Konsumsi Rp.20.000, x orang x kegiatan per hari Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut adalahPPTK yakni : bapak Hardi, SE ;" Bahwa yang bertanggungjawab untuk membuat pertanggungjawabanbelanja kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatanmasyarakat adalah Kasubag Keuangan yakni : lou Desi Maiprastuti, SE" Bahwa kegiatan saksi adalah : melakukan entry Data SuratPertanggungjawaban belanja dan pajak ke aplikasi SIMDA ; membuatHalaman 57 dari 103 Ptsn No. 50/Pid.SusTPK/2016

/PN.Plg.laporan bulanan SIMDA, membuat Surat Pertanggungjawaban BelanjaFungsional, serta Membanrtu Kasubag Keuangan membuat SuratPertanggungjawaban Belanja Pegawai, belanja kegiatan PengendalianKebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat ;" Bahwa saksi ada memalsukan tandatangan Penerima Jasa TenagaKerja Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatanmasyarakat baik untuk PAM Pasar maupun PAM Batubara ;" Bahwa selain saksi, yang memalsukan tandatangan adalah EkoKurniawan, Jumsahrial

Septariaselaku Operator SIMDA ;Bahwa seharusnya yang menyiapkan berkasberkas itu adalah saksiselaku Bendahara, namun kenyataannya dibuat oleh Sdr. DesiMaiprastuti, SE selaku Kasubag ;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada honor2 untuk kegiatan tersebut yangtidak diterima oleh anggota ;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangansaksi benar ;Halaman 66 dari 103 Ptsn No. 50/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.19.

BadanPenanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada MasingMasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintanh Kabupaten Raja Ampat dan atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya disebut SIMDA

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram SIMDA maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor: 2800/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 25 September 2013,adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Danayang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten RajaAmpat. kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunHalaman 33 dari 206 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN MnkAnggaran 2013 Pada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya kami sebut Simda

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkan dikarenakansemuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 2208/SPD/ABTDBH/BPBD/TU/2013, tanggal 31 Juli 2013, adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yangditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rajakemudian dari Sekretariat Keuangan dan Aset Daerah

(Sistem Informasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masukdalam program simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013,adalah : dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat PermintaanDana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenRaja Ampat, kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

Peraturan Bupati Grobogan No. 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas PerindagtambenKabupaten Grobogan ;Bahwa Pemda Kabupaten Grobogan sudah menerapkan SIMDA KEUANGANDAERAH, dimana usernya adalah BPKP Jawa Tengah, sedangkan adminnyadikendalikan oleh PPKD (Kepala DPPKAD) dan Bendaharawan UmumDaerah (BUD).

SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tidakdiberi kewenangan sebagai adminSIMDA KEUANGAN tersebut, sehinggatidak bisa secara langsung melakukan revisi apabila memerlukan tambahankode rekening PENDAPATAN maupun perubahan/penambahan rekeningBELANSJA jika terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan ;Bahwa jika SKPD memerlukan kode rekening untuk tambahanPENDAPATAN atau BELANJA, harus mengajukan usul kepada Bupati,kemudian Kepala DPPKAD pengendali admin SIMDA KEUANGANDAERAH melapor kepada

Direktur;Bahwa sepengetahuan Saksi besaran pendapatan RSUD adalah sebagaiberikut : BPJS : 15 milyar rupiah, SKTM : 21 milyar rupiah Apotik : 653 juta rupiah Retribusi Poli: 3 milyar rupiah + Total +/ 41 milyar rupiahBahwa sepengetahuan Saksi Tim jaspel suka bertanya perihal berapapendapatan RSUD dan berapa yang sudah cair;Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengembalian dari para Wadirtentang dana jaspel;Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah mendapat THR;Bahwa seingat Saksi, pernah ikut pelatihan SIMDA

dengan jumlah sebesar 17milyar, sebagai dana jasa pelayanan yang menjadi hak karyawan;Bahwa sepengetahuan Saksi dana jaspel adalah untuk karyawan RSUDBanten, yaitu Direksi, management, dokter, perawat, petugasTU/administrasi dan lainnya;Bahwa sepengetahuan Saksi dana jaspel dalam pembagiannya dibagisebagai berikut :Insentif langsungInsentif tidak langsung;Bahwa kepada Saksi dibacakan BAP point 4, yang dibenarkan olehSaksi;Bahwa sepengetahuan Saksi, sebenarnya tugas pekerjaan Saksi hanyapada aplikasi SIMDA

Bahwa seingat Saksi, dana jaspel diluar pelaporan dana dana yangSaksi lakukan ke dalam SIMDA; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penggunaan dana jaspel apakahsudah terpakai sluruhnya atau tidak; Bahwa sepengetahuan Saksi, belanja RSUD diperoleh dari DPA,maksudnya sudah terdapat dalam DPA; Bahwa sepengetahuan Saksi, selaku Kasubag Akuntansi, Saksi jugamembuat laporan keuangan RSUD, minimal 1kali dalam 1 tahun; Bahwa seingat Saksi, Saksi ikut dalam kepanitian akreditasi, tetapi Saksitidak membuat

laporan keungan perihal penggunaan dana akreditasitersebut, Saksi hanya membuat laporan yang berkaitan dengan DPA kedalam SIMDA; Bahwa Saksi tidak mengetahui perinal pengembalian dana jaspel daripara Wadir;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi lebihbanyak memberi keterangan tidak tahu, padahal Saksi sebagai pejabatkeuangan eselon IV dan pada setiap kesempatan RSUD menjadi BLUD(Badan Layanan Umum Daerah) Saksi selalu dihadirkan;Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap

berada diluar kegiatan DPA seperti character building dan lainnya, namun Saksitidak ikut oleh karena Saksi sedang sakit;Bahwa seingat Saksi, Saksi menerima perhitungan dana jaspel dari Timjaspel dalam bentuk soft copy, yang berisi nama nama penerima berikutbesarannya masing masing termasuk pembagian dana jaspel yang 5 %untuk Direksi tersebut;Bahwa sepengetahuan Saksi laporan pertanggung jawaban adalahpekerjaan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran, berupa system(elektronik) yang sudah terdapat dalam SIMDA

Tunas Bahana Sparta Rp. 255.500.000,- dan bukti Transfer

Wigar Wiroso Tanggal 13 Oktober 2021

Wigar Wiroso Tanggal 10 Desember 2021(Print by Aplikasi SIMDA).

Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Setiap SKPDdilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, S.E.menginput data untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA

Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Setiap SKPDdilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, SEmenginput data untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA

Bahwa aplikasi SIMDA baru dilakukan penginputan melalui aplikasiSIMDA pada bulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D dibuattanggal mundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secaramanual:.

puluh ribu duaratus rupiah) dengan tujuan agar adanya ketersediaan anggaran, selanjutnyapenginputan realisasi Dana Bantuan Khusus Desa pada aplikasi SIMDAsejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dapat dilakukan,kemudian Dana Bantuan Khusus Desa pada 48 desa tidak lagi dianggarkandalam APBDesa dan APBDesa perubahan;Menimbang, bahwa atas perintah Benediktus Basuni kepada RobertaIka selaku bendahara Pengeluaran pada BPKAD Kabupaten Bengkayangmencoba melakukan pencairan dengan sistem SIMDA

., selaku Bendahara Pengeluaran padaDinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, URBANUSOHOILEDWARIN selaku Operator SIMDA pada Dinas Pendidikan Dasar danKebudayaan Kabupaten Mimika ANTONIAN YARIKO IVONE YAMLEAN, S.E.,M.Si.,adalah selaku Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Dasar danKebudayaan Kabupaten Mimika, dan NILLUS LEISUBUN, S.Pd.

perkara Penyalahgunaan Dana Tambahan TunjanganPengahasilan (DTTP) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika tahun 2015;Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagai PegawaiTugas Belajar pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika;Halaman 62 dari 356 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN JapBahwa saksi mengetahui Terdakwa NAIMA RMADAUL, S.Pd, selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan KabupatenMimika,URBANUS OHOILEDWARIN sekalu Operator SIMDA

,M.Pd., selaku Kepala Dinas dan selaku KuasaPengguna Anggaran pada Dainas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan KabupatenMimika dalam pengelolaan anggaran adalah penandatanganan Surat PerintahMembayar (SPM);Bahwa jabatan dari terdakwa sebagai Kepala Sun Bagian keuangan, dan UrbanusOhoiledwarin selaku Operator SIMDA (Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah)biasanya dalam penyusnan program dan penganggaran serta penyusunan RKAhingga menjadi DPA dan semua dalam bentuk sistem aplikasi sesuai pagu anggarandan Terdakwa

,M.Si di Dinas Pendidikan Dasar danKebudayaan Kabupaten Mimika sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, URBANUSOHOILEDWARIN sebagai Operator Simda, NILUS LEISUBUN, S.Pd.

18 Februari 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, danOperator serta Atasan Langsungnya pada Dinas Pendidikan Dasar dan KebudayaanKabupaten Mimika tahun 2015 telah membuat dan memasukkan data danmengimput data para guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan guruguru honorer,mengimput besarnya tunjangan yang akan diterima, Nomor Rekening PegawaiNegeri Sipil (PNS) dan para guru honorer penerima, yang diterima saksi URBANUSOHOILEDWARIN selaku Operator SIMDA

Polongan Desa Sabau, KecamatanSamalantan, Kabupaten Bengkayang dengan pagu Rp. 199.000.000,(seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, S.E.menginput data untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA, namun sistemmenolak lalu ROBERTA IKA menyampaikan kepada BENEDIKTUS BASUNImengenai hal itu dan Sdr. BENEDIKTUS BASUNI menyuruh ROBERTA IKA untukmemproses form SPP, SPM, dan SP2D secara manual.

Polongan Desa Sabau, KecamatanSamalantan, Kabupaten Bengkayang dengan pagu Rp. 199.000.000,(seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, S.E. menginputdata untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA, namun sistem menolak laluROBERTA IKA menyampaikan kepada BENEDIKTUS BASUNI mengenai hal itudan Sdr. BENEDIKTUS BASUNI menyuruh ROBERTA IKA untuk memprosesform SPP, SPM, dan SP2D secara manual.

Bahwa aplikasi SIMDA baru dilakukan penginputan melalui aplikasi SIMDApada bulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D dibuat tanggalmundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual;.

Selanjutnya penginputan melalui aplikasi SIMDA padabulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D diberikan Nomor dan dibuattanggal mundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual:150Menimbang, bahwa Desadesa yang menerima Dana Bantuan KeuanganKhusus tahun 2017 di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut : No NAMA DESA NO REKENING NAMA BANK TRANSFER1 BANI AMAS 8521002698 BPD BENGKAYANG 726.967.000,002 BHAKTI MULIA 8521003651 BPD BENGKAYANG 720.208.000,003 TIRTA KENCANA 8521003554

Selanjutnya penginputan melalui aplikasi SIMDA padabulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D diberikan Nomor dan dibuattanggal mundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual:sekira pukul Cabang Bengkayang melakukanlampiran Daftar Nama Penerima Dana BantuanMenimbang, bahwa Desadesa yang menerima Dana Bantuan KeuanganKhusus tahun 2017 di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut : No NAMA DESA NO REKENING NAMA BANK TRANSFER1 BANI AMAS 8521002698 BPD BENGKAYANG 726.967.000,002

Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaranatas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapbkan dalamAPBD.Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, SE menginputdata untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA

Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telahditetapkan dalam APBD.Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, SE menginputdata untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA

Bahwa aplikasi SIMDA baru dilakukan penginputan melalui aplikasi SIMDApada bulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D dibuat tanggalmundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual;7.

Selanjutnya penginputan melalui aplikasi SIMDA padabulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D diberikan Nomor dan dibuattanggal mundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual:Halaman 155 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN PtkMenimbang, bahwa Desadesa yang menerima Dana Bantuan KeuanganKhusus tahun 2017 di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut : NONo NAMA DESA REKENING NAMA BANK TRANSFER1 BANI AMAS 8521002698 BPD 726.967.000,00BENGKAYANG2 BHAKTIMULIA 8521003651 BPD

Selanjutnya penginputan melalui aplikasi SIMDA padabulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D diberikan Nomor dan dibuattanggal mundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual:Menimbang, bahwa Desadesa yang menerima Dana Bantuan KeuanganKhusus tahun 2017 di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut : NONo NAMA DESA REKENING NAMA BANK TRANSFER1 BAN!

MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukanpenginputan ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuaidengan kegiatan yang tertuang dalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH,S.E dengan dibantu operator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatantersebut;.

Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dariyang telah ditetapbkan dalam APBD.Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, SE menginputdata untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhirHalaman 64 dari 226 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Ptkdengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapbkan dalamAPBD.Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, SE menginputdata untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA

(empat belas milyar lima ratus limapuluh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);Bahwa pencairan dana senilai Rp 20.000.000.000, (Dua puluh milyar rupiah)kepada Desadesa diproses secara manual yakni hanya dengan menggunakanSPP yang tidak diberikan nomor, tanggal dan tidak ditandatangani bendaharaPengeluaran Roberta Ika, SE, tetapi SPM dan SP2D ditandatangani Terdakwatanpa diberikan nomor dan tanggal;Bahwa aplikasi SIMDA baru dilakukan penginputan melalui aplikasi SIMDApada bulan Januari

Selanjutnya penginputan melalui aplikasi SIMDA padabulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D diberikan Nomor dan dibuattanggal mundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual:sekira pukul Cabang Bengkayang melakukanlampiran Daftar Nama Penerima Dana BantuanMenimbang, bahwa Desadesa yang menerima Dana Bantuan KeuanganKhusus tahun 2017 di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut : No NAMA DESA NO REKENING NAMA BANK TRANSFER1 BANI AMAS 8521002698 BPD BENGKAYANG 726.967.000,002

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka diserahkan kembali keBendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi Sistem InformasiManajemen Daerah (SIMDA).Bahwa untuk keperluan pertanggungjawaban' Belanja Perjalanan Dinas,PPTK/Pendamping perjalanan dinas membuat dan mengumpulkan buktipengeluaran sebagai bahan untuk menyusun dokumen pertanggungjawaban BelanjaPerjalanan DinasLuar Daerah.

Setelan diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka diserahkan kembali keBendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi Sistem InformasiManajemen Daerah (SIMDA).Bahwa untuk keperluan pertanggung jawaban Belanja Perjalanan Dinas, PPTK/Pendamping perjalanan dinas membuat dan mengumpulkan bukti pengeluaransebagai bahan untuk menyusun dokumen pertanggungjawaban Belanja PerjalananDinasLuar Daerah.

Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2012 ;Bahwa Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun 2013;Hal 127 dari 202 Putusan No. 15/Pid.SusTPK/2020/PN.PdgBahwa Bahwa Laporan yang dibuat dalam rangka pengeluaran keuanganperjalanan dinas adalah : Buku Kas Umum, buku kas pembantu, dan tercatat disimda (sistem informasi daerah) keuangan.Bahwa Bahwa Yang tercatat di Simda

Keuangan adalah : seluruh pengelolaankeuangan daerah dari pengganggaran sampai laporan keuangan., yang terdiri dari:Penganggaran, yang diinput didalam SIMDA adalah :Bahwa RKA (rencana kerja Anggaran), RAPBD dan rancangan penjabarannya,DPA (dokumen pelaksanaan Anggaran).Bahwa Penatausahaan; yang diinput adalah : SPD (Surat penyediaan dana), suratpermintaan pembayaran (SPP), Surat pencairan dana (SPM), SPJ, Surat perintahPecairan dana (SP2D), surat tanda setoran (STS) beserta registerregister danformulir

ditandatanganipejabat tujuan kepada PPTK secara langsung atau melalui Pendamping kemudian PPTKmenerima kelengkapan administrasi tersebut dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaranuntuk dicek kelengkapan dokumen dan perhitungan uang yang telah diserahkanselanjutnya diserahkan ke Kabag Keuangan melalui Kasubag Perbendaharaan untukdiverifikasi.Menimbang, bahwa setelah dinyatakan lengkap, maka diserahkan kembali keBendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi Sistem InformasiManajemen Daerah (SIMDA

Poso sebagai staf di seksi perencanaan dan program di bidangSekretariat dan saya juga sebagai Admin SIMDA (Systim InformasiManajemen Daerah) sejak tahun 2012 s.d sekarang dan memiliki tugasmenginput dokumen perencanaan RKA (rencana kegiatan anggaran) daritiap bidang teknis kedalam sistem aplikasi komputer serta berkoordinasidengan TAPD (Tim Anggara Pemerintah Daerah).

Selanjutnya saksi memasukan data kontrak melaluiaplikasi SIMDA sesuai dengan SPK (Surat perintah kerja)No. 523/02/SPKPPKNPT /DAU/V/2016 tentang 30 Mei2016;Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN. Palh. kemudian berdasarkan kuitansi dan data kontrak diatasSaksi membuat SPP (Surat permintaan pembayaran) No.26/SPPLS/DAU /DKP/2016 tanggal 21 Juni 2016 yangditangani oleh saksi bendahara pengeluaran dan PPTKan.

FACHRI;Bahwa terhadap kelengkapan dokumen awal berupa Berita AcaraPembayaran, berita acara pemeriksaan fisik, berita acara pemeriksaanbarang, berita acara serah terima pekerjaan atau barang bersertadokumentasi berupa foto apabila tidak lengkap, saksi tidak dapatmembuat SPP karena harus terpenuhi selurunnya dokumen tersebutsebab aplikasi pembuatan SPP berupa SIMDA akan menolak pembuatanSPP tersebut apabila tidak lengkap;Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN.

pada bulanHalaman 33 dari 135 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPkK/2017/PN Pikjanuari 2017 sebesar Rp. 63.464.887 ( enam puluh tiga juta empat ratusenam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah),namun untuk besaranya tunjangan daerah saksi tidak mengetahuisecara pasti;Bahwa awalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas menerima daftargaji dari Pemda Kabupaten Kapuas yang kemudian direkapitulasi olehjuru bayar gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas kemudiandibuatkan SPP dan SPM oleh operator SIMDA

Agustriana, Operator Simda : Sdr.

Taufik selaku operator Simda untukdibuatkan SPP/SPM, selanjutnya SPP dan SPM di teliti olehbendaharawan Pengeluaran sdri.

PALI

Pali Tahun 2017

PALIHalaman 7 dari 119 Ptsn No. 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Flasdisk hitam merah berisikan soft copy Data Base Simda BPKADKab. PALI tentang Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.

PallTahun 2017GU1 dengan rincian :Foto copy Kwitansi Pembayaran Honorarium Operator Komputer /SIMDA Bulan Maret April 2017 Rp. 1.200.000Foto copy Kwitansi Pembayaran Honorarium BendaharaPemgeluaran Bulan Januari Februari 2017 Rp. 1.200.000Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bahan untuk pemeliharaanrutin/oerkala gedung dan bangunan kantor Sekretariat DPRD Kab.Pali pada Toko Koto Baru Putra Tanggal 5 Januari 2017 Rp.

Pali Tahun 2017GU1 dengan rincian :Foto copy Kwitansi Pembayaran Honorarium OperatorKomputer / SIMDA Bulan Maret April 2017 Rp. 1.200.000Foto copy Kwitansi Pembayaran Honorarium BendaharaPemgeluaran Bulan Januari Februari 2017 Rp. 1.200.000Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bahan untuk pemeliharaanrutin/oerkala gedung dan bangunan kantor Sekretariat DPRDKab.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahHalaman 57 dari 224 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN Ptkterakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan13 Tahun 2006 tentang PedomanSetiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dariKedua atas Permendagri NomorPengelolaan Keuangan Daerah menyebutkanyang telah ditetapbkan dalam APBD.Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, SE menginputdata untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA

122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan13 Tahun 2006 tentang PedomanSetiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dariKedua atas Permendagri NomorPengelolaan Keuangan Daerah menyebutkanyang telah ditetapkan dalam APBD.Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, SE menginputdata untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA

Bahwa aplikasi SIMDA baru dilakukan penginputan melalui aplikasi SIMDApada bulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D dibuat tanggalmundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual;7.

puluhribu dua ratus rupiah) dengan tujuan agar adanya ketersediaan anggaran,selanjutnya penginputan realisasi Dana Bantuan Khusus Desa pada aplikasiSIMDA sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dapat dilakukan,kemudian Dana Bantuan Khusus Desa pada 48 desa tidak lagi dianggarkan dalamAPBDesa dan APBDesa perubahan;Menimbang, bahwa atas perintah Benediktus Basuni kepada Roberta Ikaselaku bendahara Pengeluaran pada BPKAD Kabupaten Bengkayang mencobamelakukan pencairan dengan sistem SIMDA

Refi.Kabid BPKAD Kabupaten Boalemo : nama lupa karena sering berubahubah.Kasubid BPKAD Kabupaten Boalemo : nama lupa karena seringberubahubah.Anggota Tim Kerja BPKAD : Staf BPKAD Kabupaten Boalemo (stafoperator SIMDA).Sesuai Diktum Kedua TAPD Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 6Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 mempunyai tugas :a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;b. Menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;c.

Untuk setiap bulannya, saksi meminta ke Bendahara untuk mencetakrealisasi anggaran setda menggunakan SIMDA. Meneliti Buku Kas Umum;e Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi tagihan.

Dari BPKAD keluar nomor SPD, setelah ada Nomor SPD, BendaharaPembantu melihat di SIMDA untuk proses tagihan beserta lampiran.

Nihil; SPP (Surat Permintaan Pembayaran) III Nihil; SPM (Surat Perintah Membayar) Nihil; SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak); Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Tambahan Uang (TU)Nihil; Surat Keterangan Pengajuan SPPTU Nihil; Rincian Rencana Penggunaan Dana Tambah Uang Persediaan/TU; Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU; Daftar penerimaan uang secara kolektif; Validasi dari Tim Pertanahan;Bahwa sebagaimana yang biasanya yang ada dalam Sistem InformasiManagemen Keuangan Daerah (SIMDA

) untuk rincian rencana penggunaandana tambah uang persediaan/TU hanya tertulis kode rekening beserta jumlahuang yang akan dicairkan;Bahwa sebagaimana yang biasanya yang ada dalam sistem informasimanagemen keuangan daerah (SIMDA) untuk rincian rencana penggunaandana tambah uang persediaan/TU Nihil tertulis nama program, nama kegiatandan kode rekening belanja beserta jumlah uang yang akan dinihilkan /pertanggungjawabkan;Bahwa yang dimaksud dengan rincian (rencana) penggunaan dana tambahuang persediaan

Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimanadalam posita angka 7 pada halaman 2 Gugatannya yang padapokoknya menyatakan Tergugat dan Tergugat Il mengetahui atausetidaktidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itubertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelasmemperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian adalahtidak benar.Tergugat dan Tergugat II dalam menguasai/menggunakan ObyekGugatan aquo hanya menggunakan Barang Milik Daerah (BMD), perludiketahui bahwa data SIMDA

KasubagKeuangan (Sari Anas Putri, SE) untuk di Verifikasi oleh Bendaharauntuk diteliti kelengkapannya dari bendahara diserahkan ke saksi selakuPembantu Bendahara untuk membantu mengecek kelengkapan berkaspengajuan, setelah berkas dinyatakan lengkap semua kemudianHalaman 45 dari 155 Putusan No. 237 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBYdiajukan dan ditendatangani oleh PPTKBendaharaPenggunaAnggaran, Pihak Ketiga, PPHPPPBJ baru dibuatkan Surat PermintaanPembayaran untuk pengajuan pencairan, pembuatan SPP dan SPM olehOperator SIMDA

KejakaanNegeri Batu dan membenarkan isi BAP serta menyatakan tetappada keterangannya;e Bahwa benar benar saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkanKeputusan Pengguna Anggaran Badan Penanaman Modal Kota Batu Nomor : 180/15/KEP/422.206/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Perubahan Keputusan PenggunaAnggaran Badan Penanaman Modal Kota Batu Nomor : 180/2/KEP/422.206/2014tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator SIMDA

Pameran Investasi Oleh BadanPenanaman Modal Kota Batu Tahun Anggaran 2014 denganalokasi anggaran sebesar Rp. 3.740.705.000,00;Bahwa saksi menjabat berdasarkan Keputusan PenggunaAnggaran Badan Penanaman Modal Kota Batu Nomor : 180/15/KEP/422.206/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang PerubahanKeputusan Pengguna Anggaran Badan Penanaman Modal KotaBatu Nomor : 180/2/KEP/422.206/2014 tentang PenunjukanPejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator Simda

Boalemo periode 01 Januari 2015 s/d 27 Januari 2015; 43. 1 (satu) bundel fotocopy Register SPP SIMDA Dinas PU Kab. Boalemo Bulan Januari s/d Desember Tahun 2014;44. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Dinas PU Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2013;45. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas PU Kab.

Boalemo periode 01 Januari 2015 s/d 27 Januari20151 (satu) bundel fotocopy Register SPP SIMDA Dinas PU Kab. BoalemoBulan Januari s/d Desember Tahun 20141 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan SatuanKerja Perangkat Daerah (RKAPSKPD) Dinas PU Kab. Boalemo TahunAnggaran 20131 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas PU Kab.

Boalemo periode 01 Januari 2015 s/d 27Januari 2015;1 (satu) bundel fotocopy Register SPP SIMDA Dinas PU Kab. BoalemoBulan Januari s/d Desember Tahun 2014;1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan SatuanKerja Perangkat Daerah (RKAPSKPD) Dinas PU Kab.