Batam sebesar Rp. 720.000.000 (tujuhratus dua puluh juta rupiah) Kode Rekening MAK 5.1.5

Saksi sebagai Kepala DPKKA juga sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (DPAPPKA) padaDPKKA TA. 2010 tanggal 13 April 2010 yang di dalamnya,diantaranya terdapat anggaran belanja hibah dan belanja bantuansosial.Anggaran belanja hibah dalam Rincian DPA Belanja TidakLangsung PPKA tercantum sejumlah Rp 535.010.068.270.dengan kode rekening 5.1.4 sedangkan belanja bantuan sosialsejumlah Rp 629.717.462.700. dengan kode rekening 5.1.5

kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalamnegeri;berakhirnya kontrak;kewajiban pasca operasi pertambangan;keselamatan dan kesehatan kerja;pengelolaan lingkungan hidup;pengalihan hak dan kewajiban;pelaporan yang diperlukan;rencana pengembangan lapangan;pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hakhak masyarakat adat;pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.emoaoopepee S37 KTS13.38 Bahwa sesuai dengan ketentuan 5.1.5

M.Si selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riauperiode Tahun 2009 2014, dan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi IIBagian Anggaran Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi KepulauanRiau, memperoleh dana aspirasi yang disalurkan lewat APBD ProvinsiKepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 yaitu dana bantuan sosial terhadap 21(dua puluh satu) UKM (Usaha Kecil Menengah) Tahu Tempe di Kota Batamsebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) Kode RekeningMAK 5.1.5

DPRD)Provinsi Kepulauan Riau periode Tahun 2009 2014, dan menduduki jabatansebagai Ketua Komisi Il Bagian Anggaran Bidang Ekonomi dan KeuanganHalaman 181 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRDPRD Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh dana aspirasi yang disalurkanlewat APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 yaitu danabantuan sosial terhadap 21 (dua puluh satu) UKM (Usaha Kecil Menengah)Tahu Tempe di Kota Batam sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluhjuta rupiah) Kode Rekening MAK 5.1.5

Saksi sebagai Kepala DPKKA juga sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (DPAPPKA) padaDPKKA TA. 2010 tanggal 13 April 2010 yang di dalamnya,diantaranya terdapat anggaran belanja hibah dan belanja bantuansosial.Anggaran belanja hibah dalam Rincian DPA Belanja TidakLangsung PPKA tercantum sejumlah Rp 535.010.068.270.dengan kode rekening 5.1.4 sedangkan belanja bantuan sosialsejumlah Rp 629.717.462.700. dengan kode rekening 5.1.5

Kode Rekening Uraian Penerimaan SP2D(Rp.)L 12 Belanja Bunga 178.756.9182. 5.1.3 Belanja Subsidi 480.000.0003. 5.1.4 Belanja Hibah 3.801.300.0004. 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 12.231.829.9505. 5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 24.000.000Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa6. 45.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 2.522.680.000Provinsi / Kabupaten / Kota danPemerintah Desa7. 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 150.000.0008. 6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 9 6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) 500.000.000Pemerintah

Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau periode Tahun 20092014, dan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi II Bagian AnggaranHalaman 167 Nomor 31/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRBidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau,memperoleh dana aspirasi yang disalurkan lewat APBD ProvinsiKepulauan Riau) Tahun Anggaran 2012 yaitu dana bantuan sosialterhadap 21 (dua puluh satu) UKM (Usaha Kecil Menengah) Tahu Tempedi Kota Batam sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh jutarupiah) Kode Rekening MAK 5.1.5

Untuk meyakini telah dipenuhinya syaratsyarat disposisi /pencairan kredit, Petugas/Analis Kredit meneliti pemenuhansyaratsyarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagai syaratpencairan kredit.5.1.5. WPC Bidang Operasional / WPC Cabang dan administrasi kreditharus memeriksa kelengkapan seluruh dokumendokumen kreditdan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelumpelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barangjaminan cukup menjamin kepentingan bank.5.2.2.1.

Untuk meyakini telah dipenuhinya syaratsyarat disposisi /pencairan kredit, Petugas/Analis Kredit meneliti pemenuhansyaratsyarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagaisyarat pencairan kredit.5.1.5. WPC Bidang Operasional / WPC Cabang dan administrasikredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumendokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminansebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaanbarang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.5.2.2.1.