Bahwa pada saat saksi sudah keluar dari Kantor Bupati Aceh Singkil, saksimelihat ada kepulan asap di dalam kantor Bupati Aceh Singkil. Bahwa lamanya terjadinya kerusuhan di Kantor Bupati Aceh Singkil sekitar +45 (empat puluh lima) menit. Bahwa saksi tidak tahu apakah kerusuhan tersebut ada yang mengomandoi atautidak. Bahwa oleh karena banyak orang yang melempari Kantor Bupati Aceh Singkillalu saksi pun berlari meninggalkan Kantor Bupati Aceh Singkil tersebut.

Singkil dengan caramelempar.Bahwa saksi ikut melempar Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 3 (tiga) kalimenggunakan batu paving blok dan mengenai kaca samping belakang KantorBupati Aceh Singkil.Bahwa sebelum pelemparan saksi melihat Terdakwa Sairun diteras KantorBupati Aceh Singkil sedang membacakan surat dari Pemkab.

Singkil sedang berada di kantor Bupati Aceh Singkil diDesa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil untukmendengarkan hasil musyawarah Muspida Aceh Singkil tentang pematokanpermanen atas sengketa tanah antara PT.

Singkil sedangberada di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulo Sarok Kecamatan SingkilKabupaten Aceh Singkil untuk untuk mendengarkan hasil musyawarah Muspida AcehSingkil tentang pematokan permanen atas sengketa tanah antara PT.

Singkilsehingga terjadilah pertengkaran antara satpol PP dengan masyarakat kemudianterjadilah peristiwa pengrusakan kantor bupati Aceh Singkil oleh sebahagianmasyarakat yang berada di kantor buapti aceh Singkil berupa pelemparan kacaJendela dan pembakaran di kantor Bupati Aceh Singkil yang mengakibatkankerusakan kantor Bupati Aceh Singkil dan pecahnya kaca Mushala yang berada dikomplek kantor bupati Aceh SingkilMenimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur supaya melakukan sesuatuperbuatan yang dapat

Aceh Singkil (Sadr.RAHMAT HIDAYAT, ST) maupun kepada Sdr. SAID HUSEN selakupemilik yang sah atas uang tersebut;Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 11.00 Wib Sadr.SAID HUSEN membuat surat nomor Ist/Bs/XII/2008 kepada KasatkerBRR Bantuan Perumahan dan Pemukiman NAD Regional V JalanKurnia Sumur Batu No. 18 KP. Jawa Pulo Sarok Kab. Aceh Singkil(Sdr.

Bahari Singkil rekening koran giro periode: 01Januari 2008 s/d 13 Maret 2009;e 3 (tiga) lembar print out Asli rekening PT BANK BPD Aceh KantorPusat Operasional (010) Nomor rekening: 12001.05.580028 9 CVBintang Selatan, JI.

Singkil nomor: 13001.05.5103055 atasnama SAID HUSEN (Direktur CV Bintang Selatan) ternyata masukke rekening BPD Aceh Cabang Tapaktuan nomor:120.01.05.5800289 a.n.

Cabang Singkil nomor:13001.05.5103055 atas nama Saksi SAID HUSEN (Direktur CVBintang Selatan), akan tetapi masuk ke rekening BPD Aceh CabangTapaktuan nomor: 120.01.05.5800289 a.n.

Cabang Singkil nomor:13001.05.5103055 atas nama Saksi SAID HUSEN (Direktur CVBintang Selatan), akan tetapi oleh BRR dikirim dan telah masuk kerekening BPD Aceh Cabang Tapaktuan nomor: 120.01.05.5800289a.n.

TEGEL.Tempat lahir : Desa Sirimomungkur.Umur/tanggal lahir : 47 tahun/06 Juli 1963.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Desa Sirimomungkur kKecamatan SuroKabupaten Aceh Singkil.Agama : Islam.Pekerjaan : PNS (Sekretaris Desa SirimomungkurKecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.Terdakwa tersebut tidak ditahan.Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi olehPenasihat Hukum dan dengan tegas menolak haknya untuk didampingi olehPenasihat Hukum.Pengadilan Negeri

NegeriSipil dan bertugas sebagai Sekretaris Desa Srimomungkur Kecamatan SuroKabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat Keputusan Bupati Aceh SingkilNomor: Peg.813.2/330/2008, tanggal 01 Desember 2008.Halaman 5 dari 27 HalamanAkibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Negara Republik Indonesia Cq.Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merasa dirugikan karena Terdakwa yangdiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan Surat KeteranganPengganti Ijazah Hilang, Nomor: 422/031/2007 tanggal 24 November

hilang dan menerangkan bahwa Terdakwa terdaftar sebagai siswa padaSD Negeri Mandumpang Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dengan NomorInduk 118, sedangkan menurut keterangan saksi Junaidi, $.Pd bin Alm.

Manaf Cibro.e 1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Aceh Singkil nomor : Peg813.2/330/2008, tanggal 01 Desember 2008 tentang pengangkatan PegawaiNegeri Sipil (PNS) atas nama Abd.

Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang, Nomor :422/031/2007 tanggal 24 November 2007 yang ditandatangani oleh Junaidi, S.Pdsebagai kepala Cabang II Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dan ditandatangani oleh M.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 pukul 19.30 Wib. bertempat diwarung saksi Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkilsaksi Herman telah kehilangan sepeda motor jenis yamaha mio milik orang tuanya.

MUHAMMAD SYAHRILBin SUGIANTO jenis honda Supra X ke Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung MeriahKabupaten Aceh Singkil untuk meminjam uang sebesar Rp. 250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) lalu ditengah perjalanan Terdakwa I. HENDRI YANTO BinSUMARNO berhenti di dekat sebuah warung di Desa Sanggaberu Kecamatan GunungMeriah Kabupaten Aceh Singkil yang kemudian diketahui milik saksi Jumingun laluTerdakwa I.

Mesin 28D796430 milik Saksi Korban Misno BinMardisono dari tempat semula yaitu di tempat Parkir didepan Warung Saksi Jumingun di1213Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ke tempat lainyaitu telah berada dibawah kekuasaan Terdakwa I.

MUHAMMAD SYAHRIL BinSUGIANTO jenis honda supra x ke Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung MeriahKabupaten Aceh Singkil untuk pergi meminjam uang sebesar Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah) namun ditengah perjalanan Terdakwa I. HENDRI YANTO BinSUMARNO berhenti di dekat sebuah warung di Desa Sanggaberu Kecamatan GunungMeriah Kabupaten Aceh Singkil yang kemudian diketahui milik saksi Jumingun laluTerdakwa I.

Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa padahari Sabtu tanggal 24 September 2011 pukul 19.00 Wib. bertempat diwarung milik saksiJumingun Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh SingkilTerdakwa I. HENDRI YANTO Bin SUMARNO telah mengambil sepeda motor jenisyamaha mio warna hijau milik saksi korban Misno. Adapun cara Terdakwa I.

BANK ACEH

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU204/PJ/2015,tanggal 3 Agustus 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK ACEH

DaudBeureuh Nomor 24, Kuta Alam, Banda Aceh, NanggroeAceh Darussalam, yang diwakili oleh Busra Abdullah,jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Imam Subekti,S.E., Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor017/DIR/BA/I/2017, tanggal 16 Januari 2017:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

Bank Aceh, NPWP01.128.745.5101.000, alamat Jalan Tgk. H. M. Daud Beureuh Nomor 24,terhadap Keputusan Jenderal NomorHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 842 B/PK/Pjk/2019Kuta Alam, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, sehinggapenghitungan menjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Mei 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 6 Agustus 2015, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP461/WPJ.25/2012 tanggal 17 Oktober 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 4(2) Final Nomor 00004/240/08/101/11 tanggal26 Juli 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008,atas nama PT Bank Aceh, NPWP 01.128.745.5101.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.3.

Hakim Mahkamah Syariyah dalam memutus perkara jinayatberpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum7.diatur dalam Qanun Acch, baru bisa diberlakukan setelahdiatur dalam Qanun Aceh.b.

Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehanseksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untukmenjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwaharus dijatuhi uqubat tazir berupa penjara, sedangkandalam hai pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnyamengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.Lainlain.Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilansidang ikrar talak

Hakim Mahkamah Syariyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru bisa diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh.

(tiga ratus riburupiah) tersebut;e Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AB, petugas kepolisianyang sedang menyamar sebagai pembeli dengan dibantu oleh petugaskepolisian lainnya yaitu saksi Rusdiyanto dan saksi Mursal;e Bahwa terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp. 20.000, (dua puluh riburupiah) sebagai upah menjadi perantara jual beli shabushabu tersebut danterdakwa belum menerima upah yang dijanjikan tersebut .11e Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari sebelumnya adalah penjual nasi diBanda Aceh

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR VS MOCHAMAD THAHIR TEUKU ABUBAKAR DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR;

Menyatakan batal atau tidak sah:1)2)3)4)Sertipikat Hak Pakai Nomor 30, tanggal 13 Juni 2001, Surat UkurNomor 09/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.854 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;Sertipikat Hak Pakai Nomor 31, tanggal 15 Juni 2001, Surat UkurNomor 10/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 738 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah

Putusan Nomor 32 K/TUN/2019Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 30, tanggal 13 Juni 2001, Surat UkurNomor 09/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.854 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 31, tanggal 15 Juni 2001, Surat UkurNomor 10/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 738 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah

Kabupaten Aceh Timur;3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 32, tanggal 15 Juni 2001, Surat UkurNomor 11/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.021 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;4) Sertipikat Hak Pakai Nomor 33, tanggal 13 Juni 2001, Surat UkurNomor 08/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.258 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten

Aceh Timur;4.

Samad- Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Utara

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa Bupati Aceh Utara bukanlah satusatunya pihak yang seharusnyadigugat karena ada pihakpihak lain yang secara bersama untukperlaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan Pemerintah Aceh dalamKabupaten Aceh Utara yang disebut Panitia Pengadaan Tanah keperluanPemerintah Aceh dalam Kabupaten Aceh Utara yang susunanya terdiri dariSekretaris Daerah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara,Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman

Mengusulkan besarnya nilai ganti kerugian tanah kepada PanitiaPengadaan Tanah .Susunan Personalia Tim Penaksir Harga Tanah untuk KeperluanPemerintah Aceh dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran yangdiwakili unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, Akademisi,Dinas Cipta Karya Kabupaten Aceh Utara, Kantor Pelayanan PajakPratama Lhokseumawe, Dinas Pertanian Tanaman Pangan danPeternakan Kabupaten Aceh Utara, Unsur Ahli /Orang yangberpengalaman dan unsur lembaga Swadaya Masyarakat jadi jelaslahpernyataan

Bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah.Bahwa Tergugat sama sekali tidak menjalankan Kewajiban sebagaimanadimaksud oleh Peraturan Presiden tersebut, pernyataan Penggugat samasekali Tidak Benar karena apa yang disampaikan Penggugat tersebut sudahdilaksanakan dan di akomodir oleh Panitia 9 (sembilan) sesuai KeputusanBupati Aceh Utara Nomor 592.2/478/2011 Tentang Penunjukkan Panitia 9(Sembilan) Kabupaten Aceh Utara bagi Pelaksanaan Pengadaan Tanahuntuk Keperluan Pemerintah Aceh dalam Kabupaten Aceh

Pernyataan Penggugatsama sekali tidak benar sebab Pemerintah Aceh dalam menetapkanbesarnya ganti rugi terlebin dahulu membentuk Tim Penaksir hargaberdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 592.2/479/2011 TentangPembentukan Tim Penaksir Harga Tanah untuk Keperluan PemerintahAceh dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnyadisebut Panitia Pengadaan Tanah keperluan Pemerintah Aceh dalamkabupaten Aceh Utara yang diwakili unsurunsur BPN, Akademisi, DinasCipta Karya Kabupaten Aceh

Umum dalam Kabupaten Aceh UtaraTahun Anggaran 2011, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberiFoto copy Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 592.2/21/2011 tanggal3 Januari 2011, Tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Tanah untukKepentingan Umum dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2011,telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberiFoto copy Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 592.2/545/2011 tanggal1 Juli 2011, Tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan TanahPembangunan Waduk

BUPATI ACEH BARAT VS HUSAINI;

PUTUSANNomor 496 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI ACEH BARAT, tempat kedudukan di Jalan GajahMada Nomor 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, ProvinsiAceh;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Ahmad Sahrudin, S.H.,M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat(Selaku.

Diajun Gampong Suak Trieng, KecamatanWoyla, Kabupaten Aceh Barat, Proivinsi Aceh, pekerjaanwiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syahrul, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat danPenasihat Hukum pada kantor advokat TSA advocateskantor cabang Banda Aceh, beralamat di kota BandaAceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juli2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan PengangkatanPenjabat Sementara (PJS) Keuchik, sampai adanya putusan yangberkekuatan tetap;B. Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Eksepsi Kewenangan Tergugat;d Eksepsi Tenggang Waktu;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor31/G/2018/PTUN.BNA., tanggal 12 Desember 2018, kemudian padaHalaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2019tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 45/B/2019/PT.TUNMDN.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 45/B/2019/PT.TUNMDN tanggal 9 April 2019 dan Putusanpengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 31/G/2018/PTUNBNA tanggal 12 Desember 2018;Mengadili Sendiri:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima;3.

MUSLIM VS GUBERNUR ACEH;

MUSLIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Krueng Jambo Aye Nomor 1 A, Desa GeuceuKomplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Husni Bahri Tob, S.H.,M.M., M.Hum., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Husni Bahri Tob, S.H.

&Rekan, beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 21/SKK/KHHBT/V/2020, tanggal 18 Mei 2020:Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR ACEH, tempat kedudukan di Jalan T. NyakArief Nomor 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Amrizal, J. Prang, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Aceh Nomor888/020/2019 tanggal 11 Maret 2019/04 Rajab 1440H tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Ir. Muslim;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sengketa yang timbuldalam sengketa ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh, dengan Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.BNA,tanggal 9 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, denganPutusan Nomor 40/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 9 April 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2020,

Menerima memori kasasi beserta alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi:Mengabulkan permohonan kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 40/B/2020/PT.TUN.MDN tanggal 9 April 2020 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor46/G/2019/PTUN.BNA tanggal 9 Desember 2019;Dan Dengan Mengadili Sendiri:Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Kasasi;2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukumKeputusan Plt.

GUBERNUR ACEH., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA);;

BUPATI ACEH BARAT vs ZAINUDDIN

PUTUSANNomor 532 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI ACEH BARAT, tempat kedudukan di Jalan GajahMada, Nomor 1, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, ProvinsiAceh;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Ahmad Sahrudin, S.H.

., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat (selakuPengacara Negara), dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 60/II/2019, tanggal 17 Juni 2019;Pemohon Kasasi;LawanZAINUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Rama Setia, Dusun Tengku Abu, Desa Palimbungan,Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, pekerjaanPetani/Pekebun;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syahrul, S.H., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Advokat 7SA Advocates, beralamat

diKota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 September 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:A.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh BaratNomor 380 Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 tentangPemberhentian Sementara atas nama Zainuddin dan PengangkatanPenjabat Sementara (PJS) Keuchik atas nama Amran GampongPalimbungan Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiAceh Barat Nomor 380 Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 tentangPemberhentian Sementara atas nama Zainuddin dan PengangkatanPenjabat Sementara (PJS) Keuchik atas nama Amran GampongPalimbungan Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugatpada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong PalimbunganKecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;5.

BUPATI ACEH BARAT vs FAUZAN;

PUTUSANNomor 558 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI ACEH BARAT, tempat kedudukan di Jalan GajahMada Nomor 1, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, ProvinsiAceh;Dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara AhmadSahrudin, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan NegeriAceh Barat (selaku Pengacara Negara), dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/II

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018,tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara danPengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2019b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018,tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Sementara Keuchik, sampai adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara:1.

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018,tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara danPengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018,tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Sementara Keuchik;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018,tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara danPengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018,tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Sementara Keuchik;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugatpada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Marek,Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Periode Tahun20162022:5.

Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan NomorHalaman 2 dari 7 halaman.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG;

PUTUSANNomor 442 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH, tempatkedudukan di Jalan Sakti, Lorong LBH Banda Aceh, Nomor 1,Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota BandaAceh, yang diwakili oleh Syahrul, S.H., M.H., jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Desi Amelia, S.H.

,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Penasihat Hukum, Asisten Advokat pada LembagaBantuan Hukum Banda Aceh (LBH Banda Aceh), beralamat diBanda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni2020;Pemohon Kasasi;LawanKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,tempat kKedudukan di Komplek Perkantoran PemerintahKabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Djuanda / Bukit Bundar,Desa Bundar Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Akhyar Sirajuddin, S.T., S.H.

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/X/KIAPSA/2018tanggal 21 Oktober 2019:Mengadili Sendiri:1. Menolak permohonan Pemohon/Termohon Keberatan untuk seluruhnyaatau sekurangkurangnya menyatakan permohonan Pemohon/TermohonKeberatan tidak dapat diterima;2.

memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 16 Juni2020;Halaman 2 dari 6 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor15/G/KI/2020/PTUN. BNA;Mengadili Sendiri:Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;Menyatakan informasi yang dimintakan dikuasai oleh Termohon Kasasi;Menyatakan informasi yang dimintakan bukan informasi yang dikecualikan;Rk WN >Menguatkan Keputusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/X/KIAPSA/2018 tanggal 21 Oktober 2019 untuk seluruhnya;5.

HAMDANI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;

Menyatakan Terdakwa TOTO Pgl PAK DE ACEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan ;3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

TOTO Pgl PAK DE ACEH

dan kalau benar ini sapimu mari kita samasama ke tempat Pakde Aceh untuk menanyakan tentang sapitersebut;Bahwa kemudian saksi, Gepeng dan Ali pergi kerumah Pakde Aceh ternyata ia sedangpergi pesta, saksi, Gepeng dan Ali tunggu dirumahnya setelah ia pulang dari pesta,saksi bilang kepada Pakde Aceh itu sapi saya;Bahwa setelah bertemu dengan pakde Aceh, lalu saksi ajak pakde Aceh, sdr.

yang saat itu sedang diacara hajatan dan kami menunggunya sampai ia datang dan tidak lamakemudian pakde Aceh datang.

BAP adalah benar ;Bahwa benar ada transaksi jual beli sapi antara Pakde Aceh dengan saksi, dimanaPakde Aceh sebagai penjual sedangkan saksi sebagai pembelinya;Bahwa transaksi jual beli itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014sekitar jam 08.00 bertempat dirumah Pakde Aceh Blok D Sitiung I Jorong II PadangBintungan Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru KabupatenDharmasraya, dimana pakde Aceh menawarkan sapi untuk dijual kepada saksi;Bahwa harga jual beli sapi tersebut dibeli saksi

ada masalah dan saksi pernah satu kali bertemudengannya saat ia mengantarkan sapi kerumah Pakde Aceh kanya ia orang MuaroBungo.

Orangnya necis waktu itu ia ke rumah Pakde Aceh dan ia datang denganmengendarai mobil sehingga meyakinkan sebagai seorang bos;Bahwa benar dan jarak rumah saksi dengan Pakde Aceh hanya berjarak lebih kurang 2Km;Bahwa saksi menerangkan ditempat itu sudah biasa jual beli ternak jual lepas begitusaja tanpa surat apalagi kalau jual beli sama tetangga;Bahwa sapi itu dibeli saksi pada pagi hari bukan malam hari;Bahwa saksi tidak menaruh curiga sama pakde Aceh karena dulu Pakde Aceh jugapernah memelihara

/Pen.Pid/2011/PNSGI, sejak tanggal 25 Februari 2012 s/d tanggal 24 April 2012 ;Halaman 1 dari58 Halaman Putusan Nomor : 12/Pid.B/2012/PN.SGI6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 April 2012No. 187/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 24 Mei2012 ;7 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal Mei 2012No.

ZUHRIHASIBUAN, SH, MH dan HELMAN MADEWA, SH, keduanya Advokat beralamat padaKantor Lembaga Bantuan dan Pelayanan Hukum (LBPH) FITRAH KEADILAN Jln.Batara 2 No.58 Lembah Hijau Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2012 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah register No.

Muhammad Aminataupun istrinya yang bernama Aminah yang beralamat diLamteuba, Kabupaten Aceh Besar ;Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis ganjadari Sdr.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti berupafotofoto tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian dan untuk itu harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat T8, T9, dan T12 berupa surat dariPenasehat Hukum Terdakwa kepada Kepala Rutan Kelas II B Sigli dan kepada KetuaPengadilan Negeri Sigli sehubungan dengan status Terdakwa apakah sebelumnya pernahdipidana atau tidak, kemudian surat dari Penasehat Hukum Terdakwa kepada Camat WilayahSeulimeum Aceh Besar sehubungan

BUPATI ACEH BARAT VS KAMARUZZAMAN;

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 471 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI ACEH BARAT, tempat kedudukan di Jalan GajahMada Nomor 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, ProvinsiAceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Sahrudin, S.H.

., Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat selakuPengacara Negara, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 52/II/2019, tanggal 20 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanKAMARUZZAMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Kuwi Kambuk, Gampong Alue Tampak,Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, ProvinsiAceh, pekerjaan Wiraswasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugatpada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Alue TampakKecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;5.

Yosran, S.H., M.Hum., yang berpendapat sebagai berikut: Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak termasukdalam pengertian pembatasan perkara kasasi sebagaimana dimaksudPasal 45 A ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, karena sumber kewenangan Bupati Aceh Baratmenerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa diatur olehundangundang yang lebih lanjut diatur dengan Qanun Aceh sebagaiimplementasi

Putusan Nomor 471 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Gampong (APBG) Alue Tampak (vide bukti T.3), Telaah Staf dari KabagPemerintahan Sekdakab Aceh Barat (vide bukti T.8), Surat CamatKaway XVI (vide bukti T.10), Hasil Musyawarah dan Tokoh MasyarakatGampong Alue Tampak (vide bukti T.11), dan Surat Bupati Aceh Baratkepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat untuk menindaklanjutiproses pidana (vide bukti T.17