Ahmad Malik selaku Consultant OrthopaedicSurgeon (Bukti P7)INSIDEN LEDAKAN KAPAL KARENA KESALAHAN TERGUGAT DANTERGUGAT II DAN BUKAN KARENA KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)9.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada PositaGugatan Penggugat angka 7 sampai dengan 12 yang menyatakan LedakanKapal Karena Kesalahan Tergugat dan Tergugat Il Bukan Karena KeadaanKahar (Force Majeure).Ledakan Kapal Bukan Kesalahan dan Tanggung Jawab Tergugat Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Kapal milik Tergugat II telahmengangkut Para Korban dengan cara tidak aman sehingga melanggar Pasal40 dan Pasal 41 UU Pelayaran kemudian Pasal 181 PP Angkutan di Perairan(vide: Posita Gugatan

Ledakan Kapal Memenuhi Unsur Keadaan Kahar Bagi Terqugat Bahwa keadaan kahar/force majeure dalam hukum perdata diatur dalam bukuIll B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang mengatur bahwa:Pasal 1244 KUHPerdata:Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugl,dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak padawaktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yangtak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya

Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa LedakanKapal Karena Kesalahan Tergugat dan Tergugat Il Bukan Karena KeadaanKahar (Force Majeure) adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.5.

Bahwa fakta hukum yang terjadi saat itu dikarenakansebelumnya terjadi keadaan force major (kebakaran hebat) yangmeluluhlantahkan bangunan pabrik beserta isinya.Bahwa benar telah terjadi kebakaran hebat yang melenyapkan seluruhGedung dan area sekitar Gedung dengan lugs lebih dari 6000 meter persegibeserta isinya (lebin dari 1000 mesin jahit hancur terbakar), garment siapekspor, bahan baku kain 9 kontainer yang baru saja didatangkan ikut ludesterbakar, sehingga dipastikan kerugian yang terjadi dalam

Mediator pada Disnaker Kota Semarang yang menjadi mediatorpada Tripati Pemutusan Hubungan Kerja kerja Tergugat pada karyawaanPerusahaan PT TRICHTEX GARMINDO memberi putusan dan saksi pensiunpada tahun 2009.Saksi tahu PT Trichtex Garmindo terbakar pada tahun 2008 ;Saksi hanya membuat surat anjuran kerja tanoa membuata surat pemutusanhubungan Kerja ; Para Karyawan Perusahaan dating ke Disnaker untuk melakukan pengaduansehubungan dengan pemutusan Hubungan Kerja ; Mengenai PHK tanpa kesalahan dengan Force

Danbenarkah pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini, merupakan force majorsebagaimana dalil bantahan Tergugat?

ouruh dengan Pengusaha, dan selanjutnya, bagi perusahaan yangbelum memiliki serikat pekerja/ouruh, dibuatlah Peraturan Perusahaan, danPerjanjian Kerja Bersama, bagi perusahaan yang sudah memiliki serikatHalaman 35 dari 49 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/G/2015/PN.SMGpekerja/ouruh;Menimbang, bahwa selanjutnya, balk dalam perjanjian kerja, dan atauperaturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama, dapat dibuat klausulaklausula yang disepakati, sebagai misal halhal yang dikategorikan sebagaikeadaan force

major, dan akibat hukumnya;Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan, pembacaan putusan atasperkara ini, Tergugat tidak pernah mengajukan buktibukti mengenai dalil dalamgugatannya yaitu kKebakaran merupakan keadaan force major, dan oleh karena halyang demikian, sebagaimana pertimbangan di atas, haruslah dirumuskan terlebihdahulu dalam sebuah perjanjian kerja, dan atau peraturan perusahaan, dan atauperjanjian kerja bersama, Majelis Hakim berpendapat atas dalil Tergugat yangdemikian, tidak beralasan

Dalam hal keterlambatantersebut disebabkan oleh adanya peristiwa force majeure, keterlambatanpemasangan instalsi listrik PLN, atau keterlambatan lain di luar kekuasaanJaya, maka ketentuan tentang denda ini tidak berlaku;Bahwa klausula baku tersebut di atas ternyata bertentangan dengan Pasalkedua Kepmenpera PPJB, yang berbunyi sebagai berikut:Setiap adanya pengikatan jual beli rumah wajib mengikuti PedomanPengikatan Jual Beli Rumah beserta contohnya;Apabila Pelaku Usaha selaku penjual tidak mematuhi

Keadaan darurat/force majeure yang disetujui LPDP.Bahwa Hak Anak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam:UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UndangUndangNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:Pasal 14(1). Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecualijika ada alasan danlatau aturan hukum yang sah menunjukkanHal. 17 dari 40 hal. Put.

penggugat telah bagus dan setiap konsultasi tersebut penggugatmencicil biaya pemasangan kawat gigi Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)sampai dengan Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah);Bahwa pada September 2009 terjadi Gempa bumi yang merobohkan kliniktergugat, sehingga rekam media dan cetakan gigi pasien rusak termasuk rekammedia dan cetakan gigi penggugat, hal tersebut teah diumumkan oleh tergugatkepada semua pasien tergugat secara lisan pada saat konsultasi, agar para pasienmemahami kondisi force

majeure tersebut;Bahwa pada tanggal 26 September 2010 tergugat meminta kawa gig dilepaskarena gigi penggugat sudah bagus serta agar dapat dilakukan pembuatan gigipalsu namun penggugat menolak meskipun telah dijelaskan oleh tergugat gigipenggugat telah bagus serta telah dijelaskan juga tujuan pembuatan gigi palsu,penggugat justru meminta dengan memaksa agar tergugat mencabut gigipremolar 2 (P2) kiri atas penggugat, yang menurut penggugat merupakanpermintaan dari dokter spesialis yang telh didatangi

Bahwa berdasarkan Hukum Negara RI tertinggi jo PutusanKedaulatan tertinggi jo kekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu 2019dengan segala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/bersadarkan hukum: bahwa secara sah dan menyakinkan menurut atauberdasarkan Telah dan Sedang terjadi Keadaan memaksa (Force Majeure)yaitu orang perorang didalam PT.

menghadiripersidangan mediasi tibatiba ada keterangan dalam Surat Anjuran;10.Bahwa sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja PHK yang tidakdapat dipertahankan oleh para penggugat, para penggugat pasrah,tetapi hak hak uang pesangon dan hakhak normatif lainnya agartergugat memenuhi sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa ( force

majeure ) tetapi perusahaan melakukan efesiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangonsebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndang No.13 tahun 2003;Masing masing sebagai berikut :10.1.

atas Perjanjian Kerjasama a quo Tergugat telahmenunjuk dan memberi izin kepada Penggugatuntuk membangun PasarPusat Kota Padang Panjang, dengan pekerjaan Peruntuhan BangunanPasar Pusat Kota Padang Panjang yang lama dan Pembangunan KembaliPasar Pusat Kota Padang Panjang yang Baru yang di lengkapi dengansaranasarana penunjang lainnya;Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang belumdapat Penggugat laksanakan sesuai Perjanjian Kerjasama tahun 2007,karena telah terjadi kKeadaan kahar (force

majeur), adapun keadaan kahar(force majeur) dimaksud adalah sebagai berikut:a.

Bahwa karena adanya keadaan kahar (force majeur) tersebut, maka padatanggal 16 April 2012 telah dilakukan Perubahan Perjanjian dengan PerjanjianPerubahan Nomor 571/237/BAPPEDAPMI/IV/2012, Nomor KE008/KONTRAKAMD/IV/2012atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota PadangPanjang dengan PT. Kultindo Ereshamas Nomor 004/PMPDPP/IX2007,Nomor KE025/KONTRAK/IX/2007 tentang Pembangunan Pasar Pusat KotaPadang Panjang;.

>Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/Wali Anak;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Nomor 484 K/Padt.SusPHI/201615.16.17.18.Buruh perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur), tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhakatas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) danberdasarkan pada Pasal 151 ayat (3) Undang

sebagaimana Pasal 164 ayat 1 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 adalah karena Para Penggugat menemukanunsurunsur penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat dalampembubaran perusahaan secara tidak transparan sebagaimana dariketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003yang menyebutkan;(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yangtelah diaudit oleh akuntan public;Bahwa Para Penggugat mau menerima tindakan Tergugat untukmembubarkan perseroan namun dengan mengacu pada Pasal 164 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya adalah Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Para Penggugat secara sistematis;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas adalah layak dan patut jikaTergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu:Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang PenggantianHak sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yangberbunyi:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

ataspermohonanya tersebut, Tergugat telah menyetujui permohonan perubahanfasilitas kredit tersebut, melalui suratnya dengan nomor 0054/SPPKRESTRUK/SMPM/07/13 pada tanggal 12 Juli 2013, tentang perubahan ke 1 (kesatu)terhadap perjanjian kredit;Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, Penggugat kembali lagi mengalamiketerlambatan pembayaran, dikarenakan suami Penggugat opname di Rumahsakit;Bahwa keterlambatan pembayaran tersebut diatas bukanlah sesuatu yangdisengaja oleh Penggugat akan tetapi dikarenakan force

majeure, diantaranyasebagai berikut:a.

K4519SLmilik kakak saksi bernama MUH KHAMBALI bin JAMARI, tibatiba saksitelah dihadang dan dipepet oleh 4 (empat) orang yang datang dari arah kanansaksi mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton dan Yamaha Force dengankecepatan + 50 km/jam; e Bahwa selanjutnya dari 4 (empat) orang itu ada yang turun, diantaranya adalahterdakwa yang mengancam agar saksi menyerahkan sepeda motor yang saksikendarai dan memukul lengan saksi dengan punggung clurit yang tidak tajamsedangkan salah seorang lagi membacok dengan

div>

- 1 (satu) buah helm GM warna hitam;

- 1 (satu) buah jaket merk BANZAI warna hitam;

- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian

- Uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah ) sebanyak 2 lembar

- Uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar

Dikembalikan kepada saksi AGUSTRI KIKI HASAVARI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA Force

warna hitam dengan nomor Polisi KB 6629 EP, dengan Nomor Rangka : MH3UE1240JJ038727, dengan Nomor Mesin : E3R8E-0089541;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena perbuataannya tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ; Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan Barang Bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force One warna Hitam dan Kuning keemasan tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka Rusak, Nosin : 3XA-0762 dua angka dibelakang rusak;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI;- 1 (satu) buah dompet Garis-garis warna Hitam dan Putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm).6.

Tindak Pidana PencurianDengan Pemberatan yang dilakukan secara berkelanjutansebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 Jo Pasal 64 ayat (1)ke1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kedua.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDIdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agarterdakwa tetap di tahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force

(dua juta lima ratus ribu rupiah);" Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepanpersidangan;Menimbang, bahwa selain menghadirkan SaksiSaksi, dipersidanganPenuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menuruthukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:> 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force One warna Hitam danKuning keemasan tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka Rusak, Nosin : 3XA0762 dua angka dibelakang

Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force One warna Hitam dan Kuningkeemasan tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka Rusak, Nosin : 3XA0762dua angka dibelakang rusak;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa ABDULSALAM Als OMBOM Bin MUAIDI; 1 (satu) buah dompet Garisgaris warna Hitam dan Putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Sartono AlsTono Bin Firman (Alm).6.

Pailit yang diajukan olehPEMOHON telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1)UUPT, oleh karena itu Permohonan Pernyaaan Pailit ini beralasan untukditerima dan dikabulkan;TANGGAL 17 APRIL 2015 DERMAGA OPERASIONAL PEMOHONROBOH DAN PEMERINTAH MENCABUT IZIN USAHA PEMOHONSEHINGGA PEMOHON MENGALAMI KERUGIAN DAN TELAHBERHENTI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA.Adapun alasan diadakannya RUPSLBRUPSLB adalah karena PEMOHONtelah berhenti melakukan kegiatan usaha dan karena ada keadaankeadaan memaksa atau Force

Majeure yang mengakibatkan kerugianmateriil yang besar terhadap PEMOHON, sebagaimana tertera dalamBukti P.15 dan Bukti P.16, sebagai berikut: Dermaga atau pelabuhan yang dibangun oleh PEMOHON dan yangdipergunakan sebagai operasional PEMOHON, ditaksir seharga Rp.110.359.000.000, (seratus sepuluh milyar tiga ratus lima puluhsembilan juta rupiah), berada di JI.

Material Bangunan, Pasal 7Jangka Waktu Dan Tata Cara Pembayaran, Pasal 8 Diskon Dari Devoleper, Pasal 9Uang Muka (Urbun), Pasal 10 Pelunasan Sebagian Dan Pelunasan Dipercepat, Pasal 11Biaya, Potongan Dan Pajakpajak, Pasal 12 Pengakuan Utang Dan Penyerahan Agunan,Pasal 13 Agunan, Pasal 14 Denda, Pasal 15Peristiwa Cidera Janji, Pasal 16 Akibat Cidera Janji, Pasal 17 Perjanjian DanJaminan Nasabah, Pasal 18 Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah, Pasal19 Risiko, Pasal 20 Asuransi, Pasal 21 Keadaan Kahar (Force

Majeure), Pasal22 Pengawasan Dan Pemeriksaan, Pasal 23 Hukum Yang Berlaku 24Penyelesaian Perselisian, Pasal 25 Persyaratan Khusus, Pasal 26 Surat Menyurat, Pasal27 Lainlain, Pasal 28 Ketentuan Penutup, yang kesemuanya diterangkan dan dijelaskanpada kausalkausal didalam Akte tersebut;3.

Pada Poin3 Bahwa pelaksanaan pekerjaan (prestasi) yangdilakukan oleh Tergugat pada bulan Mei 2015 belum memenuhitarget, oleh karena kondisi cuaca hujan terus menerus atau disebutdalam keadaan memaksa (Force Majeure) dari bulan Januari sampaiHalaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 683/Pat.G/2015./PN.

dalamputusannya pada halaman 44 dan 45 (empat puluh empat dan empat puluh lima)putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pertimbangan hukum tersebut telahdiambil oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, adapunpertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tersebut antara lain:e Menimbang, bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II(bukti PS/T6) telah disepakati mengenai jangka waktu pelaksanaanpekerjaan, harga borong pekerjaan, cara pembayaran, pekerjaan tambahankurang, force

majeure, penyelesaian perselisihan, lainlain yang mengaturhakhak dan kewajiban masingmasing kedua belah pihak sebagaimanatertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 perjanjian dimaksud;e Menimbang, bahwa perjanjian antara kedua belah pihak tersebut berlaku danmengikat sebagai suatu undangundang bagi kedua belah pihak, demikianditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata;e Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 tentang jangka waktu pelaksanaanpekerjaan (bukti P1/T6) bahwa pihak kedua dalam Pasal 1 dengan