• DAUD PANDI tersebut telah menyimpang dariketentuanketentuan yang ada yaitu :1.

  membayarnya keTerdakwa I Daud Pandi dan Terdakwa Daud Pandi gunakansebesar Rp. 3.000.000,; Bahwa apakah kepala tukang atas nama Tofilus Kesemenerima upah tukang secara keseluruhan saksi tidakmengetahuinya; Bahwa untuk pembelanjaan bahan untuk WC sehat saksilangsung menyerahkannya kepada Dede Anang atas perintahdari Terdakwa Il Daud Pandi untuk pembelanjaan bahandimana untuk 1 RT memperoleh 1 unit WC; Bahwa untuk nota belanja bahan bangunan untuk WC sehatsampai dengan saat ini saksi tidak pernah

  DAUD PANDI; Bahwa yang menandatangani pertanggungjawaban APBDesTahun 2016 adalah Penjabat Kepala Desa an.

  Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor : 39/Pid.SusTPK/2018/PN.KPG atas nama Terdakwa STEFANUS MAAKHdan Terdakwa II DAUD PANDI;3.

  F.Lifu, AMMa.Pd.SD; dan juga saksi Thobias Henukh, saksi MarthinusMboineno, S.Ap serta terdakwa STEFANUS MAAKH danterdakwa Il DAUD PANDI untuk membahas beberapa haltermasuk didalamnya membahas Pengadaan ternak Kambingsebanyak 127 ekor tahun 2016 yang pelaksanaannya belumselessai dan masih berjalan pada saat dilakukan serahterimajabatan kepada terdakwa Il DAUD PANDI selaku Kepala DesaKuimasi definitif, sehingga terdakwa Il DAUD PANDI danterdakwa STEFANUS MAAKH menyatakan bersedia dansanggup melanjutkan

• M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS 02/P.3.25/Ft.1/10/2018, dinyatakan batal demi hukum;
  2. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG atas nama Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI;
  3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan para Terdakwa dari tahanan;
  4. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Negara

  Penuntut Umum:
  NOVEN VERDERIKUS BULAN, SH
  Terdakwa:
  1.STEFANUS MAAKH
  2.DAUD PANDI

  Dana Desa (DD) dan Alokasi DanaDesa (ADD) anggaran tahun 2016 tersebut sudah dilaksanakan dandipergunakan sebelum Terdakwa Il DAUD PANDI dilantik dan menjabat sebagaiKepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat,disebutkannya Terdakwa II DAUD PANDI telah melakukan perbuatan pada suatuwaktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di DesaKuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, menyebabkan surat

  DAUD PANDI atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada kurunwaktu tahun 2016 adalah tidak tepat, mengingat sama sekali tidak ada perbuatanhukum yang dilakukan oleh Terdakwa I DAUD PANDI selaku Kepala DesaKuimasi dalam mengelolah APBDS Desa Kuimasi tahun 2016, knhususnya DanaDesa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, karena pencairan danpenggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016tersebut sudah dilaksanakan oleh saksi Martinus Mboineno, SAP selakupejabat Kepala Desa

  ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II DAUD PANDI tidak dapatdipertanggung jawabkan atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi padaHalaman 29 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN Kpgkurun waktu tahun 2016, maka surat Dakwaan Penuntut umum yangmenyebutkan Terdakwa I DAUD PANDI bersama sama dengan Terdakwa STEFANUS MAAKH sebagai pelaku tindak pidana akibat pengelolaan DanaDesa tahun 2016 dan tahun 2017 adalah tidak tepat dan error in persona, kKhususterhadap pengelolaan Dana Desa tahun

  , bahwa oleh karena penyebutan nilai kerugian keuanganDesa/Daerah/Negara terhadap Terdakwa II DAUD PANDI, tidak jelas maka unsurkerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalah tidak nyata dan tidakpasti jumlahnya, sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 25/PUUXIV/2016;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas mejelis hakim berpendapatbahwa uraian unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada para Terdakwa,khusnya kepada Terdakwa II DAUD PANDI yaitu pada unsur merugikankeuangan

  secara fisik, yang telah dilakukanTerdakwa I DAUD PANDI dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana padatahun 2016;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas mejalis hakim berpendapatadalah tidak jelas dakwaan penuntut umum yang telah mengkualifikasi TerdakwaI!

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Membebaskan Terdakwa

  DAUD PANDI dari dakwaan primair tersebut;

• Menyatakan Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
• Menjatuhkan pidana penjara terhadap: Terdakwa I STEFANUS MAAKH selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh

  ) bulan, Terdakwa II DAUD PANDI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

• Menghukum pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada:
• Terdakwa I STEFANUS

  PANDI membayar uang penganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.16.126.400,- (Enam belas juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), dengan memperhitungkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.

• Daftar Nama Penerima WC Sehat Tahun 2017 Desa Kuimasi
• Berita Acara Penyerahan uang dari Bendahara kepada Kepala Desa Kuimasi tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp.15.645.000,-
• 1 (satu) lembar kuitansi (fiktif) penyerahan uang yang dibuat oleh Kepala Desa Kuimasi Daud Pandi kepada Melianus Nomleni sebesar Rp.14.000.000,-
• 1 (satu) jepitan Berita Acara Serah Terima Ternak Babi
• 1 (satu) jepitan Berita Acara Serah Terima Ternak Kambing
• 2 (lembar

  Penuntut Umum:
  NOVEN VERDERIKUS BULAN, SH
  Terdakwa:
  1.STEFANUS MAAKH
  2.DAUD PANDI

  pengganti dimaskud, namun apabila paraterdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidanapenjara masingmasing untuk terdakwa Stefanus Maakh pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan untuk terdakwa II Daud Pandi pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan.5.

  DAUD PANDI tersebut telah bertentangandengan ketentuanketentuan yang ada yaitu:1.

  Pandi selaku kepalaDesa Kuimasi.Saksi menerangkan bahwa Pencairan dana Desa untuk pekerjaankegiatan harus melalui SPP (Surat Perintah Pencairan), sedangkan dalamprakteknya dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara Desa Kuimasipencairan dilakukan mengikuti perintah Terdakwa Daud Pandi selakukepala Desa, sebagai mana dalam pencairan dana pekerjaan WC SehatTerdakwa Daud Pandi secara lisan memerintahkan Saksi menyerahkanuang Rp.15.000.000 untuk pembelian bahan material WC sehat.Bahwa pembangunan WC

  dan TPK Desa Kuimasi membuatkontrak dengan ketentuan saksi berhak atas upah Rp. 144.000.000namun pada faktanya saksi hanya menerima pembayaran Rp.130.000.000.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kuitansi perihal pembayaranRp. 14.000.000 dari sisa uang yang belum dibayarkan.Bahwa saksi tidak pernah ditemui Terdakwa Daud Pandi untukmenandatangani kwitansi.Halaman 35 dari 83 Petikan Putusan Nomor : 09/Pid.SusTPK/2019/PN.Kpg.Bahwa antara saksi dan Terdakwa Daud Pandi tidak ada pembicaraanperihal pemberian

  serbaguna adalah Rp. 20.460.000 sebagaimana dalam RAB.Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah menandatangani Kwitansi kosongyang diberikan Terdakwa Daud Pandi belum ada tandatangan Terdakwaselaku kepala Desa dan bendahara Desa.Tanggapan para terdakwa;Para terdakwa membenarkan keterangan saksi;MELVIN STANLEY ANANG;Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa Daud Pandi memesan sejumlahbahan bangunan di toko bangunan milik saksi untuk pengerjaan balaiserbaguna di kantor Desa dan kegiatan pembangunan WC sehat yaitu:pasir

• BARAT berbatasan dengan MISIONARIS CLARETIAN, DAUD PANDI
• SELATAN berbatasan dengann CORNELIS NENO, SELOKAN sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

5.