Purbalingga; Tanggal lahir :01 Juli 1962; Agama : Islam ; Pekerjaan :Petani; Alamat : Desa Kemangkon RT.03RW.06 Kecamatan KemangkonKabupaten Purbalingga, selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON ;PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal9 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurbalingga pada tanggal 10 September 2019 dibawah Register perkara Nomor138

Nomor138/Pdt.G/2012/PN.Ska, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSurakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 12 November 2013;Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ParaPembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat/ParaTerbanding masingmasing pada tanggal 13 November 2013, kemudian paraTermohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, diajukan jawaban

(vide putusan perkara Nomor138/Pdt.G/2012/PN.Ska,);3.2. Bahwa demikian juga dalam perkara Nomor 136/Pdt.G/2009/PN.Ska,yang dijadikan bukti Tergugat/Termohon Kasasi dalam perkara Nomor138/Pdt.G/2012/PN.Ska, Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkaranyaadalah Muhammad Sukri, S.H.;3.3.

Nomor138/Pdt.G/ 2012/PN.Ska, tertanggal 29 Agustus 2013 yang didasarkankepada pendapat Judex Facti tanpa ada pertimbangan dan dasar hukum;...putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangantersebut diambilalin dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri olehMajelis Hakim Tinggi (vide putusan Nomor 279/Pdt/2013/PT.SMG,halaman 12 alinia kedua) adalah putusan yang

Terbanding/Turut Tergugat tidak memuat halhal baru yang perludipertimbangkan karenanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarangdalam perkara a quo berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertamatersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semuakeadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar putusan tersebut,sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasarpertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi sehingga putusanPengadilan Negeri Surakarta tertanggal 18 Maret 2013 Nomor138

Nomor138/Pdt.G/ 2012/PN.Ska, tertanggal 29 Agustus 2013 yang dimohonkanpemeriksaan kasasi secara hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 jo UndangUndang Nomor 5Tahun 2004, oleh karena jelas dan nyata Judex Facti telah tidakberwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syaratsyaratHal. 25 dari 27 Hal.

., MH berdasarkanPenetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Pms.;Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2019/PT MDNPengadilan Tinggi tersebut;Setelan membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan NegeriPematangsiantar Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pms., tanggal 29 Juli 2019, dansuratsurat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (duaribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidanaberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Pms., pada tanggal 29 Juli 2019, yang amarnya sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa Chairul Syah Pohan Alias Irul tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TanpaHak memiliki Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman;2.

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor138/Pid.Sus/2019/PN.PMS Tanggal 29 Juli 2019, menyatakanTerdakwa/Pembanding Chairul SyahPohan Alias Irul terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak MenguasalNarkotika Golongan Bukan Tanaman, Pasal 112 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana menurutPertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telahbersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;2.

UndangUndang RI Nomor 49 Tahun 2009 TentangPeradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Pms., tanggal 29 Juli 2019 yang dimintakan bandingtersebut;MENGADILI SENDIRI :1.

Dkk dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat beralamat di Jalan Brigjen H.Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2018/PT BJMHasan Basry Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor138/Pid.Sus /2018/PN Mrh tanggal 01 Oktober 2018;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:.

menurut cara serta syarat syarat sebagaimanaditentukan menurut UndangUndang, oleh karena itu permintaan banding dariPenuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnyatertanggal 30 Oktober 2018 yang menyatakan keberatan terhadap putusanpengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknyasebagai berikut:1.Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapatdengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor138

bandingtidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan/memperbaiki putusanPengadilan Negeri Marabahan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Mrh., tanggal 23Oktober 2018, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar olehMajelis Hakim tingkat pertama, sehingga Memori Banding Penuntut Umum patutuntuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa yang tertuang dalam Kontra Memori Banding, cukup berhargauntuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor138

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1Asejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 18 Mei 2018 ; Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya danmenghadap dengan sendirinya dipersidangan ini ; Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Nomor138/Pen.Pid/2019/PN.Pdg, tanggal 18 Pebruari 2019, tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor138/Pdt.P/2019/PN Pya dicabut;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 138/Padt.P/2019/PN Pya3.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 Juli 2019,yang terdaftar di Pengadilan Negeri tanggal 3 Juli 2019 Nomor138/Pdt.P/2019/PN. Skh., dalam perkaranya ;1.

tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikanterakhir MTsN, bertempat tinggal di KABUPATEN HULUSUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut PENGGUGAT;MELAWANTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Pabrik Pupuk Bangkal,pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal diKABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnyadisebut TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 11 Mei 2010 dan didaftar padabuku register perkara Pengadilan Agama Klas 1B Barabai dengan Nomor138

berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 03 September 2015yang didaftar pada Register perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PAPo, tanggal 03 September 2015 mengajukan halhal sebagaiberikut :1 Bahwa pada tanggal O1 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kabupaten Ponorogo, ( Kutipan Akta Nikah Nomor138

ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar maurukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikanalat bukti tertulis berupa :1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor138

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah padatanggal 02 Maret 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor138/04/III/2013. tanggal 02 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, KotaBalikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; .

kuasanya,meskipun ia telah dipanggil Secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agarsabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatantersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinyadi depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor138

WAWANG SUPENDI BinSUKADI.Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000, (duaridbu rupiah).Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut suratsurat lainnya yangterkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor138/Pid.B/2016/PN Bbs tanggal 5 Desember 2016, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa YULISTYA BINTI ENGKOS telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanaPerzinahan Secara Berlanjut ;2.

dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal 284 ayat (1) ke 1 jo.pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Bab XVII Bagian Kesatu khususnya pasal 241 ,pasal242 dan pasalpasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;Halaman 7 putusan No.378/PID/2016/PT SMG Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor138

Ketua Pengadilan Negeri Denpasartertanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa danmengadili perkara permohonan tersebut ;Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 14 Februari 2019 tentangPenetapan hari sidang yang akan dilangsungkan pada tanggal 26 Februari2019;Menimbang, bahwa Pemohon tersebut di atas telah menyampaikan SuratPencabutan Permohonannya tertanggal 28 Februari 2019 yang isi padapokoknya mencabut permohonannnya dalam perkara Permohonan Nomor138/Pdt.P/2019/PN Dps, yang

Tanjung Aur, 27 Desember 1954,agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar,tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaiPemohon V;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftardi kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor138

yang berlaku;SUBSIDAIR:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon sekaliguswali Pemohon IV juga mewakili Pemohon II, Pemohon Ill dan Pemohon Vdatang menghadap sendiri ke persidangan kecuali pada sidang tanggal 06November 2019 dan 13 November 2019 Pemohon tidak hadir dan tidak pulamengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telahdiberitahukan di persidangan sesuai dengan Berita Acara Sidang Nomor138

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perdatapermohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:NATALIAJenis kelamin Perempuan, lahir di Dago, pada tanggal 9 Desember 1992, AgamaKatholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Tumabang Dusun KerabanRt.003/003 Desa Banying Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;PENGADILAN NEGERI tersebut ; Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor138

/Pdt.P/2018/PN Nba tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Hakimyang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini; Setelah membaca penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor138/Pdt.P/2018/PN Nba tanggal 26 September 2018 tentang penetapan harisidang; Setelah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas permohonanpemohon ; Setelah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal26 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkarasebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS/2020/PT YYKMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 3 Desember 2019 telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 9 Desember 2019, pernyataan bandingtersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta bernama Arif Budiawan,Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS/2020/PT YYKS.H. telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember2019 ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, PenuntutUmum juga mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Surat/Aktapermintaan banding Nomor 22.a.B/Akta.Pid/2019/PN Yyk jo.

Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 10 Desember 2019, pernyataan bandingtersebut olen Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta bernama Arif Budiawan,S.H. telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 16Desember 2019 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 18 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriYogyakarta pada tanggal 19 Desember 2019 ; namun belum diberitahukan dandiserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum terdakwa ;Menimbang

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Yyk pada tanggal 3 Desember 2019 yangdimohonkan banding ;Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS/2020/PT YYKMENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan secara hukum Terdakwa YULI ASTUTI bintiMAYARETNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terdakwa YULI ASTUTI binti MAYARETNA darisegala tuntutan hukum ;3.

Menguatkan Putusan Pengadlan Negeri Yogyakarta Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 3 Desember 2019, yang diajukanbanding ;3.

Muhammad Bin Usman Ali;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (duaridu rupiah);Membaca,Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Nopember 2019 Nomor138/Pid.B/2019/PN Idi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Rahmad Bin Yusuf tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanprimer;Membebaskan Terdakwa Rahmad Bin Yusuf dari dakwaan primer;Menyatakan Terdakwa Rahmad Bin Yusuf tersebut diatas terbukti secara

Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Idi, tanggal 13 Nopember 2019 Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Idi permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa;3.

Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Idi tanggal 27 Nopember 2019 Nomor138/Pid.Sus/2019/PN.Idi ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) harisebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;Halaman 10 Putusan Nomor 389/PID/2019/PT BNAMenimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syaratsyarat

Narkotika.Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka telahterbuktilah secara sah dan meyakinkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umumdan oleh karena itu pula dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaksependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentangterbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena itu makaPutusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Nopember 2019 Nomor138

membayar uang sebesar Rp2.363.800.000,00 (dua milyar tigaratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terlawan dalam konvensi/Pelawan dalam rekonvensi;Menolak gugat rekonvensi untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenghukum Terlawan Dalam Konvensi/Pelawan Dalam Rekonvensidan Terlawan II Dalam Konvensi/Terlawan II Dalam Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluhsatu ribu rupiah);Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor138

,tidak mengikat bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawantetapimengikat bagi Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan II; Menyatakan menjadi hukum Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor440/Pdt.Plw/2013/PN.Mdo.; Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor138/PDT/2015/PT.MND; Menyatakan menjadi hukum Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor2720 K/PDT/2016 tanggal 16 Februari 2017, tidak sah dan tidakmengikat bagi Pemohon Peninjauan Kembali; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK)/Terlawan I, Il untukmembayar

,MH, Advokat yang berkantordi Jalan Muara Alfatah Nomor 410 Kelurahan MuarasandingKecamatan Garut Kota Kabupaten Garut berdasarkan suratkuasa khusus tanggal , sebagai TERGUGAT;Membaca pula berita acara pemeriksaan persidangan yang terbukauntuk umum di Pengadilan Negeri Garut tanggal 20 Nopember 2019, dimanaKuasa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2019dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Nomor138/SK.Pdt/2019/ PN Grt, tanggal 14 Oktober 2019 di persidangan

ANDRYDJUFRI, SH, Drs.H.BAIDURI MOKHRAM dan S.MADIJANTO, Bsctelah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor138 / KEP / DPRD/ 2004 tanggal 14 April 2004 tentangPembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, denganmenetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dariProvinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, ProvinsiDaerah Istimewa Jogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, yangpelaksanaannya

pada tanggal 16 April 2004 sampai dengantanggal 25 April 2004.Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor138 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi TenggaraKeluar Daerah, terdakwa Hj.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan~ Hilir Nomor138/Pid.Sus/2019/PN.RhI., tanggal 25 Juli 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 343 PK/Pid.Sus/20201.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Akta Pid.PK/2020/PN.RhI., juncto Nomor 331/PID.SUS/2019/PT.PBR., juncto Nomor138/Pid.Sus/2019/PN.Rhl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSemarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2020, Terpidanamengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanTinggi Pekanbaru