dijatuhkankepada terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar dibawah iniMajelis Hakim menilai hukuman tersebut adalah hukuman yang cukup adil danpantas atas ganjaran dari perbuatan terdakwa dan juga sebagai bahan pelajaran bagiorang lain khususnya bagi orang yang bekerja di bidang perikanan untuk tidakmelakukan perbuatan yang sama dikemudian hari ;Mengingat ketentuan Pasal 85 UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UU RI No.31 tahun 2004, Tentang Perikanan jo UU RI No.45 tahun2009 tentang

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan segalaperaturan perundangundangan yang berkenaan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa DEDI PULUNGAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan alat penangkapan ikanyang berda di Kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yangditetapkan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI PULUNGAN tersebut denganpidana

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo.Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundangan terkait lainnya dalam perkara ini ;M E N G A D I L I :1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 17/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg tanggal 6 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut; 3.

Memperhatikan Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundangan terkait lainnya dalam perkara ini; M E N G A D I L I :-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 08/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Tpg tanggal 29 Mei 2015, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TUNTUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan

atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Bahwa dari hasil kegiatan terdakwa menangkap ikandengan menggunakanjaring sondong tersebut terdakwa telah berhasil mendapatkan ikan udang sebanyak 2(dua) rombong dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul05.00 WIB sewaktu terdakwa sedang akan pulang ke Muara Sidomukti ditangkapoleh petugas Polisi Polair Polda Banten sehingga jadilah perkara ini;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 UUNo.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004

tentang Perikanan;ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa Misna bin Jasmin selaku nahkoda kapal Nina Jaya pada hariRabu tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 05.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Mei 2015 bertempat di perairan Muara Sidomukti Panimbang TitikKoordinat 0628231LS105 48BT.

Putusan No. 121/PID/2015/PT.BTN.05.00 WIB sewaktu terdakwa sedang akan pulang ke Muara Sidomukti ditangkapoleh petugas Polisi Polair Polda Banten sehingga jadilah perkara ini;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 UUNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;ATAUKETIGA:Bahwa terdakwa Misna bin Jasmin selaku nahkoda kapal Nina Jaya pada hariRabu tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 05.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan

putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 17 September 2015, Nomor :187/Pid.Sus/2015/PN.Pdl. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankandan oleh karenanya harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, makaberdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

unit GPS merek JMC seri NP2063, (satu) unit kompas merekYULI, alat komunikasi, 1 (satu) unit radio merek Motorola seri XiR M8260, dokumenkapal : 1 (satu) buku lessen vessel No seri ; H 001690 an KM.PKFA 8115 GT.77.98yang dikeluarkan oleh Malaysia yang tidak berlaku di wilayah Indonesia. laluterdakwa, ABK, beserta dengan barang bukti dibawa ke pelabuhan perikanan samuderaBelawan untuk diproses lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UUNo. 45 Tahun 2009 tentang

perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;AtauKeduaBahwa Ja terdakwa MOE ALS SWAN selaku Nakhoda kapal perikananKM.PKFA 8115 GT.77.98 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira Pukul 10.32 Wibatau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 pada posisi 0333.129 LU 10001.208 BT yang masih wilayah perairan teritorial Indonesia selatmalaka atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa

unit GPS merek JMC seri NP2063, 1 (satu) unit kompas merek YULI, alatkomunikasi, (satu) unit radio merek Motorola seri XiR M8260, dokumen kapal : 1(satu) buku lessen vessel No seri ; H 001690 an KM.PKFA 8115 GT.77.98 yangdikeluarkan oleh Malaysia yang tidak berlaku di wilayah Indonesia. lalu terdakwa,ABK, beserta dengan barang bukti dibawa ke pelabuhan perikanan samudera Belawanuntuk diproses lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UUNo. 45 Tahun 2009 tentang

perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;AtauKetigaBahwa Ja terdakwa MOE ALS SWAN $selaku Nakhoda kapal perikananKM.PKFA 8115 GT.77.98 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira Pukul 10.32 Wibatau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 pada posisi 0333.129 LU 10001.208 BT yang masih wilayah perairan teritorial Indonesia selatmalaka atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa

perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;e Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yangdiajukan oleh penuntut umum pada hari Kamis tanggal 29September 2016 yang pada pokoknya menuntut :1.

BV 5569 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIUMACAN O01 ke Pangkalan PSKDKP yang kemudian di serahkan kepada PPNSPerikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No.45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproseslebih lanjut. Perbuatan terdakwa Mr.

BV 5569 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIUMACAN 001 ke Pangkalan PSKDKP yang kemudian di serahkan kepada PPNSPerikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) UU No.45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproseslebih lanjut. Perbuatan terdakwa Mr.

BV 5569 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIUMACAN O01 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian di serahkan kepada PPNSPerikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No.45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproseslebih lanjut. Perbuatan terdakwa Mr.

kapal ikansesuai UU No. 45 Tahun 2009 adalah SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan ) SIUP( Surat Ijin Usaha Perikanan ) SLO ( Surat Laik Operasi ) , Surat ijin untuk kapalSIB ( Surat Ijin Berlayar ) bukti kepemilikan kapal , identitas kapal dan suratUkur dan sesuai yang dilakukan oleh terdakwa selaku Nakhoda KM.RIAN Giri Sahputra GT.7 wajib memiliki SIPISIUP dan SIB ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) Undang undang No. 31 tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan : ATAU:KEDUABahwa ia terdakwa AHMAD GANI selakuj Nakhoda KM Rian Giri SahputraGT.7 , pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012, sekira pukul 10.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di perairan Kwala BelawanWilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ( teritorial Indonesia ) pada posisi 035130Udan 984500 T atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang

menerangkan bahwa dokumen yang diperuntukkan untuk kapal ikansesuai UU No. 45 Tahun 2009 adalah SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan ) SIUP( Surat Ijin Usaha Perikanan ) SLO ( Surat Laik Operasi ) , Surat ijin untuk kapalSIB ( Surat Ijin Berlayar ) bukti kepemilikan kapal , identitas kapal dan suratUkur dan sesuai yang dilakukan oleh terdakwa selaku Nakhoda KM.RIAN Giri Sahputra GT.7 wajib memiliki SIPISIUP dan SIB ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 UU No.45 Tahun2009 tentang

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; II.

olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa JUSMAN Bin NONCI, terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak dengansngaja memiiki , menguasai , membawa dan/atau menggunakan alatpenangkapa ikan dan /atau alat bantu penangkap ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkapan di wilayah pengelolaan perikananNegara RepublikIndonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 JoPasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;2.

menghentikan aktivitas terdakwa dalammenangkap ikan serta melakukan pemeriksaan, dari hasilpemeriksaan di temukan bahwa nahkoda dalam melakukan aktivitaspenangkapan ikan tidak dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI).e Bahwa selanjutnya terdakwa dan anak buah kapal (ABK) di bawa keKantor Satuan Polisi Air Polres Kotabaru untuk dilakukan prosespenyidikan.nencenee= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun2009 tentang

Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;ATAUKEDUA :en Bahwa ia terdakwa JUSMAN Bin NONCI yang merupakan NahkodaKapal KMN.

Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yangrumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:1.

RianGiri Sahputra GT.7 wajib memiliki SIPI, SIUP, dan SIB.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupunPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :Saksi 1.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pada Dakwaan Kesatu, perbuatanTerdakwa diatur dan diancam Pasal 93 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, atauKedua, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 98 UU No. 45 Tahun 2009tentang Perikanan tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan

BV 5323 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIUMACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNSPerikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 45tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untukdiproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa Mr.

BV 5323 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIUMACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNSPerikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 45tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untukdiproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa Mr. PHAM DUC THINH sebagaimana diatur dandiancam pidana pasal 85 jo pasal 102 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu mengatur tentang; Kewajiban untukmemiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) bagi setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 102 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo.

Undang Undang No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitumengatur : Tentang pidana penjara dalam UndangUndang ini tidak berlaku bagitindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecualitelah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negarayang bersangkutan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsurnya

Hiu Macan001 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk diproses lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa NGUYEN VAN TAO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 102 jo pasal 104 ayat (2) UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidakmengajukan keberatan atau eksepsi; Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi

Undang Undang No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitumengatur : Tentang pidana penjara dalam UndangUndang ini tidak berlaku bagitindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecualitelah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negarayang bersangkutan ;Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo.pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Kesatu tersebut telahterpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Turut sertamelakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia(ZEEI) tanpa memiliki SIUP ; 777 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Kedua : Pasal

Undang Undang No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitumengatur : Tentang pidana penjara dalam UndangUndang ini tidak berlaku bagitindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecualitelah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negarayang bersangkutan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsureunsur

Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, jo.pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP , pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea,1982) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan KonvensiPerserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention OnThe Law of The Sea, 1982), pasal 30 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981,

Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN BikATAUKEDUA:Bahwa terdakwa HENGKI MAMBENAR, pada hari Sabtu tanggal 08Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit atau setidaktidaknya pada waktu dalambulan Februari 2020 bertempat di selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram,Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori dengan titik koordinat S 0 47 28, 5792E 135 43 47, 0592 atau setidaktidaknya di Suatu tempat yang

Unsur Setiap Orang;Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN BikMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", dalam unsurmenurut pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalahSetiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkandengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi,keterangan terdakwa dan petunjuk

Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sertaperaturan perundangundangan yang bersangkutan lainnya ;MENGADILI:1.

kompresor secara tegas dilarang untuk digunakan penangkapanikan dalam UndangUndang Perikanan No. 45 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan yangpada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakimberpendapat bahwa pembuktian mengenai unsurunsur tindak pidana yang didakwakanyaitu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 100 B UU RINo. 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

tersebut diatas, maka terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersamasamadengan sengaja menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaankapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yangdilakukan oleh nelayan kecil " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 jopasal 9 ayat (1) jo pasal 100 B UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalamsurat dakwaan pertama, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanyaalasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan para terdakwa, maka para terdakwaharus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhipidana

BV 0071 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIUMACAN 001 ke Pangkalan PSKDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNSPerikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No.45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan untuk diproseslebih lanjut.Perbuatan Terdakwa Mr.

BV 0071 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIUMACAN 001 ke Pangkalan PSKDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNSPerikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU No.45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan untuk diproseslebih lanjut.Perbuatan Terdakwa Mr.

perikanandi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidakmemiliki SIUP sebagaimana dimaksud daiam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dal Pasal92 UURI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana daiam dakwaan kesatu dan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki Surat persetujuan berlayarsebagaimana dimaksud daiam Pasal 42 ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 98UU No. 45 Tahun 2009 tentang

perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimanadaiam dakwaan kedua.Menjatuhkn pidana terhadap terdakwa JOSEPH Bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.3.

Menyatakan terdakwa DEDI PULUNGAN bersalah melakukantindak pidana PERIKANAN, sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam DakwaanPrimair ;2.

berikut:Kesatuwonnnn nana Bahwa la terdakwa SUKANDAR selaku Nakhoda kapal ikan NakhodaKapal Ikan KM LUMBA LUMBA pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekirapukul 22.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Januaritahun 2019 pada posisi 0423'475 U 098 23796 T atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini sesuai pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU Republik Indonesia No.45 Tahun2009 tentang

perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yangdengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP,Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2 /Pid.

/PN.Mdn.pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini sesuai pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (1) UU Republik Indonesia No.45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan,mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatanyang terkait yang tidak memiliki SIKPI, sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (1) perbuatan

Putusan Nomor 4/Pid.SusPRK/2021/PN MdnPERTAMABahwa ia terdakwa TEHT ZIN HEIN pada hari Rabu tanggal 03 Februari2021, sekitar pukul 09.35 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2021 bertempat di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi03 24.468 N 100 18.708 E atau setidak tidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medanberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Ssesuai pasal 84 ayat (2)KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukanusaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut:e Berawal Saksi Bustami, saksi Ari Nugroho, saksi Bodro Mulyono dansaksi Syamsuddin Nurarosid, A.md., yang ditugaskan oleh Pimpinansesuai dengan Surat Tugas Nomor : 153/Sta.4/PW

=ATAU=KEDUABahwa ia terdakwa TEHT ZIN HEIN pada hari Rabu tanggal 03 Februari2021, sekitar pukul 09.35 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2021 bertempat di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi03 24.468 N 100 18.708 E atau setidak tidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medanberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2)KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun

2004 tentang Perikanan, yang dengan sengaja memiliki,menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9.

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Nakhoda kapal perikanan yang tidakmemiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat(3)Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal Saksi Bustami, saksi Ari Nugroho, saksi Bodro Mulyono dansaksi Syamsuddin Nurarosid, A.md., yang ditugaskan oleh Pimpinansesuai dengan Surat Tugas Nomor : 153/Sta.4/PW.444/1/2021, tanggal 20Januari 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor154/Sta.4/PW.444/1/2021, tanggal