Ditemukan 39 data
12 — 13
68 — 33
6/G/2017/PTUN.MTR
PUTUSANNOMOR : 6/G/2017/PTUNMTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalampersidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara :NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanNama JabatanBerkedudukan ZAINAL MUTTAKIN HASAN, IND ONESIES ee eeeereescesere reese eeeDi Gubuk Rampung Buku, Desa Jenggik, KecamatanTerara, Kabupaten
95 — 47
6/G/2017/PTUN.JPR
72 — 29
6/G/2017/PTUN.Mks
163 — 55
6/G/2017/PTUN.PTK
127 — 40
6/G/2017/PTUN.JBI
DanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi menolak tanpaalasan dan menyarankan agar Penggugat mengajukan GugatanPembatalan obyek perkara melalui Pengadilan Tata Uasah NegaraHalaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor: 6/G/2017/PTUN.JBI.Jambi.
Yang dapat diuraikansebagai berikut;Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor: 6/G/2017/PTUN.JBI.13.14.15.a. Azas Kecermatan : Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermatdalam mengabulkan permohonan Cken Jakeng, dalammenerbitkan obyek sengketa, karena di atas tanah obyeksengketa sudah ada Sertipikat yang lebih dahulu terbitnya;b.
G/2017/PTUN.JBI.
G/2017/PTUN.JBI.nama Zoerman Manap seluas 33.345 m?
Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor: 6/G/2017/PTUN.JBI.Perincian Biaya Perkara:1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara2. Biaya Redaksi3. Biaya MeteraiJumlahrupiah).Rp. 316.000,Rp. 6.000,Rp. 5.000.Rp. 327.000,(tiga ratus dua puluh tujuh ribu
TERGUGAT: -BUPATI TABANAN;
144 — 177
6/G/2017/PTUN.DPS.
PUTUSANNOMOR : 6/G/2017/PTUN.DPS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganpemeriksaan acara biasa, menjatukan putusan sebagai berikut dalam sengketaANAL A : 2222 =n nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn enn ncn nn nn nnn nnn nnenneeDESA KUWUM, KECAMATAN MARGA, KABUPATEN TABANAN, yang dalam halini diwakili oleh WAYAN WIRYANA, S.Sos,KewarganegaraanIndonesia,Pekerjaan
113 — 38
6/G/2017/PTUN.PBR
G/2017/PTUNPBR.5.
G/2017/PTUNPBR.4.
G/2017/PTUNPBR.
G/2017/PTUNPBR.3.
LANDE, S.H., M.H.Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor :6/G/2017/PTUNPBR.2. FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.PANITERA PENGGANTI,MOHAMMAD SOLEH, S.H.PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 6/G/2017/PTUNPBRPendaftaran Gugatan Rp. 30.000,ATK Rp. 100.000.Panggilan Rp. 110.000,Meterai Rp. 12.000,Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 257.000,Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor :6/G/2017/PTUNPBR.Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor :6/G/2017/PTUNPBR.
83 — 36
6/G/2017/PTUN.BNA
RUDY BASTIAN, S.H.; 277 2=2Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Penasehat Hukum pada Kantor YBHA PeutuahMandiri, beralamat di Perumnas Lingke No. 06, Jeulingke,Kota Banda Aceh;= 22+ =0 22222222 =Halaman 1 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor 6/G/2017/PTUN.BNASelanjutnya disebut sebagai ............. PARA PENGGUGAT;ME LAWANPLT.
Berkas Perkara Nomor : 6/G/2017/PTUNBNA;b. Buktibukti surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan; 7. Telah mendengar; nnn nen enn nnn nnn nn nn nnn nnna. Keterangan Para Pihak pada Pemeriksaan Persiapan; b. Keterangan Para Pihak di Persidangan; c.
;Oleh karena berdasarkan hal tersebut diatas, maka objek yang digugatoleh Para Penggugat masuk dalam ranah Objek Sengketa TataUsaha Negara. ; n= 2n= wenn nnn n nnn nnn nnn nee nnerHalaman 6 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor 6/G/2017/PTUN.BNA3.4.3.5.Bahwa selama ini apabila mengacu pada Pasal 1 angka 9 UU No. 5Tahun 1986 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 Jo.
DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Simeulue yang terpilin periode 2014 2019 dari Partai BulanHalaman 9 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor 6/G/2017/PTUN.BNABintang (PBB). Adapun alasan para penggugat mengajukan gugatan a quodidasari adanya Surat Plt.
G/2017/PTUN.BNA3.
111 — 95
6/G/2017/PTUN.PDG
PUTUSANNOMOR : 6/G/2017/PTUN.PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.
Parman No. 129Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/PULP/PJNII/SBR/VI/2017, Tanggal 19 Juni 2017 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan nomor:Halaman 1 dari 104 halaman, Perkara No. 6/G/2017/PTUN.PDG.37/SK/6/V1/2017/PTUNPDG, tanggal 20 Juni 2017 memberikankuasa kepada:1.
G/2017/PTUN.PDG.
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/PENHS/2017/PTUN.PDG tanggal21 Juni 2017 tentang Hari Sidang; Berkas perkara Nomor: 6/G/2017/PTUN.PDG;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang pada tanggal 15 Mei 2017 dengan register perkara Nomor : 6/G/ 2017/PTUN.PDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21Juni 2017, telahmengemukakan halhal sebagai berikut:Adapun mengenai duduk
TRI JAYA PUTRA sebagai penyedia jasa, olehkarena itu, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Halaman 5 dari 104 halaman, Perkara No. 6/G/2017/PTUN.PDG.tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut ; D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat sebagai berikut :D. 1. Kepentingan penggugatBahwa PT.
116 — 228
6/G/2017/PTUN.PL
Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PLPengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : = Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 6/PENDIS/2017/PTUN.PL tanggal 12 April 2017, tentang Lolos Dissmisal; = Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 6/PENMH/2017/PTUN.PL, tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakimdan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 6/G/2017/PTUN.PL tanggal 13 April 2017 ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 6/PENPP/2017/PTUN.PL tanggal
Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PL TENGGANG WAKTUBahwa Penggugat mengajukan objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Dasar serta alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berkut : 1.
Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PLtangga Penggugat tidak dapat dipertahankan. Pada tahun 2014, sakitPenggugat bertambah parah; . Pada bulan Februari tahun 2016, terjadi sidang Kode Etik Profesidikarenakan Penggugat tidak masuk selama 30 (tiga puluh) hari tanpa izindan sebab, yang disebutkan dalam Keputusan Komisi Kode Etik Profesi PolriNomor: PUT/KKEP/13/IV/2016/KKEP, tanggal 18 April 2016; .
Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PL10.11.12.13.Bahwa Penggugat juga mempunyai Prestasi yang cukup membanggakanyaitu dalam Bermusik.
Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PLPendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping.Apabila merujuk kepada Pasal 18 ayat (1) dan (2) PERKAP No. 14 Tahun2011 tentang KEPP, dalam fakta ini Penggugat tidak mendapatpendampingan hukum pada saat tingkat pemeriksaan pendahuluanmaupun pada saat sidang Kode Etik Profesi Kepolisian.
PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCTS diwakili oleh EDWARD SAPUTERA
Tergugat:
1.BUPATI KUTAI TIMUR
2.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
Intervensi:
PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM
158 — 41
6/G/2017/PTUN.SMD
106 — 28
6/G/2017/PHI.Jmb
152 — 86
6/G/2017/PTUN.TPI
;Halaman 1Putusan Perkara Nomor 6/G/2017/PTUN.TPI3. Santo Prastowo, S.H.;4. Hady Saputra Manalu, S.H.
G/2017/PTUN.TPInamun BP Batam (Tergugat) tidak pernah memberikan faktur tersebut;4.
G/2017/PTUN.TPIa.
Tri Daya Alam Semesta pada tanggal 20 Juli 2016 di RuangRapat Kantor Pengelolaan Lahan lantai 2;Halaman 16Putusan Perkara Nomor 6/G/2017/PTUN.TPIe Bahwa Saksi mengetahui dengan pasti bahwa PT.
G/2017/PTUN.TPIdan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT.
143 — 0
6/G/2017/PTUN.BJM
69 — 55
6/G/2017/PTUN.JKT
Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUNJKTNegara dapat dianggap telah menolak mengeluarkan keputusanyang dimaksud atau telah melakukan sikap diam (vide Pasal 3 ayat(2) UU No. 5 tahun 1986)..
Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUNJKTberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkatPertama Sengketa Tata Usaha Negara ini;V.
Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUNJKT6. Bukti T 67. Bukti T 78.
Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUNJKTTergugat.
Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUNJKT
81 — 13
6/G/2017/PTUN-BKL
85 — 22
6/G/2017/PTUN-SRG
89 — 49
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor 6/G/2017/PTUN-BJM;
Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/G/2017/PTUNBJM, tanggal 22 Agustus 2017;3.
No, 312/B/2017/PT.TUNJKTBanjarmasin, Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin, sesuai Akta Permohonan Banding No. 6/G/2017/PTUNBJM tertanggal 29 Agustus 2017 dan atas Permohonan Banding ParaPenggugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/Terbanding sesuai SuratPemberitahuan Pernyataan Banding No, 6/G/2017/PTUNJBM, masingmasing tertanggal 29 Agustus 2017 ;
No, 312/B/2017/PT.TUNJKTmempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilanmempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Surat Pemberitanuan untukmelinat/mempelajari Berkas Perkara No. 6/G/2017/PTUNBJM masingmasing pada tanggal 17 Oktober 2017 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor 6/G/2017/PTUNBJM diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal
No, 312/B/2017/PT.TUNJKTSeptember 2017 dan tanggal 20 September 2017, memori banding tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahaun danPenyerahan Memori Banding dan tambahan Memori BandingNo. 6/G/2017/PTUNBJM masingmasing pada tanggal 12 September 2017dan tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya Para Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin No. 6/G/2017/PTUNBJM telah keliru, tidak tepat dan. tidaksempurna dalam pertimbangan
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNo. 6/G/2017/PTUNBJM, tanggal 22 Agustus 2017 seluruhnya,; 3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan tata usaha negaraberupa Sertifikat Hak Milik Nomor 292/Desa Sungai Malang, terbittanggal 2 April 1987, Gambar Situasi 282/1985, Luas 5.986 M? atas nama Haji Asmuni Bin Thaib;Hal 8 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUNJKT4.
88 — 43
MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;----- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 6/G/2017/PTUN. MTR.
Tanggal 06 Juni 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi;------------------------------------------------MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi : --------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;----------------------- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor : 6/G/2017/PTUN.
SBY.Usaha Negara Mataram Nomor :6/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 06 Juni 20172. Kuasa Tergugat ll Intervensimembay ar Surat Kuasa Untuk Membayar Nomor : Tanggal 14Juni2017.uang muka panjarbiaya banding 6/G/2017/PTUN. MTR. dan bukti setorBank BRI.2. Kuasa Tergugat Il Intervensi Akta Permohonan Banding Nomor : Tanggal 14Juni2017.menyatakan banding terhadap Putusan 6/G/2017/PTUN.
MTR.Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor :6/G/2017/PTUN.MTR.tanggal06 Juni 2017 Hal. 4 Putusan No. 149/B/2017/PT.TUN.SBY Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 6/G/2017/PTUN. MTR. kepadaPenggugat/Terbanding.Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor : 6/G/2017/PTUN. MTR.Tanggal 15 Juni2017. Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor: 6/G/2017/PTUN. MTR. kepadaTergugat/Terbanding.Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor : 6/G/2017/PTUN. MTR.Tanggal 15 Juni2017.
G/2017/PTUN.