MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan perkara ini dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg., dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 710.000,00

145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

375 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 8 Maret 2016, yang amarnyasebagai berikut:1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor PT BestbuyHome Shopping Indonesia, dengan para Krediturnya sebagai berikut:1.PT Media Nusantara Citra, Tbk;2. PT Sun Televisi Network;3.4.

Rp1.527.000,00 (satu juta lima ratusdua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Pemohon;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 8 Maret 2016,terhadap putusan tersebut Para Pemohon PKPU melalui kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016, mengajukan permohonan kasasipada tanggal 15 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 08 Kas/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst., juncto Nomor 85/Pdt.Sus

putusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalammenerapkan hukum, karena sudah benar sesuai fakta persidangan tidak terbuktiadanya alasan yang sah untuk menolak mengesahkan perjanjian perdamaiansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus

62 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

2009;Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt.Sus

Tedi Ramadhan S dan AhmadJauhari (vide Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama) akan tetapi dalamPutusan Kasasi Nomor Nomor 886 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 21 Februari 2013masih disebut sebagai penerima kompensasi PHK;Bahwa pertimbangan Hukum Judex Juris pada halaman 46 alinea 1 menyatakan:"Menimbang bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah AgungberpendapatMengenai alasan kesatu sampai dengan alasan kesepuluh: "bahwa alasanalasantersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara

penyelesaian perselisihanantara Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Termohon Kasasi denganTermohon Peninjuan Kembali semula Tergugat/Pemohon Kasasi dan bahkantergolong sesat, yang serta merta menyatakan mogok kerja Para PemohonPeninjauan Kembali semula Penggugat/Termohon Kasasi sebagai tidak sah.Namun demikian untuk lebih jelasnya permohon peninjauan kembali ini akanmenguraikan lebih lanjut kekhilapan atau kekeliruan lanjutan dari pertimbanganpertimbangan Judex Juris dalam putusannya Nomor 886 k/Pdt.Sus

Olehkarena itu dalam hal ini pula putusan Judex Juris Nomor 886 K/Pdt.Sus/2012telah terdapat kekhilapan dan kekeliruan nyata;. Bahwa sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/ TermohonKasasi sekaligus ajukan dalam kontra memori kasasi pada angka 12 halaman 14,kembali kami ajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini sebagai berikut:Bahwa Judex Facti dalam Putusannya Nomor 18/PHI.G/2012/ PN.

140 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Pdt.Sus/2012 tanggal24 Juli2012 yang pada pertimbangannya hukumnya Majelis HakimAgung berpendapat pada pokoknya sebagai berikut (Lampiran 11):..,Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapatdipertahankan lagi (disharmonis) maka sesuai asas yang ada dalamUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu alinea ke3 penjelasanumum yang menyatakan apabila salah satu pihak tidak lagimenginginkan hubungan kerja dilanjutkan maka hubungan kerja dapatdiputus;b.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 173 K/PDT.SUS/2012 tanggal29 Mei 2012 yang pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agungberpendapat pada pokoknya sebagai berikut (lampiran 12):...Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapatkeserasian dan keharmonisan, oleh karenanya adalah beralasan diPHkK;c.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/PDT.SUS/2012 tanggal11 Oktober 2012, pada pokoknya berpendapat bahwa (lampiran 13);Bahwa hubungan kerja tidak dapat dipertahankan lagi karenaPemohon/Tergugat sudah tidak bersedia lagi melanjutkan hubungankerja, maka putusan Judex Facti sudah tepat dalam penerapan hukumsesuai amar Putusan PHI a quo;Pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan prinsip disharmonistersebut juga tidak sesuai dengan Doktrin Hukum Perburuhan NasionalIndonesia, diantaranya pendapat

713 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor 40/Pdt.Sus/2016/PN.TPg tanggal 05Januari 2017;Mengadili Sendiri dengan memutuskan:1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat (para Pemohon Kasasi) untukseluruhnya;2. Menyatakan sah alatalat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasidalam perkara a quo;3.

458 K/PDT.SUS/2011

P UT US ANNo. 458 K/Pdt.Sus/ 2011DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan WHubungan Industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkaraPT. NUSANTARA DIAN CENTRE (NDC) RESORT,beralamat di Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken,Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepadaCHRISTIANO WEENAS, SH., Advokat, beralamat diJalan BW.

260/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan No. 141/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Oktober2018 (Bukti T19) yang kaidah hukumnya adalah:Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat perdaan mengenaiharga satuan dan jatuh waktu, maka pembuktiannya menjadi tidak jelasdan karenanya berlasan menjadi tidak jelas dan karenanya beralasan bagiMajelis Hakim berpendapat bahwa perlu pembuktian lebih lanjut sehinggamenjadi tidak sederhana sebagaimana diamatkan dalam Pasal 8 ayat (4)UU Nomor: 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Oleh karena itu sudah sepatutnyatidak ada masalah hukum pada perkaraa quo.T12 Berita Acara Serah Terima Unit Membuktikan bahwa telah dilakukanApartemen Tifolia kepada PEMOHON II serah terima unit apartemen dariPKPU dan Berita Acara Serah Terima TERMOHON PKPU kepada PARAUnit Apartemen Callia kepada PEMOHON PEMOHON PKPU dan oleh karena itu PKPU. peralihan hak atas unit apartemen telahdialihkan secara hukum kepada PARAPEMOHON PKPU besertakonsekuensinya.T13 Yurisprudensi No. 99/Pdt.Sus Membuktikan adanya

Bahwa Putusan No.141/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Ps 141/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2018. t tanggal 11 Oktober 2018 ini juga telahdirujuk pada perkara No.20/PDt.SusPKPU/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst.Membuktikan dalam hal utang tidakdapat dibuktikan secara sederhana,terutama masih adanya perbedaanpendapat kewajiban terkait merupakanhutang atau tidak, maka PermohonanPKPU harus dinyatakan untuk ditolak.

T21 Putusan No. 184/Pdt.Sus Bahwa Putusan No. 184/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10Januari 2019. Januari 2019 ini juga telah dirujuk padaperkara No.20/PDt.SusPKPU/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst.Membuktikan dalam hal utang tidakdapat dibuktikan secara sederhana,terutama masih adanya perbedaanpendapat kewajiban terkait merupakanhutang atau tidak, maka PermohonanPKPU harus dinyatakan untuk ditolak.

1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Nomor 1300 K/Pat.SusHKI/2017dalam tiaptiap kasus tersebut, Pengadilan mampu melihat secara adiladanya itikad tidak baik dari distributor atau agen tersebut dengan melalukanpendaftaran merek tersebut;45.Bahwa salah satu yurisprudensi yang relevan adalah perkara PembatalanMerek Nomor 55/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., juncto PutusanKasasi Nomor 222 K/Pdt.SusHKI/2014 antara Aik Gheong Coffee RoasterSDN BHD sebagai Penggugat melawan Tan Tjui Knua sebagai Tergugat;"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

Pendaftaran merek "Aik Cheong" yang terdaftar dengan NomorIDM000064966 yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai persamaanpada pokoknya dengan merek dagang "Aik Cheong" milik Penggugat;46.Bahwa selain dari perkara perkara pembatalan Merek Nomor 55/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., juncto Putusan Kasasi Nomor 222 K/Pdt.SusHKI/2014 tersebut di atas, Lembaga Pengadilan Indonesia di dalam berbagaikasus pembatalan merek juga telah menyatakan bahwa pendaftaran merekoleh distributor di Indonesia yang tidak

Nomor 1300 K/Pat.SusHKI/2017Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 46/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Il. Dalam Pekork Perkara;1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Nomor 1300 K/Pat.SusHKI/2017Jakarta Pusat Nomor Nomor 46/Pdt.Sus/Merek/ 2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal21 Desember 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiridengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan;Memperhatikan, Undang Nomor 2015 Tahun 2001 tentang Merek,Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

BHD., tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 46/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21Desember 2016;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Merek EIK milik Tergugat dengan Nomor PendaftaranIDM000447359 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek EIKmilik Penggugat;3.

LANGGANG BUANA PERKASA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., tanggal 4 Juli 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak bulan Desember tahun 2012 dan berakhir terhitung sejak bulan Desember tahun 2021;3.

1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 461/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

461/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RIKI MULIA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 7 Juni 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 12 Desember 2022;3.

1289 K/Pdt.Sus-PHI/2023

HERMAN SARJUKI tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tanggal 26 Oktober 2023;MENGADILI SENDIRI:Dalam eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam pokok perkara1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2022;3.

135 K/Pdt.Sus-PHI/2024

729 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor02/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 1 Maret 2016 antara PT Bank Mandiri(Persero) Tbk., (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon);b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis., tanggal 16 Mei 2016 antara PT BankMandiri (Persero) Tok. (Pemohon) melawan Suardi (Termohon);c.

Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, M.M., Pimpinan Kantor Wilayah 02Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antaraKukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk.;e.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DUTA MITRA SOLUSINDO tersebut;- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN Jkt. Pst. tanggal 5 Agustus 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

1008 K/Pdt.Sus-PHI/2019

., CABANG BENGKULU tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl., tanggal 6 November 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnyaDalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;3.

149 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 444/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst, tanggal 25 Januari 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;3.

1555 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara Nomor 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;5. Membebankan Debitor PT. Mega Pasanggrahan Indah untuk membayar biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus yang akan ditetapkan kemudian;6. Menghukum Debitor PT. Mega Pasanggrahan Indah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.477.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

No. 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Perdamaian antara TERMOHON PKPU dengan PARA KREDITORNYA sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian tertanggal 02 Nopember 2021 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON PKPU dan PARA KREDITOR;

9/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 27/ Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd., tanggal 11 April 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, yang terdiri dari:a. Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.460.980,00 = Rp22.148.820,00b.

885 K/Pdt.Sus-PHI/2019

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 686,000,- (enam ratus delapan puluh enam

11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb