Gugatan Pembatalan Akad Ekonomi Syari'ah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan Hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang berjalan

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan telah lunas dikembalikan secara penuh oleh Penggugat I kepada Tergugat II fasilitas pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat I sejumlah Rp2.422.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berlaku Catatan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat III dan IV pada Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas semua objek

akad yang menjadi jaminan fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Musyarakah (I) Nomor 57 tanggal 15-12-2010 dengan segala addendumnya dan Akad Pembiayaan Musyarakah (II) Nomor 57 tanggal 23-05-2011 dengan segala addendumnya;

Objek sebagaimana yang tertulis dalam akad Salam Nomor:190/PT.KKI/SLM/V/2018 Nomor Kavlingan Blok RA75, RA 76, RA77,RA78 dan RA79 tidak diketahui.Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan: Rukun akadterdiri atas: Pihakpihak yang berakad, Objek akad, Tujuan Pokok Akad danKesepakatan.

akad terdapat pada posita point11 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak jelasnya waktu dan tempatHal. 39 dari 46 Hal.

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bknpenyerahan objek jual beli sehingga disebut sebagai jual beli gharar, dan point12 yang menyatakan bahwa pemindahtanganan objek akad dilakukan hanyaberupa perpindahan pengelolaan (perawatan, pemanenan, penjualan) bukanserah terima atas barang / objek yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat.Serta point 13 yang menyatakan tidak diperlinatknnya sampai sekarang kepadaPenggugatlahan yang dipesan Penggugat kepada Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalildalil

Hal ini harusdipahami sesuai dengan maksud akad Salam yaitu pemindahan hak miliksesuai dengan maksud isi akad yang terdapat pada akad Nomor190/PT.KKI/SLM/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 Halaman 2 point 1, 2, 3,sehingga dapat dipahami bahwa 4 (empat) tahun sejak Tergugat menanambibit kurma, maka objek akad berupa 5 (lima) kavling kebun kurma harusdiserahkan kepemilikannya oleh Tergugat kepada Penggugat.

Oleh karena ituHakim berpendapat bahwa akad antara Penggugat dan Tergugat bukanlahakad yang mengandung unsur gharar;Menimbang, bahwa atas objek akad Hakim berpendapat bahwa olehkarena akad antara Penggugat dan Tergugat adalah akad Salam, maka objekakad tidak perlu. ditunjukkan oleh penjual (Tergugat) kepada pembeli(Penggugat) ketika akad dibuat, namun cukup dengan menyepakati Kuantitasdan kualitas barang yang diketahui secara sempuma oleh Penggugat danHal. 40 dari 46 Hal.

kontrak (perjanjian)yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuatnya;Bahwa akad AlMurabahah telah dibuat secara sah berdasarkansyaratsyarat yang ditentukan baik berdasarkan Syariat Islammaupun dalam hukum positif, dan telah memenuhi unsurunsur yangtermasuk dalam rukun akad selain ijab kabul, yang terdiri dari:a) Shighat alagad (pernyataan untuk mengikatkan diri), harusdisampaikan secara lisan/tertulis sehingga dapat menimbulkanakibat hukum;b) AlMaqud alaih/mahal aagqad (objek

akad), harus memenuhipersyaratan berupa telan ada pada waktu akad diadakan,dibenarkan oleh syara, dapat ditentukan dan diketahui, sertadapat diserahkan pada waktu akad terjadi;Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT BNAC)d)AlMutaaqidain/alagidain (pihakpihak yang berakad), harusmempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalampengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkananakanak maka harus diwakili oleh seorang wali yang harusmemenuhi persyaratan berupa kecakapan, ersamaan

dengan yang diwakili, adil, amanah, dan mampumenjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya;Maudhu alagad (tujuan akad), harus ada pada saat akad akandiadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dandibenarkan secara syariah, dan apabila bertentangan akanberakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat;Adapun syaratsyarat akad adalah:a)b)C)Aqil (oerakal/dewasa)Tamyiz (dapat membedakan) sebagai tanda kedasaran;Mukhtar (bebas melakukan transaksi/bebas memilih);Adapun syarat objek

akad adalah:a)b)d)Telan ada pada waktu akad diadakan, objek perikatandisyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan dan sesuatuyang belum berwujud tidak boleh dijadikan objek akad.

Hal inidisebabkan karena sebab akibat hukum akad tidak mungkinbergantung pada sesuatu yang belum ada;Dapat menerima hukum akad/dibenarkan oleh syariah, objekdari perikatan merupakan barang/jasa yang dibenarkan olehsyariah untuk ditransaksikan, dan sesuatu yang tidak dapatmenerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad;Dapat ditentukan dan diketahui, objek akad harus diketahuidengan jelas fungsi, bentuk dankeadaannya oleh para pihak;Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, objek harus dapatdiserah

., kedua adanya objek akad baik berupaamwal maupun jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masingmasingpihak; dengan syarat objek akad harus suci, bermanfaat, milik Sempurna, dandapat diserahterimakan, ketiga adanya tujuan pokok akad; dan untuk tujuan dariakad itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembanganusaha masingmasing pihak yang mengadakan akad.

Dan yang keempatadanya kesepakatan dan ijab kabul atau shigat akad.22Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaakad yang telah dilakukan oleh pihak BTN Syariah dengan Penggugat (MuhBadwi) telah memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana dimaksud dalampasal 22, 23, 24, dan 25, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yakniadanya pihakpihak yang berakad yakni pihak BTN Syariah dengan Penggugat(Muh Badwi), adanya objek akad yakni sebidang tanah dan bangunan seluas117 M, yang terletak

Objek sebagaimana yang tertulis dalam Akad Istishna Nomor:2392/PT.KKI/ISTSH/IV/2018 Nomor Kavlingan Blok 80 RA, 81 RA, 82 RA,83RA dan 84 RA tidak diketahui.Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan: Rukun akadterdiri atas: Pihakpihak yang berakad, Objek akad, Tujuan Pokok Akad danKesepakatan.

Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Bknmemperlinatkan objek akad ketika akad dilaksanakan serta point 12 yangmenyatakan bahwa pemindahtanganan objek akad dilakukan hanya berupaperpindahan pengelolaan (perawatan, pemanenan, penjualan) bukan serahterima atas barang/ objek yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalildalil gugatan Penggugatbahwa objek akad tidak diperlihatkan ketika akad, karena akad antaraPenggugat dan Tergugat adalah akad istishna dan atas penyerahan

abjekakad sudah dibuat secara rinci dalam akad;Menimbang, bahwa atas objek akad Hakim berpendapat bahwa olehkarena akad antara Penggugat dan Tergugat adalah akad istishna, maka objekakad tidak perlu ditunjukkan oleh penjual (Tergugat) kepada pembeli(Penggugat) ketika akad dibuat, namun cukup dengan menyepakati identifikasidan deskripsi barang yang dijual sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KompilasiHukum Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa atas akad istishna antara Penggugat denganTergugat Nomor 2392

, bahwa = objek dari akad istishna Nomor:2392/PT.KKI/ISTSH/IV/2018, Tertanggal 30 Mei 2018 (bukti P.2 dan bukti T.2)adalah Penggugat memesan kepada Teregugat 5 (lima) kavling tanah yangakan ditanami bibit kurma sebanyak 30 batang dimana setiap kavling berukuran20 M X 30 M sebagaimana sebagaimana yang diidentifikasikan dandeskripsikan pada halaman 2 POINT 1, 2 dan 3 serta Pasal 4 ayat 4 akad AkadIstishnah Nomor: 2392/P T.KKI/ISTSH/IV/2018, Tertanggal 30 Mei 2018 (buktiP.2 dan bukti T.2) dan atas objek

akad tersebut tidak perlu diperlinatkan kepadaHal. 47 dari 51 Hal.

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan mengenaiperbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat melakukan pelelanganatas Objek Syirkah/Objek Akad, namun dalam gugatannya Penggugat tidakmenjelaskan secara terang dan jelas mengenai perbuatan yang dilakukanoleh Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatanmelawan hukum.2 Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat juga mendalilkan mulainyaterjadi tidak lancarnya membayar kredit sejak penggugat mengalamimusibah kebakaran, namun

Sehingga, atas dalil tersebut sudahsepatutnya untuk dikesampingkan karena terhadap usaha Penggugatbukan merupakan Objek Akad/Objek Syirkah dalam perkara a quo.Halaman 15 dari 38 Put. No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks6.

Namun, hal yang perlu dicermati adalah dalam perkara a quo yangmenjadi Objek Akad adalah Ruko yang dibeli oleh Penggugat melalui FasilitasMusyarakah Mutanagisah dan Tergugat tidak melihat adanya resiko atas ObjekAkad tersebut. Sehingga, atas seluruh dalil Penggugat yang terkesanmencampur adukan antara Objek Akad/Objek Syirkah dengan halhalyang tidak memiliki relevansi dalam Perjanjian, mohon untukdikesampingkan.12.

A quo tidak menghalalkan yang haram,karena tidak terjadi dua akad dalam satu objek. Akad IMBT. a quo adalahtransaksi jual beli atau hibah dilakukan setelah ljarah selesai, perjanjian jualbeli atau hibah dalam akad Ijarah bukan akad, tetapi waad yang hukumnyatidak mengikat, sehingga operasional akad telah sesuai dengan fatwaDewan Syariah Nasional Nomor 27/DSNMUI/III/2002 membolehkan akadIMBT tersebut;3.

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenaikualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenaipenyerahannya.23. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidakjelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untunguntungan.24. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akadyang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolaholahobjek akad tersebut tidak cacat.25.

Demikian pula Penggugat tidak mendalilkan dalamperlawananya, bahwa apabila peristiwa akad murabahah antara Tergugat dengan Tergugat II terjadi sebelum peristiwa akad jual beli antara Penggugatdengan Tergugat II, tidak diketahui dengan jelas Penggugat mengetahui atautidak mengetahui tentang sebidang tanah berikut bangunannya itu yangmenjadi objek akad jual belinya telah dianggunkan Tergugat II kepada Tergugat.

Rukun dan syarat syirkah yang kedua adalah objek akad yangmencakup modal dan pekerjaan. Syaratnya pekerjaan atau bendasyirkah adalah halal dan diperbolehkan dalam agama.g. Akad (ijab gabul) atau sighat dengan syarat ada aktifitaspengelolaan.6. Bahwa berdasarkan rukun dan syarat syirkah tersebut diatas padakenyataannya tidak terpenuhi dalam kehidupan rumahtangga antaraPenqquqat Rekonpensi dengan suami, oleh karena alasan sebagai berikut:1.

Rukun dan syarat syirkah yang kedua adalah objek akad yangmencakup modal dan pekerjaan. Syaratnya pekerjaan ataubenda syirkah adalah halal dan di perbolehkan dalam agama.3. Akad (ijad gobul) atau sighat dengan syarat ada aktifitaspengelolaan5. Bahwa berdasarkan rukun dan syarat syirkah tersebut diatas padakenyataannya tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga antaraTergugat/Penggugat Rekonpensi dengan Suami, oleh karena alasansebagai berikut :1.

Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debituryang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanyadapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan olehdebitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debiturdihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambahmargin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telahberjalan.JinayatTindak pidana (Jarimah) yang didakwakan berdasarkan QanunNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakankewenangan Mahkamah Syariyah.D.

Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debituryang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanyadapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan olehdebitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debiturdihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambahmargin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telahberjalan.JinayatTindak pidana (Jarimah) yang didakwakan berdasarkan QanunNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakankewenangan Mahkamah Syariyah.D.

tentang jenis akadnya, apakahakad pinjammeminjam ataukah akad utangpiutang; kedua, tentangobjek akadnya, apakah objeknya berupa emas seberat 2 (dua) gramyang dahulu diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaatsetelah akad nikah mereka sebagai maskawin, ataukah objek akadtersebut berupa uang senilai harga jual 2 (dua) gram emas yangberasal dari maskawin tersebut, sehingga dengan demikian menjaditidak jelas pula tentang apa yang harus dikembalikan oleh Tergugat,benda asal yang dipinjam atau nilai objek

akad yang menjadi utang;bahwa saat menaggapi gugatan rekonvensi tersebut, sebagaimanatertuang dalam dan menjadi satu kesatuan dengan repliknya, Tergugatmendalilkan bahwa ia tidak mengetahui kalau uang yang diterimanyadari Penggugat yang disebut pinjaman itu adalah berasal dari hasilpenjualan maskawin, dalil Tergugat mana tidak ditanggapi secara jelasoleh Penggugat kecuali dengan mendalilkan sebagaimana tertuangdalam dupliknya bahwa Tergugat telah mengetahui bahwa cincin emasyang di jari tangan Penggugat

Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandungunsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atautidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuanHal. 7 dari 59 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2021/PA.JSmenyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut ImamanNawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariatIslam.

Gharar diibaratkan dengan suatu keadaan yang tidak menyajikaninformasi memadai tentang subjek atau objek akad. c. fasid dalampandangan dasar hukum AlQur'an dan sunnah bahwa transaksi yangdilakukan dalam melakukan menukar barang dengan barang atau barangdengan uang tidak memenuhi syarat islam.

Gharar dapat berupa suatu akad yangmengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baikmengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah,maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalamakad tersebut. Menurut Imam anNawawi, gharar merupakan unsurakad yang dilarang dalam syariat Islam.

berpendapat bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sebagai bukti surat;Menimbang, bahwa pada sidang kesimpulan Penggugatmenambahkan alat bukti tertulis P10 tentang Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor ( STNK) Mobil Merek BRV 1,5 Prestige CVT, SUVTahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi: BM 1412 EM atas nama FamelaDwinta Sari, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan tanpa aslinyanamun Tergugat mengakuinya dan menerangkan tentang hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat terhadap objek

akad dalamperkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa meskipun bukti tersebut diajukan pada tahapankesimpulan, akan tetapi bukti tersebut sangat relevan dengan objek akadHalaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor.407/Pdt.G/2020/PA.Pbrdalam perkara aquo maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebutdapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa buktiT.1 tentang Akad Pembiayaan

terhadap apa yangtimbul dari sesuatu itu;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah AgungNomor 2 tahun 2019 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar MahkamahAgung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiHalaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor.407/Pdt.G/2020/PA.PbrPengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 huruf bbagian ekonomi syariah menjelaskan gugatan Pembatalan akad ekonomisyariah dalam debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum islamhanya dapat dilakukan sebelum objek

akad dimanfaatkan oleh Debitur,dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikanpokok pinjaman ditambah marjin/nisbah sesuai dengan masa pinjamanyang telah berjalan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang pembatalan akadtidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi non Adimpleti Contraktusdalam perkara aquo, majelis Hakim berpendapat masing masing pihaktelah memenuhi

maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha merka sendiri,selama masa ikatan perkawinan ;Menimbang, bahwa akan halnya objek sengketa yang telahdiakui dan dibenarkan Tergugat diperoleh dalam masa perkawinanPenggugat dan Tergugat, diperoleh dan dibangun dari hasil usahaPenggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam, harta yang diperolehselama dalam masa perkawinan dianggap sebagai harta bersamadidasarkan atas pandangan bahwa akad nikah bukanlah akadsepihak dimana wanita hanya dijadikan objek

akad sehingga bersifatdimiliki dan tidak memiliki satu pun harta dalam rumah tangga, akantetapi akad nikah merupakan akad timbal balik dari dua belah pihakdimana yang menjadi objek akad adalah kenikmatan baik maiteriilmaupun non materiil yang akan dinikmati oleh kedua belah pihak.Dalam hal ini masingmasing mempunyai hak dan kewajiban yangdapat diterima dan harus diberikan sehingga dengan demikianapabila ada sebuah kenikmatan baik di bidang materiil maupun nonmateriil, harus dinikmati bersama antara

Bahwa judex factie Tingkat Pertama memberi putusan sela mengenaituntutan provisi, yang dalam pertimbangan dan amarnya menolak untukmeletakkan sita jaminan terhadap objek akad dan objek jaminan a quo,akan tetapi dalam amarnya mengenai pokok perkara yang menghukumPembanding untuk membayar kepada Terbanding sebesarRp8.055.130.190.80,00 (delapan milyar lima puluh lima juta seratus tigapuluh ribu seratus sembilan puluh rupiah delapan puluh sen).

Sebab, dalam akad nikah, Penggugatpada prinsipnya adalah objek akad (mugtadha al agd) itu sendiri, yangsedianya pasif, meskipun diharuskan adanya persetujuan Penggugat agarperkawinan dapat dilaksanakan.

Bahwa syarat sahnya suatu akad sebagaimana diatur dalam pasal 23,24, dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah :(1) Pihakpiahak yang berakad adalah orang perseorangan,kelompok orang, persekutuan atau Badan Usaha.(2) Orang yang berakad harus cakap hukum, Berakal dan Tamyiz.(3) Obek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yangdibutuhkan oleh masingmasing pihak.(4) Objek Akad harus suci, bermanfaat, milik Sempurna dan dapatdiserah terimakan.(5) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup danpengembangan