., dan kawan, para Advokatdan Konsultan Hukum pada Imanuddin, Gazali &Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus NomorL/PONSBV/89756/LEGALI/III/ 2018, tanggal 6 Maret2018;2. Ali Nasir, S.H., LL.M., dan kawankawan, masingmasingpegawai But Premier Oil Natuna Sea BV, beralamat diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorL/PONSBV/89769/LEGAL/III/2018, tanggal 6 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 9 halaman.

., dan kawan, para Advokatdan Konsultan Hukum pada Imanuddin, Gazali &Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus NomorL/PONSBV/89754/LEGALI/III/ 2018, tanggal 6 Maret2018;2. Ali Nasir, S.H., LL.M., dan kawankawan, masingmasingpegawai But Premier Oil Natuna Sea BV, beralamat diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorL/PONSBV/89767/LEGAL/III/2018, tanggal 6 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 9 halaman.

Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Legali Standing Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat I Rekonpensi/Terbanding I dan Tergugat llKonpensi/PenggugatIl Rekonpensi/Terbanding II;Dalam persidangan untuk perkara a quo di Pengadilan Negeri Tanjung Balai,Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan Penggugat IlKonpensi/Tergugat II Rekonpensi/Pembanding II telan mendelegasikan kewenangannya kepada Advokat Syahrul Eriadi, S.H., M.H. dari Lembaga Bantuan HukumOMBUDSMAN yang berkedudukan di Kisaran untuk

Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Legali Standing Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat IlKonpensi/Penggugat II Rekonpensi/Terbanding II;2.

Nullum crimen sine poena legali yang berarti tidak ada perbuatanpidana tanpa pidana menurut undangundang.Bahwa berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi.Pertama, fungsi melindungi yang berarti undangundang pidana melindungirakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenangwenang. Kedua, fungsiinstrumentasi yaitu dalam batasbatas yang ditentukan undangundang,pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegastegas diperbolehkan.

Fungsimelindungi lebih pada hukum pidana materiil yang mengacu pada frasapertama (nulla poena sine lege) dan kedua (nulla poena sine crimine).Sedangkan fungsi intrumentasi lebih pada hukum pidana formil yangmengacu pada frasa ketiga (nullum crimen sine poena legali). Biladicermati frasa ketiga nullum crimen sine poena legali yang berarti tidakada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undangundang adalah suatukalimat negatif.

Nullum crimen sine poena legali yang berarti tidak adaperbuatan pidana tanpa pidana menurut undang undang ;Bahwa berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai duafungsi, antara lain : Pertama, fungsi melindungi yang berarti undang undang pidanamelindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang WENANG jnn=nnnn nanan nnn nen nce nce ncn cnc ncn cence ncn enc enc encnesHalaman 29 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.

Fungsi melindungi lebin pada hukumpidana materiil yang mengacu pada frasa pertama (nulla poenasine lege) dan kedua (nulla poena sine crimine) sedangkan fungsiinstrumentasi lebih pada hukum pidana formil yang mengacu padafrasa ketiga (nullum crimen sine poena legali) ;Bila dicermati frasa ketiga nullum crimen sine poena legali yangberarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang undang adalah suatu kalimat negatif jika kalimat tersebutdipositifkan maka bunyinya, Semua perbuatan pidana

Putusan No.540/PID.SUS/2018/PT MKSyang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi : nulla poenasine lege (tidak ada pidana tanpa undangundang); nulla poena sinecrimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); nullum crimen sinepoena legali (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurutundangundang).

Hiariej, apa yang dirumuskan oleh Feuerbachmengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latinberbunyi : nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa undangundang); nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatanpidana); nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidanatanpa pidana menurut undangundang).

Dalam catatansejarah azas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dalam teori: vompsychologishen zwang (paksaan psikologis) dimana adagium nullumdelictum nulla poena sine praevia lege poenali yang mengandung tiga prinsipdasar: Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang undang); Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana); Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undangundang pidana yang terlebih dulu ada);Adagium ini menganjurkan supaya :a.

Nullum crimen sine poena legali yang berarti tidak adaperbuatan pidana tanpa pidana menurut undangundang.Bahwa berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai duafungsi. Pertama, fungsi melindungi yang berarti undangundangpidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yangsewenangwenang. Kedua, fungsi instrumentasi yaitu dalam batasbatas yang ditentukan undangundang, pelaksanaan kekuasaan olehnegara tegastegas diperbolehkan.

Sedangkanfungsi intrumentasi lebih pada hukum pidana formil yang mengacupada frasa ketiga (nullum crimen sine poena legali). Bila dicermatifrasa ketiga nullum crimen sine poena legali yang berarti tidak adaperbuatan pidana tanpa pidana menurut undangundang adalahsuatu kalimat negatif. Jika kalimat tersebut dipositifkan, makabunyinya, Semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undangundang. Dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidanameliputi hukum pidana materiil dan formil.

Tangguk Bongkar IX, tanah/rumah mana diperolehnyasecara gantirugi dari Turut TergugatIIl, berdasarkan Akta PELEPASANHAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, yang dilegalisir oleh TurutTergugatIV dibawah Nomor: 811/LEGALI SASI/IX/ 2011 tertanggal 13September 2011, dengan batasbatas dan ukuran sebagai berikut:= Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran...... + 17M= Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran ............ + 17M= Timur dengan tanah Amat Kasdi/S.Umar, ukuran ...... + 37,5M= Barat dengan Gang

,Notaris di Medan dengan Nomor : 811/LEGALI SASI/IX/2011, tertanggal13 September 2013 adalah cacat hukum, oleh karena itu maka sangatberalasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan AKTAPELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, yang dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris di Medan denganNomor : 811/LEGALISASI/IX/2011, tertanggal 13 September 2013 tidaksah dan tidak berkekuatan hukumM; 202222020 36.Bahwa jual beli atau ganti rugi dan AKTA PELEPASAN HAK ATASTANAH DENGAN GANTI RUGI

Nullum crimen sine poena legali yang berarti tidak ada perbuatan pidanatanpa pidana menurut undangundang.Bahwa berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi.Pertama, fungsi melindungi yang berarti undangundang pidana melindungirakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenangwenang. Kedua, fungsiinstrumentasi yaitu dalam batasbatas yang ditentukan undangundang,pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegastegas diperbolehkan.

Fungsimelindungi lebih pada hukum pidana materiil yang mengacu pada frasapertama (nulla poena sine lege) dan kedua (nulla poena sine crimine).Sedangkan fungsi intrumentasi lebih pada hukum pidana formil yangmengacu pada frasa ketiga (nullum crimen sine poena legali). Bila dicermatifrasa ketiga nullum crimen sine poena legali yang berarti tidak adaperbuatan pidana tanpa pidana menurut undangundang adalah suatukalimat negatif.

criminal sanctions) ;Dikaji dari substansinya, asas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latinsebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada delik,tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya), atau nullapoena sine lege (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undangundang), nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana),nullum crimen sine lege (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurutundangundang) atau nullum crimen sine poena legali

Dalamcatatan sejarah azas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dalam teori:vom psychologishen zwang (paksaan psikologis) dimana adagium nullumdelictum nulla poena sine praevia lege poenali yang mengandung tiga prinsipdasar: Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang undang); Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana); Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undangundang pidana yang terlebih dulu ada);Adagium ini menganjurkan supaya :a.

criminal sanctions) ;Dikaji dari substansinya, asas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latinsebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada delik,tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya), atau nullapoena sine lege (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undangundang), nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana),nullum crimen sine lege (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurutundangundang) atau nullum crimen sine poena legali

Nomor 67 PK/PID/2016berlakunya ketentuan pasalpasal hukum itu sendiri menurut azaslegalitas (Pasal 1 KUHP Jo Pasal 3 KUHP), yang menurut anse/m vonFeuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (17751833),merumuskan azas legalitas dalam bahasa latin, yaitu : Nulla poena sine lege; tidak ada pidana tanpa ketentuan pidanamenurut undangundang; Nulla poena sine crimine; tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana; Nullum crimine sine poena legali; tidak ada perbuatan pidana tanpapidana menurut undangundang

Nullum crimen sine poena legali yang berarti tidak ada perbuatanpidana tanpa pidana menurut undangundang.Bahwa berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi.Pertama, fungsi melindungi yang berarti undangundang pidanamelindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenangwenang.Kedua, fungsi instrumentasi yaitu dalam batasbatas yang ditentukanundangundang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegastegasdiperbolehkan.

Bila dicermati frasa ketiga nullum crimen sine poena legali yangberarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undangundang adalah suatu kalimat negatif. Jika kalimat tersebut dipositifkan,maka bunyinya, semua perbuatan pidana harus dipidana menurutundangundang. Dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidanameliputi hukum pidana materiil dan formil.

Nullum crimen sine poena legali: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undangundang ;Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu nullum delictum, nullapoena sine praevia lege poenali. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undangundang terlebih dahulu ;Asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harusdidasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

yaitu Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 TentangPenghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk, Maimun, Aliran SalafiWahabi, Aliran Tharigat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat HizoutTahrir Indonesia Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yangberada dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya karena yangdihentikan sementara dalam Surat Edaran Bupati Aquo adalah aktifitas dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ;Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat danPenggugat Il tidak mempunyai legali

Nullum Crimen Sine Poena Legali, yang artinya tidak ada kejahatanyang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UUterhadap pelanggarannya;(Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: 1847, Lehrbuch des geminin inDeutschland gultegen Peinlichen Rechts, Georg Freiedrich HayersVerlag.

Nullum Crimen Sine Poena Legali, yang artinya tidak ada kejahatanyang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadappelanggarannya;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan PEMOHON sebagaiTersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHAPyang menyatakan; Tersangka adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya, berdasarkan minimal dua alat buktiyang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP patut diduga sebagaipelaku tindak pidana;Bahwa karena TERMOHON