berukuran 200 (dua ratus) liter yang masing-masing drum berisikan bahan bakar minyak tanah sekitar 200 (dua ratus) liter;- 50 (lima puluh) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang masing-masing jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar 17 liter;- 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar 30 liter;Dirampas untuk Negara;- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU

drum berukuran 200 (dua ratus) liter yang masingmasing drumberisikan bahan bakar minyak tanah sekitar 200 (dua ratus) liter; 50 (lima puluh) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang masingmasingjerigen berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar 17 liter; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masingmasing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar 30 liter;Dirampas untuk Negara;b. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU

Kemudian pada tahun 2014 SKITU, SIUP, danTDP, KTP perusahaan milik Terdakwa SABRAN HASAN tersebut habis masaberlaku sehingga Terdakwa SABRAN HASAN alias BABA tidak memiliki ijin untukmelakukan usaha niaga BBM jenis Minyak Tanah.

Selain itu suratsurat antara lain SKITU, SIUP,TDP, KTP tersebut diatas yang dimiliki Terdakwa SABRAN HASAN alias BABAselaku Pengecer dengan nama usaha TUNAS MUDA telah habis masa berlakunya,sehingga Terdakwa SABRAN HASAN alias BABA tidak punya kewenangan untukmenjalankan usahanya selaku Pengecer BBM bersubsidi jenis Minyak Tanah.

NAD melalui Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM Kota Langsa yang dihibahkan kepada KPNTunas Baru STM Negeri Langsa Tahun 2008 yang nilainya diperkirakan 2Milyard rupiah dengan syarat koperasi harus memiliki Akta Badan Hukum,SKITU, SIUP, TDP, dan NPWP serta harus mengangkat Manajer untukmenjalankan / mengelola usaha koperasi pada KPN Tunas Baru STM NegeriLangsa.Selanjutnya pada sekira bulan Maret dan April 2009, terdakwa selakuManajer Koperasi di dampingi oleh saksi Drs.

Adapundiangkatnya terdakwa sebagai Manajer Koperasi adalah sehubungandengan bantuan / sumbangan berupa peralatan perbengkelan otomotif danlainlain dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Prov.NAD melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM KotaLangsa yang dihibahkan kepada KPN Tunas Baru STM Negeri LangsaTahun 2008 yang nilainya diperkirakan 2 Milyard rupiah dengan syaratkoperasi harus memiliki Akta Badan Hukum, SKITU, SIUP, TDP, dan NPWPserta harus mengangkat Manajer untuk

IZ.00.01/141/V1I/1993 tertanggal 30 Juni 1993,Nama Perusahaan GAHARU HONGKONG, dikeluarkan Kantor Dep.Perindustrian Kabupaten Deli Serdang;Bukti T.I.dk/P.dr.6: berupa foto copy SURAT KETERANGAN TIDAKMEMERLUKAN IZIN TEMPAT USAHA ( SKITU) NO. 2905/SKITU/PENDA 1991 tertanggal 1 Maret 1991, dikeluarkan Kepala DinasPendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;Bukti T.I.dk/P.dr.7: berupa foto copy SURAT IZIN MELANJUTKANPEMBUATAN Hio/Gaharu No. 309/PERIND/NP/1987 tertanggal 22Desember 1987;Bukti T.I.dk/P.dr

pada halaman 1 (satu),e Bahwa selain itu Tergugat II tidak ada membuka lahanperkebunan di atas tanah objek perkara, namunTergugat I yang kebetulan merupakan Direktur Utamadari Perusahaan Tergugat II ada mempunyai perusahaanperseorangan yang bergerak dibidang perkebunan kelapasawit terletak di Desa Pangirkiran Dolok, KecamatanBarumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sesuai SuratIzin Usaha Perdagangan Nomor : 043/278/SIUP/2009,tertanggal 25 Juni 2009 dan Surat Izin Bupati PadangLawas Nomor : 080/242/SKITU

perkara karena TergugatII adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor danberkedudukan di Binjai bukan di Kabupaten Padang Lawas, akantetapi terhadap Tergugat I ada memiliki PerusahaanPerseorangan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit danPerusahaan perseorangan Tergugat I tersebut telah mendapat izindariBadan Perijinan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, sesuaiSurat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 043/278/SIUP/2009,tertanggal 25 Juni 2009 dan Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor: 080/242/SKITU

Semeru (Tan Kek Siong) yang bertindak sebagai = mengurus Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) ke Kantor Dinas Pendapatan DaerahKotamadya TkIl Medan (bukti T 4), Surat Keterangan No. 04/SKPB/XII/2002 tertanggal 06Desember 2002 yang menyatakan CV. Crisna .T. (milik Tergugat!)

Semeru(Tan Kek Siong) yang tern sebagai pemborong dalam pembangunan rumah toko dilokasiobyek terperkara;Menimban , bahwa selain kwitansi pembayaran, Tergugat juga telahmengajukan bukti berupa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pasar Baru No.088/18/SKD/PB4/1986 fertangaal 01 April 1986 untuk mengurus Surat Keterangan IzinTempat Usaha (SKITU)' ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya TklI Medan,perusaahaan CV.

pada halaman 1 (satu),Bahwa selain itu) Tergugat II tidak ada membuka lahanperkebunan di atas tanah objek perkara, namun Tergugat Iyang kebetulan merupakan Direktur Utama dari PerusahaanTergugat II ada mempunyai perusahaan perseorangan yangbergerak dibidang perkebunan kelapa sawit terletak di DesaPangirkiran Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, KabupatenPadang Lawas, sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor :043/278/SIUP/2009, tertanggal 25 Juni 2009 dan Surat IzinBupati Padang Lawas Nomor : 080/242/SKITU

karena Tergugat II adalah perusahaan yangbergerak dibidang kontraktor dan berkedudukan di Binjai bukan diKabupaten Padang Lawas, akan tetapi terhadap Tergugat I adamemiliki Perusahaan Perseorangan yang bergerak dibidang PerkebunanKelapa Sawit dan Perusahaan perseorangan Tergugat I tersebut telahmendapat izin dari Badan Perijinan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas,sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 043/278/SIUP/2009,tertanggal 25 Juni 2009 dan Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor :080/242/SKITU

selanjutnyaCiberi tanda DUKti ........ cece eeeseeeeeeteeeeseeeeesenecseeeeesteeteeeesenteeeseea T.L.II4;Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan (PO) Nomor:022750100258, tertanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Daerah Kabupaten PadangLawas, yang telah diberi materai secukupnya/diNazegelend dan telahdilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tandabuktiFotocopy Pemberian Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Nomor:080/242/SKITU

kaitannya dengan objek perkara,karena Tergugat II bergerak di bidang kontraktor bukan di bidang perkebunankelapa sawit, namun kebetulan Tergugat I merupakan Direktur Utama dariperusahaan Tergugat II ada mempunyai perusahaan perorangan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit terletak di Desa Pangikiran Dolok, KecamatanBarumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Surat Izin UsahaPerdagangan Nomor: 043/278/SIUP/2009 tertanggal 25 Juni 2009 dan Surat IzinBupati Padang Lawas Nomor: 080/242/SKITU

Fotocopy Surat Keterangan Izin Usaha Nomor 2078/SKITU/PENDA/1996,tanggal 24 Juli 1996 A/n. Pemilik BASUKI, Nama Perusahaan MOVINA,yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang,diberi tanda........ bukti Bukti P2 ;Fotocopy Surat Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan TempatUsaha Perusahaan Bukan Industri Nomor : 98/BIK/Penda/O1, tanggal 7Januari 2002, A/n.

T2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat,Nomor : 511.3669 / SK / SKITU / TAHUN 2001, tertanggal 07 Pebruari 2001tentang Pemberian Surat Keterangan Izin Tempat Usaha, yang ditandatangani oleh H. Syamsul Arifin, SE., Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Langkat;. T3 : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 213 /02.14/ PK/ Ill / 2002, tertanggal 21 Maret 2002, yang ditanda tangani oleh Ir.H.

Ishak, dan sampai saat itu tidak pernah saya tahu tentangtugastugas seorang Ketua Tim Pemeriksa Barang;Bahwa SK Tim Panitia Pemeriksa Barang diterbitkan pada bulan Januari 2010dan SKitu saya terima nanti pada saat kami akan melakukan pemeriksaan komputer;Bahwa yang kami lakukan pada saat Tim Pemeriksa Barang dan PPK beradaditempat penyimpanan komputer di rumahnya H.

Masiuddin;Bahwa dalam kegiatan pengadaan komputer layar sentuh pada tahun 2010 tersebutterdakwa Il menjabat sebagai Sekretaris Tim Panitia Pemeriksa Barang, SKnyaterdakwa II lihat dari terdakwa setelah pulang dari Makassar;Bahwa saya sebagai terdakwa II tidak ikut melakukan pemeriksaan barang karenapada saat itu saya sedang berada di Makassar;Bahwa SK Tim Panitia Pemeriksa Barang diterbitkan pada bulan Januari 2010 dan SKitu diperlihatkan oleh terdakwa setelah saya pulang dari Makassar;Bahwa benar

Ishak, dan sampaisaat itu tidak pernah saya diberitahu tentang tugastugas seorang anggota TimPemeriksa Barang;Bahwa SK Tim Panitia Pemeriksa Barang diterbitkan pada bulan Januari 2010 dan SKitu saya tahu nanti pada saat kami akan melakukan pemeriksaan komputer tersebutdan SK itu hanya khusus untuk pengadaan komputer layar sentuh saja;Bahwa yang kami lakukan pada saat Tim Pemeriksa Barang dan PPK beradaditempat penyimpanan komputer di rumahnya H.

Ishak,dan sampai saat itu tidak pernah saya diberitahu tentang tugastugas seoranganggota Tim Pemeriksa Barang;Bahwa SK Tim Panitia Pemeriksa Barang diterbitkan pada bulan Januari 2010 dan SKitu saya tahu nanti pada saat kami akan melakukan pemeriksaan komputer tersebutdan SK itu hanya khusus untuk pengadaan komputer layar sentuh saja;Bahwa yang kami lakukan pada saat Tim Pemeriksa Barang dan PPK beradaditempat penyimpanan komputer di rumahnya H.

Terdakwatersebut adalah palsu;Bahwa selama saksi Slamet bekerja di Badan Kepegawaian Daerah KabupatenKaur tidak ada penerimaan CPNS tanpa melalui tes penerimaan;Bahwa SK PNS yang asli bukan seperti surat bukti yang ditunjukkan kepada saksiSlametBahwa penerimaan CPNS tidak bisa disisipkan, harus melalui tahaptahappenerimaan CPNS yang telah ditentukan;Bahwa kop SK palsu yang diperlihatkan oleh saksi Sudarmi dan saksi Agungkepada saksi Slamet berbeda dengan asli, Kemudian pada bagian tanda tangan SKitu

ditemukan perbedaannyaPage 35 of 44secara kasat mata yaitu SK Kadus Kaler yang asli jumlah halamannya 3 halamansedangkan yang dibuat oleh I KETUT SUARDANA alias SEBLE 2 halaman, yang asli adanama Kadus dan nomor KTP Kadus yang diangkat, sedangkan yang dibuat oleh saksi IKETUT SUARDANA alias SEBLE tidak ada nomor KTP Kadus Kaler yang diangkat,tanda tangan Kepala Desa tidak sama, yang asli nomor SK yaitu nomor 5 ditulis dengantangan sedangkan yang dibuat oleh saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE nomor SKitu

masih tetapdilantik sebagai Anggota Pokja;Bahwa, LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah berada di Jakarta Pusat;Bahwa, keputusan Ketua sendiri langsung mengambil sikap akhirnyamembatalkan pengumuman lelang;Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 36/G/2018/PTUN.MDO Bahwa, tidak dikonsultasikan dengan Anggota, cuma disampaikan bahwaKetua sudah konsultasi; Bahwa, Sudah tidak rapat tetapi sebelum dia (Ketua) klik untukpembatalan dia (Ketua) sampaikan bahwa ini harus dibatalkan karena SKitu

dibenarkan SKB dijadikan rujukan ataudijadikan satu konsideran di dalam suatu keputusan;Bahwa ahli menyatakan tidak boleh dibenarkan dalam konsideran apapunkarena ada SKB tidak dikenal dalam peraturan perundangundangan; Bahwa ahli menyatakan secara de facto oleh hukum administarsi; Bahwa ahli menyatakan tidak memiliki daya mengikat karena kita konsistendengan asas legalitas maka sama sekali kita menyatakan bahwa diasebagai dasar hukum;Bahwa ahli menyatakan keputusan tidak bisa mengatur regeling karena SKitu

Kepala Bagian Hukum Maluku Tengah jadi tidak serta mertasejak SKB ini keluar lalu kita mengeluarkan SK PTDH tapi ada beberapatahapan diantaranya ada surat dari Kementerian dalam hal ini Kemenpantentang mekanisme PTDH terhadap PNS yang bermasalah; bahwa yang membuat draft keputusan pemberhentian adalah BKPSDMMaluku Tengah, bahwa Draf SK sebagaimana diatur di dalam ketentuanyang disampaikan oleh Kementerian, surat itu tentang mekanismepemberhentian kita koordinasikan dengan Bagian Hukum, jadi draft SKitu

Dengan perkataan lain, SKitu diduga terbit hanya berdasarkan kemauan pribadi yang ditunggangi oleh nafsuamarah, dorongan naluriah, kebencian atau dendam tanpa dasar dan alasan yangjelas dan terukur;Bahwa sepengetahuan Penggugat, sampai hari ini tanggal 4 Maret 2013 ISIPadangpanjang belum memiliki Statuta yang lazimnya berisi azasazas pokok danpengaturan dan/atau ketentuan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga,termasuk di dalamnya aturan dan ketentuan tentang pengangkatan danpemberhentian

batas adalah kantor Pertanahan Kota Surabaya I Seksipengukuran dan pemetaan atas dasar permohonan secara tertulis bisa dari pihak penyidikkepolisian atas dasar untuk proses penyidikan terhadap obyek yang ditanganinya dan bisajuga dari pemegang hak; Bahwa sesuai data foto copy yang dilegalisir oleh Kepala Seksi pengaturan dan penataanpertanahan yang ditandatangani oleh Zinul Afan SP bahwa SK Kepala Inspeksi Agrariatanggal 25 Agustus 1964 No.1/ Agr/ 14/ XI/ 98/ HM/ III/ 1964 benar tercatat di Minuta SKitu

dalam SK yang kedua tidak ada Konsideran yang menyatakanbahwa SK yang pertama itu tidak berlaku, tetapi hanya ditarik secaralisan;Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Tanamodindi atas usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu,kemudian BKD memproses SkKnya;Bahwa alasan pemberhentian tersebut hanya Dinas Pendidikan yangtahu, dan semua nama yang ada dalam daftar tersebut diterbitkan SKsesuai dengan usulan;Bahwa tidak ada kepala sekolah yang protes mengenai kekeliruan SKitu

Pengurus DPP Partai Barnas tersebut, disarankanagar ditanyakan kepada yang bersangkutan (Pak Vence), dan Saksidiminta menemani Pak Sugiyono untuk bertemu di HotelJay akarta;Bahwa ketika Pak Sugiyono bertemu dengan Pak Vence, Pak Vencemenyatakan tidak pernah menandatangani SK 051tersebut ;Halaman 36 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.Bahwa Pak vence meyakinkan tidak pernah menandatangani SK051 itu dengan membuat surat pernyataan yang isinya padapokoknya menyatakan bahwa Dia tidak menandatangani SKitu

tanah;Bahwa Aminollah pernah melakukan pencegahan proses sertipikat keBPN, namun hanya secara lisan;Bahwa Amaq Seriah adalah orang tua saksi, dan memiliki 6 oranganak, Sariah, Padil, Aminolah, Saksi sendiri (Mustakim), Amid danAhmadBahwa pekerjaan orang tua saksi (Amaq Seriah) adalah PetaniGaram, dan tidak pernah menggarap tanah milik Aminollah maupuntanah saksi;Halaman 42Bahwa saksi dan Aminollah mendapatkan tanah itu dari pemerintah,berdasarkan SK Gubernur setelah memberikan ganti rugi sebelum SKitu

masyarakat yang menjadisubjeknya sebagaimana yang sudah tadi saya jelaskan;Bahwa Ahli berpendapat mengenai ketentuan Pasal 33 ayat 2 terkaitpencabutan suatu aturan itu sifatanya wajib jika berbicara pencabutan suatuaturan itu memang sifatnya wajib tetapi jika dengan adanya sk yang berakhiratau tercabut dengan sendirinya itu tidak, karena harus ada Klausul, karenaHalaman 59 dari 69 halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.BDGdalam pasal 33 ayat 2 dituliskan bahwa berkhirnya suatu jabatan dalam skitu

BKD KorwilPalembang Regional VII kemudian langsung disampaikan keatasan saksiyakni Kepala BKD secara lisan dan ke Sekda juga, kemudian dijawabKepala BKD menyuruh menyampaikan langsung ke Sekda karana Sekdasebagai Pyb untuk diusulkan ke PPK dan Kepala BKD tidak mempunyaiperanan dalam menerbitkan SK;Bahwa saksi menyatakan tanggapan dari Sekda setelah menerima surattersebut, Sekda meminta untuk penyerahan ke Sekda itu mundur karenasetelah pengusulan itu diterima maka 21 (dua puluh satu) hari kerja SKitu