DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, SH., MH VS BUPATI KARANGANYAR;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DUDIN WALUYOASMORO SANTO, S.H., M.H.;

DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H., M.H VS I. WALIKOTA SAMARINDA, DK

MINUTE WANIQ JAYA PERKASAMELAWANDUDIN WALUYO ASMORO SANTO, SH.

PT MUNTE WANIQ JAYA PERKASA VS DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H

Pembanding/Penggugat : Dudin Waluyo Asmoro Santo, SH, MH
Terbanding/Tergugat : Walikota Samarinda

PUTUSANNomor : 186/B/LH/2019/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H., M.H., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta/Advokat, bertempat tinggal di Perum.Villa Anna Residence, Blok H5, No.1 Jalan Batu Cermin RT.05,Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,

Penggugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, SH, MH
Tergugat:
Walikota Samarinda

menegaskan bahwa sengketa tata usaha negaraadalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugatmelawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagaiTEP QUQ Al; nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn manne nna nen ne nna nna nnn nnnnonnnnsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 UndangUndang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan penggugat,dapat dikualifikasibahwa Dudin

Waluyo Asmoro Santo adalah selaku subjek hukum perorangandalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini mengajukan gugatanterhadap Walikota Samarinda selaku pejabat tata usaha negara dengankedudukan sebagai Tergugat.

Dasar gugatan dan hal hal yang diminta untuk diputuskan olehPengadilan;000no anno nn nnn conn nn cnc nnncncnnnncncnsMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatanPenggugat, mengenai ketentuan diatas dalam gugatan Penggugat tersebut telahtercantum dengan jelas siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa a quoyaitu Dudin Waluyo Asmoro Santo sebagai Penggugat, dan Walikota Samarindasebagai Tergugat, berikut Penggugat telan mencantumkan juga secara lengkapmengenai identitas Penggugat (nama

Pembanding/Tergugat : LAGESSA Diwakili Oleh : Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat : Hj. SAMIDAH

Pembanding/Penggugat I : MASITAH Diwakili Oleh : Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat II : FITRIANYAH Diwakili Oleh : Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : HUSIN FERNANDI Diwakili Oleh : Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : BUPATI KUTAI TIMUR
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT SENTOSA BARA JAYA UTAMA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: BANKALTIM (Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur/BPD Kaltim), Para Pemohon Kasasi II: 1.DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, 2. ABIDINSYAH, 3. IMAM ROSADI, 4.HERMAWAN FITRIANTO, 5. ISHAK MAYA, 6. ALI SETIA BUDI, 7. TWOMALI PANOTOGOMO, 8. TONY INDRAWAN, 9. M. IZMY ANUQRAH, 10. WARJONO, 11. SYAHRANI, 12. YUSUF EFFENDI, 13. SUPARJIYONO, 14. SYAHRAN, 15. BACHRUL, 16. DAIN, 17. RUSMADI, 18. FARID IRFAN NUGRAHA, 19. NYOMAN TRI BRATHA, 20. YUSRAN, 21.

DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, DKK

Dudin Waluyo Asmoro Santo selaku Ketua UmumSPEEDY sebagai kuasa, sedangkan faktanya SPEEDY telah bubar demihukum;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas Sdr. Dudin WaluyoAsmoro Santo selaku Ketua SPEEDY maupun Pengurus SPEEDYlainnya tidak berwenang untuk mewakili atau bertindak selaku kuasa ParaTermohon Kasasi/Para Penggugat di pengadilan dalam perkaraa quo;Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 86 putusan, Judex Factimenyatakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) jo.

Kasasi dengan status hubungan kerja tetap (PKWTIT), sebagaimana telahdipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi I: BANKALTIM (Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur/BPDKaltim),Pemohon Kasasi Il: DUDIN

WALUYO ASMORO SANTO, dan kawankawan, serta Pemohon Kasasi Ill: KOPERAS KARYAWAN SIMPEDA JAYABPD KALTIM, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi dan Ill;Memperhatikan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004

tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BANKALTIM (BankPembangunan Daerah Kalimantan Timur/BPD Kaltim), Para PemohonKasasi Il: 1.DUDIN

WALUYO ASMORO SANTO, 2.

Pembanding/Penggugat : La Gessa Diwakili Oleh : Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara

Pembanding/Penggugat : SABARIYAH Diwakili Oleh : Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Desa Jembayan Dalam

Pembanding/Terdakwa : MADAN Bin ACO Diwakili Oleh : DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, SH.MH.
Terbanding/Penuntut Umum : ERLANDO JULIMAR, S.H.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, Perpanjangan Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Februari2021 sampai dengan 19 Maret 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur u.b Wakil KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Maret 2021 sampaidengan 18 Mei 2021;Terdakwa di persidangan dalam peradilan tingkat pertama didampingioleh Penasihat Hukum bernama Dudin

Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.

Pembanding/Penggugat I : Baharuddin Diwakili Oleh : Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat II : DIRHAM Diwakili Oleh : Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : Nurhayati
Terbanding/Tergugat II : PT. BARA MULTI SUKSES SARANA Tbk. (PT. BSSR)

Pembanding/Penggugat : MASITAH Diwakili Oleh : Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : PT. SENTOSA BARA JAYA UTAMA (PT. SBJU)

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tergugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.

Menetapkan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/29/VII/2005 tertanggal 23 Juli 2005 tertulis Dudin Waluyo menjadi nama yang sebenarnya yaitu Dudin Waluyo Asmoro Santo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

:::c:sseseeeeceeeeceeeeaaeeneenes 1boleh menggunakan singkatan dan lain sebagainya, carut marut tersebutmengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon,nama Pemohon yang benar sesuai dengan Akta Kelahiran serta ljazahPendidikan adalah Dudin Waluyo Asmoro Santo, namun yangtercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/29/VII/2005 adalahDudin Waluyo, bahwa oleh karena hal itu Pemohon mengajukanpermohonan perbaikan atau pembetulan penulisan nama Pemohon yangtercantum dalam Kutipan Akta

Menetapkan perbaikan nama Pemohon yang terdapat dalam KutipanAkta Nikah Nomor: 179/29/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tertulis DudinWaluyo yang sebenarnya adalah Dudin Waluyo Asmoro Santo;3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dudin Waluyo Asmoro Santo Nomor6472091002120012 tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda,bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya,kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.SMG.........:::c:sseseeeeceeeeceeeeaaeeneenes 35.

Dalam bukti P.2 sampai dengan bukti P.5tersebut nama Pemohon tertulis Dudin Waluyo Asmoro Santo, sehinggaterbukti ada dua nama untuk nama Pemohon;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin ditetapbkan dalamKutipan Akta Nikah untuk nama Pemohon tertulis Dudin Waluyo, yangsebenarnya nama Pemohon adalah Dudin Waluyo Asmoro Santo, makamajelis hakim berpendapat untuk masa yang akan datang terdapatkeseragaman dan ketepatan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan AktaNikah, maka perlu ditetapkan oleh

Menetapkan perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam KutipanAkta Nikah Nomor: 179/29/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tertulisDudin Waluyo yang sebenarnya adalah Dudin Waluyo Asmoro Santo;3.

PUTUSANNOMOR: 17/G/KI/2020/PTUN SMG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama secaraelektronik dengan acara sederhana telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Tempat Tinggal Dk. Pentuk, RT.02, RW.VIII, Ds. Buntar, Kec.Mojogedang, Kab. Karanganyar, Prov.

Nama ann : DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H., M.H.; Jabatan : Ketua Umum LPBH Ksatria Pancasila; 2. Nama : ROSYID PRASETYO UTOMO; Jabatan : Bendahara;3. Nama : HARI SARWONO; Jabatan : Ketua Bidang Pemberdayaan Politik Hukum;Bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa Putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Tengah Nomor: 004/PTSA/I/2020, terdapat kesalahan yang fatal sehingga patut untuk dibatalkan;Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang C.q.

Waluyo Asmoro Santo, S.H.

,M.H. yang menjabat sebagai Ketua Umum LPBH Ksatria Pancasilatidak disertai dengan KOP surat LPBH Ksatria Pancasila dan padaakhir Surat Kuasa, khususnya pada tanda tangan Pemberi Kuasa(Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H. yang menjabat sebagaiKetua Umum LPBH Ksatria Pancasila) tidak dibubuhi stempelLPBH Ksatria Pancasila, hal ini tidak sesuai dengan tata naskahsebuah organisasi, sehingga Surat Kuasa tersebut menjadi tidaksah karena ketika Surat Kuasa tersebut tidak menggunakan kertasKOP dan tidak

SMG.LPBH Ksatria Pancasila serta tidak dibubuhinya stempel LPBH KsatriaPancasila pada tanda tangan pemberi kuasa (Dudin Waluyo Asmoro Santo,SH.

., Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H. dan Zusron, S.H.,masingmasing sebagai Advokat/Pengacara pada kantor AdvokadY. Kunto Wibisono, S.H. & Rekan yang berkedudukan di JalanPuri Indah Kencana, Blok H Rt. 002, Kelurahan Sei KapihKecamatan Sambutan Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 16 Nopember 2016, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Hal. 1 dari 7 Put.

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya Dudin Waluyo Asmoro Santo, SH., MH.,Rismansyah, SE., SH. dan Martono, SH., Advokat dan Para Legal padaLPBH Ksatria Pancasila yang beralamat di Perum Villa Ana Residence,Blok H 5, No.1, Jl. Batu Cermin, Kel. Sempaja Utara, Kec. SamarindaUtara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20Oktober 2020, disebut sebagai Pihak Pertama/Penggugat;PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara(PT.

Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.2. Rismansyah, S.E., S.H.3. Martono, S.E.4. Dina Mariana, S.H.Beralamat pada Kantor Lembaga Pemberdayaan & BantuanHukum (LPBH) KSATRIA PANCASILA, yang beralamat di VillaAna Residence, Blok H5, No. 1, Jl. Batu Cermin, Kel.Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov.Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Penggugat;Lawan:Murjito, berkedudukan di Jl.