., M.Kn. perumahan Bukit Mekarwangi atas namaKAHFI JULHILMAN sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) blok D3 Nomor191 (Satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibuktipengeluaran pembayaran biaya pembayaran akta PPJB konsumen akhad kreditBTN Kebon Jeruk pada notaris FATIMAH SH., M.Kn perumahan BukitMekarwangi atas nama HUSNI MUBAROK sebesar Rp. 1.000.000,1 (Satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibuktipengeluaran pembayaran pembayaran akta PPJB konsumen akhad

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor191/KMA/SK/X1V2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secaraHal 19 dari 292 Putusan Nomor 104/Pid.SusTPK/2015/PN.Smgmelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian

(enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh riburupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa Milawati melalui rekening milik TerdakwaMilawati selaku Direktris CV.Mutiara Hati pada Bank Pembangunan Kalteng CabangKapuas dengan Nomor Rekening 600.003.0000016983 ,serta Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS) untuk pembayaran Retensi (masa pemeliharaan) Nomor191: 738/SPP/LS.CK/PU 2012 tanggal 30 Nopember 2012 dengan nilai Rp.49.950.000,00(empat puluh sembilan juta sembilan

Tegar BerimanKabupaten Bogor atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 158 dari 341 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgBandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, PengadilanNegeri

Tegar BerimanKabupaten Bogor atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, PengadilanNegeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan

yangtidak dapat diingat lagi antara bulan Juni Tahun 2013 sampai dengan bulanSeptember Tahun 2016 atau setidaktidaknya pada waktu lain antara Tahun 2013sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Desa Batutulis Kecamatan NanggungKabupaten Bogor, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191

waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2011 sampaidengan bulan Desember Tahun 2011 atau setidaktidaknya pada waktuwaktulain dalam tahun 2011, bertempat di Kecamatan Jatitujun KabupatenMajalengka Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung dengan berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sertaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191

Martadinata nomor 6365 Kota Sukabumi atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Bandung yangberwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkanKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/X1/2010 tanggal O01 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, PengadilanNegeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya

Jawabdalam Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah, dalam kurun waktu Bulan Juli2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2013dan 2014, bertempat di Sekolah SDN Kranji X Jalan Mangga Raya Perumnas Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191

bin HADI SUYONO, pada waktu antaratanggal 8 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengantahun 2012, bertempat di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen KabupatenBanyumas atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191

atau setidaktidaknya di antara tahun 2013sampaidengan tahun 2014 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) unitSukabumi Utara yang beralamat di jalan Cikole Dalam Nomor 31 KelurahanCikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Bandung yang berwenangmemeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkanKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191

Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara Nomor191/Pid.B/2019/PN Btl atas nama Terdakwa EDY SUWANDI BIN HASYIMJOHAN tersebut di atas;3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraNomor 191/Pid.B/2019/PN Btl atas nama Terdakwa EDY SUWANDI BINHASYIM JOHAN tersebut di atas;4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhirMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

atau setidaktidaknya di antara tahun 2013sampaidengan tahun 2014 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) unitSukabumi Utara yang beralamat di jalan Cikole Dalam Nomor 31 KelurahanCikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Bandung yang berwenangmemeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkanKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor191/KMA/SK/X1/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semaranguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turutsera melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan

ratus lima ribu seratus rupiah),ditandatangani oleh SAMSA (Bendahara).e 1 (satu lembar print out etiket atas nama SUMIATI, dariPalangkaraya Jakarta PP beserta boarding pass nya.e 1 (satu) lembar asli invoice dari Hotel Royal Palace Hotel atasnama SUMIATI, tanggal 17/05/2008 sebesar Rp864.000,00(delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).1 (satu ) eksemplar dokumen perjalanan Dinas atas nama SURTINIdari Jakarta Palangkaraya yang terdiri dari :e 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor191

JERO WACIK.e 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor191/SPPD/DN/DKP09 tanggal 22 Mei 2009 dalam rangkamengadakan Kunjungan Kerja ke Denpasar Bali dalam rangkaMenandatangani Prasasti Holiday Inn Hotel, MenyaksikanWayang Cengblong Dan Menghadiri Upacara Ngaben.e 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas keDenpasar Bali.e 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas Ir.

tiga ratus lima ribu seratus rupiah),ditandatangani oleh SAMSA (Bendahara).1 (satu lembar print out etiket atas nama SUMIATI, dariPalangkaraya Jakarta PP beserta boarding pass nya.1 (satu) lembar asli invoice dari Hotel Royal Palace Hotel atasnama SUMIATI, tanggal 17/05/2008 sebesar Rp864.000,00(delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).1 (satu ) eksemplar dokumen perjalanan Dinas atas nama SURTINIdari Jakarta Palangkaraya yang terdiri dari :2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor191

JERO WACIK.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor191/SPPD/DN/DKP09 tanggal 22 Mei 2009 dalam rangkamengadakan Kunjungan Kerja ke Denpasar Bali dalam rangkaMenandatangani Prasasti Holiday Inn Hotel, MenyaksikanWayang Cengblong Dan Menghadiri Upacara Ngaben.Hal. 1600 dari 1707 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/201692.1 (satu) lembar asli lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas keDenpasar Bali.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas Ir.

Jawa Barat, pada hari dan tanggal yangtidak dapat dipastikan sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan bulanDesember 2013 atau setidaktidaknya pada tahun 2013 bertempat di BalaiPengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan Ill Bandung Jalan Soekarno HattaNomor 609 Bandung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangberdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UndangUndang No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) joPasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesaia Nomor191

CicantayanKabupaten Sukabumi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangberdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo pasal 4Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, dengan

CicantayanKabupaten Sukabumi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangberdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo pasal 4Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; selaku orang yangmelakukan atau turut serta melakukan, memberi

. ;81.1 (satu) lembar bukti pembayaran Rp. 74.800.000, ;82.1 (satu) berkas dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 191/SPPLS Barang dan Jasa) Nomor191/SPPLS/BL/Wisata /2010 tanggal 15 Desember 2010.83.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05774/LS /Wisata/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan nilai Rp. 112.200.000.84.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 126/SPMLS/BL/Wisata/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan

bulan Maret 2016atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2015 sampai dengantahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang jalan Mayor Abdurahmannomor 107 Sumedang Jawa Barat dan di Pasar Wado Desa Wado Kecamatan Wadokabupaten Sumedang atau pada tempattempat lain yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor191

Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, secaramelawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauOrang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut :Hal. 166 dari 579 hal.

Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada TA 2018, Kementerian

Pegadaian, sejak tanggal 28 Nopember 2008 sampaidengan 5 Juli 2010, atau setidaktidaknya dalam waktuwaktu antara tahun2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Perum Pegadaian (CPP)Singaparna Jalan Pegadaian No.774 Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, atausetidaktidaknya pada tempat tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandungyang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor191