• Menolak permohon kasasi dari Pemohon Kasasi I: ALI SELAMAT danPemohon Kasasi II: JENNY LIE JOEN (LIE SIONG JOEN) tersebut;- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: RUDILIANTO (LIE TJEP JAN), tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 215/PDT/2016/PT.MKS tanggal 23 Desember 2016 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 17Maret 2016;

  Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarselurun biaya yang timbul dalam perkara yang hingga kini diperhitungkansebesar Rp7.451.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanTergugat dan Tergugat VI, putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebuttelah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor215/PDT/2016/PT.MKS tanggal 23 Desember 2016 yang amarnya: Menerima permohonan banding dari Pembanding

  dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal21 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi (Tergugat Vl/Pembanding II) meminta agar: Menerima permohonan kasasi ini karena telah sesuai dengan ketentuanhukum acara perdata yang berlaku; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor215/PDT/2016/PT.MKS

  kontra memori kasasi tanggal 26Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal2 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi II (Tergugat V/Turut Terbanding IV) meminta agar: Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat V selakuPemohon Kasasi tersebut: Membatalkan putusan Judex Facti Pegadilan Tinggi Makassar Nomor215/PDT/2015/PT.MKS

  Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 215/PDT/2016/PT.MKS tertanggal 23 Desember 2016 yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks tertanggal 17Maret 2016;3. Menghukum Temohon Kasasi secara bersamasama untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Rudi Lianto Lie/Penggugat/Terbanding /Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;2.

  Pemohon Kasasi Ill) dan Para Tergugat (Para TermohonKasasi) berhak untuk mendapatkan bagian yang sama atas objek sengketa;Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: ALI SELAMAT dan PemohonKasasi Il: JENNY LIE JOEN (LIE SIONG JOEN) serta mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: RUDI LIANTO (LIE TJEPJAN), dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor215/PDT/2016/PT.MKS

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAROS tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 175/PID.SUS/ 2015/PT.MKS tanggal 08 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 21/Pid.Sus/2015/ PN.Mrs tanggal 14 April 2015, sekedar mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa

  Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaridbu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 175 /PID.SUS / 2015 / PT.MKS tanggal 08 Juli 2015 yang amar lengkapnyasebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 21 / Pid.Sus / 2015 /PN.Mrs tanggal 14 April 2015 sekedar mengenai penjatuhan syarat khusus,sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa IR

  No. 2666 K/Pid.Sus/2015Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2015 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Maros sebagai Pemohon Kasasi, yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 07 September 2015;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 175 /PID.SUS / 2015 / PT.MKS tanggal 08 Juli 2015 tersebut telah diberitahukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 18Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan

  Terdakwa menelantarkan Saksi Korban dan anak Terdakwa,tanpa memberikan nafkah yang menjadi hak Korban dan merupakan kewajibanTerdakwa;Menimbang, bahwa namun demikian, Putusan Judex Facti / PengadilanTinggi Makassar harus diperbaiki mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa,karena Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 175 / PID.SUS / 2015 /PT.MKS tanggal 08 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan NegeriMaros Nomor 21/Pid.Sus/2015/ PN.Mrs tanggal 14 April 2015 yangmenjatuhkan pidana kepada Terdakwa

  Rumah Tangga, Pasal 14 huruf a, danhuruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI MAROS tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 175/PID.SUS/2015/PT.MKS

• Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MAMASA cq KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAMASA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 5 Juli 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Pol., tanggal 23 Oktober 2017;

  Nomor 1780 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KABUPATENMAMASA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MAMASAcq KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATENMAMASA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor184/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 5 Juli 2018 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Pol tanggal 23Oktober

  Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAHKABUPATEN MAMASA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN MAMASA cq KEPALA BADAN' PENGELOLAKEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAMASA tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/PDT/2018/PT.MKS

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BUDI SANTOSO tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 12 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.Makassar tanggal 11 Juni 2014 sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana pengganti denda;

  No. 434 K/PID.SUS/2016Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 12 Maret 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 11 Juni yang dimohonkan banding tersebut ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00

  Bahwa Putusah Judex Facti Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tanggal 10 Maret 2015 telah salah menerapkan hukum sertatidak cermat mempertimbangkan alatalat bukti dalam memeriksa perkara ;2. Bahwa mengenai keberatan pertama, halaman 14 point 2 putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa "perbuatan TulenRantepau sebagai pengangkut Raskin ke13 yang telah membayarkan/Hal. 14 dari 20 hal. Put.

  Bahwa keberatankeberatan lainnya tidak dapat dibenarkan oleh karenatidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diaturdalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 12 Maret 2015 yang menguatkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor102/Pid.Sus/2013

  ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BUDISANTOSO tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS

• Sus/2018/PT.Mks tanggal 17 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Snj tanggal 11 Juli 2018 tersebut mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

  Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor388/PID.SUS/2018/PT.MKS, tanggal 17 September 2018 yang amarlengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 Juli 2018Nomor : 43/Pid.Sus/2018/PN Snj yang dimohonkan banding ; Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

  Sus/2018Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggapermohonan kasasi permohon kasasi/ Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 388/PID.SUS/2018/PT.MKS,tanggal 17 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriSinjai Nomor : 43/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 11 Juli 2018, harusdiperbaiki mengenai pasal yang yang terbukti dan pidana yang dijatunkankepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena

  1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 388/Pid.Sus/2018/PT.Mks

• - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 423/Pid.Sus/ 2019/PT.MKS., tanggal 13 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 47/Pid.Sus/2019/ PN.Snj., tanggal 10 Juli 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

  Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor423/PID.Sus/2019/PT.MKS., tanggal 13 September 2019 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 10 Juli 2019Nomor 47/Pid.Sus/2019PNSnj. yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara

  ,juncto Nomor 423/PID.Sus/2019/PT.MKS., yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4266 K/Pid.Sus/2019Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2019 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sinjai pada tanggal 10 Oktober 2019;Membaca pula

  alasanalasan kasasiPemohon Kasasi/ Penuntut Umum in casu harus dinyatakan tidak beralasanmenurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut harus dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 423/PID.Sus/2019/PT.MKS

  tentangHukum Acara Pidana., UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 423/Pid.Sus/2019/PT.MKS

• PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) CABANG MAKASSAR tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/Pdt/2017/PT.Mks tanggal 22 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 324/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 15 Juni 2016;

  dalam keadaan kosong, baik dansempurna; Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusandalam perkara ini; Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat baik sendirisendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.866.000,00 (satu jutadelapan ratus enam puluh enam ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan TinggiMakassar dengan Putusan Nomor 267/Pdt/2017/PT.Mks

  Nomor 3517 K/Pdt/2018267/Pdt/2017/PT.Mks tanggal 22 Agustus 2017 jo Putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 324/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 15 Juni 2016yang dimintakan kasasi tersebut;Yang kemudian mengadili sendiri:1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukselurunnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard);2.

  PELAYARAN NASIONAL INDONESIA(PERSERO) CABANG MAKASSAR dan membatalkan Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor 267/Pdt/2017/PT.Mks tanggal 22 Agustus 2017yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor324/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 15 Juni 2016 serta Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat

  PT.PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) CABANGMAKASSAR tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor267/Pdt/2017/PT.Mks tanggal 22 Agustus 2017 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 324/Pdt.G/2012/PN.Mkstanggal 15 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2018 Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

• - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 405/Pid.Sus/ 2019/PT.Mks, tanggal 26 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Snj, tanggal 25 Juni 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda, serta pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa

  Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor405/Pid.Sus/2019/PT.MKS, tanggal 26 Agustus 2019 yang amarlengkapnya sebagai berikut :a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor61/Pid.Sus/2019/PN.Snj., tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan bandingtersebut:C.

  tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT.Mks

• - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MATIUS TANDUNG TANDI BARA,S.Pd.tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tanggal 22 September 2016 yang menguat kanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor83/Pid.SUS/2012/PN.Mks. tanggal 9September 2013tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan perintah supaya Terdakwa ditahan

  Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara inisebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tanggal22 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa danJaksa Penuntut Umum;Hal. 9 dari 13 hal. Put.

  No. 1268 K/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMakassar Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tanggal 22 September2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar Nomor 83/Pid.SUS/2012/PN.Mks. tangga 1I9September 2013 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa dan perintah supaya Terdakwa ditahan;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka

• - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS.TPK/ 2017/PT.MKS., tanggal 5 Juli 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/Pid.Sus/2016/PN.Mks., tanggal 19 April 2017, mengenai lamanya pidana

  Damilah Husainbertanda tangan;Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dijadikan barang buktipada perkara lain; Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadian Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,tanggal 5 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.

  tindak pidanasebagaimana dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dakwaan Primairharuslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, danmembebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang bahwa namun demikian, berdasarkan pertimbangantersebut di atas, maka terhadap putusan judex facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor25/PID.SUS.TPK/ 2017/PT.MKS

  KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS.TPK/ 2017/PT.MKS

• - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAROS tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 725/Pid.Sus/2019/PT.MKS tanggal 16 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mrs tanggal 27 November 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

• Abdul Azis Siadjo Qia, MM tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 33/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks tanggal 30 Juli 201 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid.B/2011/PN.Mks, tanggal 05 Januari 2012.

  Makassar, 3 Juni 2016Kepada Yth:Ketua Mahkamah Agung RIMelaluiPengadilan Negeri MakassarDi Jakarta.Perihal: Memori Peninjauan Kembali Terhadap Putusan KasasiNo. 9 K/Pid.Sus/2014 Jo Putusan Pengadilan TinggiMakassar No.33/Pid.Sus.Kor/2012/PT.MKS dan PutusanPengadilan Negeri Makassar No.537/Pid.B/2011/PN.Mks,Atas Nama Terdakwa/Terpidana H. Taufhan Ansar Nurdan Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM.Dengan hormat,Perkenankan saya yang bertandatangan di bawah ini Terpidana :Nama : H.

  MM, tersebut;e Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor: 33/Pid.Sus.Kor/2012/PT.MKS tanggal 30 Juli2012 yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor: 537/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 05Januari 2012;MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa : H. TAUFHAN ANSAR NURdan Terdakwa II : Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM,tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secarabersamasama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : H.

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa UMAR SUMANG, S.P. tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 29 Januari 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 33/Pid.Sus/2012/PN.Mks tanggal 16 Mei 2013 mengenai pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

  Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal29 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar tanggal 16 Mei 2013 Nomor 33/Pid.Sus/2012/PN.Mks,yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatunkan

  No.2552 K/Pid.Sus/2016Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas namaTerdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor43/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 29 Januari 2016 tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juni 2016 dari PenasihatHukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012)yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan

  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar pada tanggal 16 Juni 2016;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 29Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 1 Juni 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untukdan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni2016 serta memori kasasinya

  No.2552 K/Pid.Sus/2016Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah;Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 29 Januari 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanyapidana kurungan pengganti denda dengan pertimbangan bahwa lamanyapidana kurungan pengganti denda uang dijatunkan judex facti yaitu kurunganselama 1 (satu) bulan dipertimbangkan kurang adil mengingat perbuatanTerdakwa

  Ayat (1) KUHPidana,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa UMARSUMANG, S.P. tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DEDE MELLY alias DEDE binti PRATIKNO tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS., tanggal 26 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 05/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., tanggal 01 Juni 2016, sekedar mengenai pidana pengganti terhadap uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa

  Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PID.SUSTPK/2016/PT.MKS.,tanggal 26 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut;1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;2.

  amarputusan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan lamanya pidanapengganti atas uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan statusbarang bukti;Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

  Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan PerubahanKedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DEDEMELLY alias DEDE binti PRATIKNO tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

• Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: TONI SUHANDI alias TONI tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 87/PID.SUS/ 2014/PT.MKS. tanggal 19 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 398/Pid/Sus/2013/PN.PLP. tanggal 24 Maret 2014 sekedar mengenai pidana denda

• SANGGING, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PDT/ 2013/PT.MKS, tanggal 12 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tk, tanggal 19 September 2013; MENGADILI SENDIRI:- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

  Takalar telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tk, tanggal 19September 2013 yang amarnya sebagai berikut:e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;e Membebankan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yanghingga kini ditaksir sebesar Rp3.051.000,00 (tiga juta lima puluh saturidu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiMakassar dengan Putusan Nomor 288/PDT/2013/PT.MKS

  SANGGING, tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 12 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan NegeriTakalar Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tk, tanggal 19 September 2013 sertaMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimanadisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Tergugat dikabulkan dan Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihakyang kalah, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum

  RABAJI DG.SANGGING, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PDT/2013/PT.MKS, tanggal 12 Maret 2014 yang membatalkan Putusan PengadilanNegeri Takalar Nomor Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tk, tanggal 19 September 2013;MENGADILI SENDIRI:e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat

• Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa JAMALUDDIN alias DG BARANG tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GOWA tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 738/PID/2022/PT.MKS tanggal 30 November 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 208/Pid.B/2022/ PN.Sgm tanggal 11 Oktober 2022 tersebut;

• PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 26 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 27 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 28 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 29 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 30 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 31 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 32 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS

  /2018/PT.MKS..Halaman 55 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 56 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 57 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 58 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 59 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 60 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 61 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman

  /2018/PT.MKS..Halaman 106 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 107 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 108 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 109 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 110 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 111 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 112 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS

  /2018/PT.MKS..Halaman 142 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 143 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 144 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 145 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 146 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 147 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 148 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS

  /2018/PT.MKS..Halaman 178 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 179 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 180 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 181 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 182 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 183 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS..Halaman 184 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSANAK/2018/PT.MKS

• KASMIDI, S.E. bin ABIDIN tersebut ;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tanggal 14 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/PID/SUS/2014/PN.MKS. tanggal 16 Desember 2014 sekedar mengenai besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti

  Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tanggal 14 Desember2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwadan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2014 Nomor40/PID.SUS/2014/PN.MKS

  KASMIDI, S.E. bin ABIDIN tersebut ;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tanggal14 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/PID/SUS/2014/PN.MKS.tanggal 16 Desember 2014 sekedar mengenai besarnya pidana denda danpidana kurungan pengganti pidana

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencoret nomor perkara pidana No.7/PID/2019/PT.MKS dalam buku register perkara pidana.

Pembanding / Terdakwa Cornelius Chandra Yuarsapada tanggal 17 Januari 2019 dan Pembanding II / Jaksa Penuntut Umum padatanggal 22 Januari 2019 telah menyatakan MENCABUT permintaan bandingatas putusan Pengadilan Negeri Mamuju No 243/Pid.B/2018/PN.Mam tanggal13 Desember 2018, berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding No243/Akta Pid.B/2018/PN.Mam beserta surat dari Panitera Pengadilan NegeriMamuju No.W22.U12165/HK.01/01/2019 tanggal 23 Januari 2019.Menimbang, bahwa berkas perkara banding No 7/Pid/2019/PT.Mks

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencoretnomor perkara pidana No.7/PID/2019/PT.MKS dalam buku registerperkara pidana.Demikian penetapan dibuat dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 28 JANUARI2019, oleh Kami : NASARUDDIN TAPPO, SH.MH, sebagai Hakim KetuaMajelis, MAKKASAU, SH.MH. dan AHMAD GAFFAR, SH.MH masingmasingsebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2019