;SPPD Nomor: 22/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama YAN EKA MELIZA. ;SPPD Nomor: 23/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama IMAM YUNARTO.SPPD Nomor: 24/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama ZAITUN. ; SPPD Nomor: 25/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama ASDRIYANL ; SPPD Nomor: 27/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama RITA PERMATASPPD Nomor: 29/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama MARKITAH, ; SPPD Nomor: 28/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama FARIDA NURBANI.

; SPPD Nomor: 70/SPPD/Itjen/IV/2009 atas nama HANAPI ; SPPD Nomor: 204/SPPD/Itjen/IV/2009 atas nama WIDA ARISTYA ;SPPD Nomor: 168/SPPD/Itjen/IV/2009 atas nama EDY ISKANDAR SPPD Nomor: 198/SPPD/Itjen/IV/2009 atas nama ZURIATI ; SPPD Nomor: 69/SPPD/Itjen/ITV/2009 atas nama SUTRISNO ; SPPD Nomor: 192/SPPD/Itjen/IV/2009 atas nama DARSONO ; SPPD Nomor: 209/SPPD/Itjen/V/2009 atas nama IKHSAN ; SPPD Nomor: 187/SPPD/Itjen/IV/2009 atas nama KIKI WIDYA ; SPPD Nomor: 177/SPPD/Itjen/IV/2009 atas nama AUSI KURNIAKAWOCO

/Itjen/V/2009 atas nama ARFIANSYAH ; SPPD Nomor: 193/SPPD/Itjen/IV/2009 atas nama RATNANINGSIH ;SPPD Nomor: 196/SPPD/Itjen/IV/2009 atas nama ALMANAR, S.

SosSPPD Nomor: 205/SPPD/Itjen/V/2009 atas nama RURY ; SPPD Nomor: 210/SPPD/Itjen/IV/2009 atas nama SUWARTO ; SPPD Nomor: 211/SPPD/Itjen/V/2009 atas nama A.

FAUZI ; SPPD nomor 13/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama HERMANSYAHSPPD nomor 14/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama KAHARTOMY ; SPPD nomor 15/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama DIDIK SUPRAYITNO ;SPPD nomor 16/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama IMAM YUNARTO;SPPD nomor 17/SPPD/ITJEN/XI/2009 atas nama M.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel anggota Set Itjen TNI pada tanggal 31 bulan Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kasubbid Taud Bidum Set Itjen TNI Letkol Inf Mudi Hartono NRP 575410 atas nama Terdakwa Kopda Andik Yulianto, NRP 533446, Jabatan Taban Set Bid Um Itjen TNI, Kesatuan Itjen TNI.

Menetapkan barang bukti berupa Surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel anggota Set ItjenTNI pada tanggal 31 bulan Oktober 2019 sampai dengan tanggal13 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kasubbid TaudBidum Set Itjen TNI Letkol Inf Mudi Hartono NRP 575410 atasnama Terdakwa Kopda Andik Yulianto NRP 533446, JabatanTaban Set Bid Um Itjen TNI, Kesatuan Itjen TNI.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Kesatuan Itjen TNI telahmelaporkan Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusumasesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM405/A/IDIK08/III/2020/HLM bahwa atas nama Terdakwa NRP 533446 Jabatan,Taban Set Bid Um Itjen TNI Kesatuan, Itjen TNI telah meninggalkandinas tanpa jijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lainyang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai sekarangbelum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.j.

Set Itjen TNI pada tanggal 31 bulanOktober 2019 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2020 yangditandatangani oleh Kasubbid Taud Bidum Set Itjen TNI Letkol InfMudi Hartono NRP 575410 atas nama Terdakwa Kopda AndikYulianto, NRP 533446, Jabatan Taban Set Bid Um Itjen TNI,Kesatuan Itjen TNI, Majelis telah meneliti dan barang bukti surattersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan danbersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapatditerima sebagai barang bukti dalam perkara

Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2020 Kesatuan Itjen TNI telahmelaporkan Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusumasesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM405/A/IDIK08/III/2020/HLM bahwa atas nama Terdakwa NRP 533446 Jabatan,Taban Set Bid Um Itjen TNI Kesatuan, Itjen TNI telah meninggalkandinas tanpa jijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lainyang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai sekarangbelum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.10.

Menetapkan barang bukti berupa Surat :Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 128K/PM II08/AU/VII/2020 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel anggota Set Itjen TNI pada tanggal 31bulan Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2020 yangditandatangani oleh Kasubbid Taud Bidum Set Itjen TNI Letkol Inf Mudi Hartono NRP575410 atas nama Terdakwa Kopda Andik Yulianto, NRP 533446, Jabatan Taban SetBid Um Itjen TNI, Kesatuan Itjen TNI.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Surat dari Departemen Kesehatan RIDirektorat Jenderal Bina Pelayanan MedikNomor : PS.0O1.01.1.3 tanggal April 2006perihal permintaan tindak lanjutVerifikasi Itjen atas pengelolaan DanaPKPS BBM BID KES pada RSJD Surakartatahun anggaran.

Nomor : PS.01.01.1.3.1453 tanggal17 April 2006 i perihal Permintaan tindaklanjut Verifikasi Itjen atas Pengelolaan DanaPKPS BBM Bidkes pada RSJD Surakarta TahunAnggaran 2004.5. Surat Direktorat Jenderal Pelayanan MedikDepkes RI. tanggal 09 Mei 2005 perihalRencana Anggaran Biaya bagi Rumah Sakit yangdefisit. 6.

Atas temuan Tim Verifikasi Itjen Depkes RItersebut, kemudian pada tanggal 20 = Juni 2006, dengansepengetahuan dr.

AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RImelakukan verifikasi , menyalah gunakan kewenangan dankesempatan yang ada padanya yang seharusnya~ menelitiusulan penggatian defisit yang sebelumnya diajukan olehpihak RSJD Surakarta, namun yang bersangkutan justru telah39telah bersama sama dengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kjbinti Munadji, dr. Rukma Astuti dan dr.

/2009 tanggal 26Februari 2009 dan SP2D No.566142K/088/118tanggal 26 Februari 2009;e sebesar Rp79.774.300,00 sesual SPMNo.0177/Itjen/A3.2/11/2009 tanggal 26Februari 2009 dan SP2D No.569143K/088/118tanggal 2 Maret 2009;e sebesar Rp79.774.300,00 sesual SPMNo.00179/Itjen/A3.2/I0/2009 tanggal 26Februari 2009 dan SP2D No.569145K/088/118tanggal 2 Maret 2009;e sebesar Rp79.774.300,00 sesual SPMNo.00407/Itjen/A3.2/IV/2009 tanggal 17 April2009 dan SP2D No.765497L/088/118 tanggal21 April 2009.;=> Terdakwa selanjutnya

/A3.2/1I/2009 tanggal 26Februari 2009 dan SP2D No.569153K/088/118tanggal 2 Maret 2009;e sebesar Rp83.674.500,00 sesuai SPMNo.00175/Itjen/A3.2/1/2009 tanggal 26Februari 2009 dan SP2D No.586453L/088/118tanggal 17 Maret 2009; e sebesar Rp83.674.500,00 sesuai SPM No0178/Itjen/A3.2/11/2009 tanggal 26 Februari2009 dan SP2D No.569144K/088/118 tanggal2 Maret 2009;e sebesar Rp83.674.500,00 sesuai SPM No0167/Itjen/A3.2/11/2009 tanggal 26 Februari2009 dan SP2D No.569136K/088/118 tanggal2 Maret 2009. ;= Terdakwa

/A3.2/IV/2009 tanggal 7 April2009 dan SP2D No.652812L/088/118 tanggal14 April 2009;sebesar Rp85.897.500,00 sesuai SPMNo.00301/Itjen/A3.2/III/2009 tanggal 25 Maret2009 dan SP2D No651006L/088/118 tanggal 634April 2009;e sebesar Rp85.897.500,00 sesuai SPMNo.0300/Itjen/A.3.2/III/2009 tanggal 25 Maret2009 dan SP2D No.6510071/088/118 tanggal 6April 2009;e sebesar Rp85.897.500,00 sesuai SPMNo.00493/Itjen/A3.2/V/2009 tanggal 4 Mei2009 dan SP2D No.820429L/088/118 tanggal6 Mei 2009.;= Terdakwa selanjutnya

/A3.2/XTI/2009 dan SP2DNo.884876N/088/1 18; e Sebesar Rp129.215.625,00 sesuai SPMNo.01530/Itjen/A3.2/XII/2009 dan SP2DNo.881926N/088/118.

Sekertariat di Komisi X DPR RI sebasarRp.327.000.000,. ; Akomodasi Hotel sebesar Rp 26.750.000,. ; Hodden Simarmata (staf Sekertariat Itjen Depdiknas)sebesar Rp.3.000.000, ;12110111213141516171819202122,23Salwin (Auditor Inspektorat Itjen Depdiknas) sebesar Rp.2.000.000, ;Yan Eka (Auditor BPKP)sebesar Rp.2.000.000, ; Fuad Wiyono(Auditor Inspektorat Itjen Depdiknas), sebesar Rp.2.000.000, ;Kahartono(Auditor BPKP), sebesar Rp.2.000.000, ; Prakarsa Tambunan(Auditor BPKP) sebesar Rp.2.000.000.

Bahwa pada tanggal 27 September 2010 Terdakwa mengikutipembukaan Pendidikan Auditor Ahli, Kemudian pada tanggal27 Oktober 2010 Ujian Sertifikasi Auditor Ahli Gel III TA.2010di Pusdiklat BPKP Ciawi Bogor ditutup, pada tanggal 28Oktober 2010 selanjutnya Terdakwa mengikuti pengarahandari Team BPK RI di Itjen TNI sesuai ST Itjen TN!I NomorST/08/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang diterimaTerdakwa.d.

CiawiBogorPada pokoknya Saksi4 menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa,sejak tanggal 27September 2010 di Pusdiklatwas BPKP, sebagai pesertaDiklat Sertifikasi Auditor Ahli Itjen TNI Angkatan III tahunAnggaran 2010 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.Bahwa pembukaan Diklat Sertifikasi Auditor Ahli Itjen TNIAngkatan III TA. 2010, di mulai sejak tanggal 27 September2010 dan berakhir tanggal 21 Oktober, kemudian UjianSertifikasi di mulai tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengantanggal

Bahwa pada tanggal 27 September 2010 Terdakwamelaksanakan pembukaan pendidkan Auditor Ahli, kKemudianpada tanggal 26 Oktober 2010 Terdakwa menerima ST denganNomor ST/08/2010 dari Itjen TNI untuk mengikuti pengarahandari Tim BPK RI di Itjen TNI, kKemudian pada tanggal 27Oktober 2010 penutupan Diklat Sertifikasi Auditor dan ujiansertifikasi Auditor Ahli Gel. II TA 2010 di Pusdiklat BPKP CiawiBogor..

Bahwa benar pada tanggal 27 September 2010 Terdakwamengikuti pembukaan Pendidkan Auditor Ahli, kKemudian padatanggal 27 Oktober 2010 ujian Sertifikasi Auditor Ahli Gel III TA.2010 di Pusdiklat BPKP Ciawi Bogor di tutup, pada tanggal 28Oktober 2010 selanjutnya Terdakwa mengikuti pengarahan dariteam BPK RI di Itjen TNI Sesuai ST Itjen TNI Nomor ST/08/2010tanggal 28 Oktober 2010 yang diterima Terdakwa..

III TA.2010 di Pusdiklat BPKP Ciawi Bogor ditutup, padatanggal 28 Oktober 2010 selanjutnya Terdakwa mengikutipengarahan dari Team BPK RI di Itjen TNI sesuai ST Itjen TNINomor ST/08/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang diterimaTerdakwa.Bahwa benar setelah mendapat pengarahan pada tanggal 28Oktober 2010, keesokan harinya seharusnya Terdakwakembali ke Kesatuannya untuk melaporkan hasil pendidikanauditor tersebut.Bahwa benar Terdakwa ternyata tidak segera kembali kekesatuannya di Koopsau Makassar tetapi

;Indonesia ; Komplek Kehakiman VII Itjen C No. 19 Rt.03/13 Tangerang ;Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;1Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 11 NopemberPerpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember2012 s/d tanggal 21 Desember 2012 ;Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2012 s/dtanggal 05 Januari 2013 ;Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 26 Desember 2012s/d tanggal 24 Januari 2013 ;Wakil ketua Pengadilan

Kehakiman 7 Itjen C 19 Rt.03/13 Kel.Tanah Tinggi Tangerang, atau setidaktidaknyaditempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTangerang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa (satu)unit mobil No. Pol B8361CK, Merk : Suzuki APV, No. Rangka : MHYGDN41V5J111134No. Mesin : GISAID111081, warna coklat metalik Tahun 2005 atas nama ENNY yangsama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang yaitu milik saksi RomulusSilitonga Ad.

Kehakiman 7 Itjen C 19 Rt.03/13 Kel.Tanah Tinggi Tangerang, atau setidaktidaknyaditempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTangerang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa (satu)unit mobil No. Pol B8361CK, Merk : Suzuki APV, No. Rangka : MHYGDN41V5J111134No. Mesin : GI5AID111081, warna coklat metalik Tahun 2005 atas nama ENNY yangsama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang yaitu milik saksi RomulusSilitonga Ad.

enam puluh juta rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalampasal 378 KUHP ; 22222 222222Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :1Saksi Romulus Silitonga ad alm Antonius Silitonga dibawah sumpah padapokoknya menerangkan : Bahwa saksi adalah sebagai korban penggelapan ;Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2012, di JIn Kehakiman 7 Itjen

uraian tersebut di atas, Tergugat mengusulkan untuk menolakpermohonan pengurangan atau pembatalan Penggugat dan tetap mempertahankanjumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKBT PPh Badan Nomor:00002/306/98/042/04 tanggal 26 Agustus 2004 Tahun Pajak 1998, karena tidakterdapat bukti yang cukup meyakinkan;: bahwa pokok sengketa adalah penerbitan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 1998Nomor: 00002/306/98/042/04 tanggal 26 Agustus 2004 berdasarkan pemeriksaanInspektorat Jenderal Departemen Keuangan (Itjen

BumimasNusaprima, oleh Itjen diperoleh hasil equalisasi dengan faktur pajak masukan danditemukan adanya pembebanan yang lebih tinggi sebesar Rp.751.967.235,00;bahwa berdasarkan temuan pemeriksaan Itjen Kemenkeu tersebut Tergugatberanggapan Penggugat terlalu tinggi dalam membebankan Harga Pokok Penjualansehingga Tergugat menerbitkan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 1998 Nomor:00002/306/98/042/04 tanggal 26 Agustus 2004;bahwa Tergugat mendalilkan penerbitan SKPKBT berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUNomor

6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 9 Tahun 1994 karena adanya data baru atau data yang semula belumterungkap;bahwa Penggugat mempertanyakan apakah hasil pemeriksaan Itjen a quo dapatdikatakan data baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) UU KUPbahwa Tergugat menyampaikan dalam pemeriksaannya Itjen melakukan equalisasiFaktur Pajak Masukan dengan pembelian yang dilakukan oleh Penggugat;bahwa Tergugat menyatakan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugatdengan

produk SKPKB, fokus pemeriksaan ada pada general ledger pembelian,sehingga data terkait pembelian olen Penggugat tersebut merupakan data baru bagiTergugat;bahwa dalam persidangan Penggugat membuktikan bahwa pada saat pemeriksaanPenggugat telah menyampaikan data terkait pembelian termasuk SPT Masa PPNuntuk seluruh Masa di Tahun Pajak 1998;bahwa Penggugat mendalilkan bahwa data yang ditemukan Itjen bukan merupakandata baru dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKPKBT;bahwa berdasarkan

uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:MenimbangMengingatMemutuskanbahwa SKPKBT PPh Badan a quo diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaanInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;bahwa pemeriksaan oleh Itjen dilakukan dengan cara equalisasi Faktur PajakMasukan dengan nilai pembelian yang dilakukan Penggugat sehingga ditemukanadanya selisin yang belum dikoreksi oleh Tergugat saat menerbitkan SKPKB;bahwa Tergugat mendalilkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KementerianKeuangan

Depker RI total biaya sebesar Rp. 2.203.029.160,sehubungandengan penyelenggaraan diklat sertifikas barang/jasa di Surabaya secara bertahapsebagai berikut:1 Surat Pernyataan Tanggungjawan Belanja Kantor Itjen Depker RI Nomor :00067/01T.PS.09.00.214.06.779b tanggal 0407 2006 sejumlah Rp. 470.747.700,il Surat Pernyataan Tanggungjawan Belanja Kantor Itjen Depker RI Nomor :00070/01T.PS.01.00.214.06.814 tanggai 17072006 sejumlahRp. 437.466.700,ill Surat Pernyataan Tanggungjawan Belanja Kantor Itjen Depker

RI Nomor:00076/01 T.PS.01.06.214.06.878 tanggal 25072006 sejumlahRp. 403.886.600,iv Surat Pernyataan Tanggungjawan Belanja Kantor Itjen Depker RI Nomor :00089/01 T.PS.01.00.214.06.1023 tanggal 1608 2006 sejumlah Rp. 429.773.260,Vv Surat Pernyataan Tanggungjawan Belanja Kantor Itjen Depker RI Nomor >00098/01 T.PS.01.00.214.06.1045 tanggal 2508 2006 sejumlah Rp. 461.152.900,e Bahwa biaya diklat sertifikasi barang/jasa sebesar Rp. 2.203. 029.160, yangsaksi terima dari terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran

Bahwa atas kerugian tersebut Terdakwa pernah menyetor sebesar sekitarRp.470 (empat ratus tujuh piluh juta rupiah) hal tersebut atas perintah Itjen;.

Maya Laksmini/PPK, dimana pembayaran biaya perjalanan dinas ganda tersebuttelah diketahui sejak awal oleh terdakwa karena pada saat Auditor akan melaksanakantugas disuatu tempat telah dibekali sekaligus 2 Surat Tugas yang mana terdakwasebagai bendahara pengeluaran juga di beri tembusannya guna realisasi pembayaranbiaya perjalanan dinas tersebut ;Menimbang, bahwa, Terdakwa juga telah melakukan pengeluaran uang atasbeban APBN Itjen Depkes untuk 8 (delapan) staf TU Itjen dengan menggunakanSPPD fiktif

Belanja Kantor Itjen Depkes RItanggal 17 Juli 2006 Nomor : 01.T.PS.01.06.214.06.814a.Foto copy Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat JenderalDepkes RI tanggal 17 Juli 2006 MAK : 0012524111.Foto copy SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 27 Juli 2006 nomor :787100D/139/116 Tahun Anggaran 2006.Foto copy SPM tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 00076/01.T.PS.01.06.214.06.878.Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RItanggal 25 Juli 2006 Nomor : 01.T.PS.01.06.214.06.878e.Foto

AMBAR KUATOselaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI melakukan verifikasi telah bersamasamadengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj binti Munadji, dr.

Atas temuan Tim Verifikasi Itjen DepkesRI tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, dengan sepengetahuan dr. SitiHal.5 dari 70 hal. Put.

Atas temuan Tim Verifikasi Itjen DepkesRI tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, dengan sepengetahuan dr.

Surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal BinaPelayanan Medik Nomor : PS.0O1.01.1.3 tanggal April 2006 perihalpermintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPSBBM BID KES pada RSJD Surakarta tahun anggaran 2004;. Surat dari Departemen Kesehatan RI Inspektorat Jenderal Nomor :01.T.P.S.06.00212.06.250 tertanggal 24 April 2006 perihal laporanhasil Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPS BBM tahun 2004 di22 (dua puluh dua ) Rumah Sakit;.

Selamadalam pemeriksaan Tim Itjen, Penggugat yakin tidak pernah diperiksa danditanya mengenai halhal yang berkaitan dengan dugaan melakukanperbuatan "dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yangtidak benar yaitu melampirkan SK Wiyata Bakti tenaga pengajar padaMTsN Ternate, namun yang bersangkutan tidak pernah menjadi tenagapengajar di MTsN Ternate.

Auditor harusmemperhatikan hasil audit sebelumnya, terutama penyelesaian tindaklanjut;Bahwa terbukti Tim Itjen tahun 2013 tidak memperhatikan hasil auditTim Itjen tahun 2006, di samping itu juga tidak memperhatikan standaryang lain, antara lain:e Angka Ill. Standar Audit, poin (1) Standar Umumpoin 1.2.

Sadik Djuma (Mantan Waka Madrasah dan guru)yang kesemuanya adalah mantan pegawai / pejabat yangpernah bertugas di MTs N Ternate.e Dengan demikian terbukti dengan sengaja audit yang dilakukan olehTim Itjen tahun 2013 melanggar Keputusan Inspektur JenderalKementerian Agama Nomor: J/139/2011 sendiri. Hal ini menunjukkanbahwa Tim Itjen Kemenag tahun 2013, kurang profesional, kurangmemiliki Kompetensi atau kurang cakap dalam melaksanakan tugassebagai seorang auditor.

;Bahwa tidak benar tim auditor Surat Inspektur Jenderal KementerianAgama Nomor : Wd/Inv/STL/R/PS.01.5/0099/2013 tanggal 31Desember 2013 melanggar Keputusan Inspektur JenderalKementerian Agama Nomor : lJ/139/2011 dan tidak memperhatikanhasil audit tim Itjen 2006, perlu Tergugat tegaskan bahwa timauditor telah memperhatikan audit tim Itjen 2006 dan telahmemasukkan di dalam Saran Tindak Lanjut pada tahun 2013sebagaimana Tergugat jelaskan angka 4, dan angka 9, dengandemikian Penggugat tidak cermat dan

Kemudian fakta ini telah dikesampingkanoleh Tergugat dan Tim Audit yang melakukan pemeriksaan secaraumum pada Tahun 2013, hasil Tim Audit dimaksud telah bertentangandengan Keputusan Inspektur Jenderal Kemenag Nomor: J/139/2011tentang Standar Audit Itjen Kemenag, Angka III.

temuan bahwa Penggugattelah meninggalkan tugas selama lebih dari 6(enam) bulan secara terus menerus sejakSeptember 2003 sampai dengan saat auditdilakukan tanggal 24 Mei 2007;Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor:169/G/2008/PTUN JKT.Tim Inspektorat Jenderal kemudian melaporkanhasil Audit pada Kantor Departemen Agamamelalui surat NomorIJ/I11/LHA/R/PS.00/343/2006 tanggal 16 Juni2006 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil KotaMakassar Departemen Agama Provensi SulawesiSelatan; 5Berdasarkan hasi audit Itjen

Jadi saat Tim = Itjen melakukanHalaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor:169/G/2008/PTUN JKT.pemeriksaan, Penggugat telah meninggalkan tugasselama 2 Tahun 8 bulan, bukan 2 bulansebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5;c. Saat Tim Itjen melakukan pemeriksaan, tidak adapergantian Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKota Makassar, Saat pemeriksaan Itjen bulan Mei2006, Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKota Makassar adalah Drs. H.

Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 8dan 13 yang menyatakan bahwa Tim Itjen = akanmemperbaiki data temuan hasil pemeriksaan;Berdasarkan data yang ada, saat Penggugatmenghadap Ketua Tim Iljen/Auditor, Tim = Itjenmenyatakan bahwa Tim akan mendiskusikan lebihdahulu dengan Dewan STL (Saran Tindak Lanjut) dansementara itu Penggugat ditugaskan ditempatsemula. Tim Itjen tidak menyatakan akanmemperbaiki data temuan hasil pemeriksaan;289.

Asas Pengharapan Yang Wajar.Sebagaimana dalil Tergugat angka 8 tersebutdiatas, Tim Itjen tidak pernah menjanjikanakan memperbaiki data hasil temuan. Tim Itjenmenyatakan bahwa Tim akan mendiskusikan lebihdahulu dengan Dewan STL (Saran Tindak Lanjut)dan Dewan STL menyatakan bahwa tetap berpegangpada Saran Tindak Lanjut semula yangHalaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor:169/G/2008/PTUN JKT.menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak denganhormat atas pelanggaran yang dilakukanPehQQUGat,

2004; ------------------------------------------------- Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta Nomor : 824/1725/8/2006 tanggal 19 Agustus 2006 tentang pembentukan panitia realisasi pembagian jasa pelayanan pada rumah sakit jiwa daerah Surakarta; ------------------------------------------------------------------------------ Surat dari Departeman Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Nomor : PS.01.01.1.3 tanggal April 2006 perihal permintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen

atas pengelolaan Dana PKPS BBM BID KES pada RSJD Surakarta tahun anggaran 2004; -------------------------------------------- Surat dari Departeman Kesehatan RI Inspektorat Jendral Nomor : 01.T.P.S.06.00212.06.250 tertanggal 24 April 2006 perihal laporan hasil Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 (dua puluh dua) Rumah Sakit; ------------------------------------------------------------ Rincian penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa daerah Surakarta

--------------------------------------------------------------- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02/MENKES/SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 beserta lampirannya tentang penggantian defisit dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di rumah sakit tahun 2004; ------------------------------------------------------------- Surat DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK Depkes RI Nomor : PS.01.01.1.3.1453 tanggal 17 April 2006 perihal Permintaan Tindak Lanjut Verifikasi Itjen

Untuk mencairkan dana tersebut diperlukan datapendukung berupa data jumlah pasien miskin yang telah dilayani olehRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah diverifikasi oleh TimVerifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia(Itjen Depkes RI); Bahwa terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan terdakwaNAMAN,SH Bin BONENG masingmasing selaku anggota TimPemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa DaerahSurakarta yang telah mendapatkan surat tugas dari Inspektur JenderalDepartemen

AMBARKUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI melakukan verifikasitelah bersamasama dengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj binti Munadji, dr.Rukma Astuti dan dr.

Agus Arbiantobahwa sejak awal menerima Nota Dinas dariSekretaris ITJEN Nomor: NDR02/IJ.1/UP.10/2009tanggal 30 November 2009 sampai dengan saat ini,Inspektorat IV tidak pernah menerima LHP dan BAP. Danselain itu) terhadap konsep Keputusan Inspektur IVNomor : KEP01/IJ.5/2010 diterima berupa draft dariBagian Kepegawaian ITJEN berdasarkan sms antaraPenggugat dengan Sdr.

Timtim tersebut merupakan ~ timgabungan dari beberapa unitBOB UGE p em we ee re ro ie te ee ee ene osTim Reviu bertugas sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST17/1J/2009 tanggal 16 Januari 2009 dengan susunan TimReviuAgustari Suandi : Ketua Tim (pegawai padaInspektorat Ill ITJEN)Thomas Kusumo Wibowo : Anggota Tim (pegawai padaInspektorat IV ITJEN)Machmud Yunus : Anggota Tim (pegawai padaInspektorat VI ITJEN)Merzi Umas : Anggota Tim (pegawaipada Inspektorat VI ITJEN)Dimana terhadap Tim tersebut diberikan

tugas selama 14hari kalender dari tanggal 18 Januari 2009 s/d 31Januari 2009 = 4825 ess ene eens eee seme oemSedangkan Tim Asistensi terdiri dari pegawai padaInspektorat Jenderal (ITJEN) dan pegawai padaSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (SEKJEN),dengan susunan Tim AsistensiKartika Djati : pegawai pada lInspektorat V ITJENSeptu > pegawai pada SEKJENDinas : pegawai pada SEKJENYang diberikan tugas diberikan selama 7 hari kalenderdari tanggal 18 Januari 2009 s/d 24 Januari 2009 ;Terhadap tugas

yang dilaksanakan oleh kedua Tim tersebutdilakukan pada Satker yang sama yaitu) pada Kanwil DJPPalembang, Kanwil DJKN Palembang, Kanwil DJBCPalembang, Balai Diklat Keuangan Palembang dan GedungKeuangan Negara Palembang :Didalam selama melaksanakan tugas, Tim MReviu) dan TimAsistensi menginap di hotel yang sama yaitu di HotelDuta Palembang ; Dapat disampaikan bahwa pada saat dilakukan penugasanReviu, Tim Reviu tidak sepenuhnya dibekali uangoleh Bendaharawan ITJEN baik uang harian perjalananDinas

Machmud Yunus) ;Kemudian pada awal minggu keduakemudianditerimaselanjutnyadibagikanuntukBendaharaBendaharawan ITJEN(Sdr.setelah TimPalembang ;pada minggu pertama penugasan setelah100% olehuang hariankepada masinguang HotelTim Reviu(setelah kepulangan TimAsistensi karena Tim Asistensi bertugas hanya 1minggu) Bendahara Tim (Sdr.

Desember2003 Nomor: 00044/507/03/027/05 tanggal 7 Maret 2005 hasil pemeriksaanpajak berdasar Surat Perintah Pemeriksaan No PRINT0518/WPJ.06/2011;bahwa pada tahun 2008 sebagai hasil dari Pemeriksaan Tim Itjen DepartemenKeuangan Terbanding mengirim surat No S78/WPJ.06/KP.0505/2008tanggal 14 Mei 2008 kepada Pemohon Banding yang meminta penjelasan atasPenjualan Ekspor sebesar Rp.121.252.114.449, yang tidak ada rincian PEBnya dengan disertai peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen yangberkenaan.

Atas suratsurat ini Pemohon Bandingtidak merespon dan meminjamkan Buku, Catatan dan Dokumen yangdiminta;bahwa Terbanding dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaanInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (ITJEN KEMENKEU) Nomor:LAP29/IJ.2/2005 dengan cara menerbitkan keputusan Nomor KEP24/WPJ.06/KP.05/2010 Pada tanggal 22 Desember 2010 tentang Pembetulan atasSurat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :00044/507/03/027/05 tanggal 7 Maret 2005 (SKP Nihil);bahwa temuan hasil pemeriksaan

Inspektorat Jenderal KementerianKeuangan (ITJEN KEMENKEU) mendalilkan adanya penjualan sebesarRp.121.252.114.449,00 sebagai penjualan ekspor, namun rincian penjualan1.ekspor dan PEBnya tidak dibuat oleh Fiscus, maka Inspektorat Jenderalmelakukan koreksi penjualan ekspor menjadi penjualan lokal yang berpotensibelum dikenakan PPN, kemudian disarankan kepada Direktur Jenderal Pajakagar melakukan penelitian kembali atas dokumen penjualan a quo, dan jikabenar tidak terbukti adanya dokumen ekspor terhadap

Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;bahwa menurut Majelis yang menjadi sengketa sampai dengan banding adalahDPP ekspor yang dianggap Terbanding sebagai penyerahan dalam negeriyang belum dikenakan PPN;bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis akan melakukan tinjauan apakahsudah tepat alasan Terbanding melakukan koreksi dan menerbitkanKeputusan a quo dengan kuasa Pasal 16 UU KUP sebagai wujudtindaklanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan (ITJEN

tersebuttelah diberikan sebelumnya dalam proses pemeriksaan, maka berdasarkanketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP, dokumen ekspor tersebut tidak dapatdipertimbangkan dalam proses keberatan.bahwa menurut Pemohon Banding pada saat pemeriksaan dokumen PEB telahditunjukan dan dipinjamkan kepada Pemeriksa dan tidak dilakukan koreksikarena sesuai penjualan ekspor yang dilaporkan dalam SPT PemohonBanding, koreksi baru dilakukan Terbanding setelah menerima rekomendasidari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (ITJEN

AmbarKuato selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI melakukan verifikasitelah bersamasama dengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj bintiMunadji, dr. Rukma Astuti dan dr.

Atastemuan Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, Kemudian padatanggal 20 Juni 2006, dengan sepengetahuan dr.

Ambar Kuato selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut,kemudian menyusun Laporan hasil verifikasi dana PKPS BBM BidangHal. 13 dari 70 hal. Put.

Atastemuan Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, kKemudian pada tanggal20 Juni 2006, dengan sepengetahuan dr.

Atastemuan Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, Kemudian pada tanggal20 Juni 2006, dengan sepengetahuan dr.

Bukti T15Pemeriksaan Tim Audit Itjen Kemenhub yang termuat dalamsurat Nomor : PS.214/1/ITJEN.2016 tanggal 29 Juni 2016 perihallaporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas PenggunaanUang Perjalanan Dinas KNKT dan PS.214/V/ITJEN2016 tanggal9 Nopember 2016 Perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuantertentu pada KNKT, tanggal 28 Desember 2016 ( Sesuaidengan aslinya ) ;: Daftar Hadir Perihal Klarifikasi knhusus terkait Hasil PemeriksaanTim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yangtermuat

dalam surat Nomor : PS.214/1/ITJEN.2016 tanggal29 Juni 2016 perihal laporan Hasil Audit dengan tujuantertentu pada KNKT, tanggal 23 Desember 2016 (Sesuai denganaslinya) ;: Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepadaMenteri Perhubungan RI Nomor KP.RHS//10 KNKT 2016,Perihal Usulan pengganti Anggota KNKT sebagai Ketua SubkomInvestigasi Kecelakaan Pelayaran tanggal 29 Desember 2016( Sesuai dengan aslinya ) ;: Surat Tugas Nomor 648 A/I/ITJEN/ST/06/2016 tanggal 15 Juni2016 ( Sesuai dengan

Kemenhubyang termuat dalam surat Nomor PS 214/1/1 ITJEN 2016 tanggal 29 Juni 216perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas Penggunaan uangperjalanan dinas KNKT dan PS 214/1/2 ITJEN 2016 tanggal 9 November 2016perihal Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dihubungkan dengan buktisurat P28 berupa surat balasan undangan ketiga dari Penggugat yang ditujukankepada Ketua Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, bukti P29 berupa surat dari Penggugat kepada Ketua KNKT

Dan ketidakmauanPenggugat untuk memenuhi panggilan Itjen dilakukan dengan sengaja karenaPenggugat berpendapat bahwa Itjen tidak berwenang melakukan pemeriksaanterhadap dirinya selaku Anggota KNKT.

Tindak lanjut penjatuhansanksi atau hukuman ada pada lembaga yang bersangkutan, bukan pada Itjen.;Dengan adanya rekomendasi dari Itjen Kemenhub telah menunjukkanbahwa perbuatan Penggugat memenuhi kategori perobuatan tercela.

., jabatan Sub Koordinator AdvokasiHukum Mineral, Batubara, Setjen dan Itjen;6. Aldino Wisnu Oktora, S.H.7. Nurul Maulina Rasyidah N., S.H.8. Rahmat Fitriyadi, S.H.9. Nico Utama Handoko, S.H.10. Putra Maulana, S.H.11. Shinta Oktavia, S.H., M.H.12.

Anita Widowati, S.H., M.H., jabatan Sub Koordinator AdvokasiHukum Mineral, Batubara, Setjen dan Itjen;6. Aldino Wisnu Oktora, S.H.7. Nurul Maulina Rasyidah N., S.H.8. Rahmat Fitriyadi, S.H.9. Nico Utama Handoko, S.H.10. Putra Maulana, S.H.11. Shinta Oktavia, S.H., M.H.12.

pembagian Jasa pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ;Surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor :PS.01.01.1.3 tanggal April 2006 perihal permintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen ataspengelolaan Dana PKPS BBM BID KES pada RSJD Surakarta tahun anggaran 2004;Surat dari Departemen Kesehatan RI Inspektorat Jenderal Nomor : 01.T.P.S.06.00212.06.250 tertanggal 24 April 2006 perihal laporan hasil Verifikasi Itjen ataspengelolaan Dana PKPS BBM tahun 2004

Siti Nur Aini AriefSp.Kj. yang sebelumnya sejak bulan Januari 2006 menjabatsebagai Direktur RSJD Surakarta, telah datang TimVerifikasi dari Itjen Depkes RI ke RSJD Surakarta dengantugas dan tujuan melakukan verifikasi data pendukungusulan pengajuan dana penggantian defisit PKPS BBMBidang Kesehatan Tahun 2004 sebagaimana yang telahdiusulkan sebelumnya oleh Terdakwa = dr.

DWI PRIYOHARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN $selaku WadirAdministrasi dan Keuangan RSJD Surakarta ;Pada saat Tim Verifikasi Itjen Depkes RI melakukanVerifikasi telah meminta data pasien miskin berupa datapasien miskin rawat jalan dan data pasien miskin rawatinap yang telah ditangani RSJD Surakarta sebagaikelengkapan syarat pencairan pengganti dana defisit PKPSBBM tahun 2004 yang diajukan sebelumnya oleh Terdakwadr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN.

Atas temuan Tim Verifikasi Itjen Depkes RItersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, dengansepengetahuan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj., RSJDSurakarta mengembalikan kelebihan dana penggantiandefisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 sebesar Rp.90.834357, (sembilan puluh juta delapan ratus tigapuluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) kekas Negara melalui Kantor Bank BRI Cabang Solo ;Kemudian pada tanggal 16 Mei 2006 dr. Siti Nuraini A.

No. 2521K/PID.SUS/2009Pada saat Tim Verifikasi Itjen Depkes RI melakukanVerifikasi telah meminta data pasien miskin berupa datapasien miskin rawat jalan dan data pasien miskin rawatinap yang telah ditangani RSJD Surakarta sebagaikelengkapan syarat pencairan pengganti dana defisit PKPSBBM tahun 2004 yang diajukan sebelumnya oleh Terdakwadr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN. Ataspermintaan dari Tim = Verifikasi Itjend Depkes RItersebut.

Thamrin No. 6 Jakarta; Pada tanggal 7 Februari 2019 berdasarkan surat panggilan Tim ItjenPenggugat di periksa terkait ketidakhadiran Penggugat selama tahun2016; Pada saat proses pemeriksaan Penggugat diperiksa oleh 4 auditor yaituPak Abdulah (Inspektur Wilayah I), Pak Amin (Ketua Tim, Sdri Rofi(Anggota Tim) dan 1 orang auditor perempuan yang Penggugat lupa namanya, selama proses pemeriksaan Aris selaku atasan langsung tidakikut atau tidak berada saat Penggugat diperiksa oleh Tim Itjen dansepengetahuan

Rofi bahwa dokumen tersebut sudah diterimanya;Penggugat tidak menerima terkait Hasil pemeriksaan Tim Audit Itjen atau salinan pemeriksaan;Sejak dari tanggal 07 Februari 2017 setelah selesai pemeriksaan oleh TimAuditor Itjen Penggugat mulai aktif kembali bekerja di Kantor UnitPercetakan AlQuran (UPQ) dengan menunjukkan keseriusan Penggugatdalam bekerja dan kinerja Penggugat dihargai bahkan dipuji oleh pimpinanbahkan berkat kinerja Penggugat yang baik Penggugat ditunjuk sebagaiPejabat Pembuat Komitmen

Pada awal tahun 2019 saat akan ada pelantikan dan nama Penggugatmasuk nominasi untuk dilantik tibatiba Penggugat dipindahkan keDirektorat Penerangan Agama Islam Subdit Kemitraan Umat terkait rollingstaf dan baru beberapa hari aktif bekerja pada Subdit Kemitraan UmatPenggugat menerima surat panggilan oleh Dirjen Bimas Islam yangternyata pada saat Penggugat menghadap Pak Dirjen Penggugatdiserahkan SK Menteri Agama terkait Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri terkait hasil Tim Itjen

Kasubbag TU UPQ baruPenggugat mengetahui berdasarkan laporan dari beberapa staf terkaitketidaksukaan Aris terhadap Penggugat terkait pengadaan barang danjasa yang dilakukan pada masa Aris menjabat sebagai Kasubbag TU danPPK UPQ, karena Penggugat memiliki bukti rekaman terkait pengadaanmesin percetakan UPQ yang bermasalah hingga kini permasalahanpengadaan mesin belum selesai masih proses audit oleh Tim Itjen. bahkanterkait kasus pengadaan mesin tersebut Penggugat pernah dipanggil olehKetua Tim Audit

Bahwa mengenai dalil/alasan Penggugat pada Angka Romawi IV halaman5 Alinea ketiga yang menyatakan Penggugat tidak pernah menerima HasilPemeriksaan Tim Itjen dan Salinan Pemeriksaan dst... beralasan hukumHim. 17 dari 43 him. Put.