Ditemukan 21 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-04-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Oktober 2016 — PT.Salebba Jaya ; beralamat dan berkedudukan di Wisma di Jalan Manuntung No.11 RT.008 Kelurahan Barebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Indonesia ,yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya, Agus Amri, H.C.L.A, Najamuddin, SH. C.L.A, M.R.Pohan, S.Psi., SH, Anang Yuliardi Chaidir, SH, Jamaluddin, S.Ag., SH. MH, Advokat Pengacara pada kantor Advokat Agus Amri & Affiliates (Triple A) berkedudukan di Jl.P.M. Noor Perum Griya Mukti Sejahtera Nomor 128 RT 39 Kel.Gn. Lingai Kota Samarinda Provinsi Kaltim Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016 selanjutnya disebut sebagai : -------------------------------------------------- Penggugat ;
215417
  • with Article 16.3.1, we regret to inform you that we will beterminating this Agreement effective 31 August 2015."
    Terjemahan dalam bahasa Indonesia:"Merujuk pada Pasal 16.3.1, kami dengan menyesal menginformasikankepada anda bahwa kami akan memutus Perjanjian ini, berlaku efektif 31Agustus 2015."Kutipan surat pemberitahuan pengakhiran NEDA:"In accordance with Article 13.2.1, we regret to inform you that we will beterminating this Agreement effective 31 August 2015."
    MAA menyebutkan Tergugat berhakmengakhiri MAA dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepadaPenggugat, apabila Penggugat melanggar ketentuan Pasal 9 danPasal 11.Berikut kutipan Pasal 16.3.1 MAA :116.3 The Company may terminate this Agreement by giving the Agentimmediate written notice or such longer period of written notice to theAgent as the Company specifies in the notice if:16.3.1. the Agent is in breach of any of the provision of clause 9. clause10, or of any of the representations warranties
    Menurut Pasal 16.3.1 MAA dan Pasal 13.2.1 NEDA, dalam hal Penggugatmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam keduaPasal tersebut, Tergugat berhak untuk mengakhiri Perjanjian lebih awal,dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penggugat.Pemberitahuan tersebut dapat berlaku efektif seketika, atau pada waktuyang ditentukan dalam pemberitahuan.Berikut kutipan Pasal 16.3.1 MAA:"163 The Company may terminate this Agreement by giving the Agentimmediate written notice or such longer
    Berikut kutipannya:Surat Pengakhiran MAA:"In accordance with Article 16.3.1, we regret to inform you that we will beterminating this Agreement effective 31 August 2015."Terjemahan dalam bahasa Indonesia:"Merujuk pada Pasal 16.3.1, kami dengan menyesal menginformasikankepada anda bahwa kami akan memutus Perjanjian yang berlaku efektif31 Agustus 2015."
Register : 18-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 777/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
PT. SARANG TAWON SUKSES ABADI
Tergugat:
1.PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN
2.PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
29584
  • PENGGUGAT sejatinya hanya terdapatdalam butir 11 dan butir 12 halaman 5 Gugatan a quo yaitumempermasalahkan mengenai pengalihan piutang (cessie) milikTERGUGAT II atas PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit kepadaTERGUGAT dan PENGGUGAT juga mempermasalahkan mengenalpengiriman surat teguran pembayaran oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT.Terhadap hal tersebut di atas, perlu PARA TERGUGAT tegaskan bahwahak TERGUGAT II untuk mengalihkan piutang pada kenyataannya telahdiatur dan disepakati di dalam Pasal 16.3.1
    dan 16.3.2 SKU, yangberbunyi sebagai berikut:16.3.1 SKU:SKU serta Perjanjian Kredit berlakudanmengikat Bank danDebitursertaparaPengganti Hak dan/atauPenerus Hakdan/atau Penerima Pengalihan Hak dari Bank dan Debitur.16.3.2 SKU:Debitur memahami dan menyetujui dan oleh karena itu denganini memberi kuasa kepada Bank untuk sewaktuwaktu menjual,mengalihkan, menjaminkan, atau dengan cara apapunmemindahkan piutang/tagihantagihanBankkepadaDebiturberdasarkan Perjanjian Kredit kepada kantor cabang lain di
    Bab B di atas mengenaieksepsi kompetensi kKewenangan mengadili Pengadilan Negeri Medan,bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalahmengenai adanya pengalihan piutang yang dilakukan oleh TERGUGAT IIkepada TERGUGAT dan pemberian surat teguran/somasi dariTERGUGAT kepada PENGGUGAT.Perlu kami tegaskan kembali bahwa pengalihan piutang yang dilakukanoleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT melalui cessie adalah hakTERGUGAT II yang dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 613KUHPerdata dan Pasal 16.3.1
    Terlebih lagi, pengalihan piutang (cessie) tersebut dilakukansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanatelah kami jelaskan dalam Bultir I.1 dan 1.2 di atas.Halaman 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2020/PN.Mdn.127.128.129.130.131.Bahkan, setelah dilakukannya pengalihan piutang oleh TERGUGAT IIkepada TERGUGAT I, PENGGUGAT tetap harus menghormati, tunduk,dan menghargai setiap ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kreditsesuai dengan ketentuan Pasal 16.3.1 dan Pasal
    dan 16.3.2 SKU, yang berbunyi sebagai berikut:16.3.1 SKU:SKU serta Penanjian Kredit berlaku dan mengikat Bank dan Debiturserta para Pengganti Hak dan/atau Penerus Hak dan/atau PenerimaPengalihan Hak dari Bank dan Debitur.16.3.2 SKU:Debitur memahami dan menyetujui dan oleh karena itu dengan inimemberi kuasa kepada Bank untuk sewaktuwaktu menjual,mengalihkan, menjaminkan, atau dengan cara apapun memindahkanpiutang/tagihantagihan Bank kepada Debitur berdasarkan PeranjianKredit kepada kantor cabang
Putus : 25-10-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 829 K/Ag/2019
Tanggal 25 Oktober 2019 — 1. MUHAMMAD ICHSAN BIN M. ASYEK; , dkk vs 1. HJ. SYARIBANUN BINTI M. HUSEN, dkk
232115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syech yangmerupakan harta bawaannya yang belum difaraid kepada ahli warisnya;Menyatakan objek sengketa pada posita 16.1.1 dan 16.1.2 harusdikembalikan kepada posisi objek sengketa 16.1 dan objek sengketa16.2.1, 16.2.2 dan 16.2.3 harus dikembalikan kepada posisi objeksengketa 16.2, serta objek sengketa 16.3.1 dan 16.3.2 harusdikembalikan kepada posisi objek sengketa 16.3 yang merupakan hartapeninggalan/bawaan almarhum M.
    Syech yangmerupakan harta bawaannya yang belum difaraid kepada ahli warisnya;Menyatakan objek sengketa pada posita angka 16.1.1 dan 16.1.2 harusdikembalikan kepada posisi objek sengketa 16.1 dan objek sengketa16.2.1, 16.2.2 dan 16.2.3 harus dikembalikan kepada posisi objeksengketa 16.2, serta objek sengketa 16.3.1 dan 16.3.2 harusdikembalikan kepada posisi objek sengketa 16.3 yang merupakan hartapeninggalan/bawaan almarhum M.
    Syech danTergugat dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa pada positaangka 16.1 (16.1.1 dan 16.1.2), dan 16.2 (16.2.1, 16.2.2 dan 16.2.3) serta16.3 (16.3.1 dan 16.3.2) secara tanpa hak meskipun objek sengketatersebut merupakan harta peninggalan almarhum M.
Register : 19-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.TSe
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
169
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Tengah, KabupatenBalikpapan, Provinsi xxxxxxxxxx Xxxxx SeSual Kutipan Akta Nikah Nomor :0875/131/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Duplikat Kutipan AkteNikah Nomor : 863/Kua.16.3.1/PW.01/XII/2021 Tanggal 21 Desember 2021; Hal. 1 dari 12 halamanPutusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA. TSe SALINAN2.
Register : 13-09-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 30-11-2012
Putusan PA KOLAKA Nomor - 242/Pdt.G/2012/PA.Klk
Tanggal 16 Oktober 2012 — - Yapet bin subaera - Masnawati binti Masduke DG. Parebo
479
  • Menetapkan hartaharta berikut :Salinan Putusan Nomor 0242 /Pdt.G/2012/PA.K1k,Hal. 15 dari 16.3.1. Rumah di Lingkungan 1, Kelurahan Kowioha, Kecematan Wundulako,Kabupaten Kolaka;3.2. Motor Minerva MX 150 DT.6986.GB sebagai harta bersama antaraPemohon dan Termohon; 4.
Register : 07-03-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 110/Pdt.G/2018/MS.Jth
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16774
  • Husen Bin Sulaimansebagaiman tersebut pada posita 16.1 (16.1.1 s/d 16.1.2) dan 16.2 (16.2.1s/d 16.2.3) serta 16.3 (16.3.1 s/d 16.3.2) setelah M. Husen Bin Sulaimanmeninggal dunia pada tanggal 1 November 2006 belum pernah di faraidhkepada ahli warisnya, akan tetapi terhadap objek sengketa 16.1 telahdibagi oleh Almh. Hasanah binti K. Syech dan Tergugat (Hj. Syaribanunbinti M.
    Husen bin Sulaiman tersebut telah dilakukanpemisahan hak yaitu Sesuai objek sengketa 16.3.1 atas nama Tergugat IIsesuai sertipikat hak milik Nomor : 236, tanggal 13 Mei 2009 atas namaMustafa (Tergugat Il) dengan luas tanah seluas 2.000 M*~ dan caraTergugat Il memperoleh objek sengketa tersebut berdasarkan Hibah dariM.
    Husen bin Sulaimanyang belum difaraidh kepada ahli warisnya, maka terhadap Sertipikat HakMilik Nomor : 237 dan Akta Jual Beli No : 167 Tanggal, 19 Desember 2015harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehinggaterhadap objek sengketa 16.3.1 dan 16.3.2 harus dikembalikan padaposisi semula yaitu objek sengketa sesuai posita 16.3, karena terhadapperbuatan hukum Almh.
    Menyatakan objek sengketa 16.1.1 dan 16.1.2 harus dikembalikan kepadaposisi objek sengketa 16.1 dan objek sengketa 16.2.1, 16.2.2 dan 16.2.3harus dikembalikan kepada posisi objek sengketa 16.2, serta objeksengketa 16.3.1 dan 16.3.2 harus dikembalikan kepada posisi objeksengketa 16.3 yang merupakan harta peninggalan/bawaan Alm. M. HusenBin Sulaiman yang belum difaraidh kepada ahli warisnya ;14.Memfaraidhkan harta peninggalan Alm. M.
    Isi bukti tersebut menjelaskantentang objek sengketa pada posita poin 16.3.1 gugatan Para Penggugat,karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sertamempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Sertifikat Hak milikNomor 305 atas nama H. M.
Register : 07-02-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTA GORONTALO Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo
Tanggal 23 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat IV : Maryam Liputo Diwakili Oleh : PATTA AGUNG, SH
Pembanding/Tergugat II : Hj. Reni Liputo Binti Kadir Wantogia Diwakili Oleh : PATTA AGUNG, SH
Pembanding/Tergugat V : Isna Miolo Diwakili Oleh : PATTA AGUNG, SH
Pembanding/Tergugat III : Relly W. Liputo Bin Kadir Wantogia Diwakili Oleh : PATTA AGUNG, SH
Pembanding/Tergugat I : Dolok M. Liputo Bin Kadir Wantogia Diwakili Oleh : PATTA AGUNG, SH
Terbanding/Penggugat XXV : Sarimin Bin Yusuf Katili
Terbanding/Penggugat VIII : Abdullah Bin Rahmani Liputo Diwakili Oleh : Febby Prasetyo binti Utu Prasetyo
Terbanding/Penggugat XXIII : Febby Binti Utu Prasetyo
Terbanding/Penggugat VI : Jamaludin Bin Rahmani Liputo
Terbanding/Penggugat XXI : Syarif Bin Yusuf Katili Diwakili Oleh : Febby Prasetyo binti Utu Prasetyo
Terbanding/Penggugat IV : Ati Binti Sahrul Liputo
Terbanding/Penggugat XIX : Sarlin Binti Saleh liputo Diwakili Oleh : Febby Prasetyo binti Utu Prasetyo
Terbanding/Penggugat II : Halimah Binti Mahmud Lipu
229141
  • Maimunah Lipoeto yang bagiannya dibagi waris kepada anak-anaknya sebagai berikut:

    16.3.1. Meggy Rosalina;

    16.3.2.Yolanda digantikan oleh ahli waris penggantinya;

    1. Menetapkan 2/3 bagian dari bagian Lk Simon Liputo dan 2/3 bagian dari bagiannya Pr. Djaniba Liputo ditambahkan ke bagian ahli waris:
    2. 7.1. Lk. Mahmud Lipoeto 2/3 bagian ;
    3. 7.2. pr.
    Maimunah Lipoetoyang bagiannya dibagi waris kepada anakanaknya sebagai berikut:16.3.1. Meggy Rosalina;16.3.2.Yolanda digantikan oleh ahli waris penggantinya;17. Menetapkan 2/3 bagian dari bagian Lk Simon Liputo dan 2/3 bagian dari18.bagiannya Pr. Djaniba Liputo ditambahkan ke bagian ahli waris:17.1. Lk. Mahmud Lipoeto 2/3 bagian ;17.2. pr.
Putus : 25-07-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juli 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SHELL INDONESIA
18758 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2002 tanggal 18 April 2002 tentang PerlakuanPajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Selulardan Kendaraan Perusahaan sehingga atas pembelianhandphone berdasar ketentuan tersebut hanya dapatdibebankan sebagai biaya sebesar 50% maka atas PajakMasukannya juga hanya dapat diperhitungkan sebesar 50%dari Rp21.390.000,00 yaitu sebesar Rp10.695.000,00 tidaksesuai dengan sengketa yang ada karena:16.3.1.
    pembelian handphone oleh perusahaan telah diaturdalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 tentang PerlakuanPajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Selulardan Kendaraan Perusahaan sehingga atas pembelianhandphone berdasar ketentuan tersebut hanya dapatdibebankan sebagai biaya sebesar 50% maka atas PajakMasukannya juga hanya dapat diperhitungkan sebesar 50%dari Rp21.390.000,00 yaitu sebesar Rp10.695.000,00 tidaksesuai dengan sengketa yang ada karena:16.3.1
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 709/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Februari 2016 — PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA, Lawan 1. BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) Cq. Majelis Arbiter Dalam Perkara No. Reg.025/BAKTI-ARB/11.2014, 2. ALICE CALLISTA WINATA,
446302
  • Membandingkan pertimbangan hukum angka 16.3.Putusan Perkara 025 BAKTI dengan angka 29Permohonan Pembatalan, TERMOHON dapat melihatbahwa PEMOHON ternyata telah mengutip sepotongsepotong pertimbangan hukum TERMOHON angkaHal. 69 Putusan No. 709/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt.Sel.16.3. yaitu hanya angka 16.3.1., angka 16.3.2. danangka 16.3.3. sehingga kutipan yang sepotong sepotong tersebut berpotensi menimbulkan salahpengertian atau pemahaman yang keliru.
    MAJELIS memberikan pertimbangansebagai berikut :16.3.1.menimbang bahwa pada umumnyapihakpihak yang bersengketa memilihforum Arbitrase daripada pengadilanadalah agar semua sengketa perdatayang muncul di antara para pihakdapat diselesaikan dengan cepat danmenyentuhsubstansi persoalannya ;16.3.2.menimbang bahwa mengingat tujuantersebut maka dalam prakteknyaArbiter sangat jaranqg memberikan pertimbangan terhadap eksepsiobscuur libel dan lebih mengutamakanuntuk masuk langsung kepadaHal. 70 Putusan No.
Register : 03-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA Belopa Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Blp
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
6218
  • 16.1 PEMOHON V (anak kandung perempuan) memperoleh 3/12bagian dari perolehan almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNGPEWARIS IV;16.2 PEMOHON IV (anak kandung lakilaki) memperoleh 6/12 bagiandari perolehan almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNGPEWARIS IV;16.3 PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X (ketiganya cucukandung/ahli waris pengganti dari almarhum ANAK KANDUNGSAUDARA PEWARIS IV) memperoleh 3/12 bagian dari perolehanalmarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yangmasingmasing mendapat sebagai berikut :16.3.1
Register : 31-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 530/PDT/2016/ PT.DKI
Tanggal 9 Nopember 2016 — KEMENKEU RI CQ DIRJEND BEA DAN CUKAI CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK (DIRJEN BEA DAN CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE A TJ.PRIOK) >< MOTOR IMAGE ENTERPRISE PTE LTD CS
11574
  • Reglement op de Rechtsvordering (Rv)16.3.1. Pasal 378:Pihakpihak ketiga berhak melakukan perlawananterhadap suatu putusan yang merugikan hakhakmereka, jika mereka secara pribadi atau wakilmereka yang sah menurut hukum, atau pun pihakyang mereka wakili tidak dipanggil di sidangpengadilan, atau karena penggabungan perkara ataucampur tangan dalam perkara pemah menjadi pihak.16.3.2. Pasal 379:Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkanputusan itu.
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — YOHANES DEDY,SE.,M.Si.,
11146
  • DPASKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 11 September2012.Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :16.3.1. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosialdan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari PemerintahDaerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterima oleh UniversitasPalangka Raya, yaitu :16.4.1...
    DPASKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 11 September2012.Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :16.3.1.Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosialdan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari PemerintahDaerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterima oleh UniversitasPalangka Raya, yaitu :16.4.1.16.4.2.Penyaluran Tahun Anggaran
Putus : 31-05-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — DARSONO, dkk VS YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI DKK
12095 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merugikan YKEP/Termohon Peninjauan Kembali karena keuangan jual bellisaham diterima dan dinikmati seluruhnya oleh YKEP/TermohonPeninjauan Kembali;5) Para Pemohon Peninjauan Kembali telah diberikan pembebasandari tugas dan tanggung jawab jabatannya secara penuh(acquit et decharge) oleh YKEP/Termohon Peninjauan Kembalikepada diri Para Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa dengan adanya faktafakta hukum di atas, maka terbuktitidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali;16.3.1
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES DEDY, SE. M.Si Diwakili Oleh : Dekie GG Kasenda SH MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ASHARI SYAM, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Pintar Simbolon, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ABDUL RAHMAN, SH
13781
  • Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :16.3.1. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun2009 tentang Tata Cara Pemberian' danPertanggungjawaban Subsidi, Hibah, BantuanSosial dan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari2009.16.4. Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dariPemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas hinggaHal. 38 dari 225 Hal. Putusan No. 22/PID.SUSTPK/2017/PT.PLKditerima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :16.4.1.
    Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :16.3.1. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosialdan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.16.4. Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dariPemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterimaoleh Universitas Palangka Raya, yaitu :16.4.1.
Register : 16-02-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 0214/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 30 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
4620
  • 56,37 are) dalam bentukEmbung dikuasai secara bersamasama oleh T5,T6 dan T7;AMAQ SANEP, awalnya menguasai seluas : + 21.576 M2(+ 215,76 are) yang terdiri dari Embung seluas : + 5.637 M2(+ 56,37 are) dan Sawah Seluas : + 15.939 M2 (+ 159,39 )are, akan tetapi sepeninggal AMAQ SANEP pada sekitartahun + 1985, maka penguasaan Tanah Sengketa seluas :+ 21.576 M2 (+ 215,76 are) dilanjutkan penguasaannyaoleh 2 (dua) orang anak dari 7 (tujuh) orang anak AMAQSANEP, dengan rincian penguasaan sebagai berikut :16.3.1
Register : 16-02-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 23 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
4916
  • (+ 215,76 are) dilanjutkan penguasaannyaoleh 2 (dua) orang anak dari 7 (tujuh) orang anak AMAQSANEP, dengan rincian penguasaan sebagai berikut :16.3.1. SAHDAN ALIAS AMAQ HILNA BIN AMAQ SANEP(T8), menguasai seluas : + 10.000 M? (+ 100 are);16.3.2. PURNA BIN AMAQ SANEP (T9), menguasaiseuas : + 5.939 M?
Register : 08-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.IRWAN HARTONO alias IRWAN
2.Sdri. WMING UNTUNG HARTONO alias WMING UNTUNG
Tergugat:
Nyonya VELLISIA FRISKA
Turut Tergugat:
1.Nyonya HJ. TITIEK FEBRIYANTI UTAMI MARWAN
2.Nyonya MERRY SUSANTI SIARIL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
3.kementerian Agraria
4.PT. AGUNG PODOMORO LAND Tbk
394144
  • Ast.16.3.1 (satu) Unit Shophouse di Lantai Dasar MediteraniaGarden Residence 2 Podomoro City, Unit SH E7, RT.003 ,RW. 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, KecamatanGrogol Petamburan, Jakarta Barat; dan16.4.1 (satu) Unit Apartemen di Lantai 32 Tower JasmineMediterania Garden Residence 2 Podomoro City, Unit J32JG, RT.003 , RW. 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,Kecamatan Grogo!
Register : 01-06-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps
Tanggal 23 Maret 2017 — Ni Nyoman Puspawati, SH., dk. melawan PT. BPR. Legian, dkk.
10186
  • Para Penggugat Mencampuradukkan kedudukan hukumMasingmasing Tergugat;16.3.1.
Register : 22-09-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Pml
Tanggal 12 Mei 2016 — CHRIS SUTRISNO UNARTO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Dr. Cipto Nomor 22A, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suwasono, S.H., Budiman, S.H., Ana Husadani, S.H., Farikh Hidayat Martadi, S.H., Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., dan Wisnhu Adi Dharma, S.H., adalah para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum yang berkantor di Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS, beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: LILIE WIBOWO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Rambutan Nomor 8, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) dari Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; Drs. SUSIDIN, MM., MBA., pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) dari Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Hj. ISTIQOMAH, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) DARI Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; CHRISTINE TJIPTONO (TAN KIM TJOE), pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159, RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sebastian B. Soediono, S.H., & Denas Pamungkas, S.H., Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat & Penasehat Hukum ”S.B.S.” & Associates, beralamat di Jalan Plampitan Nomor 60, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat dahulu berkantor di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau bertempat tinggal di Jalan Kopi blok A Perumahan Binagria, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, alamat sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti dan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; UNTUNG WALUYO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46, Kota Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) DARI Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; SUGIHARTO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan A. Yani Utara Nomor 104, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Misbakhul Munir, S.H.; 2. Puji Susanto, S.H.; 3. Sigit Bayu Prakoso, S.H., Tim Pengacara/Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sulawesi Timur Nomor 13, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG, alamat Jalan Pemuda Nomor 35, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili kepada: 1. Budi Suhanto, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; 2. Agung Pranatagama, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 3. Andi Yulia Mustika, S.SiT, jabatan Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT; 4. Singgih Nuswantoro, jabatan Staf pada Sub Seksi Perkara Pertanahan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Badan Pertanahan Nasional RI, Jalan Pemuda Nomor 35, Pemalang, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 6 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG, yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. DAUP WISMAWATI, S.H., M.Si., jabatan KASUBBIDBANKUM BIDKUM, kesatuan POLDA JATENG, alamat Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang; 2. FAHRUDIN ALI AHMAD, S.H., jabatan PS. PAUR RAPKUM BAG SUMDA, kesatuan POLRES PEMALANG, alamat Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 25, Pemalang; 3. KUKUH IMANTO, S.H., jabatan PS. PAUR BANKUM BAG SUMDA, kesatuan POLRES PEMALANG, Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 25, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI; KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dhian Arwitadibrata, jabatan Jaksa Pengacara Negara S.H.; 2. Yuli Widiowati, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 30 Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH cq KEPALA DAERAH KABUPATEN PEMALANG cq KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Sukendro, S.H., jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil; 2. Adi Prasetyo, SIP., jabatan Kasi Pencatatan dan Penerbitan Akta; 3. Bambang Budi Suspriadi, jabatan Pelaksana, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 29, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
51157
  • Fakta hukum mengenai:16.3.1. Kwintansi Uang Pembayaran Pertama Jual Beli OBJEK SENGKETAtanggal 15 Mei 2005 (Bukti P7);16.3.2. Akta Pernyataan Bersama Tentang Pembagian Harta Gono GiniNomor 01 tanggal 01 Juni 2005 oleh antara PENGGUGAT danTURUT TERGUGAT (Bukti P6);16.3.3.
Register : 14-02-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat:
PT. WIRA MANDIRI MAKMUR
Tergugat:
PT. GUNAPLASINDO PRIMA ABADI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEN HKI cq DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
22161
  • Ayyomi F/eggs 10s * denganharga Rp. 26,500521. 16.2 Resi pembelian Telur Antaxanthin 10 dengan harga Rp. 74,900, di The Foodhall Plasa Senayan tanggal Hal. 128 Putusan Perkara No.6/Pdt.SusDesain Industri/2019/PN Niaga Jkt Pst. 16 Oktober 2018, pkl 17.36 wib dan foto produk 522. 16.2.1 Foto produk Telur Antaxanthin 10 dengan harga Rp.74,900523. 16.3 Resi pembelian Telur Ayyomi F/eggs 10s * denganharga Rp. 26,500, di The Foodhall Plasa Senayantanggal 16 Oktober 2018, pkl 17.37 wib dan foto produk524. 16.3.1