Ditemukan 1937 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : no.sin no.um nonok nonsi novik no.rk no.s nonik no.w2
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1296 — 931
  • yang seharusnya di gugat tetapi belum di gugatBahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka demi hukum acara gugatan PENGGUGAT harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Dalam posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 30 s/d 31 butir 16 subbutir Ke 1, pada pokoknya menyebutkan daftar nama pemilik tanah kavlingberdasarkan sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi Jawa Barat No.SK
    SK.393/DIT.PHT/HM/1976, SuratHalaman 165 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN DpkKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi Jawa Barat No.SK.36/DIT.PHT/HM/1978, tanggal 31 Desember 1978, yakni sebanyak 29(dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari NY. S. OERIB, TABRONIYUSUF, IR. ANTONIUS KUSNADI, IR. ANTONIUS KUSNADI, ACHMADTAGOR, DJOHANA KOSIM, Dr.
    SK.393/DIT.PHT/HM/1976,Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi Jawa Barat No.SK.36/DIT.PHT/HM/1978, tanggal 31 Desember 1978 sebagaimana tersebutdi atas dalam perkara aquo. Akan tetapi ternyata dalam perkara aquoPENGGUGAT hanya melibatkan beberapa orang yaitu DRS. ENDANG DANAselaku TURUT TERGUGAT Il, YANSEN ANTONIO. selaku TURUTTERGUGAT Ill dan DRS. HALIM SETIADI selaku TURUT TERGUGAT Vdalam perkara aquo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
247 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IV/d) (BB I186);540)4 (satu) lembar fotokopi legalisir DokumenKeputusan Gubernur Riau tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Provinsi RiauTahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADPADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, besertalampirannya.
    IV/d) (BB I186);540)4 (satu) lembar fotokopi legalisir DokumenKeputusan Gubernur Riau tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Provinsi RiauTahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADPADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, besertalampirannya (SK CPNS EKA DHARMAPUTRA) (BB 1187);541)4 (satu) lembar fotokopi legalisir DokumenPetikan Keputusan Gubernur Riau Nomor :SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006,tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil,beserta
    IV/d) (BB I186);540) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Keputusan GubernurRiau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADPADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya (SK CPNSEKA DHARMA PUTRA) (BB I187);541) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Petikan KeputusanGubernur Riau Nomor : SK.821.3/IlV/2006/01 tanggal 27 April 2006,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi PegawaiNegeri Sipil
    IV/d) (BB I186);540)4 (satu) lembar fotokopi legalisir DokumenKeputusan Gubernur Riau tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Provinsi RiauTahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADPADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, besertalampirannya (SK CPNS EKA DHARMAPUTRA) (BB 1187);541) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisirDokumen Petikan Keputusan GubernurRiau Nomor: SK.821.3/IV/2006/01 tanggal27 April 2006, tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil menjadi PegawaiNegeri Sipil, beserta
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. BISMALINDA, M.Si Binti BAHTIAR;
109 — 39
  • enamratus sembilan puluh ribu rupiah) namun yang khusus untuk kegiatanPembangunan Pabrik Es tersebut sebesar Rp 2.300.000.000, (dua miliyar tigaratus juta rupiah) yang mana dalam kegiatan tersebut Terdakwa selalumemberikan saran dan masukan kepada PPK, Team Tehnis dan Bendaharaagar selalu berhatihati dalam Pengguna Anggaran Keuangan karena setiapPengeluaran Anggaran harus berdasarkan progres pekerjaan yang telahdilaksanakan dan Terdakwa juga membuat SK Honor PendampingOperasional Sarana Prasarana No.SK
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK
Tanggal 11 September 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
164 — 92
  • Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK41.42.43.44.45.Pendidikan dan Kebudayaan serta 2 (dua) lembarLampiran 3, Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal PerguruanTinggi Tahun Akademik 2013/2014 pada Perguruan TinggiUniversitas Palangka Raya.1 (satu) buah Buku Register No.SK Rektor UNPAR Tahun 2010, Buku :(satu) buah Buku Register No.SK Rektor UNPAR Tahun 2011, Buku ;(satu) buah Buku Register No. SK Rektor UNPAR Tahun 2012, Buku;(satu) buah Buku Register No.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
391 — 389
  • ., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No.SK.122/A/JA/12/2013;untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:PT. SURYA PANEN SUBUR, berkedudukan di Graha TNT Lantai 12, Jl.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 27-01-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB
Tanggal 14 Nopember 2011 — - PENGGUGAT : PT.KRISTAL KENCANA ABADI - TERGUGAT : PT. INTI PALM SUMATERA, DKK
179 — 85
  • Inti Palm Sumatera.Bahwa dari kedua data yuridis tersebut diatas, yaitu Surat Keputusan Bupati AsahanNo.459/PEM/2009 tanggal 13 Nopember 2009 dan Surat Keputusan MenteriKehutanan No.SK. 19/MenhutII/2009 tanggal 27 Januari 2009 adalah seluas6.215,8 Ha, sedangkan yang disertipikatkan sebagaimana sertipikat Hak GunaUsaha No.21 dan 22 hanya seluas 4.089,76 Ha (1.652,67 Ha + 2.437,09 Ha),dengan demikian yang tidak disertipikatkan seluas + 2.126,76 Ha (6.2 15,8 Ha 4.089,76 Ha).Bahwa dari uraian tersebut
    Bahwa hasil pengukuran sebagaimana permohonan Tergugat I adalah seluas6.057,15 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang TanahNo.27/07/2009 ntanggal 28 Desember 2009, sedangkan luas yang tercantumdalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.19/MenhutII/2009 tanggal27 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Asahan No.459/PEM/2009tanggal 13 Nopember 2009 adalah seluas 6.215,8 Ha.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-12-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR
Tanggal 28 Januari 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. A .MIUS, S. M.Si
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : BENY SISWANTO, SH. MH
82 — 29
  • Setiap orangMenimbang, bahwaunsur setiap orang telah dipertimbangkan dalamdakwaan primer dan dinyatakan telah terpenuhi unsur ke1, pertimbangantersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan pada dakwaansubsidair;Ad. 2 dan ad. 3Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan SK Bupati Kampar No.SK 821.2/ BAKD ADM / 2007/ 123 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil dalam Jabatan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatanKampar eselon Illa dan selaku pengguna anggran berdasarkan SK BupatiKampar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 09-03-2006 — Putus : 29-01-2007 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1945/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 29 Januari 2007 —
178 — 66
  • PPAT Daerah Tk.II Kotamadya Medan ;Bahwa Pertamina memperoleh tanah itu atas permohonan mereka seluas 53.074M2, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 23Oktober1974 dengan No.SK.337/HGB/1974, dan kalau asalnya tanah darimanadari data ini tidak dapat tercover ;124Bahwa berdasarkan data BPN bahwa tanah itu setelah dari PT. Patra Jasaselanjutnya mengalihkan kepepemilikan tanah tersebut kepada PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 2 Agustus 2016 — LELA HAYATI, SE Binti SULANA
158 — 82
  • Bahwa dari tanggal 30 Juni 2011 s/d sekarang Terdakwa diangkat sebagaiKasubag Tata Usaha KSOP Pulau Baai Bengkulu berdasarkan SK MenteriPerhubungan No.SK.299 Tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011. Bahwa sebagai Kasubag Tata Usaha KSOP Pulau Baai Bengkulu terdakwamembawahi Kepegawaian Keuangan, Hukum dan Humas serta PelaporanKantor KSOP Pulau Baai Bengkulu dalam melaksanakan tugas Terdakwabertanggung jawab kepada Sadr. Pieter H.B Fena, SE (selaku KPA).
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 16 Juli 2020 — . Pidana - I WAYAN SURYAWAN, SH - LALU AZRIL SOPANDI, SE. (Terdakwa)
250 — 161
  • Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2013, ataspermohonan yang diajukan oleh Terdakwa LALU AZRILSOPANDI, SE. selaku Direktur Utama untuk atas nama PT.Patut Patuh Patju, Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi NTB menerbitkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB No.SK.07/HGB/BPN52/2/0708/2013 tanggal 30 Oktober 2013tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 09-08-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ZAENAL ABIDIN SIMARMATA, SH
Terdakwa:
SUWANDY Bin MAT SOBARI Alm
94 — 208
  • SK.16/BPPHP.X-1/2013 tanggal 08 Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Satuan Kerja Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai Kapuas Kementerian Kehutanan DIPA bagian anggaran 029 tahun 2013;
  • 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.103/IV-K-21/Korwil/2013/ tanggal 02 Juli 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatangan SPM dan Bendahara
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-02-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 4 Oktober 2018 — NOVEL OEMAR MACHTOEB Tergugat 1. SUKMAWATI BINTI (ALM) KAMIRUDDIN MANOPO 2. LENNY Alias TIONG TJAI LIANG 3. ADRIAN HARTANTO WIJAYA 4. IRENE FEBERIAN WIJAYA 5. HARIANTO Alias NGO TJAW SIENG 6. CHANDRA LESMANA Alias LOUW SING TJOEN 7. SUSILAWATI 8. ISKANDAR 9. MUHAMMAD ALI 10. MARDIANA 11. JAINAL AHDIANSAH 12. Hj KASNIWATI Binti ILYAS 13. SUPIAH Binti ILYAS 14. JUMILAH selaku istri dari johor ILYAS Almarhum 15. DJALEHA Binti ILYAS 16. DJAMHARI Bin ILYAS 17. LINDA Binti ILYAS 18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BUlungan 19. Kepala Kantor Pertanahan KOta Tarakan 20. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah HUkum Kalimantan Timur
220 — 113
  • Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Kalimantan Timur No.SK.8/HPBUL/P3HT/1984 10985/1986 tanggal 31 Maret 1986 diberitanda bukti PK.VI2;37.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 09-12-2013 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 121/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 1 Mei 2012 — SENTINA Br.SIPAYUNG ,DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
131 — 52
  • Bahwa Hak Milik Nomor 1003/ Sei Mencirim berasal daripemecahan Hak Milik Nomor 197/Sei Mencirim yangditerbitkan pada tanggal 861985 atas nama Pardiberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Propinsi Sumatera Utara tanggal 1351985 No.Sk.592.1130/Prona/Ds/V/1985 No. Urut121;6.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 10-04-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 20 Mei 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. LUKMAN ABBAS, MT
111 — 70
  • (BB 204) ;1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riautentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADPADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKADHARMA PUTRA).
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
184 — 38
  • Bahwa saksi menerangkan PT.ATA pernah mendapat IPK padatahun 2005 dengan no.SK IPK.522/1/988/KPTS/2.09/IX/2005 namuntidak dapat dilaksanakan/direalisasikan karena IPK tersebut padatahun 2006 dicabut oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi denganSK.522.423/KPTS/2.09/IV/ 2006 dan saksi kurang tahu pasti tentangalasan pihak Dishut Propinsi mencabut SK.
    berdasarkan SKMenhut 292 tahun 2011, yang berada dalam kawasan hutan makadiminta untuk melakukan tukar menukar kawasan hutan dan bahwaberdasarkan rekomendasi dan telaahan dari Pemerintah Daerahterhadap Tin Lokasi PT.ATA, No.269 tahun 2012, tanggal 10september 2012 seluas + 11.657 Ha tersebut diatas terhadap :Peta perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan,perubahan antar fungsi kawasan dan penunjukan bukan kawasan hutanmenjadi kawasan hutan di Prov Kalteng (Lampiran Keputusan Menhut No.SK
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
89 — 22
  • Melihat dari sejaran pengenaan pajak tersebut Girik bukanlah sebagaialat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya bukti pemungutan pajak.Hal ini ditegaskan pula dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.26/DDA/1970, tanggal 14 Mei 1970 untuk tidak menggunakan giriksebagai dasar penentuan status hukum /hak atau alas hukum dalamperalihan hak atas tanahnya dan juga telah ada YurisprudensiMahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960,putusan mahkamah agung menyatakan bahwa:surat petuk pajak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
187 — 67
  • . : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.12.20.21.Bahwa untuk melaksanakan lelang ulang, DJOKO PRAMONO selaku KPAkembali membentuk panitia pengadaan melalui Keputusan No.SK.020/PL.102/PSDML2011 tanggal 17 Juli 2011 dengan susunan IRAWAN sebagaiketua, MASHUDI ROFIK sebagai sekretaris, dan BAGASKORO, KESMANPURBA, ADE TRI NUGRAHA sebagai anggota.
    Fakta hukum manadidukung oleh keterangan saksi IRAWAN yang bersesuaian satu sama laindengan keterangan saksi DJOKO PRAMONO dan keterangan terdakwa..Untuk melaksanakan lelang ulang, DJOKO PRAMONO selaku KPA kembalimembentuk panitia pengadaan melalui Keputusan No.SK.020/PL.102/PSDML 2011 tanggal 17 Juli 2011 dan menunjuk kembali IRAWAN sebagai ketuapanitia pengadaan.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : Afni Carolina
Terbanding/Terdakwa : NUR ALAM
2047 — 906
  • 2018/PT.DKINomor Faktur 6509/GP/II/2010, dan Ket LainLain: Form A A/n PTGlobalindo Permata PIB No.247839 Tanggal 892009 Faktur Tanggal 822010 dari PT Globalindo Permata A/n Ihksan Rifani;BB No.239: 1 (satu) lembar fotokopi berkop PT Globalindo Permata,Vehicle Identification Number Certificate, VIN Number:WBALM32060E354833, Merk Description BMW Z4, CC Rating 2497, BasicColor Hitam, Year Manufacture 2009, Condition New CBU, T.P.T No.985/IATT/TPT/10/2009 O05 Okt 2009, Terst Approval Dirjen Hub Dar No.SK
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2016 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 17-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 17 Juli 2017 — NUR ALAM
1302 — 2336
  • Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIGlobalindo Permata PIB No.247839 Tanggal 892009 Faktur Tanggal 822010 dari PT Globalindo Permata A/n Ihksan Rifani;BB No.239: 1 (satu) lembar fotokopi berkop PT Globalindo Permata,Vehicle Identification Number Certificate, VIN Number:WBALM32060E354833, Merk Description BMW 24, CC Rating 2497, BasicColor Hitam, Year Manufacture 2009, Condition New CBU, T.P.T No.985/IATT/TPT/10/2009 05 Okt 2009, Terst Approval Dirjen Hub Dar No.SK.3235/AJ.402/DRJD/2009 yang ditandatangani
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
496 — 232
  • Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat kepada lhza & Ihza Law Firm (kuasahukumPT WismaAman Sentosa/Penggugat) Nomor 1597/731.71300/VI/2015tanggal 18 Juni 2015 perihal Permohonan Pemblokiranterhadap 4 (empat) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1471, 1472, 1473, 2236/Gunung Sahari atas nama PTOceania Development.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran,ditetapkan pada tanggal 17 Juni 1985.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.SK
    .24/HPL/DA/87 tentang Pemberian Hak PengelolaanAtas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq BadanPengelola Komplek Kemayoran, ditetapkan pada tanggal27 Mei 1987.Halaman 244 dari 804 Halaman PUTUSAN Perkara Perdata No. 315/Pdt G/2016/PN.JKT.PST76.77.78.79.80.81.T & TT52.CT & TT52.DT & TT52.ET & TT52.FT & TT52.GT & TT53.AKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.SK.25/HPL/DA/87 tentang Pemberian Hak PengelolaanAtas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq BadanPengelola Komplek