Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-09-2012 — Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 39/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 26 April 2013 — MOKSIN POLHAUPESSY, ST Tempat lahir : Sirisori Islam Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1964. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : BTN Manusela Blok C. Nomor 5 Kebun Cengkeh Ambon A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik) Terdakwa II Nama Lengkap : WALGITO, ST Tempat lahir : Purworejo Umur/tgl.lahir : 55 Tahun / 28 Mei 1956. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Perumahan Pondok Permai RT.005/RW.05 Desa Hative Kecil A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik)
207189
  • Pada evaluasi administrasi 1 peserta dinyatakan gugur.Pada evaluasi tekhnis ini 6 peserta dinyatakan gugur, sehingga hanya tersisa1 peserta lelang saja yaitu PT. Kevins Pratama Jaya. Selanjutnya padaevaluasi harga PI. Kevins Pratama Jaya dinyatakan lolos dan padaevaluasi kualifikasi PT.
Putus : 14-03-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Maret 2013 — MUH. AMIN SALEH, SH
85118
  • Rp.2 Milyard s/d 3 Milyard kepada mereka berlima yaitu Saksi,Terdakwa, Dede, Saksi Sutarna, Saksi Arif, surat panggilan tersebut yangmenandatangani Saksi atas nama Andri Kurnia, yang menulis di amplopnyaSaksi, sedangkan peranan Saksi Arif mengetik surat panggilan tersebut, SaksiSutarna yang menstempel pake logo kejaksaan.Bahwa sebelumnya Saksi Arief telah membuat telaahan sebelum SuratPanggilan tersebut dibuat (sekitar tanggal 0710 September 2012) sebanyak 2(dua) lembar sebelum mengikuti Diklat Tekhnis
Register : 22-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2021
Tanggal 28 Oktober 2021 — SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
18521790 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah (PP) Nomor 99Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata CaraPelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, saya masihmenjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan KementrianHukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia;Sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab secara langsung atas pelaksanaan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia (PP) Nomor 99 Tahun 2012, Direktur JenderalPemasyarakatan dan Unit Pelaksana Tekhnis
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
176105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;4.15.Bahwa AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi Hakim dalarn memeriksa perkara, yaituAsas Imparsialitas (tidak rnemihak) dan Asas Kesempatan untukmembela diri (Audi, et Alteram Partem), sebagaimana yangtelah diatur dalam "Pedoman Tekhnis
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — AMRU, S.Sos, MSi ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
11944
  • BAWASLUPROV/JTM/I/2013, tanggal 2 Januari 2013dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu Prov Jatim yang manasejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :Halaman 209 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBYMenyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi;Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
    5.415.752.400 5.192.153.165 223.599.235 246.694.000 37.430.46996% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedursemestinya adalah menjalankan proses pengadaan harus sesuaidengan tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan langsung(PL) yaitu :Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi;Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
    person adalahsaksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatan;e Kegiatan Meeting;e Peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang.2 Pada tanggal 4 September 2013 s/d 6 September 2013 (Salesperson adalah saksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatan;e Kegiatan meeting;e Peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh);3 Pada tanggal 25 September 2013 s/d 28 September 2013 (Salesperson adalah saksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatane Kegiatan adalah bimbingan tekhnis
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
666626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujun) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing NatalNomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalHal. 147 dari 377 hal. Put.
    Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT. KeangNam Development Indonesia disahkan oleh Panitera PengadilanNegeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani olehSUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal Nomor:922.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT.
    Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing NatalNomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT.
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
4801205
  • PN.JKT.PST.Bahwa Atas keterangan saksi dalam BAP tersebut, kemudian Saksimenjelaskan bahwa memang daerah yang diminta tersebut dilihat petanyamemang lebih banyak rawanya sehingga dari segi internis menurut kamitidak dimungkinkan untuk ditanami Kelapa Sawit, sehingga apabila lahandibagi menjadi 3 bagian maka tidak akan mencukupi membangun pabrikkepala sawit yang biasanya dibutuhkan lahan sebesar 6000 hektar, dan halini bisa menyebabkan kerugian bagi investor.Bahwa Saksi menjelaskan ketentuan secara tekhnis
    buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan 302.) 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK Halaman 183 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST. 09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis
    Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2016301. 4 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan302. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — KHAIRUDIN
3711189
  • KinerjaKegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 3014 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah Mulia Mandiri,Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara dan tandatangan 3021 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO9/III/2011Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis
    satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2017. 4371 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertama tertulistinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000, Titipan dst. 438 1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK08/III/2011 tanggal 24Maret 2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Tekhnis
    Kartanegara Tahun Anggaran 2017. 437.1 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertamatertulis tinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000.Titipan dst. 438.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014 439.1 (satu) bundel konsep TELAAHAN STAF tanggal
Register : 31-10-2013 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN PALU Nomor 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 26 Maret 2014 — AJLAN, S.Si
12514
  • Tahun 2009 s/d sekarang ini ;> Bahwa Saksi diangkat selaku Staf Pengawasan dan Pembinaan Aset danKeuangan Negara pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengahberdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiSulawesi Tengah, Nomor : 820/0187/Sek /2009, Tanggal 10 Februari2009 ;> Bahwa Saksi bertugas melakukan verifikasi terhadap UPTD se ProvinsiSulawesi Tengah yang terdapat kejanggalan mengenai pembayaran pajakkendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
    Daerah ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiTengah, Nomor : 821.22/145/BKPPDG.ST/2011, Tanggal 29 Desember2011, dilantik pada Tanggal 30 Desember 2011 ;> Bahwa tugas Saksi selaku Kadis Pendapatan Daerah Provinsi SulawesiTengah mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Kepala unit pelaksanatekhnis Dinas Pendapatan yang di Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab secara Administrasi mengenai pengelolaan pendapatan yangbersumber dari pajak kendaraan bermotor;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
Register : 15-03-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg.
Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SAIFUL ROKHMAN
10227
  • Anggota : Aang Karyana, S.Pd, Teddy Cherawan, SH, M.Pd, DodoBahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan yang salah satu tugasnyaadalah menyusun dan mempersiapkan HPS untuk diajukanpengesahan/penetapan kepada KPA/PPK, pada kenyataannya Terdakwaselaku Ketua Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS tidak/tanpa kalkulasiatau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey harga pasaruntuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalam dokumenkontrak serta tidak pernah dikonsultasikan
    SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua PanitiaPengadaan Buku Aksara Sunda dalam penyusunan HPS yang tidak/tanpakalkulasi atau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey hargapasar untuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalamdokumen kontrak, sehingga atas penyusunan tersebut telah menimbulkankemahalan harga, yang seharusnya dipersiapkan dan disusun secara keahliandan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tidak sesuai denganPasal 5 huruf f dang serta Pasal 13 ayat
Register : 25-05-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 15 Oktober 2015 —
370
  • .- Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber dana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011- BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011- Lampiran Hasil evaluasi pelelangan- BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 01 April 2011- Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011- BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 30 maret 2011- Lampiran BA Evaluasi Tekhnis
Putus : 10-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 10 Juni 2016 — Dra. RORO SRI WANITARSIH SAYEKTI ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
6312
  • Junjungan Simanjuntak: Anggoro, Harjani dan Amin WahyuBahwa didalam spesifikasi tekhnis, terdakwa yangbertanggungjawab untuk mencari peserta yang ikutpelatihan tetapi dalam pelaksanaanya banyak calonpeserta yang mendaftar melalui Disnaker KotaSurabaya karena pihak yang berwenang untukmelakukan verifikasi atas data para peserta adalahDisnaker Kota Surabaya.e Bahwa namanama peserta pelatihan terdakwa perolehjuga dari orang orang yang mendaftar melalui CVYasco Training Center tetapi jumlahnya tidaksebanyak
Register : 20-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 25 Mei 2015 — MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Bin SATARUDIN
4836
  • Kaur sar.Ahmad Marzuki S.Pd selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak pernahmenjelaskan tentang teknis kegiatan pedoman perhitungan beban kerja Guru;434444Bahwa tekhnis menghitung beban kerja Guru dalam menghitung KJM tahun 2009adalah berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD oleh parapembantu bendahara UPTD;Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM adalah para kepala sekolah dasar membuatdan menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak untuk kelengkapanadminstrasi, para
Register : 19-07-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN Penajam Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pnj
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
15177
  • Bahwa sebagaimana Surat Kepala Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Gunung Intan,Nomor: 800/116/TUGI/II/2017, Perihal: Permohonan PembangunanPuskesmas Induk + Perawatan, Tanggal: 22 Februari 2017, makapembangunan PUSKESMAS Gunung Intan yang melayani jumlahpenduduk +888 jiwa sebagaimana data pelayanan kunjunganpasien tahun 2018 merupakan jawaban terhadap bentuk komitmenHalaman 56 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN PnjPemerintah Kabupaten Penajam
Register : 19-01-2011 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN SOLOK Nomor 03 /Pid.SUS/2011/ PN.Slk
Tanggal 25 Mei 2011 — - DARLISON JANID PGL CAN
13717
  • Permendagri No. 64Tahun 2007 tentangPedoman Tekhnis danTata KerjaInspektoratPropinsi danKabupaten/ Kota;. Peraturan BupatiNo. 36 Tahun 2009tentang PetunjukTeknis PemeriksaanInspektorat DaerahKab. Solok;. PKPT InspektoratDaerah Kab. SolokTahun 2009;. Surat TugasInspektur DaerahNo. 700/104/INSPD/R/2009 tanggal 5Juni 2009 untukPemeriksaan Regulerdi PemerintahanNagari Kacang Kab.Solok;. Perda No. 8 Tahun2008 tentangPembentukanOrganisasi dan TataKerja InspektoratDaerah Kab. Solok;9.
Register : 04-07-2008 — Putus : 17-12-2008 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 24/Pid.B/2008/PN.CAG
Tanggal 17 Desember 2008 — -Drs. Bukhari Bin Abdullah Karim
14526
  • pendukung karena wajib pajakdalam kaitannya dengan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik100atau penyewa dengan kata lain wajib pajak adalah orang atau badan hukumyang menikmati hasil dari objek pajak dimaksud baik tanah maupun bangunan;= Bahwa cara menginventarisasi adalah panitia pengadaan tanah membentuk timatau satuan tugas untuk melakukan inventarisasi baik objek maupun subjektanah, dalam hal melakukan inventarisasi terhadap letak, luas dan batasbatassuatu bidang tanah dilakukan oleh tim tekhnis
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — MUHAMAD KHUSAINI Alias ANANG KHUSAINI ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
8220
  • BAWASLUPROV/JTM/I/2013,Putusan No.187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Hal. 6566tanggal 2 Januari 2013 dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu ProvJatim yang mana sejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan; e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah : e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi ;e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
    5.192.153.165223.599.23 246.694.00 37.430.4695 096% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedur semestinya adalahmenjalankan proses pengadaan harus sesuai dengan tahapan pengadaan barang/jasaPengadaan langsung (PL) yaitu :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi; e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
Register : 12-05-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
Sumarsih, Dkk.
Tergugat:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
564810471
  • tiga kasus tersebut telah terjadi kejahatan terhadapkemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan,yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakatsipil (linat bukti P14), akhirnya dalam rapat pleno Komnas HAM memutuskanmenyerahkan laporan akhir KPP HAM TSS kepada Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, T7, T13A s/d T13 terbuktibahwa proses penyelidikan dugaan Pelanggaran berat peristiwa TSS masihberjalan dan terkendala oleh permasalahan tekhnis
Register : 08-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 14/PID.TPK/2021/PT PLG
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Ir. DWI KRIDAYANI.,MM Diwakili Oleh : EKO TAKARI KRISTANTO, S.H.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. YUDI ARMINTO.,MT Bin FADLAN Diwakili Oleh : EKO TAKARI KRISTANTO, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Susanto Gani,S.H
280177
  • (Asli)1 (Satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : PembangunanSarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT.PP (Persero) Tok. Buku 1/3 (Asli).1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana danPrasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015,Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya,PT.
Putus : 24-01-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2422 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — Oktofianus J. Selan Alias Okto
9092 Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu) jepit Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 28 Tahun 2013, tanggal10 Oktober 2013:34) 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 35/KEP/HK/2014,tanggal 28 Januari 2014;35) 1 (satu) jepit surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor584/A.PembNGK/129/09/2011, tanggal 28 September 2011;36) 1 (satu) lembar Surat Bupati Nagekeo Nomor 028/A.PembNGK/121/09/2011, tanggal 7 September 2011;37) 1 (satu) jilid dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis