Oleh karena itu seharusnyajika Penggugat berkeberatan dengan isi pemberitaan terkait, makaPenggugat terlebih dahulu mengajukan Pengaduan kepada Dewan Persatas pemberitaan yang dianggap bohong oleh Penggugat, sebagaimanadalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/ PeraturanDP/VIV/2013Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers;Bahwa Penggugat seharusnya terlebih dahulu dapat membuktikanadanya pemberitaan bohong sebagaimana yang didalilkan baik melaluiHal 13 dari 32Puts.

Dan dalamrangka mengimbangi pemberitaan bohong tersebut, penggugat telahmenyampaikan hak jawabnya kepada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2014,namun pada pemberitaan berikutnya tanggal 21 Januari 2014, Tergugat hanyamemuat sebagian pernyataan Penggugat melalui Harian Kalteng Pos yang padapokoknya hanya menyatakan Kalawa Water Park Membantah, akan tetapi tidakada pernyataan permintaan maaf Tergugat.

bohong tersebut, Pembanding semula Penggugat telahmenyampaikan Hak Jawab kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20Januari 2014, namun pada pemberitaan berikutnya tanggal 21 Januari 2014,Terbanding semula Tergugat hanya memuat sebagian pernyataan Pembandingsemula Penggugat melalui Harian Kalteng Pos yang pada pokoknya hanyaHal 27 dari 32Puts.

Sedangkan dari dalildaliljawaban Terbanding semula Tergugat dapat disimpulkan bahwa atas pemberitaanyang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat yang oleh Pembanding semulaPenggugat dikatakan sebagai pemberitaan bohong tersebut Terbanding semulaTergugat telah memberikan Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsionalkepada Pembanding semula Penggugatyang dimuat dan diterbitkan di KoranKalteng Pos edisi tanggal 21 Januari 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan jawabjinawab antara Pembandingsemula Penggugat

dan Terbanding semula Tergugat tersebut, maka hal yangmenjadi pokok permasalahan dan harus dipertimbangkan dalam perkara a quoadalah apakah atas pemberitaan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugatdalam surat kabar harian Kalteng Pos edisi tanggal 20 Januari 2014 dengan judulWATER PARK MINTA TUMBAL" yang oleh Pembanding semula Penggugatdikatakan sebagai pemberitaan bohong tersebut Terbanding semula Tergugattelah melayani Hak Jawab yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugatsecara proporsional

Pengertian yangHalaman 18 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN Mdndemikian meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidanaformil;Bahwa pengertian pemberitaan bohong yang menerbitkan keonarandikalangan rakyat adalah munculnya situasi yang tidak kondusifsituasi yang membuat kehidupan tidak tenang berupa kekacauanyang timbul dari berita atau pemberitahuan bohong dimaksud;Bahwa berkaitan dengan pasal 14 ayat (1 ) dan ayat ( 2 ) UndangUndang RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidanaberlaku

asas presumption lustae causa ( barangsiapa denganmenyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengajamenerbitkan keonaran dikalangan rakyat ) bahwasanya perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik akun facebook atasnama Bob Faisal Forsu yakni sebagaimana berita yang diunggahnyapada akun facebook miliknya sudah termasuk pemberitaan bohongdan merupakan tuduhan yang tidak benar terhadap Ali Azrizal yangdikenal dengan nama Ali Rizal dengan inisial AR;Bahwa dari kronologis tersebut dikaitkan

dengan strafbaar handelingsebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat ( 1 ) UndangUndangnomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yangdidalamnya meliputi de strafbaarheid van het feit berupa menyiarkanberita atau pemberitaan bohong melalui facebook yang ditujukanuntuk menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat yang lebih besardari kegelisahan dan kegoncangan hati penduduk yang tidak sedikitjumlahnya berupa kekacauan ditengahtengah masyarakat dengannarasi Periksa oknum aspidsus kejati, diksus

Sertaperiksa seluruh pemborong dan pengusaha hitam piaraan merekamerampok proyek anggaran negara terutama pemborong berinisialAR yang tentunya berakibat pada keonaran dikalangan rakyatdengan tujuan masyarakat tidak percaya kepada aparat penegakhukum;Bahwa karena bestandel delict dalam pasal 14 ayat ( 1 ) UndangUndang nomor 1 tahun 1946 adalah :dengan sengaja menerbitkankeonaran dikalangan rakyat, dalam hal penyidik dapat membuktikanakibat menyiarkan berita dan pemberitaan bohong dimaksud telahmenimbulkan

Bahwa Penggugat telah menguraikan para Tergugat sebagai pihak yangbertanggung jawab atas pemberitaan bohong pada angka 3 dan 4 halaman2 Gugatan Penggugat;3. Bahwa lebih lanjut, Gugatan yang diajukan Penggugat dimana pada angka5 halaman 3 Gugatan disebutkan judul topik berita praktisi hukum HukbanSitorus, S.H, meminta pada Kapolres Langkat untuk menangkap pungliPTSL Desa Karang Anyar;4.

Pemberitaan yang menjadi obyek perkara dalam gugatan a quo bukanmerupakan pemberitaan bohong karena telah memenuhi unsurunsur yangdi atur dalam undangundang pers yang berlaku.23. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill dengan tegas menolakseluruh dalildalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III secara tegas dibawah ini ;24.

Bahwa Penggugat telah menguraikan para Tergugat sebagai pihak yangbertanggung jawab atas pemberitaan bohong pada angka 3 dan 4 halaman2 Gugatan Penggugat;3. Bahwa lebih lanjut, Gugatan yang diajukan Penggugat dimana pada angka5 halaman 3 Gugatan disebutkan judul topik berita praktisi hukum HukbanHalalaman 24 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDNSitorus, S.H, meminta pada Kapolres Langkat untuk menangkap pungliPTSL Desa Karang Anyar;4.

bohong karena telah memenuhi unsurunsur yangdi atur dalam undangundang pers yang berlaku.1.

Bohong karena Telah memenuhiunsurunsur yang diatur dalam Undangundang yang berlaku Halaman 11 huruf B dengan Topik : Tergugat I, Tergugat II, danTergugat Ill tidak melakukan Penghinaan dan Perbuatan MelawanHukum apapun karena Pemberitaan yang menjadi objek PerkaraBukan merupakan Perbuatan Melawan hukum , dan sebaliknyaPemberitaan melalui Prosedur yang benar oleh Tergugat I, Tergugat Ildan Tergugat III ;Bahwa begitu pula Terbanding IV dan Terbanding V / Tergugat IV dan TergugatV melalui Kuasa Hukumnya

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUDIN Bin MUHROZIterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUDIN Bin MUHROZIdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan

Umumtanggal 5 Maret 2021 terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaiberikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASRUL pada hari Jumat tanggal10 Mei 2019 atau setidaktidaknya masih dalam bulan Mei 2019 atausetidaktidaknya masih dalam tahun 2019 , bertempat di Makassar atauberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Sebagian besar saksi lebih dekatdengan Pengadilan Negeri Palopo ) maka Pengadilan Negeri Palopo yangberwewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, barang siapa denganmenyiarkan berita atau pemberitaan

bohong, dengan sengaja menerbitkankeonaran dikalangan masyarakat, dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwaMUHAMMAD ASRUL yang bekerja sebagai Redaktur di PT AuroraMedia Utama di bidang usaha media online Berita News telah memuatpemberitaan di media online www.beritanews.com yakni memuat beritadengan judul Putra Mahkota Palopo di duga dalang Korupsi PLTMHdan Keripik Zero Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan jika saksi korbanFARID KASIM JUDAS

Okto Humala Siahaandibuat sekira dibulan Juni 2018, adapun Usernamenya adalah Okto.h.siahaandan Passwordnya : okto adnan dan telah melakukan video live ( siaranlangsung ) pada akun facebook tersebut yang berdurasi 09.51 menit, dimanaisi video live tersebut berisi pemberitaan bohong atau hoax, selain akunHalaman 3 dari 35 Putusan PidanaNomor 587/Pid.Sus /2019/PN Rapfacebook an.

Okto Humala Siahaandibuat sekira dibulan Juni 2018, adapun Usernamenya adalah Okto.h.siahaandan Passwordnya : okto adnan dan telah melakukan video live ( siaranlangsung ) pada akun facebook tersebut yang berdurasi 09.51 menit, dimanaisi video live tersebut berisi pemberitaan bohong atau hoax, selain akunfacebook an.

Namun Penggugat selalu berkilahdan menyebarkan pemberitaan bohong pada masyarakat bahwasanyaTergugat tidaklan pernah memberikan nafkkah pada Penggugat. Untukmasalah pekerjaan Penggugat selalu bekerja apapun itu jenis pekerjaannyayang penting itu pekerjaan halal dan mampu dikerjakan oleh Tergugat danhasilnyapun selalu diberikan pada Penggugat berapapun itu nilainya tidakterpatok, karena Tergugat bukanlah seorang PNS / Karyawan tetap disebuah perusahaan yang penghasilannya sudah pasti dan tetap.

sebagai Pengawas atau jabatan lainnya dalam Yayasan PerguruanTinggi 17 Agustus 1945 Jakarta.6 Bahwa sebagai akibat berita bohong tentang Penggugat yang disebarkan olehTergugat ke publik telah menyebabkan menurunnya kepercayaan dari rekanrekan bisnis terhadap Penggugat, hal ini terbukti dari beberapa telpon dan smsyang disampaikan kepada Penggugat, bahkan yang lebih memprihatinkan, adarekan bisnis yang secara mendadak membatalkan proyek yang memberikeuntungan yang cukup besar bagi Penggugat karena pemberitaan

bohong yangdisebarkan Tergugat.7 Bahwa sebagai seorang Pengusaha Nasional, reputasi dan nama baik merupakanaset yang tidak ternilai harganya, sehingga setiap perbuatan dari Tergugat yangberusaha menjatuhkan atau menurunkan kredibilitas dan nama baik Penggugatpatut dan layak dijatuhi ganti rugi yang setimpal.8 Bahwa di samping itu, Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Ketua YayasanPerguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta bersamasama dengan segenap sivitasakademika sedang melakukan pembenahan dan

menerapkan hukum pembuktian, dalam hal ini keliru menafsirkantentang unsur menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimenafsirkan keonaran secara sempit, yakni hanya didasarkan padakeonaran phisik saja, yang seharusnya Majelis Hakim menafsirkankeonaran atau keresahan secara luas, yakni keonaran atau keresahanphisik maupun keonaran atau keresahan non phisik (phsikis), yaitu akibatdari penyiaran pemberitaan

bohong yang dilakukan Terdakwa yangdimuat di Harian Umum BERNAS Yogyakarta tanggal 25 Agustusberjudul, "Saksi mata Supersemar buka rahasia Bung Karno ditodongsaat teken Surat Perintah 11 Maret 1966, sehingga timbul polemik dikalangan masyarakat, diantaranya M.

Oleh karma ituperbuatan dari Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi yang berusaha menjatuhkan ataumenurunkan kedibilitas dan nama balk PenggugatRekonpensi/Tergugat Ill Konpensi patut dan layakdijatuhi ganti rugi yang setimpal;Bahwa akibat pemberitaan bohong dari TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi sangat berpengaruhterhadap seluruh kegiatan seluruh Civitas Akadernikayang saat ini sedang melakukan pembenahan danpembangunan Kampus Universitas 17 Agustus 1945Jakarta agar mampu bersaing dan dapat sejajar

Hal. 45 dari 49Rekonpensi/Tergugat Ill Konpensi patut dan layak dijatuhi ganti rugi yangsetimpal,;e Bahwa akibat pemberitaan bohong dari Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan seluruh CivitasAkadernika yang saat ini sedang melakukan pembenahan dan pembangunanKampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta agar mampu bersaing dandapat sejajar dengan perguruan tinggi lainnya yang sudah maju. dan akibatberita bohong tersebut juga berdampak kepada mahasiswa, sehingga

,M.SI. serta sdr.KOMISARIS BESAR POLISI HENGKI selaku Dirreskrimum Polda Metro Jaya Selaku Pervyidik beserta CapDirektur untuk di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk di periksa dan di dengarketerangannya karena di duga keras telah melakukan tindak pidana setiap orang yang menganut, mengembangkan seta menyebarkan ajaran atau faham yang bertentangan dengan Pancasila danpenyampaian informasi (pemberitaan) bohong berakibat keonaran di kalangan rakyat, sebagaimanadimaksud Pasal 59 ayat

KOMISARIS POLISI D KM.SI. karena di duga keras telah melakukan HENDRATO,S.H., S.I.K., tindak pidana setiap orang yang menganut,mengembangkan serta menyebarkan aiaran atau faham yang bertentangan dengan Pancasila dan penyampaian informasi (pemberitaan) bohong berakibat keonaran di kalangan rakyat, sebagaimanadimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf c Jo Pasal 82 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Bahwa dampak dari pemberitaan bohong yang dilakukanterdakwa MARA SALEM HARAHAP terhadap diri korban yang ditujukanuntuk menyerang kehormatan dan martabat saksi korban SABARDOENRIKO BOGANOVA GIRSANG tidak sebanding dengan putusan yangdijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa MARA SALEM HARAHAPtentu hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan tidak memberikanedukasi hukum yang baik kepada masyarakat secara umum terlebihterhadap terdakwa secara khusus untuk bisa dijadikan pembelajaran agarsadar bahwa

Berita bohong merupakan informasi yang tidak benar/tidaksesuai fakta; sedangkan pemberitaan bohong merupakan proses atau carapemberitaan yang tidak benar.

Dengan sengaja menerbitkan keonaran dimasyarakat, artinya terdapat sesuatu perbuatan yang terencana dengan tujuanmembuat kegaduhan (huruhara, keributan, keresahan, dsb) Oleh karena itu, yangdimaksud dengan "menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengajamenerbitkan keonaran di kalangan rakyat" merupakan aktivitas terencana(disengaja) dengan cara menyebarkan berita yang tidak sebenamya (tidak sesuaifakta) dengan tujuan membuat kegaduhan di masyarakat; Bahwa Sdr.

Bahwa Penggugat telah menguraikan para Tergugat sebagai pihak yangbertanggung jawab atas pemberitaan bohong pada angka 3 dan 4 halaman 2Gugatan Penggugat;3. Bahwa lebih lanjut, Gugatan yang diajukan Penggugat dimana padaangka 5 halaman 3 Gugatan disebutkan judul topik berita praktisi hukumHukban Sitorus, S.H, meminta pada Kapolres Langkat untuk menangkappungli PTSL Desa Karang Anyar;4.

Bahwa Penggugat telah menguraikan para Tergugat sebagai pihak yangbertanggung jawab atas pemberitaan bohong pada angka 3 dan 4 halaman 2Gugatan Penggugat;Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb3. Bahwa lebih lanjut, Gugatan yang diajukan Penggugat dimana padaangka 5 halaman 3 Gugatan disebutkan judul topik berita praktisi hukumHukban Sitorus, S.H, meminta pada Kapolres Langkat untuk menangkappungli PTSL Desa Karang Anyar;4.

Muhamad Kosman Alias Muhamad Kece alias Muhamad Kace Alias Muhamad Kosman Cornelius Alias Kosman Bin Suned telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah menggunakan/melakukan perbuatan/pemberitaan bohong yang merugikan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan, bahwa JalanTatah Kalaka selebar 10 (sepuluh) meter;d.

HENRY SUBIAKTO, SH, MA,dibacakan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Nugrasius,ST dengan caramembuat postingan foto dengan menambahkan tulisan di akun Facebooknyra zedengan jumlah pertemanan 1.465 tidak sesuai dengan fakta kejadian sebenarnyadan belu tersebutm dikonfirmasikebenarannya terlebih dahulu sebelum dipostingsehingga yang dia lakukan termasuk menyiarkan pemberitaan bohong(hoax)Bahwaperbuatan Nugrasius,ST menggunkan media social Facebook, jikaditerpkan

sebagaimana diHalaman 27 dari 79 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Simmaksud dalam Pasal XIV ayat 1 UndangUndang RI Nomor 1Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45ayat 3 UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 TentangInformasi Dan Transaksi Elektronik;Bahwa menurut pendapat ahli Terdakwa dapat dimintakanpertanggung jawaban secara pidana terhadap perbuatannyamemposting berita dengan judul berita tersebut karena beritatersebut adalah pemberitaan

bohong atau tidak benar karenamemberitakan Proyek Rehabilitasi RSUD Perdagangan sebagaiproyek korupsi sementara proyek tersebut pada saat diberitakanmasih sedang berlangsung dan terhadap proyek tersebut jugabelum ada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht) yang menyatakan bahwa proyek tersebut proyek korupsi;Bahwa Ahli berpendapat, perobuatan Terdakwa juga memenuhiunsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyatkarena telah meresahkan secara psikis meskipun hanya dialamiorangorang

tertentu yang terkait dengan proyek yang diberitakantersebut termasuk pegawai dan keluarganya;Bahwa menurut Ahli, selain memberitakan pemberitaan bohong,postingan berita tersebut juga bermuatan pencemaran nama baikdan/atau fitnah, karena pemberitaan tersebut dapat berdampakburuk dan merugikan pihakpihak tertentu yang bertanggung jawabdan dicatut namanya karena kalimat proyek korupsi dalam judulpostingan berita tersebut memiliki makna yang tidak baik (tendensinegatif) Karena menyerang kehormatan

KI AGENG RANGGASASANA sedangberpidato/berorasitentang Sunda Empire yang akan merubah Tatanan Dunia, dan hal tersebutdilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud untuk menerbitkan ataumenimbulkan keonaran atau kegaduhan dimasyarakat, khususnya masyarakatsunda karena pemberitaan bohong tersebut bagi sebagian masyarakatmenganggap benar adanya, sehingga dengan menyiarkan berita ataupemberitahuan bohong yang terdapat didalam video yang berisi kegiatan atauaktivitas Sunda Empire Sunda Empire tersebut, telah

KI AGENGRANGGASASANA sedang berpidato/berorasi tentang Sunda Empire yang akanmerubah Tatanan Dunia, sehingga akibat beredarnya video tersebut dapatmenerbitkan atau menimbulkan keonaran atau kegaduhan dimasyarakat,khususnya masyarakat Sunda karena pemberitaan bohong tentang keberadaanKerajaan Sunda Empire telah mengusik keharmonisan masyarakat khususnyamasyarakat sunda;Bahwa perbuatan Terdakwa 1. NASRI BANKS, Terdakwa 2. RD.RATNANINGRUM, BMA Binti RD.

dengankeahlian dan pengetahuan yang ahli miliki.Bahwa pendidikan S.1 ahli adalah jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaFakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia.Bahwa pendidikan S2 ahli adalah Program Studi Linguistik (Ilmu Bahasa) diPascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.Bahwa ahli mengikuti jenjang S.3, Doktor program Ph.D. by Research (S3) dalamBidang Linguistik (Konsentrasi Linguistik Forensik).Bahwa abhli dimintai keterangan terkait dengan dugaan pemberitaan

bohong yaituKekasaran Sunda Empire;Bahwa Linguistik Forensik adalah cabang linguistik terapan yang melakukanpenerapan salah satu metode atau teori linguistik untuk kepentingan hukum baik itusecara teoritis maupun secara praktis dalam konteks penegakan hukum (lawenforcement).Bahwa struktur linguistik forensik terbagi ke dalam tiga bagian yaitu1).

,MH., yang menekunikeahliannya di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana menjelaskanbahwa terkait dengan menyiarkan pemberitaan bohong, hal tersebut diatur dalamPasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 UndangUndang nomor 1 Tahun 1946tentang Peraturan Hukum Pidana dan sampai sekarang UndangUndang nomor 1Tahun 1946 tersebut masih berlaku;Menimbang bahwa rumusan delik yang diatur dalam Pasal 14 dan 15UndangUndang nomor 1 Tahun 1946 tersebut merupakan rumusan delik formal yangrumusannya dipergunakan