PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN II (UP.II) DUMAI DK VS DJOHAN DK

PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN II (UP.II) DUMAI,berkedudukan di Jalan Raya Putri Tujuh Dumai;2. PT. PERTAMINA PUSAT JAKARTA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Timur 1A Gedung Perwira 2 Lantai 1, JakartaPusat10110;Keduanya diwakili oleh Direktur Utama PT. Pertamina PusatJakarta, Elia Massa Manik, keduanya dalam hal ini memberkuasa kepada Prof. Dr.

PERTAMINA UNITPENGOLAHAN II (UP.II) DUMAI, dan kawan dan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 185/PDT/2017/PT PBR. tanggal 9 Januari2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai NomorHalaman 12 dari 15 hal. Put.

maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PT.PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN II (UP.II

Pertamina UP.II Dumai, hanya menerima pembayaran sewa AC yangdipindah bukukan langsung kerekening saksi korban HASAN HARDJONO selama33 (tiga puluh tiga) bulan kalender saja, sedangkan sisanya selama 10 (sepuluh)bulan kalender yaitu sejak bulan ke34 (tiga puluh empat) sampai dengan bulanke43 (empat puluh tiga) tidak pernah lagi menerima pembayaran sewa AC windowtersebut melalui rekening saksi korban HASAN HARDJONO ;e Bahwa hingga berakhirnya kontrak kerjasama antara PT.

Pertamina UP.II Dumaidengan PT .Citranaga Nusantara Pancacita, selanjutnya PT .Citranaga NusantaraPancacita menarik kembali 150 (seratus lima puluh) unit AC tersebut dari PT.Pertamina UP.II Dumai namun sampai dengan sekarang, saksi korban HASANHARDJONO selaku pemilik 150 (seratus lima puluh) unit AC window tersebuttidak pernah menerima kembali ACAC tersebut ;e Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksirkurang lebih Rp. 254.770.094 (dua ratus lima puluh empat

Pertamina UP.II Dumai ;Halaman 25Saksi YANNI MARIA VERONIKA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan :Bahwa saksi sebagai Kepala Operasional PT. Citra Prasidha Jaya ;Bahwa Direktur Utama PT. Citra Prasidha Jaya, adalah HANDOKOHARDJONO, HARDJONO dan HASAN HARDJONO sebagai komisaris danERMIN EFENDI sebagai Direktur ;Bahwa saksi diberitahukan oleh Direktur Utama PT. Citra Prasidha Jaya yaituHANDOKO HARDJONO kalau ada kerja sama dengan PT.

Pertamina UP.II Dumai adalahterdakwa ;Bahwa jumlah AC yang disewa kontrakkan kepada PT. Pertamina UP. II Dumaisebanyak 150 unit dan kontrak AC tersebut untuk untuk tahap I selama 36 bulankalender dengan harga sewa kontrak untuk setiap bulan yang harus dibayarkanoleh pihak PT.

Pertamina UP.II Dumai adalahterdakwa ;Bahwa jumlah AC yang disewa kontrakkan kepada PT. Pertamina UP.

Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TemohonKasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembandingdi muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalildalil:1Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian kerjasama guna mengikuti lelang umum dan terbatas jasa borongan pada PT.Pertamina UP.II

pekerjaan KontrakSewa Dingin 150 AC Window berdasarkan Surat Perjanjian Borongan SPBNomor 09/E2000/ABO/2000B tanggal 29 September 2000;Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi atas pekerjaan tersebut, melakukanperjanjian lisan dengan Saudara Handoko Hardjono untuk menyediakansebanyak 150 AC Window dengan perjanjian pemberian fee sebesar 3% (tigapersen) dan kepemilikan saham atas pekerjaan tersebut sebesar 25%;Bahwa atas pekerjaan kontrak tersebut, pembayaran Sewa Dingin ACWindow dikirim oleh PT.Pertamina UP.II

dan atau tidak melihat faktafakta hukumdi persidangan, dan demikian pula Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru,sebab jika dilihat dari fakta hukum yang ada, ada kesan Majelis Hakim PengadilanNegeri Dumai secara terorganisir mencoba mengalihkan pertimbangan hukumnyapada halhal lainnya, guna menutupi fakta Hukum yang sebenarnya, karenaberdasarkan bukti hukum yang ada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidakada membuat dan atau mengadakan perjanjian kerja sama mengikuti lelang pada PT.Pertamina UP.II

Pertamina UP.II Dumai dengan saudara Handoko Hardjono, dan semua itudapat dilihat dari Buktibukti Surat yang sudah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sampaikan pada persidangan, dan dari perjanjian tersebut PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat memperoleh Fee sebesar 3 % dan atau kepemilikansaham sebesar 25% sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memperolehkeuntungan sebesar Rp254.770.594,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratustujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) ;Bahwa

surat bukti yang diajukan Tergugat I bertanda T.I1, T.I s/d TI7,TI10,telah diperiksa, cocok dengan aslinya dan sudah dibubuhi materai secukupnya olehkarena itu diterima sebagai surat bukti yang sah, sedangkan Surat bukti bertanda T.I2, T.I3,T.I8 dan T.I9 tidak ada surat aslinya ;Meimbang, bahwa selain telah mengajukan suratsurat bukti, Tergugat I juga mengajukan1 (satu) orang saksi bernama : SYATRIL TAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi adalah security Pertamina UP.II

menolakdalildalil dari Para Penggugat selebihnya :Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat II secara bersama dalam jawabannya, padapokoknya menyatakan bahwa Tergugat HI asdalah sebagai pelaksanan pembinaaan,koordinasi dibidang keamanan dan ketertiban, penegakan Peraturan Perundangundangan danKeputusan Walikota (Pasal 2 Keputusan Walikota Dumai No. 20 tahun 2001) tindakanpembongkaran dilakukan adalah sebagai tindakan terakhir setelah upaya tegoran, peringatandari Tim Penertiban ranah Pertamina UP.II

Penggugat :Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang dilakukan oleh Para tergugat, ternyata gantirugi atas bangunan rumah milik Para Penggugat, bahan material dan barangbanrang rumahyang dibongkar belum dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat :Menimbang, bahwa barangbarang yang berada dalam rumah yang dibongkar, juga tidakdiserahkan kepada Para Penggugat selaku pemiliknya, melainkan dibawa ke tempatpenumpukan, hal ini dibenarkan oleh saksi dari Tergugat I bernama SYATRIL TAS Securitydari Pertamina UP.II

Dumai yang ikut dalam pembongkaran tersebut, menerangkan tersebut,menerangkan bahwa barangbarang milik Para Penggugat disimpan dalam gudang WTPPertamina UP.II Dumai :Menimbang, bahwa adanya pengakuan dari saksi Tergugat I tersebut diatas, maka Majelisdapat menerima kerugian yanga dialami para Tergugat atas pembongkaran rumah yangdilakukan oleh Tergugat I dan III dan harus mempertanggungjawabkan kepada paraPenggugat ;Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, para penggugat menuntut ganti kerugiansejumlah

Pertamina UP.II denganmemakai perusahaan milik tergugat yang bernama PT. Citranaga Nusantara Pancacitasekitar bulan Juli tahun 2000;Bahwa berdasarkan surat keputusan penunjukan pemenang lelang tertanggal 22 Agustus2000 Pekerjaan Kontrak Sewa Dingin 150 AC Window, maka yang ditunjuk sebagaipemenangnya adalah PT.

pernah membuatperjanjian kerjasama guna mengikuti lelang umum dan terbatas jasa borongan padaPT.Pertamina UP.IJ Dumai dengan memakai perusahaan milik Tergugat sebagaimanayang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya pada alenia pertama;Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2000 Tergugat sebagai Pemilik PT.CitranagaNusantara Pancacita, berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang LelangNo.099/E2000/SKPPL/2000B adalah sebagai pemenang pekerjaan kontrak sewa Dingin150 AC window pada PT.Pertmina UP.II

melakukan pemindahan buku pembayaran 10 bulanberikutnya;Bahwa fakta sebenarnya Tergugat sebagai pemenang pekerjaan kontrak sewa dingin 150 ACWindow melakukan perjanjian lisan dengan Saudara Handoko Hardjono, dan untukmenyediakan 150 AC Window dengan perjanjian pemberian fee sebesar Rp.3%(tiga persen)dan kepemilikan saham atas pekerjaan tersebut sebesar 25% kepada Tergugat ;Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Hukum yang Tergugat miliki, pembayaran SewaDingin AC Window yang dikirim oleh PT.Pertamina UP.II

63bulan, tidak memiliki relevansinya karena uang tersebut merupakan hak milik Tergugat;Bahwa terhadap kerugian penggelapan AC Window sebanyak 150 unit yang telah habi masapemakaiannya sesuai dengan kontrak, tidak patut dan pantas dibebani kepada Tergugat, sebabseluruh AC Window tersebut telah diambil oleh Handoko Hardjono ;Bahwa sedangkan terhadap kerugian penghentian Sewa Dingin AC Window dari PT.Pertamina UPII Dumai adalah tidak benar, sebab berdasarkan kontrak kerja Tergugat denganPT.Pertamina UP.II

Bahwa atas pekerjaan kontrak tersebut, pembayaran Sewa Dingin AC Window dikirimoleh PT.Pertamina UP.II melalui rekening Bank Mandiri Cabang Dumai Sudirman No.A/C 1080099066905 atas nama PT.Citranaga Nusantara Pancacita milik Penggugat dalamRekonpensi;. Bahwa atas perjanjian lisan Penggugat dalam Rekonpensi, untuk pembayaran bulan ke (satu),hingga ke 8 (delapan) langsung Penggugat dalam Rekonpensi kirim kepadaHandoko Hardjono;.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS) di MAN Sungai Pakning, tempatkediaman di KABUPATEN BENGKALIS, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanpegawai Labor Service UP.II

PERTAMINA UP.II.

Bahwa Yang menjadi dalil pokok permasalahan ini adalah ketika Tergugat padahari Rabu, tanggal 3 bulan Juni tahun 2009 dimulai pukul sepuluh lewat sepuluhlima menit wita, Tergugat yang diwakili oleh Ketut Wijaya, Sarjana Ekonomi, NIP.060071813 selaku Pejabat Lelang, Klas Direktorat Jendral Kekayaan Negarasesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 02/KMO6/UP.II/2007 tanggal 2Maret 2007 yang berkantor di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangHalaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pat.G

KokoRiantoko Nugroho, SE NIP. 060086668 pada Kantor PelayananKekayaanNegara dan Lelang Negara Jakarta IV, berkedudukan di Jakarta yangdikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.02/KM.06/UP.II/2007 tanggal 2 Maret 2007 dan sesuai Surat Tugas dariKepala KPKML Jakarta IV No.

SBYHukum dan Informasi KPNKNL Malang, berdasarkan Surat KuasaKhusus Substitusi tertanggal 02 Maret 2015, dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 21/HK/SK/2015/PN Tlg, tertanggal 03 Maret 2015, yang untuk selanjutnyadisebut sebagai pihak TURUT TERLWAN II / TERBANDING;3.GATIT WILUDJENG SUBANDIJAH, Sarjana Hukum, NIP:19690406 199603 2 001, sebagai Pejabat Lelang Kelas I, yang telahdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia sesuai No.22/KM.09/UP.II

Nomor 501/MK.01/UP.1II/2001 tanggal 07 September 2001,tidak dapat secara serta merta tindakan/perbuatan Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut dianggap sebagai suatu bentuk tindakpidana yang mengakibatkan kerugian Negara, karena perlu dicermatiapakah tindakan/perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanatersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidanaPenyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHPidana yang pada akhirnyamenimbulkan kerugian Negara;SK Menteri Keuangan Nomor S01/MK.01/UP.II

/2001 tanggal O07September 2001, dijadikan sebagai alat bukti namun tidak pernahdikeluarkan dan atau dibuktikan di dalam persidangan sesuai dengansurat Depkeu Nomor S1242/SJ.4/2008 tertanggal 11 Agustus 2008,sehingga menjadi janggal dan aneh, disatu sisi dikatakan PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana melanggar SK tersebut namun disisi lainSK tersebut tidak pernah dikeluarkan dan atau dibuktikan dalampersidangan;Bahwa karena SK Menteri Keuangan Nomor 501/MK.01/UP.II/2001tanggal 07 September 2001 tidak

Alat Bukti SK Menteri Keuangan Nomor 501/MK.01/UP.H/2001 tanggal07 September 2001 tidak pernah terdapat Dokumen Aslinya.Bahwa sebagaimana diketahui dengan jelas dokumen SK MenteriKeuangan Nomor : 501/MK.01/UP.II/2001 tanggal 07 September2001 (selanjutnya disebut "SK Menteri Keuangan Nomor 501"),yang menjadi Obyek Utama dari Dakwaan yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum guna menyatakan penyalahgunaan kewenanganyang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana,tidaklah pernah ditunjukkan dokumen

Pertamina UP.II Dumai dengan PT. Citranaga Nusantara Pancacita, selanjutnya PT.Citranaga Nusantara Pancacita menarik kembali 150 (seratus lima puluh) unitAC tersebut dari PT. Pertamina UP.

PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN II (UP.II) DUMAI, berkantor di Jl.Raya Putri Tujuh Dumai, selanjutnya disebutPembanding semula Tergugat II;2. PT. PERTAMINA PUSAT JAKARTA, yang beralamat di JI. Medan MerdekaTimur 1A Gedung Perwira 2 Lantai 1, Jakarta Pusat10110, selanjutnya disebut Pembanding II semulaTergugat III;Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikankuasa kepada H.

Perkara PDS 14 /Ft.1.04/2006, tertanggal 15 Mei 2006,yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAAN :PRIMAIR :Bahwa mereka Terdakwa I : SUMANTRI , selaku Kepala Kantor Pelayanan Beadan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanMenteri Keuangan R.I Nomor : Kep586/KM.1/Up.II/2001 tanggal 13 Desember 2001,bersama dengan Terdakwa II ATHAN CARINA, selaku Kepala Seksi Pencegahan danPenyidikan (P2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok Iyang diangkat

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa mereka TerdakwaI : SUMANTRI, selaku Kepala Kantor PelayananBea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanMenteri Keuangan R.I Nomor : Kep586/KM.1/Up.II/2001 tanggal 13 Desember 2001,bersama dengan Terdakwa If ATHAN CARINA, selaku Kepala Seksi Pencegahan danPenyidikan (P.2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok Iyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.

Kep. 586/KM.1/UP.II/2001, tertanggal 13 Desember 2001, kemudiandimutasikan sebagai Sub Direktorat Pengawasan barang larangan danpembatasan pada Kantor Pusat Direktora Jenderal bea dan cukai,berdasarkan SK Menkeu No. Kep. 443 /KMK. 1 Up. 11/2003 tanggal 29September 2003 ;e Bahwa Terdakwa II ATHAN CARINA, menjabat sebagai Kepala SeksiPencegahan dan penyidikan ( P2) pada Kantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A Khusus Tanjung Priok I berdasarkan surat Keputusan Direktorat173Jendera Bea dan Cukai No.

RIZA NOOR KARIM, MBA diangkat sebagai DirekturInformasi Perpajakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.01/UP.II/ 2006 tanggal 23 Mei 2006 sampai dengan 28 Desember 2006berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1046/KMK.01/ UP.II/ 2006tanggal 28 Desember 2006; Bahwa pada tahun 2006, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan LelangPaket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP yangmerupakan kegiatan Lanjutan Pembangunan Sistem AdministrasiPerpajakan Modern

GATIT WILUDJENG SUBANDIJAH, Sarjana Hukum, NIP: 19690406199603 2 001, sebagai Pejabat lelang Kelas I, yang telah diangkat berdasarkan SuratKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai No.22/KM.09/UP.II/1998,tanggal 24 Desember 1998, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TURUTTERLAWAN III;4 PT.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukums karena tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis yaituadanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa, yaituTerdakwa tidak berwenang menunjuk Endro Utomo sebagai Ketua PanitiaLelang sehingga melanggar SK Menteri Keuangan No. 501/MK.01/UP.II/2001/tgl 7 September 2001, yang menentukan seharusnya yang menunjukKetua Panitia Lelang adalah Direktur Administrasi Keuangan ;2.

Supriadi Nomor 157 Malang,Halaman dari 50untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TURUT TERGUGAT Ie GATIT WILUDJENG SUBANDIJAH, Sarjana Hukum, NIP : 19690406199603 2 001, sebagai Pejabat lelang Kelas I, yang telah diangkat berdasarkanSurat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai No.22/KM.09/UP.II/ 1998, tanggal 24 Desember 1998 , berkedudukan di Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malanguntuk selanjutnya disebut sebagai pihak TURUT TERGUGAT IIe PT.

CPI) ditanggapi oleh Pertamina UP.II DumaiNo.R.596/E.2000/96 S8 tanggal 30. =Oktober 1996, isinyaMenolak memutuskan hubungan kerja Sdr. L. Simanungkalit danmengizinkan memberikan sanksi kepada Sdr. L. Simanungkalit,menurunkan pangkat satu tingkat dan surat peringatan pertamadan terakhir dan amar inilah yang menjadi pedoman28putusan Mahkamah Agung RI serta Keputusan Dirjen PHI besertasurat penjelasannya, memperhatikan, Pasal 11 UU Nomor 12Tahun 1964 Jo.

PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN II (UP.II) DUMAI, berkantor di Jl. Raya Putri Tujuh Dumai, selanjutnya disebut sebagai -------------Tergugat II;3. PT. PERTAMINA PUSAT JAKARTA, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur 1A Gedung Perwira 2 Lantai 1, Jakarta Pusat-10110, selanjutnya disebut sebagai----------------Tergugat III;