Vincent Anjaran

PUTUSANNo. 76 K/MIL/2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama >: VINCENT ANJARAN ;pangkat/Nrp. : Kopka/ 568805 ;jabatan : Turharbang Kima Dodik Bela Negara ;kesatuan : Rindam XVII / Trikora ;tempat lahir : Merauke ;tanggal lahir : 09 November 1964 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;agama : Kristen Katholik ;tempat tinggal : Asrama Rindam XVII

MS dokter pada Rumah Sakit MarthenIndey Jayapura.BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam pasal :Primair : Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 281 ke1 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III19Jayapura tanggal 23 Juni 2006 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa atas nama Kopka Vincent Anjaran

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Vincent Anjaran, KopkaNrp.568805 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukantindak pidana : Perkosaan yang dilakukan secara bersamasama.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.2: Menetapkan barangbarang bukti berupa :a. Surat: 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Marthen IndeyJayapura Nomor : 28/PER/VER/IX/2004 tanggal September2004 An.

Menerima secara formal permohonan banding yangdiajukan oleh Terdakwa VINCENT ANJARAN, KOPKA NRP.568805.2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer IIl19 JayapuraNomor : Put/141K/PM.III19/AD/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagaiberikut :Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.Menetapkan selama waktuTerdakwa menjalani penahanandikurangkan ~ seluruhnya daripidana yang dijatuhkanPidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.Hal. 6 dari 10 hal. Put.

No. 76 K/MIL/2007ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaVINCENT ANJARAN, Kopka Nrp.568805 tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa tanggal 10 Juli 2007 oleh German Hoediarto, SH

Saksi ke1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal diKabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rusman Hidayat;Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa Kayu Anjaran dan tidak pernah pindahsampai akhirnya berpisah;Bahwa Penggugat

Bahwa saksi saudara kandung Penggugat; Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rusman Hidayat; Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah diDesa Kayu Anjaran; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugatmengontrak di dekat rumah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahorangtua Tergugat; Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniaianak; Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat

Keluarga tertulisAgustina Maria Indah Sipahutar; Bahwa Pemohon berkekepentingan dengan perubahan nama tersebutdengan maksud agar nama dalam akta nikah sesuai dengan dengan namadalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan ljasah serta dokumenpenting lainnya serta adanya kepastian hukum dan kesesuian makna yangberarti doa bagi pemiliknya ;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon denganmaksud untuk merubah nama dengan maksud memperbaiki arti sebagaimanaanjuran agama, bahwa sebagimana anjaran

Penetapan No.127/Pat.P/2018/PA.Ab Bahwa pada tanggal 10 Januari 2000 Pemohon dan Pemohon IImelaksanakan pernikahan di Desa Hila; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak terdapat adanyalarangan perkawinan; Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungPemohon II sendiri bernama bapak Jamaun Anjaran yang diwakilkankepada bapak AGL untuk menikahkan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah ada mengucapkan ijabqabul antara wali nikah dengan mempelai pria; Bahwa

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tamrin Waikissa Bin Anjaran Wailissa) terhadap Penggugat (Amiati Pakalessy Binti Imran Pakalessy) ;

4. Biaya perkara sejumlah Rp431.000,-( empat

Bahwa dalam Surat Anjaran DISNAKER Nomor: 122/PHI/XII/2018tertanggal 27 Desember 2018 BELUM termasuk uang transport periodebulan September 2017 s/d Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:a. PENGGUGAT I: Uang Transport sebesar: Rp 5.623.900,b. PENGGUGAT II:Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 16/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby Uang Transport sebesar: Rp 5.602.150,c.

Sri Sulastri (kantin Makodam XVI/pattimura) ;Serda Abdul Gani anggota Intelrem151/Binaiya ;Mayor Inf Riko Kaspri Pangdam XVI/Pattimura ;Serma (K) Yessy anggota korem 151/Binaiya ;Sertu Anjaran anggota Jasdam XVI/Pattimura (Saksi1) ;Mayor Inf Davi anggota Yonif 731/Kabaresi ;Ibu Ola Pegawai Bank BRI Pusat Ambon ;Lettu Inf Zaenal anggota Pusintelad ;Sertu Hasto anggota Perwakilan Jakarta ;Mayor Cba Angga Kasiada anggota Bekangdam XVI/Pattimura ;Mayor Czi I Gusti Putu Dwika ;c Bahwa mengingat Terdakwa

Januari 2018 mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kubu Raya membuat risalan penyelesaianperselisihan Hubungan Industrial kepada para pihak berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 68/PUU/XIII/2015 dalam amar putusan 1,2dalam frasa Anjaran Tertulis ayat 13 Pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (LembagaNegara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal tidak

melalui KomiteSekolah Yang di sepakati oleh tiap tiap orang tua siswa padaawal tahun ajaran baru, Dasar hukum yang mengatur tentangdana DSP saksi tidak mengetahuinya.Bahwa selain sebagai Guru Honor atau tenaga pengajar jugamerangkap sebagai sebagai Kepala Program Tehnik GambarBangunan (TGB) dimana Program Tehnik Gambar Bangunan(TGB) tersebut merupakan salah satu program yangmenggunakan anggaran yang bersumber dari Dana BOShalaman 114 dari 242 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PNBdgmaupun DSP tahun anjaran

jumlah siswa ke Kementerian Pendidikan RIselanjutnya di kelola oleh system dan dana bos tersebut turun Bahwa hubungan saksi dengan dana BOS tahun anggaran 2014dan 2015 maupun Dana DSP SMKN 1 Luragung tahun ajaran2014/2015 tersebut adalah selain saksi sebagai Guru, saksi jugaditugaskan sebagai Kepala Program Multimedia di SMKN 1Luragung dimana Program Mutimedia tersebut merupakan salahsatu program yang menggunakan anggaran yang bersumberdari Dana BOS tahun anggaran 2014 dan 2015 maupun DSPtahun anjaran

adalah DanaBantuan Pendidikan dari Orang Tua Siswa melalui Komitehalaman 123 dari 242 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PNBdgSekolah Yang disepakati oleh tiap tiap orang tua siswa padaawal tahun ajaran baru.Bahwa selain sebagai Guru Honor atau tenaga pengajar jugamerangkap sebagai Kepala Program TKR (Teknik KendaraanRingan) Di SMKN 1 Luragung dimana Program TKR tersebutmerupakan salah satu program yang menggunakan anggaranyang bersumber dari Dana BOS tahun anggaran 2014 dan 2015maupun DSP tahun anjaran

Bahwa selain sebagai Guru atau tenaga pengajar jugamerangkap sebagai sebagai Kepala Program Marketing,Ketua Panitia UKK dan Praktek Kerja Industri yangmenggunakan anggaran yang bersumber dari Dana BOSmaupun DSP tahun anjaran 2014/2015 di SMKN 1 Luragung,sebesar Rp.237.832.200, ( dua ratus tiga puluh tujuh jutadelapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).

mengatur tentang dana bostersangka tidak mengetahuinyaBahwa Dana DSP (Dana Sumbangan pendidikan) adalah DanaBantuan Pendidikan dari Orang Tua Siswa melalui Komitesekolah yang disepakati oleh tiap tiap orang tua siswa pada awaltahun ajaran baru, dasar hukum yang mengatur tentang danaDSP saksi tidak mengetahuinya.Bahwa selain sebagai Guru atau tenaga pengajar jugamerangkap sebagai Ketua Panitia Ujian Akhir semester yangmenggunakan anggaran yang bersumber dari Dana BOS TA2014 dan 2015 maupun DSP tahun anjaran

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk Samsung A04e;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk Samsung A 14
Dikembalikan kepada saksi Hasan Soleman, S.sos Bin Salim Anjaran
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk I Phone 12;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk I Phone 14;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk Samsung Fold 4;
- 1 (satu)

Januari 2018 mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya membuat risalah penyelesaianperselisihan Hubungan Industrial kepada para pihak berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 68/PUU/XIII/2015 dalam amar putusan 1,2dalam frasa Anjaran Tertulis ayat 13 pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LembagaNegara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal tidak

Bahwa dalam Struktur organisasi TMMD yang menjadipejabatnya antara lain Pasi Intel (Kapten Inf DienTambolang) sebagai pengaman, Pasi Ops (Kapten InfRamli) sebagai Pengerahan pasukan, Pasiminlog (KaptenInf Anjaran) sebagai pengatur administrasi logistic,Pasi TEr (Kapten Inf Heri S) sebagai pembuatperencanaan dilapangan, Dansub Tepbek Luwuk (Lettu ChaDamri ) sebagai penanggung jawab BBM ~= mulai daripenyiapan sampai dengan pendistribusian dan, Dan SSK(Kapten Inf Rais) sebagai pelaksana kegiatandilapangan

Kepala Bagian Desa I Nyoman Mandra