Ditemukan 534049 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2012 2020 2022 2003 2009
Penelusuran terkait : Perlindungan anak (uu 23/2002) Uu no 23 tahun 2002 Surat keputusan no. 821.21/110/09/2002 tanggal 30 april 2002 Surat no. 829/pd4/d/pd/2002 Tanggal 15 mei 2002 Keputusan (menteri kehutanan) dengan nomor : 9983/kpts-ii/2002 tanggat 31 oktober 2002 Surat keputusan ijin pemakaian tanah no.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 desember 2002 Penetapan tertulis nomor 131.433/10823/012/2002 Pasal 82 uu ri no. 23 tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Anak
Register : 05-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 20 September 2021 — Terdakwa
301 — 150
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 05-12-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 32/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 5 Desember 2019 — TITIS SUYANTO Bin YANTO
75 — 13
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Grasi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tahun 2010
597 — 154
  • Tentang : Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
  • Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
    MenimbangPRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2010TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 22TAHUN 2002 TENTANG GRASIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupaperubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusanpelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepadaPresiden;. bahwa grasi dapat diberikan
    UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4234);.
    Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 15A(1) Permohonan grasi yang belum diselesaikanberdasarkan Pasal 15 UndangUndang Nomor 22Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambattanggal 22 Oktober 2012.(2) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukanpermohonan grasi berdasarkan UndangUndangNomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) dihitung sejak UndangUndang ini mulaiberlaku.Pasal
    UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukanberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 tentang PermohonanGrasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejakberlakunya UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
    Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidakmemberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidanamati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi ataupelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yangtidak terbatas.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 10-09-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 12 Agustus 2021 — JOHANES LOIS ANTONI MANDOWALLY, S.H. ALIAS JOHANES LOUIS ANTONI MANDOWALLY, S.H.
324 — 177
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3127 B/PK/PJK/2023
Tanggal 31 Agustus 2023 — PT HALIK SELINDO ALPHA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
21 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus Anak
Putus : 03-10-2012 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 391/PID/B/2012/PN-GST
Tanggal 3 Oktober 2012 — 81 ayat (1) UU RI no.23 tahun 2002
50 — 23
  • 81 ayat (1) UU RI no.23 tahun 2002
    HONAZARO MARUNDRURU, SpOG selaku dokter pada RSUDGunungsitoli dengan kesimpulan Alat kelamin yang bersangkutan pernahdimasuki benda tumpul ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanOktober tahun 2012 bertempat di Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam
    HONAZARO MARUNDRURU, SpOG selaku dokter pada RSUDGunungsitoli dengan kesimpulan Alat kelamin yang bersangkutan pernahdimasuki benda tumpul ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 01-03-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 23-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pti
Tanggal 22 Maret 2022 — 1.SRI ENDAH WAHYUNINGSIH 2.ROBERT QUINTON JONES
55 — 28
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PTA SEMARANG Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Smg
Tanggal 30 Agustus 2016 — PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hariyadi Usman Jaka Sutapa, SH.,MH. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kertonatan RT.01, RW.01, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2015, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding; M e l a w a n TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumingan AP. Utomo, SH., MH. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;
107 — 16
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
1761 — 728
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
    Bahwa secara terperinci, kedudukan Pemohon dalam permohonanpengujian Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14Tahun 2002 adalah berikut ini.a.
    Dengan demikian, Pengadilan Pajak keberadaannyadimungkinkan sepanjang diatur dengan UndangUndang, yangkemudian diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002.
    Dengan demikian,jelas Pemohon Prinsipal memiliki hak konstitusional yang diatur dalamUUD 1945 dan UndangUndang delegasiannya, yaitu UU Nomor 48Tahun 2009 (Pengganti UU Nomor 14 Tahun 1970) dan UU Nomor 14Tahun 2002.Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatuUndangUndang khususnya terkait Pasal Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 yang keduanya berbunyisebagai berikut.Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002, Ketua, Wakil Ketua danHakim diangkat
    Terkait dengan usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terhadapperubahan atas UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak dalam hal inibelum pernah diusulkan.2.
    Menyatakan Pasal 8 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 25-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 6/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 25 Maret 2021 — Terdakwa: SUCIPTO Bin KASMONO
56 — 15
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
666 — 261
  • Tentang : Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
    2002Menimbang :MengingatTENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang dapat berjalan secara efektif, maka UndangUndang Nomor 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan denganperkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standarinternasional;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu mengubah UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002
    tentang TindakPidana Pencucian Uang;Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan ...Menetapkan :i TLS22S hMe ae NyNz S4VAZ NY4 NY)WS) M7NN M7PRESIDENREPUBLIK
    INDONESIA2UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANGNOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIANUANG.Pasal IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentangTindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)diubah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 16-01-2020 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 6/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 16 Januari 2020 — Terdakwa WIYONO bin KARDI.
75 — 9
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-10-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 11-03-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 227/Pdt.G/2012/PTA.Smg.
Tanggal 21 Januari 2013 — PEMBANDING vs TERBANDING
83 — 41
  • kompensi danrekonpensi sebagaimana amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut sertaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 1382010 dan SuratKetua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/TuadaAG/X/2002
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2107 — 607
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    Bahwa UU KPK yangdisahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, disahkan dandiundangkan setelah adanya perubahan pertama UUD 1945;B.
    Pasal 72 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD1945;3.
    Untuk itu, maka dibentuk UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi.4.
    Asimow, Administrative Law (2002) hal.2)Lebin jauh, mengutip keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalamperkara Humprey's Executor vs.
    Lihat juga dalam EddyO.S Hiariej, 2002, MemahamiAsas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah,KOMPAS, 21 Oktober 2002, halaman 4)Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menganut secara ketat satu model tertentu. Kendatipun kecenderungannya pada crime control model, namunrealitanya dikombinasikan dengan model yang lain.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 19-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 36/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 19 Maret 2020 — CANDRA NUR CAHYANTO bin HARYANTO
23 — 4
  • Pati No. 22 tahun 2002 tentang Minuman Kerasmenjalankan tindak pidana ringan Setiap Orang atau badanusahadilarangMengedarkan, mengoplos, menjual, menyajikan minuman Beralkoholtanpa Ijin dari Bupati Pati dan sudah dapat mendapatkan keuntungan dari usaha yangdijalankannya.BahwaT erdakwadalammengedarkan, menjual, memberi,manyajikanminumanberalkoholtidakmempunyaiijindariBupatiPati,sehinggasecvarasadarmelanggarpasal O9PerdaKab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 02-12-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 31/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 2 Desember 2019 — Terdakwa: SRIMULAT binti MIJAN
50 — 5
  • Pati.Agama > Islam.Pekerjaan : Pedagang;Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca : Dan seterusnya:Setelah mendengar: Dan seterusnya:Menimbang : Dan seterusnya:Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 5 jo pasal 9 ayat(1) PERDA PATINo: 22 tahun 2002 tentang Minuman keras ketentuan pasal pasal KUHP dan peraturanperrundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1..Menyatakan Terdakwa SRIMULAT Binti MIJAN terbukti secara
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.JK
Tanggal 27 Februari 2017 — Irfan Syahkuala bin H Nazmi S, S.H.,M.M.; Ella Purnama Sari binti Umar Said;
93 — 60
  • tangan Terbanding, maka Terbanding tidak bolehmenghalanghalangi Pembanding untuk selalu datang menemui anaknyadan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Pembanding,begitu pula Pembanding selaku ibunya, tetap mempunyai hak untukberkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasihsayangnya, mengajak jalanjalan serta sesekali bermalam apabila dikehendaki,hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalamPasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 30-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 19/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 30 Januari 2020 — Terdakwa: PANCA SETYA PAMUNGKAS
127 — 10
  • PatiAgama : Islam.Pekerjaan : SwastaTerdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Dan seterusnya.Setelah mendengar : Dan seterusnya.Menimbang : Dan seterusnya.Mengingat Pasal 5 jo pasal 9 Perda Kab Pati No.22 tahun 2002 tentang Minuman Keras danUndang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundangundangan lainya yang berlaku.MENGADILI:1.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 05-12-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 36/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 5 Desember 2019 — SUPRIYONO Bin MUNADI
75 — 10