Menyatakan Terdakwa RISKI AMALDI Pgl ADEK bersalan melakukan TindakPidana tanpa hak alau melanan hukum memiliki Narkotika Golongan bukanfanaman dengan yang berat melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam PasalPasal 112 ayat (2) undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

perbuatan melanggar hukum sesuai pasal 1365 BWdan seterusnya, sedangkan tidak mengosongkan adalah wanprestasi.Oleh HR beberapa kali telah diutarakan terakhir HR 11 Juni 1926 W 115217,NJ 1926 halaman 1049 bahve ketentuan tentang perbuatan melawan hukumsebagaimana termuat dalam pasal 1365 BW tidak dapat dianggap berlakudalam hal wanprestasi, demikian itu oleh karena akibatakibat daripadavanprestasi telah diatur secara khusus, tetapi itu kecuali jikalauvanprestasinya juga tanpa peranjian dapat dipandang melanan

Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum a quo, perbuatan materiilTerdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalamjual beli Narkotika Golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti a quotidak didasarkan pada kewenangan tertentu, dan Terdakwa tersebut tidak berhakmemiliki Narkotika menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, makaunsur delik fanoa hak atau melanan

Kadimaka perouaian tersebut adalah merupakan tindakan melanan hukum(onrechtmatige daad) yang sangat merugikan penggugat..";Tanggapan dan Jawaban Tergugat : Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkanoleh PENGGUGAT sebagaimana disebutkan di atas, maka untukmembantahnya TERGUGAT terlebin dahulu membahas apa yangdimaksud dengan perbuatan melawan hukum supaya ada persamaanpersepsi.

dipidana ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi,ie tepengertian secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, telahmengalami perubahan, hal ini terlinat dari Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 yang padaintinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjangfrasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melanan

Apabila hal tersebut mengubah atau menambah pokok peikaragugatan sudah sepatutnya majelis hakim menolak atau tidak dapat menerimagugatan penggugat.Selanjutnya Para penggugat berdalih kami para tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUH PERDATA yangmenyebutkan "tao perbuatan melanan hukum yang membavaea kerugian kepada oranglain, menajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantkerugian" dan untuk menentukan ada tidaknya perobuatan melawan hukum harusdipenuhi

dipidana ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi,it tepengertian secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, telahmengalami perubahan, hal ini terlinat dari Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 yang padaintinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjangfrasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melanan

sesuai,lalu diberi tanda P.5 ;Foto copy Buku Rekening Bank Mega tanopa atas nama Nomor seri :154774 tanggal 7 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meteraiHal 25 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab10.11.12.13.14.cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberitanda P.6 ;1 (satu) keping piringan CD (Compact Disc) bukti P.7 ;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Amn Nomor326/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 26 November 2014 dalam perkara antaraPenggugat melanan

Yang Melanan Hukum, 3).Harus ada Kesalahan, 4) harusPutusan No.730/Pdt.G/2017/PALpkHalaman 80 dari 89 halamanada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan hukum dan kerugian,5).Harus ada kerugian;Menimbang, bahwa bukti T6,T7) yang menjadi dalil bantahanTergugat menyatakan bahwa hartaharta tersebut memang peninggalanWono Kromo dan Sarikem tetapi telah dihibahkan kepada Tergugat padatanggal 2 Pebruari 1980, dapat ditinjau secara hukum apakah beralasanhukum atau tidak, dan apakah melawan hukum atau

AhmadYani No. 57 Jayapura atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukanbeberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut,secara melanan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan

lain dalamTahun 2014 bertempat di Kantor UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah atautempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan secara melanan

pembelaan daruratdan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harusmemenuhi 3 macam syarat sebagai berikut :(1) Tindakan yang dilakukan itu harus benarbenar terpaksa untuk mempertahankan(membela) diri.(2) Pembelaan atau pertahanan yang harusdilakukan itu) hanya terdapat kepentingankepentingan diri sendiri atau orang lain, perikesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiriatau kepunyaan orang lain.16(3) Harus ada serangan yang melawan hak danancaman yang mendadak (pada saat itu juga).Untuk dapat dikatakan melanan

Tpk/2015/PN.Srg.Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut (voorgezette handeling), yaitu secara melanan hukum telah memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan caracara sebagai berikut :Pada tahun 2010 sesuai dengan DIPA No. 0157/22121//2010 tanggal31 Desember

Dalam Pasal 1365 KUHPerdatamengandung unsurunsur sebagai berikut :Halaman 88 dari 246 Putusan No.32/PDT.G/2014/PN.Srg.e adanya perbuatan;e perbuatan tersebut melanan hukum;e adanya kesalahan dari pihak pelaku;e adanya kerugian bagi korban;e adanya hubungan kausal antara perbuatan dengankerugian.Bahwa secara hukum apabila Penggugat Konpensi menggugatPara Tergugat Konpensi karena Para Tergugat Konpensimelakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dalam GugatannyaPenggugat Konpensi harus menguraikan perbuatan

Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan UndangUndang Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNomor 46 Tahun 2009 pasal 35 yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaiorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,secara melanan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan