Ditemukan 1979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor11 nomor138 nomor1417 nomor1419 nomor1421 nomor141 nomor196 nomor101 nomor194 nomor119
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-06-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 16 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa I : WAWAN SOMANTRI
Terbanding/Penuntut Umum I : ERWIN ISKANDAR, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : ISNAN FERDIAN, SH
224 — 212
  • biaya koperasi, membuat laporankeuangan koperasi, pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun2012, bertempat di Di Koperasi Bina Usaha (KBU) atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang berwenangmemeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkanKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
150 — 137
  • AlasWahana Estetika yang beralamat di Jalan Cijabon No. 726 Desa Cimahi Kec.Cicantayan Kabupaten Sukabumi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangberdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo pasal 4Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/X1/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberwenang memeriksa dan mengadili
    Alas WahanaEstetika yang beralamat di Jalan Cijabon No. 726 Desa Cimahi Kec.Cicantayan Kabupaten Sukabumi atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang berdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jopasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/X1V2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberwenang memeriksa dan mengadili
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
543 — 239
  • Angsa Emas Perdana nomor191/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US$1.075,00beserta lampiran meat sheet. Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 367 /6161850)1851)1852)1853)1854)1855)1856)1857)1858)1859)1860)1861)1862)1863)1864)1865)1866)1867)1868)1869)1870)1871)1872)1873)1874)1875)1876)1877)1878)1879)1880)P.v.10: 2 (dua) lembar fotocopy invoice PT.
    Angsa Emas Perdana nomor191/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US$1.075,00beserta lampiran meat sheet. Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 608 /6161850)1851)1852)1853)1854)1855)1856)1857)1858)1859)1860)1861)1862)1863)1864)1865)1866)1867)1868)1869)1870)1871)1872)1873)1874)1875)1876)1877)1878)1879)1880)P.v.10: 2 (dua) lembar fotocopy invoice PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-02-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 31 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : FAUZI MARABESSI
Terbanding/Terdakwa : ENTIK MUSAKTI als SHAKTI als MUSAKTI
224 — 233
  • tahun 2011 dan 2012, bertempat dikantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) PemerintahKota Bandung, Jalan Wastukencana nomor : 2 Bandung atau setidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) UU RINomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JoKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-09-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1822 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 September 2015 — ENTIK MUSAKTI aliasSHAKTI alias MUSAKTI
106 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan tahub 2012,bertempat di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Pemerintah Kota Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung atausetidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa danmemutus perkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2)UndangUndang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 31 Maret 2015 — ENTIK MUSAKTI
268 — 125
  • tahun 2011 dan 2012, bertempat dikantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) PemerintahKota Bandung, Jalan Wastukencana nomor : 2 Bandung atau setidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) UU RINomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JoKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
82 — 46
  • Bekasi Selatan, Bekasi dan di Kantor BagianPerekonomian sekretariat daerah Kota Bekasi atau setidak tidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkanketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2) UndangUndang RI Nomor : 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
160 — 69
  • LAGOA NUSANTARA; Bahwa Perihal Pemeriksaan/Penelitian Addendum CCO 1 Kontrak PembangunanGedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut karena adanya perihalPermohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan GedungAkademik Center IAIN Curup (SBSN) dan Berita Acara Hasil Survey Lapangan Nomor191.A/2/PPKIAINCRP/10/2018 tanggal 09 Oktober 2018 serta Justifikasi TeknisPembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) serta Surat dari saksiBENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
65 — 12
  • Kotabaru ;a) 1 (satu) lembar (kertas warna merah) Surat PerintahMembayar Langsung (LS) Nomor191/PPK/LS.CV/DKP/2014 tanggal 11 Desember 2014 dicapdengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru ;Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.239dari.4426) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan Penerbitan SP2DLS Pembayaran LangsungKepada Pihak Ketiga Nomor : 523/191/UMPEG/DKP/2014tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh an.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 3 Nopember 2016 —
38 — 8
  • Kotabaru ;a) 1 (satu) lembar (kertas warna merah) Surat PerintahMembayar Langsung (LS) Nomor191/PPK/LS.CV/DKP/2014 tanggal 11 Desember 2014 dicapdengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru ;Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.239dari.4426) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan Penerbitan SP2DLS Pembayaran LangsungKepada Pihak Ketiga Nomor : 523/191/UMPEG/DKP/2014tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh an.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
342 — 170
  • Sukajadi Bandung, di villa di Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa CiporeatKecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung atau setidaktidaknya di tempattempatlan. yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsijo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung
    Pasir Kaliki Komplek RukoPaskal Hypersquare Bandungatau setidaktidaknya di tempattempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yangberwenang memeriksa dan mengadilinya,melakukan atau
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1813 — 2664
  • Surat dari Bursa Efek Indonesia Nomor S 05415/BEI.PP.2/092018, tanggal 18 september 2018,kepada Direksi PT Trada Alam Maritime, Tbk, perihalperingatan tertulis terkait penyampaian laporanbulanan aktivitas Eksplorasi;Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Nomor Peng00399/BEI.OPP/052018 , tanggal 31 Mei 2018 .perihalHalaman 391 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI215.216.217.ZLB.219.220.221.222.223.224.226:226.227.228.229.efek yang dapat ditarnsaksikan dan atau transaksiShorsell;1 (Satu) bundel Surat Nomor191
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 23 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RUDOLF IMAM SANTOSO
150 — 91
  • Cicantayan Kabupaten Sukabumi atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jopasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal O01 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, secara
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
942 — 1571
  • Veteran No.31, Dukuh, PekalonganUtara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51117, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang (berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan KeputusanHal. 18 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana KorupsiKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang berwenang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
376 — 273
  • dapat ditentukansecara pasti antara bulan januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atausetidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016,bertempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam suatu DaerahKabupaten Garut atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor191