TataUsaha Negara Banjarmasin;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang mengatur sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutangugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabiladisetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor45

Penggugatyang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dapat dikabulkan olehPengadilan tanpa ada persetujuan dari Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurutMajelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukupberalasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan olehPenggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir,sehingga harus~ dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor45

SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh, bertempat tinggaldi Gang XXX, Kampung Pengasinan, Kelurahan Pengasinan,Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJayapura pada tanggal 13 Januari 2021 dengan register perkara Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Jpr. dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3.

Gugatan Penggugat lampau waktu;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor45/G/2018/PTUN.Mdo, tanggal 11 Maret 2019, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dengan Putusan Nomor 78/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 24 Juni2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi, dan diterima pada tanggal 23 September 2019,kemudian terhadapnya

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 78/B/2019/PT.TUN.Mks, tanggal 24 Juni 2019, yang menguatkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor45/G/2018/PTUN.Mdo tanggal 11 Maret 2019:Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;2.

bahwaJaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai penetapan barang buktiberupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol A 4228 YPdan 1 (satu) buah kunci kontak yang dalam amar putusan Majelis Hakimmengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak melalui Terdakwa,hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dimana Terdakwa dapat tidakmengembalikan barang bukti tersebut;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkaradan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor45

berpendapat pertimbangan HakimTingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, yakni Terdakwa dinyatakantelah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama sehinggapertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alin dan dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor45

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor45/Pid.B/2020/PN.Tng, tanggal 10 Februrai 2020 yang dimohonkanbanding;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdiajatuhkanHalaman 7 dari 8 Putusan Nomor 48/PID/2020/PT BTN5.

diserahkan kepadaTergugat / Terbanding tanggal 28 Maret 2013;Bahwa Penggugat/Pembanding menyampaikan keberatan dalam memoribandingnya yang pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor 45/G/2011/PTUN.PTK. tanggal 27 Juni 2012 tidak menerapkanhukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, selanjutnya mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus yangpada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor45

tanggal 27 Juni 2012, dan mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya.Bahwa sampai perkara banding ini diputus pihak Tergugat/Terbanding tidakmenyampaikan kontra memori banding; Bahwa sebelum berkas perkara banding a quo di kirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara, masing masing pada tanggal 02 April 2013;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor45

J.Lalamentik No. 102 Kota Kupang dan Vinsensius Stefanus Mensi,Pegawai Bank Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Pelaksana CabangSabu yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Seba, KabupatenHalaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 218 /PDT/2019/PT KPGSabu Raijua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2019,sebagai Terbanding semula Tergugat ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan PengadilanNegeri Kupang Nomor45/Pdt.G/2019/PN Kpg,tanggal 31 Oktober 2019

Mohon yang Mulia Majelis Hakimmemutuskan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimintakanPenggugagat Tidak Dapat Diterima;Dengan demikian berdasarkan uraianuraian Tergugat tersebut di atas maka sangatberalasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor45/PDT.G/2019/PN.KPG, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor45/PDT.G/2019/PNKPG tertanggal 13 November 2019;3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini serta perkara Banding;Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 218 /PDT/2019/PT KPG4.

PN Kpg, tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana telah disebutdiatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertatelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undangundang, oleh karena itupermohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara, suratsurat yang berkaitan denganperkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor45

Peraturan perundangundangan lainnya yang terkait ;MENGADILIHalaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 218 /PDT/2019/PT KPG Menerima permohonanbanding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor45/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkansebesar Rp. 150.000.

Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masingmasingsejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa TerdakwaTerdakwa pada tanggal 19 Mei 2014 telahmengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 14 Mei 2014, Nomor45/Pid.B/2014/PN.Mjl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2014 dengan seksama ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2014telah mengajukan

permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 14 Mei 2014, Nomor45/Pid.B/2014/PN.Mjl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwaTerdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 dengan seksama ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2014telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan PengadilanHalaman 6 dari 10, Putusan No. 172/Pid/2014/PT.Bdg.Negeri Majalengka pada tanggal 28 Mei 2014 dan memori banding

TerdakwaTerdakwa dinyatakanbersalah, maka mereka juga harus dibebani untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara iniantara lain pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan pasal 14 a KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP ;MENGADILI:Halaman 8 dari 10, Putusan No. 172/Pid/2014/PT.Bdg.Menerima permintaan banding dari TerdakwaTerdakwa dan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor45

Keputusan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor45/KEP/HK/2010 tanggal 04 Pebruari 2010 tentangPersetujuan Ijin Sementara Pengangkutan dan29Penjualan ;. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor : 282/KEP/HKNII/2010 tanggal 24 Juli 2010tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

Keputusan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor45/KEP/HK/2010 tanggal 04 Pebruari 2010 tentangPersetujuan Ijin Sementara Pengangkutan danKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 282/KEP/HK/VII/2010 tanggal 24 = Juli 2010tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan =;.

Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 10760Tahun 2010 tanggal 16 Pebruari 2010 +=tentangPersetujuan Ijin Sementara Pengangkutan kepada CVUtama Sentosa Abadi ;Keputusan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor45/KEP/HK/2010 tanggal 04 Pebruari 2010 tentangPersetujuan Ijin Sementara Pengangkutandan Penjualan 3; ......... eeedan Penjualan ;.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor45/KEP/HK/2010 tanggal 04 Februari 2010 ~=tentangIl.69Persetujuan Ijin Sementara Pengangkutan dan PenjualanSurat Ijin Tempat Usaha (SITU) No.

Keputusan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor45/KEP/HK/2010 tanggal 04 Pebruari 2010 tentangPersetujuan Ijin Sementara, Pengangkutan dan Penjualang. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor =: KP2TSPITU/503/004/SITU CV/1/2010 tanggal 26 Januari 2010yang dikeluarkan oleh Pemkab Timor Tengah Utara ;h.

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2000 Para Pemohon melangsungkanperkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kabupaten Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45/45/IV/2000, tanggal 01 April 1990;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri Nomor45/45/IV/2000, tanggal 01 April 1990; dengan identitas tertulis Pemohon nama: yang salah, dan Pemohon Il, tanggal lahir: 19 tahun,Hal. 1 dari 10 hal.

Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Kutipan Akta Nikah Nomor45/45/N/2000 atas nama Pemohon dan Pemoohon Il, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, tertanggal 01 April 2000,selanjutnya diberi kode P.3;4.

Putusan No.57/Pdt.G/2020/MS.AcehLhokseumawe pada tanggal 29 Mei 2020 dan telah diserahkan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 2 Juni 2020;Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkarabanding kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/ Terbanding,masingmasing pada tanggal 19 Mei 2020;Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas (Inzage) Nomor45/Pdt.G/ 2020/MS.Lsm., Penggugat/Pembanding tanggal 27 Mei 2020, danTergugat/Terbanding telah datang membaca berita acara pemeriksaan

PenggugatRekonvensi/Terbanding, adalah tidak beralasan hukum, karena PenggugatRekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa TergugatRekonvensi/Pembanding berprilaku tidak baik dan tidak layak untuk memperolehhak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut, oleh karenanya MahkamahSyariyah Aceh menilai gugatan Penggugat Rekonvensi /Terbanding terhadap hakhadhanah tersebut patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe Nomor45

Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul padatingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara yang timbulpada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Pembanding;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan dan hukumIslam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding; Membatalkan putusan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe Nomor45

, IX, X, XI, Xl, XI, XIV, XVII, XVII, XIX, XX, XX, XX, XXII,XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI,XXXVIII, XXXIX, XXXX, XLI, XLII, XLIV, XLV, XLVI, XLVI, L, LI;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Tergugat XLII, XXIX, VI, XV, Il, XVI, V, XXXiIll,XXVIll, XXXVI, XLVI, XXXV, XLIX, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor45

Dalam Konvensi Dan Rekovensi; Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukmembayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hinggakini saja dianggar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor45/PDT/G/2003/PN.Kpg., tanggal 11 Mei 2004, yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat XLII, XXIX, VI, XV, Il,XVI, V, XXXIll, XXVIII, XXXVI, XLVI, XXXV, XLIX, pada tanggal 27

Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kupang Nomor45/PDT.G/2003/PN.Kpg., Tanggal 1 Mei 2004, buktibukti surat yangdiajukan oleh Penggugat asal dalam perkara tersebut di atas yang termuatdalam putusan pada halaman 41 sampai dengan halaman 42 tidak pernahatau belum pernah diajukan buktibukti sebagaimana yang akan kamijelaskan dalam memori peninjauan (PK) ini;4.

Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kupang Nomor45/PDT.G/2003/PN.Kpg., Tanggal 1 Mei 2004, buktibukti surat yangdiajukan oleh Para Pemohon PK/Para Tergugat asal yang termuat dalamputusan pada halaman 45 sampai dengan 51 tidak pernah atau belumpernah diajukan buktibukti sebagaimana yang akan kami jelaskan dalammemori peninjauan (PK) ini;5.

Bahwa ternyata objek sengketa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor45/PDT.G/2003/PN.Kpg., sebagaimana yang termuat pada halaman 8 danhalaman 59 yakni sebidang tanah seluas + 4 ha (40.000 m*) terletak di RT.2dan RT.4/RW.1 Kelurahan Oebufu (sekarang Kelurahan Tuak Daun Merah),Kecamatan Oebobo, Kota Madya Kupang (sekarang Kota Kupang) denganbatasbatas sebagai berikut: Utara dengan tanah Yulius Ndun dan Tanah Esau Bala; Selatan dengan jalan dan tanah Herman Tema; Timur dengan Kali Liliba; Barat dengan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak DenganMenggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2)Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

Bahwa Majelis Pengadilan Pajak dalam pendapatnya telah mencampuradukan omset secara keseluruhan sedangkan kewajiban pengukuhansebagai PKP dilakukan pada masingmasing lokasi dengan Nomor PKPyang berbeda untuk masingmasing Kantor Pelayanan Pajak dan jugaMajelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya selalu berlandaskanPasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak dan tidak meneliti

Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak mencerminkan ataumempertimbangkan secara menyeluruh Pasal demi Pasal dalamHalaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 780 B/PK/PJK/2017Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak :A.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini .Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkan bahwa apabila dalam suatuMasa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhipersyaratan untuk dikenakan

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2008;b.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbulakibat gugatan ini sesuai dengan hukum;AtauApabila Yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresiktelah menjatuhkan putusan tanggal 13 Oktober 2020 Nomor45/Pdt.G/2020/PN.

permohonan banding dari Para Pembanding /semula Para Penggugat tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktudan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan olehUndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan memeriksa danmeneliti memori banding yang diajukan Para Pembanding semula ParaPenggugat telah menyampaikan tentang keberatankeberatan atas putusanPengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Oktober 2020, nomor45

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Gsk tanggal 5 Oktober 2020 ;3.

tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengantepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasardalam putusannya tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dandijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaPutusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Oktober 2020 Nomor45

Nomor : 45/Pdt.P/2017/PNStb ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor45/Pdt.P/2017/PNStb tanggal 19 April 2017, tentang penunjukan Hakim Tunggal untukmemeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Nomor45/Pdt.P/2017/PNStb, tanggal 20 April 2017, tentang penetapan hari sidang ;Telah meneliti dan memeriksa suratsurat bukti dan suratsurat lain yangbersangkutan dengan Perkara tersebut ;Telah mendengar keterangan

Km 5,Kawasan Industri & Pergudangan Safe n Lock, RW 05,Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, KabupatenSidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat IV;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor45/Pdt.G/2020/PN SDA, tanggal 07 Februari 2020, tentang Penunjukkan MajelisHakim;Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan NegeriSidoarjo Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SDA, tanggal 10 Februari 2020, tentangPenetapan Hari Sidang Pertama;Setelahn membaca

Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Register Nomor45/Pdt.G/2020/PN. Sda;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untukmencatat pencabutan perkara dibawah register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Sda;4.

, agamaIslam, pekerjaan Xxxxxxx Xxxx, pendidikan SLTA,tempat kediamanxxxxx XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Pinrang,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang padahari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Prg dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

menurut hukum bahwa gugatan oleh buruh dalam hal keberatanatas PHK adalah apabila buruh menolak anjuran tertulis, maka gugatanPenggugat tidak dikenal dalam kaidah hukum acara peradilan perselisinanhubungan industrial ex Pasal 24 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan alasan juridis di atas maka surat gugatan Penggugatmohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor45

Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1957 Nomor 117 K/SIP/1955,yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : PutusanPengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasanalasan yangcukup (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan adanya;Bahwa akan halnya dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 September 2012 Nomor45/G/2012/PHI.Mdn dalam perkara a quo yang dimohonkan kasasi ini, dapatdilinat dengan jelas tidak memuat

uraianuraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Judex Facti dalam PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17September 2012 Nomor 45/G/2012/PHI.Mdn, telah lalai dalam memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;Bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menuruthukum, apabila putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tertanggal 17 September 2012 Nomor45

No. 206 K/Pdt.SusPHI/2014Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 September 2012 Nomor45/G/2012/PHI.Mdn, dimana dalam putusan tersebut tidak dikemukakan dandipertimbangkan faktafakta dan buktibukti secara utuh dan menyeluruhsebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan hukum acara perdata;Bahwa bahkan dapat dilihat dengan jelas, Judex Facti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan tertanggal17 September 2012 Nomor 45/G/2012/PHI.Mdn, sama sekali tidak adamengemukakan faktafakta

Putusan Nomor 359/PDT/ 2013/PT MDN, tanggal 19 Juni2014:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerlawan I, Il, Ill/Penggugat asal I, Il, Ill/Pembanding , Il, Ill pada tanggal 25Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Terlawan I, Il, IIl/Penggugat asal I, Il,IlI/Pembanding I, Il, Ill dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor45

dapatditerima (niet onvantkelijke verklaard) karena diajukan telah lewat waktusebagaimana yang ditentukan secara /imitative dan imperative menurutketentuan procedural Pasal 153 RBg;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 359/PDT/2013/PT MDNtanggal 19 Juni 2014 yang telah mengambil alih begitu saja pertimbanganPutusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 45/Pat.G/Vzt/2010/PN Lp,tanggal 27 Julib 2012 a quo Pengadilan Tinggi Medan telah tidak secaraseksama menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor45

Dalam tersebut nampak jelas dilihat dalampertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor45/Padt.G/Vzt/2010/PN Lp, tanggal 27 Juli 2012, yakni: Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru/salah dalammemberikan pertinbangannya dengan menyatakan pada pokoknya:...bahwa sengketa para pihak dalam hal ini ialah menyangkut warisanberupa tanah dari leluhurnya masingmasing, dan Teguh Tariganternyata tidak diikutkan sebagai pihak serta tidak pula diajukan sebagaisaksi dalam perkara ini untuk

niet ontvankelijkeverklaard);Bahwa jika dalam pertimbangan putusan tersebut menyatakan perlawananPara Pelawan , Il dan Ill/Para Tergugat asal dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard) maka dengan demikian seharusnyaPengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan/menjatuhkan amar putusanyang berisi pada pokoknya: Menyatakan perlawanan Para Pelawan l, II danl/Para Tergugat asal dinyatakan tidak dapat diterima:, dan selanjutnyamenjatunkan amar Mempertahankan/menguatkan putusan verstek Nomor45

Helena Lamadlauw berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor45/1972/HN.Pdt. tanggal 7 september 1972 dan beralih hak menjadi miliknyaPenggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988 danpemisahan harta peninggalan tanggal 26 Juni 1989 dimana tanah tersebut terletak diKelurahan Pulubala dan Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, KotaGorontalo;Adapun tanah kintal yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah,Kota Gorontalo yang luasnya + 3664 m* dalam

Menyatakan menurut hukum suratsurat bukti yang ditunjukkan oleh Penggugatberupa Berita Acara Noedel Opname harta peninggalan almarhum TowapoeLamadlauw Nomor 1474/PN, Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor45/1972/HN tanggal 07 September 1972, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor45/PT/1975 tanggal 19 September 1981 serta Berita Acara Eksekusi Nomor 45/1975tanggal 19 September 1981 serta Berita Acara Eksekusi Nomor 45/1972/Trtlo.tanggal 12 Mei 1984,15 Mei 1984, dan tanggal 19 Mei 1984 serta Putusan

II dan Tergugat III atas obyeksengketa ;Menghukum kepada Tergugat I, II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapathak dari padanya agar dihukum segera keluar dan meninggalkan obyek sengketasekaligus menyerahkan/dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu denganbantuan alat negara (Polri);Menyatakan menurut hukum suratsurat bukti yang ditunjukkan oleh Penggugatberupa Berita Acara Boedel Opname harta peninggalan almarhum TowapoeLamadlauw Nomor 1474/PN, Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor45

/1972/HN tanggal 07 September 1972, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor45/PT/1975 tanggal 19 September 1981 serta Berita Acara Eksekusi Nomor 45/1975tanggal 19 September 1981 serta Berita Acara Eksekusi Nomor 45/1972/Grtlo.11tanggal 12 Mei 1984,15 Mei 1984, dan tanggal 19 Mei 1984 serta Putusan Pengadilan Agama LimbotoNomor 185/1988 tanggal 08 Februari 1989 dan surat pemisahan harta peninggalantanggal 26 Juni 1989 merupakan Akta yang autentik adalah sah dan berharga;9.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor45/Pid.B/2021/PN.Sbw tanggal 20 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa H. SYARAFUDDIN AK SEMA, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memasuki RumahOrang Lain Tanpa Ijin Yang Berhak ;2.

Pasal 167 (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Peraturan perundangundangan lain yang terkait;Halaman 4 dari 6 ,Putusan Nomor 57/Pid/2021/PT MTRMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor45/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan bandingtersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatunkan kepada Terdakwasehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa H.Syarafuddin Ak Sema telah terbukti