Ditemukan 1979 data
Terbanding/Penuntut Umum I : ERWIN ISKANDAR, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : ISNAN FERDIAN, SH
224 — 212
biaya koperasi, membuat laporankeuangan koperasi, pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun2012, bertempat di Di Koperasi Bina Usaha (KBU) atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang berwenangmemeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkanKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191
150 — 137
AlasWahana Estetika yang beralamat di Jalan Cijabon No. 726 Desa Cimahi Kec.Cicantayan Kabupaten Sukabumi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangberdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo pasal 4Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/X1/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberwenang memeriksa dan mengadili
Alas WahanaEstetika yang beralamat di Jalan Cijabon No. 726 Desa Cimahi Kec.Cicantayan Kabupaten Sukabumi atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang berdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jopasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/X1V2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberwenang memeriksa dan mengadili
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
543 — 239
Angsa Emas Perdana nomor191/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US$1.075,00beserta lampiran meat sheet. Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 367 /6161850)1851)1852)1853)1854)1855)1856)1857)1858)1859)1860)1861)1862)1863)1864)1865)1866)1867)1868)1869)1870)1871)1872)1873)1874)1875)1876)1877)1878)1879)1880)P.v.10: 2 (dua) lembar fotocopy invoice PT.
Angsa Emas Perdana nomor191/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US$1.075,00beserta lampiran meat sheet. Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 608 /6161850)1851)1852)1853)1854)1855)1856)1857)1858)1859)1860)1861)1862)1863)1864)1865)1866)1867)1868)1869)1870)1871)1872)1873)1874)1875)1876)1877)1878)1879)1880)P.v.10: 2 (dua) lembar fotocopy invoice PT.
Terbanding/Terdakwa : ENTIK MUSAKTI als SHAKTI als MUSAKTI
224 — 233
tahun 2011 dan 2012, bertempat dikantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) PemerintahKota Bandung, Jalan Wastukencana nomor : 2 Bandung atau setidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) UU RINomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JoKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191
106 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan tahub 2012,bertempat di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Pemerintah Kota Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung atausetidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa danmemutus perkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2)UndangUndang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191
268 — 125
tahun 2011 dan 2012, bertempat dikantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) PemerintahKota Bandung, Jalan Wastukencana nomor : 2 Bandung atau setidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) UU RINomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JoKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191
82 — 46
Bekasi Selatan, Bekasi dan di Kantor BagianPerekonomian sekretariat daerah Kota Bekasi atau setidak tidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkanketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2) UndangUndang RI Nomor : 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
160 — 69
LAGOA NUSANTARA; Bahwa Perihal Pemeriksaan/Penelitian Addendum CCO 1 Kontrak PembangunanGedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut karena adanya perihalPermohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan GedungAkademik Center IAIN Curup (SBSN) dan Berita Acara Hasil Survey Lapangan Nomor191.A/2/PPKIAINCRP/10/2018 tanggal 09 Oktober 2018 serta Justifikasi TeknisPembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) serta Surat dari saksiBENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK
65 — 12
Kotabaru ;a) 1 (satu) lembar (kertas warna merah) Surat PerintahMembayar Langsung (LS) Nomor191/PPK/LS.CV/DKP/2014 tanggal 11 Desember 2014 dicapdengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru ;Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.239dari.4426) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan Penerbitan SP2DLS Pembayaran LangsungKepada Pihak Ketiga Nomor : 523/191/UMPEG/DKP/2014tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh an.
38 — 8
Kotabaru ;a) 1 (satu) lembar (kertas warna merah) Surat PerintahMembayar Langsung (LS) Nomor191/PPK/LS.CV/DKP/2014 tanggal 11 Desember 2014 dicapdengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru ;Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.239dari.4426) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan Penerbitan SP2DLS Pembayaran LangsungKepada Pihak Ketiga Nomor : 523/191/UMPEG/DKP/2014tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh an.
342 — 170
Sukajadi Bandung, di villa di Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa CiporeatKecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung atau setidaktidaknya di tempattempatlan. yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsijo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung
Pasir Kaliki Komplek RukoPaskal Hypersquare Bandungatau setidaktidaknya di tempattempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yangberwenang memeriksa dan mengadilinya,melakukan atau
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1813 — 2664
Surat dari Bursa Efek Indonesia Nomor S 05415/BEI.PP.2/092018, tanggal 18 september 2018,kepada Direksi PT Trada Alam Maritime, Tbk, perihalperingatan tertulis terkait penyampaian laporanbulanan aktivitas Eksplorasi;Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Nomor Peng00399/BEI.OPP/052018 , tanggal 31 Mei 2018 .perihalHalaman 391 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI215.216.217.ZLB.219.220.221.222.223.224.226:226.227.228.229.efek yang dapat ditarnsaksikan dan atau transaksiShorsell;1 (Satu) bundel Surat Nomor191
Terbanding/Terdakwa : RUDOLF IMAM SANTOSO
150 — 91
Cicantayan Kabupaten Sukabumi atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jopasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal O01 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, secara
942 — 1571
Veteran No.31, Dukuh, PekalonganUtara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51117, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang (berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan KeputusanHal. 18 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana KorupsiKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang berwenang
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
376 — 273
dapat ditentukansecara pasti antara bulan januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atausetidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016,bertempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam suatu DaerahKabupaten Garut atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor191