Surat-surat :1) 17 (tujuh betas) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.2) 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti.3) 2 (dua) lembar foto/gambar pos kontrol yang dirusak dan jalan yang dipagar.4) 2 (dua) lembar foto/gambar tim dari TNI, Pemda Lahat, PT.BGG Serta perangkat desa Muara Lawai.5) 6 (enam) lembar foto copy Keputusan Bupati lahat No.503/75/KEP/PERTAMBEN/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang pemberian ijin kuasa Pertambangan Eksplorasi.6) 8 (delapan) lembar foto copy

(empat) lembar foto copy surat pernyataan bersama masyarakat Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tanggal 27 Februari 2014 tentang batas wilayah desa Muara Lawai Kec.Muara Timur Kab.Lahat.8) 2 (dua) lembar foto copy pernyataan Sdr.Arifendi Kuris tanggal 25 Agustus 2013.9) 2 (dua) lembar foto copy Kep Pemerintah Desa Muara Lawai No.140/01/MLIV/2014 tanggal 9 Mei 2014.10) 2 (dua) lembar surat dari PT.Budi Gema Gempita (BGG) kepada Danrem 044/Gapo tentang laporan tentang IUP PT.BGG

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu : PT.BGG.5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 09.00 WibTerdakwa dan kawankawan pergi menuju ke lahan PT.BGG(Budi gema gempita) melalui pintu. portal masuk ke lahanPT.BGG tanpa melapor kepihak Security PT.BGG melihat haltersebut Saksi6 karyawan PT.BGG merasa curiga danmelaporkan kepada Saksi10 Aidi melalui HT (Radio).5.

Arifendi Kuris danTerdakwa meminta agar tanahnya dibayar seharga Rp.15.000.000, (limabelas juta rupiah) per 2 hektar serta jalanmilik PT.BGG dipagar.10Bahwa Penasihat Hukum keberatan ataspertimbangan Majelis Hakim poin 1 yang menguraikantentang kerugian yang dialami oleh PT.BGG,apabilaTerdakwa meminta tanahnya dibayar seharga Rp.15.000.000,. sangatlah wajar karena PT.BGG jugamembebaskan tanah dengan cara membayar kepadamasyarakat yang mengklaim sebagai tanahnya.b.

dalam melewati tempat penambangan yang saat inidilakukan PT.BGG.2.

Surat dari PT.BGG kepada Danrem 044/Gapo, perihalLaporan pemeriksaan lapang areal IUP PT.

BGG tanggal 23 Juli 2013, antara peninjauan danterjadinya pengrusakkan hanya berselang + 37 hari mengapapihak PT.BGG tidak melaporkan kepada Tim investigasi jikaada pengrusakkan pos kontrol, sekali lagi kami PenasihatHukum berkeyakinan bahwa pengrusakkan pos kontrolhanyalah rekayasa dari PT.BGG.

terdakwa Arifudin als Arif bin Arifin sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananyatanggal 15 September 2014 No.Reg.Perkara : PDM110/Epp.2/05/2014 telahmenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa ARIFUDIN ALIAS ARIF BIN ARIFIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaPENGGELAPAN DOKUMEN SURAT TANAH MILIK PT.BGG

BUDIGEMA GEMPITA tertanggal 14 Januari 2014.Fotocopy dari medi massa Sriwijaya Post dengan tema Di Adu DombaPerusahaan Warga Desa Muara Lawai Minta Kembali Tanah Ulayat.Fotocopy surat kuasa dari santoso Winata kepada Budi Sukoco untuk melaporkansegala bentuk tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan ARIFUDINtertanggal Jakarta 30 November 2013.e Fotocopy perihal laporan pemeriksaan Lapang Areal IUP PT BUDI GEMAGEMPITA (PT.BGG) yang di klaim oleh tentara nasional indonesia atas namaPRAKA SYAIFUL ANWAR.e

Fotocopy perihal undangan nomor 400/MRT/IX/2013 tentang penyelesaianpermasalahan menindak lanjuti laporan ARIFUDIN tanggal 18 September 2013tentang penggusuran lahan masyarakat di desa Muara Lawai oleh PT BUDIGEMA GEMPITA (PT.BGG) yang ganti ruginya belum terselesaikan sampaisekarang yang di tanda tangani oleh PLH Camat Merapi Timur SAMSULHAKIM JAILANTI, SE.e Fotocopy daftar ganti rugi tanah nomor 503/194/KEP/PERTAMBEN/2010tanggal 29 April 2010 desa Muara Lawai Kec.

;Menimbang, bahwa dengan demikian halhal yang dapat memberatkan pidanadan halhal yang dapat meringankan pidana terhadap diri terdakwa selengkapnyaadalah sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;Bahwa Terdakwa tidak punya itikad baik untuk memgembalikan dokumentanah sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) berkas milik PT.Budi GamaGempita (PT.BGG);Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam dokumen surat tanah dariPT.Budi Gama Gempita (PT.BGG) untuk diperbaiki karena

ada klaim daribeberapa warga tetapi ternyata Terdakwa tidak memperbaiki dokumen surattanah tersebut serta tidak mengembalikan dokumen surat tanah sebanyak 161(seratus enam puluh satu) berkas kepada PT.Budi Gama Gempita (PT.BGG)adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada PT.BudiGama Gempita (PT.BGG);Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat menimbulkan konflikpertanahan yang meluas antara warga dengan PT.Budi Gama Gempita(PT.BGG);him 11 dari 13 him Pts.No.148/PID/2014/PT.PLG12Halhal

PT.BGG mendapat izin lahan seluas 1.524 Hayang berada di lokasi desa Muara Lawai, desa Tanjung Jambu dan desa Gedung Agungkabupaten Lahat. Untuk memperoleh lahan tersebut PT.BGG ingin membeli darimasyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai lahan di desaMuara Lawai, Tanjung Jambu dan desa Gedung Agung kabupaten Lahat tersebut. Laluterdakwa Arifudin menawarkan kepada PT.BGG untuk menjadi perantara jual beli darimasyarakat kepada PT.BGG.

Pihak PT.BGG memintakepada terdakwa Arifudin 9 dokumen surat tanah tersebut dibuat pelepasan hak darimasyarakat kepada Widarto karena uangnya berasal dari PT.BGG.

Kemudian terdakwamengambil kembali 10 dokumen surat tanah tersebut dengan alasan akan diurus kembali ;Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 terdakwa Arifudin kembali mengajukan danakepada PT.BGG sebesar Rp.144.000.000, Pada tanggal 24 Mei 2013 PT.BGG telahmembayarkan dana yang diminta tersebut kepada terdakwa Arifudin sebesarRp. 144.000.000, ;Bahwa setelah diminta berulang kali terdakwa Arifudin tidak pernahmenyerahkan semua dokumen surat tanah kepada PT.BGG sehingga pada saat saksi BudiSukoco dan saksi

Fotocopy perihal laporan pemeriksaan Lapang Areal IUP PT BUDI GEMA GEMPITA (PT.BGG) yang di klaim oleh tentara nasional indonesia atas nama PRAKA SYAIFUL ANWAR.

Fotocopy perihal undangan nomor 400/MRT/IX/2013 tentang penyelesaian permasalahan menindak lanjuti laporan ARIFUDIN tanggal 18 September 2013 tentang penggusuran lahan masyarakat di desa Muara Lawai oleh PT BUDI GEMA GEMPITA (PT.BGG) yang ganti ruginya belum terselesaikan sampai sekarang yang di tanda tangani oleh PLH Camat Merapi Timur SAMSUL HAKIM JAILANI, SE. Fotocopy daftar ganti rugi tanah nomor 503/194/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 29 April 2010 desa Muara Lawai Kec.

tanah tersebut dikomplain oleh Syaiful CS dkk danuntuk menyelesaikan permasalahan tersebut terdakwa meminjam surat tanahkepada PT.BGG.

Saksi A de Charge UJANG SYAMSUDIN BIN NARMAN Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baiksedarah maupun semenda; Bahwa saksi mengetahui terdakwa dituduh oleh PT.BGG melakukan penggelapandokumen tanah milik PT.BGG. Bahwa saksi tinggal di Jakarta dan pada tahun 2013 saksi dipanggil olehmertuanya yang bernama Mashuri datang ke Muara Lawai untuk mengurusi tanahmertua saksi yang telah digusur oleh PT.BGG.

Bahwa saksi pernah menanyakan kepada PT.BGG mengenai permasalahan tanahtersebut dan dijawab oleh pak Amir tanyakan kepada terdakwa Arifudin dansetelah ditanyakan kepada Arifudin ia menyatakan bahwa tanah tersebut belumdibayar oleh PT.BGG.

Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengecek ke kantor pusat PT.BGG diJakarta dan bertemu dengan ibu Kiki dimana dijelaskan bahwa terhadap tanah diMuara Lawai semua sudah dibayarkan oleh PT.BGG melakui pak Amir.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;.

melalui Hartawan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013dimana pihak PT.BGG menyerahkan dokumen tanah kepada terdakwa karena untukmenyelesaikan permasalahan lahan yang dikomplain oleh Syaiful Anwar dan 9 wargadesa Muara Lawai namun ternyata seluruh dokumen surat tanah milik PT.BGG didesaMuara Lawai tersebut ingin dimiliki semua oleh terdakwa tetapi pihak PT.BGG berupayauntuk mengambilnya kembali dari tangan terdakwa baik melalui pegawai PT.BGGsendiri Budi Sukoco dkk maupun melalui penyidik dengan melakukan

>< PT.BANGUN GUNA GRAHA (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT PT.BGG) CS

Lawai Lahat Sumatra Selatanseluas 8900 M2, bukti pengajuan rincian pemotongan uang dari jual beli tanahyang berlokasi Seda Muara Lawai lahat Sumatra Selatan seluas 8900 M2 milikJANTJE yang akan dipotong dari pembayaran tanah milik JANTJE atas semuapengeluaran kasbon sementara akan diganti Kembali dari hasil penjualan tanahpak JANTJE, sehingga masih tersisa uang saya sebesar Rp. 246.300.000.serta dana konpensasi milik ASNA tidak saya serahkan kerena saya gunakanuntuk pembebasan lahan tanah milik PT.BGG

Terdakwa menerangkan menggunakan dana perusahaan yang saya ajukansebagai dana konpensasi milik ASNA sebesar Rp.128.700.000 (seratus duapuluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagai ganti dana saya yang sayabayarkan untuk membayar bunga pembelian tanah PT.BGG atas persetujuanBENY SUSANTO als KO ABENG secara lisan pada saat itu saya masihberstatus sebagai karyawan PT.Sungai Budi Group dan menjabat sebagaikepala Devisi Pertanahan PT.Sungai Budi Group dan mempunyai kewenanganuntuk melakukan itu

belum membayarkan danakonpensasi milik ASNA namun saya tidak mengetahui apakah PT.Sungai Budigroup sudah memberikan konpensasi kepada ASNA atau belum serta Danakonpensasi milik ASNA sebesar Rp.128.700.000 (seratus dua puluh delapanjuta tujuh ratus ribu rupiah) tidak saya berikan kepada pak RUDI HARYANTOdan saya masih berasalan lokasi banjir selanjutnya saya mengatakan ditundadulu kerena surat dari Proyek pada bulan mei 2018 lahannya masih banjirselanjutnya dananya saya pakai untuk pembelian tanah PT.BGG

BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnya disebut PT.BGG), d/aJalan Dermaga Raya, Ruko Duren Sawit Centre No./ 9E, Jakarta Timur13470, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;2. Ny. JULIATI WIDJAJA, dalam jabatannya sebagai DIREKTUR PT.Sulawesi Mini Hydro Power sebagaimana yang tercantum dalam AktaNo.08 Berita Acara Rapat PT.

Bangun Guna Graha (PT.BGG);Bahwa pada saat itu yang menjadi materinya adalah Laporan dariPemegang Saham untuk pembayaran saham, memberikan persetujuanlaporan tersebut dari pemegang saham untuk pembayaran saham,memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal perusahaan,memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk mendapatkanpinjaman pembiayaan kembali dari Eksporfinans ASA Norwegia;Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Pemegang saham yakni PT.

Bangun Guna Graha (PT.BGG);Bahwa pada saat itu yang menjadi materinya adalah Laporan dariPemegang Saham untuk pembayaran saham, Memberikan persetujuanlaporan tersebut dari pemegang saham untuk pembayaran saham,memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal perusahaan,memberikan persetujuaan kepada perusahaan untuk mendapatkanpinjaman pembiayaan kembali dari Eksporfinans ASA Norwegia;Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Pemegang saham yakni PT.

SMHP, dan hanya dapat menunjukkanaliran dana berupa Transfer Dana Kredit dari Focus Bank, sebuah bank yangberkedudukan di Norwegia, Eropa, yang ditransfer ke rekening sebuahperusahaan asing / berkedudukan di Norwegia, Eropa, yakni TINFOS, ataspenjelasan tersebut PT.BGG tidak mengakui bukti penyetoran yang diajukanKFF berupa laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut, danPT.BGG meminta bukti pembayaran/ penyetoran atas saham yang telah diambiloleh KFF dalam Perseroan PT.SMHP;Menimbang,

Bangun Guna Graha (PT.BGG) dan sepengetahuan saksisaksipihak KFFijellsikring AS hanya dapat menunjukkan laporan keuangan yangtelah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan rekantertanggal 12 Mei 2010;e Bahwa Tergugat KFF dan PT.

Rasuna SaidSuperblok 2, Kawasan Kuningan Persada, Jakarta,12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11Mei 2016;Para Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahuluTergugat I, Tergugat III/Pembanding lI, III;1.Lawan:PT BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnyadisebut PT.BGG), diwakili oleh Direktur Utama, Ny.Juliati Widjaja, berkedudukan di Jalan Dermaga Raya,Ruko Duren Sawit Centre Nomor 9E, Jakarta Timur13470, Indonesia;Halaman 1 dari 81 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/20172. NY.