Ditemukan 931 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-07-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 16 Februari 2016 — WIHARTATI MUSLIM, Warga Negara Indonesia,Cs >< LAM TIN SING,Cs
363128
  • Jadi disitu termasuk permohonan tetapiprosesnya disebut dalam bentuk kontradictoir Cuma meskipun di dalamUndangUndang disebutkan permohonan tetapi prosesnya kontradictoirtetapi proses pemeriksaannya selalu dilakukan dan dikatakan dalam bentukspeedy position yaitu dengan acara cepat tetapi tidak menghilangkan hakdari para pihak untuk mengajukan jawaban replik dan duplik.Bahwa banyak di dalam peraturan perundangundangan yang mengatakanpermohonan tetapi pihak lain harus ditarik.
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
642279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.
Putus : 08-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39 / PDT / 2014 / PT.PLG
Tanggal 8 Mei 2014 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
5523
  • Sumur Gas Bumi Suban4 berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas tersebut Tim PemerintahKabupaten Musi Banyuasin keberatan dan mulai tidak konsekwen atauIngkar janji atas kesefakatan yang telah dibuat oleh kedua belah Pihak,Hal ini terbukti dengan sikap Penggugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin ) tidak mau menandatangani hasil pelacakan terhadap Patok 7sampai dengan Patok 10 dimana posisi Sumur Gas Bumi Suban 4 berada ,sesuai hasil pelacakan dengan berpedoman Peta Topografi 1926 dan alatGlobal Position
Register : 13-08-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 155/PID.B/2013/PN.TPI
Tanggal 21 Nopember 2013 — - Rachmad Kurniawan Bin Ngadiman Als Wan (Terdakwa 1) - Wahid Sutrisno Bin Taryani (Terdakwa 2) - Uden Ali Bin Ali (terdakwa 3) - Uskat Alzami Bin Abdul Kadir (Terdakwa 4) - Herman Bin Ersan (Terdakwa 5) - Hasbullah Bin Tabi (Terdakwa 6) - Safiri Bin Samsu (Terdakwa 7) - Zul Azman Bin Lafani (Terdakwa 8) - Tamat Bin Saman (Terdakwa 9) - Marzuki Bin Lambuo (Terdakwa 10) - Arman Bin Arda (Terdakwa 11) - Rudi Bona Huta Sagala, SH.MH (JPU)
17084
  • dindingwaktu Malaysia) saksi bersama crew yan lainnnya dibuang olehperompak ditengah laut dengan menggunakan Life Craft yang adadikapal MT ZAFIRAH, selanjutnya saksi beserta Crew yang lainnyaditemukan oleh Nelayan Vietnam pada pagi harinya dan selanjutnyasaksi beserta Crew yang lain dijemput oleh Team SAR Vietnam yangkemudian dibawa ke VungTau Vietnam;Bahwa Posisi kapal saat dirompak/dibajak oleh pelaku pada posisi03.0100 N LU104.3000 BB (Perairan Subi NatunaIndonesia) yangdiketahui dari GPS (Global Position
Register : 16-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 19 Juni 2017 — PT.KOREA WORLD CENTER INDONESIA >< PT.PULO MAS JAYA CS DAN PT FRUIT LAND
368215
  • klausula yang melanggar ketentuan undangundang.Klausula yang menyepakati bahwa pihak kedua membebaskan pihakpertama dari tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun termasukmembebaskan pihak pertama dari kewajiban mengembalikan atassetiap pembayaran yang sudah diterima dari pihak kedua.Menimbang, bahwa menurut pandapat Majelis Hakim Bandingbahwa klausula seperti ini melanggar azas kepatutan dan kebiasaan karenamenempatkan pihak kedua (Pembanding / Penggugat ) dalam posisi yangtidak seimbang ( bargaining position
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Marsudi bin Ngatemo (alm
15676 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini diperlukan mengingatketika Terdakwa memberikan keterangannya di tahap penyidikan kerapkali disiksa terlebih dahulu dan dipaksa untuk mengaku dan memberikanketerangan yang memuaskan si Penyidik (Ricky Gunawan, PoinPoinPenyiksaan untuk RKUHAP, Position paper ringkasan dari tulisanMendambakan Hukum Acara Pidana yang Bebas dari Penyiksaan, olehRicky Gunawan yang dipresentasikan ketika Diskusi Tematik KUHAP):Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam proses interogasi diPos Polisi Bunga Mayang
Putus : 30-08-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 30 Agustus 2016 — H.M. AMIN ANDIKA
13556
  • Multi Position Stirrer EChrom/MMS12T Taiwan 1 Unit 108.000.000 108.000.00083. Fluorescent BinocularBiological Microscope Unitwith infinite Optical LABOMED/LB278 USA 1 233.500.000 233.500.000System an Extra WideField84. Biological TriocularMicroscope with turretPhase Kit, Digital LABOMED/ LB243 USA 2 Unit 88.600.000 177.200.000Camera (3,2MP), andInfinite Optical System85. Fluorescence cell withEChrom/ Q24102 Taiwan 2 Unit 7.600.000 15.200.000teflon stopper86.
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2013 — SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN
12250 Berkekuatan Hukum Tetap
  • selanjutnyadikatakan "Kedudukan" sama dengan "Position" dalam bahasaInggris.Bahwa berbeda halnya dengan Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHP,uitlokking (membujuk melakukan) disyaratkan antara yangmenyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag) dan orang yangdipancing (uitgelokte) ada hubungan atasan dengan bawahan,termasuk yang swasta.Bahwa ANDI HAMZAH sependapat dengan SUDARTO mengatakanbahwa kedudukan atau jabatan harus diartikan kedudukan atauJabatan dalam lingkup publik (pemerintahan) lebih konkrit lagi
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
12966
  • pengosongan secara paksa atau main hakimsendiri (eigen richting) dan pendudukan atas lahan (okupansi) secaramelawan hukum dengan memperalat atau memanipulasi aparatkeamananan yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat,ditambah dengan dalih bahwa sebagian besar tanahtanah desa kuta dandi area sekitar pantai akan digunakan untuk kepentingan umum dankawasan wisata oleh TERGUGAT X (LTDC), selanjutnya TERGUGAT Xmemanfaatkan kondisi petanipetani pemilik lahan yang tidak punya posisitawar (bargaining position
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
36677
  • LTD, support to Name : Erikson Sihaloho, Position : The Director of PT. Multi Persada Utama, Addres : Jl. Jatinegara No. 166 H Gedung IEC, Jakarta Timur.
  • 1 (satu) lembar Surat No. 002/MPU-SD/IV/14 tanggal 10 April 2014 Perihal : Permohonan Surat Dukungan dan Kelengkapannya yang ditandatangani oleh Erikson Haloho, direktur PT. Multi Persada Utama.
    LTD, support to Name : EriksonSihaloho, Position : The Director of PT. Multi Persada Utama, Addres :JI. Jatinegara No. 166 H Gedung IEC, Jakarta Timur.146) 1 (satu) lembar Surat No. 002/MPUSD/IV/14 tanggal 10 April 2014Perihal : Permohonan Surat Dukungan dan Kelengkapannya yangditandatangani oleh Erikson Haloho, direktur PT.
    LTD, support to Name : Erikson Sihaloho,Position : The Director of PT. Multi Persada Utama, Addres : Jl.Jatinegara No. 166 H Gedung IEC, Jakarta Timur.1 (satu) lembar Surat No. 002/MPUSD/IV/14 tanggal 10 April 2014Perihal : Permohonan Surat Dukungan dan Kelengkapannya yangditandatangani oleh Erikson Haloho, direktur PT.
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
23071219

  • 97 1 (satu) bundel copy dokumen Group FX Position per 27 October 2016.
    98 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Kuasa terkait PT DARMEX BIOFUELS.
    99 1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul PT DUTAPALMA NUSANTARA Laporan Posisi keuangan (neraca) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 beserta lampiran.
    100 1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul PT DARMEX AGRO dan Subsidiaries EBITDA-MTM YTD Mei 2014 beserta lampiran.
    judul PT WIRATAPutusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN/.Pbr halaman 9 dari 334 halaman DAYA BANGUN PERSADA (USD) a/c: 070.000.5210.468BMDO/BMDI per Januari 2014.95 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna merah dengan judulDARMEX AGRO (FOREX).96 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan Womens International ClubJakarta yang berisi bundel dokumen AktaAkta Notaris pendirianPerusahaan PT DARMEX AGRO, PT KUNINGAN NUSAJAYA,beserta lampiran dan dokumen pendukung.97 1 (satu) bundel copy dokumen Group FX Position
    BMDI per Januari 2014.94 1 (satu) buah buku dengan cover Mongky dengan judul PT WIRATA DAYABANGUN PERSADA (USD) a/c:070.000.5210.468 BMDO/BMDI perJanuari 2014.95 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna merah dengan judul DARMEXAGRO (FOREX).96 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan Womens Intemational Club Jakarta yang berisi bundel dokumen AktaAkta Notaris pendirian PerusahaanPT DARMEX AGRO, PT KUNINGAN NUSAJAYA, beserta lampiran dandokumen pendukung.97 1 (satu) bundel copy dokumen Group FX Position
    per Januari 2014.94 1 (satu) buah buku dengan cover Mongky dengan judul PT WIRATA DAYABANGUN PERSADA (USD) a/c:070.000.5210.468 BMDO/BMDI perJanuari 2014.95 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna merah dengan judul DARMEXAGRO (FOREX).96 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan Womens International Club Jakarta yang berisi bundel dokumen AktaAkta Notaris pendirian PerusahaanPT DARMEX AGRO, PT KUNINGAN NUSAJAYA, beserta lampiran dandokumen pendukung.97 1 (satu) bundel copy dokumen Group FX Position
Kata Kunci : Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan; Fit and Proper Test;
TATA USAHA NEGARA/D.2/SEMA 3 2015
9740
  • Keputusan hasil fit and proper test merupakan keputusan tata usahanegara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengujikeputusan tersebut karena :-     Keputusan tatausaha negara tersebut diterbitkan oleh ... [Selengkapnya]
  • --[endif]-->Keputusan tatausaha negara tersebut diterbitkan oleh lembaga independen, dan

    -

    Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
    Putusan PN SAMARINDA Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda
    Tanggal 28 Agustus 2013 — PURWANTO, SH Bin MULYO REJO
    331102
    • Nunukan Jaya Lestari dan PT.Adindo Hutani Lestari ;Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan sertapengambilan titik koordinat dilokasi Perkebunan Kelapa Sawit milik PT.Nunukan Jaya Lestari tersebut, metode pemeriksaan dilakukan dengancara Tracking dan pengambilan titik koordinat dari lokasi yang diperiksadengan menggunakan alat ukur GPS (Global Position System) Navigasimerk Garmin 60 CSx ;Bahwa dari hasil kegiatan pemeriksaan dan pengecekan sertapengambilan titik koordinat dilokasi Perkebunan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
705410875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Packer menyatakan bahwa:It would be a mistake to think of the presumption of guilt as the opposite of thepresumption of innocence that we are so used to thinking of as the polestar of thecriminal process and that, as we shall see, occupies an important position in the DueProcess Model.
Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Agustus 2014 — BACHTIAR ABDUL FATAH
307384 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danberdasarkan Position Summary GO400, dijelaskan bahwa tugas danwewenang Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GMSLS) PT. CPI adalah:1. Taat keselamatan, lingkungan, hukum (legal), etika kepegawaian untukmeyakinkan tujuan korporasi selaras dengan tujuan initiatif taatkeselamatan, kesehatan dan lingkungan tercapai;2. Akuntabel terhadap kinerja aset SLS secara keseluruhan;3.
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 140/Pid. B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — SUKODI, SH Bin DOMO KARTIKO
21639
  • pihak Kepolisian masingmasing atas nama :AKP Wijanto dan Bripka Edi Sujarwono, S.H. selain itu juga didampingidari pihak perwakilan perusahaan PT.Nunukan Jaya Lestari dan PT.Adindo Hutani Lestari ;Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan sertapengambilan titik koordinat dilokasi Perkebunan Kelapa Sawit milik PT.Nunukan Jaya Lestari tersebut, metode pemeriksaan dilakukan dengancara Tracking dan pengambilan titik koordinat dari lokasi yang diperiksadengan menggunakan alat ukur GPS (Global Position
Register : 12-01-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3861031
  • hutan SK MenteriKehutanan No 173/KptslI/86 adalah surat perintah pimpinan Saksi yaituSurat Perintah Tugas dari pimpinan saya, No 12/Dishut/I/SPT/1993tertanggal 16 Mei 1993 dan hasilnya dalam bentuk peta Peta RencanaTata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Riau tahun 1994;Bahwa perubahan tata batas harus ada persetujuan dari legislatifterlebin dahulu yang akan dituangkan oleh kementerian atau kedinasandalam bentuk Surat Keputusan;Halaman 48 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN RhlBahwa GPS (Global Position
Register : 15-08-2023 — Putus : 07-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 512/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
DANANG DERMAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ARY SETYAWAN INDRA KUSUMA
460
  • Delivery Order PT Putra Jajar Mandiri Nomor : DO/PJM/V/2021/001 tanggal 27 Mei 2021 dengan Invoice Nomor INV/PJM/V-2021/001 tanggal 27 Mei 2021

    25). 1 (satu) bendel Statement Of Financial Position PT. TSUBACO INDONESIA for October 2021

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    26). Uang tunai sejumlah Rp.154.708.300,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus rupiah)

    Dikembalikan kepada PT.

Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Nurhadi bin Tumingan
14869 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini diperlukan mengingat ketika Terdakwamemberikan keterangannya di tahap penyidikan kerap kali disiksa terlebihdahulu dan dipaksa untuk mengaku dan memberikan keterangan yangmemuaskan si Penyidik (Ricky Gunawan, POINPOIN PENYIKSAANUNTUK RKUHAP, position paper ringkasan dari tulisan MendambakanHukum Acara Pidana yang Bebas dari Penyiksaan, oleh Ricky Gunawanyang dipresentasikan ketika Diskusi Tematik KUHAP);Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam proses interogasi di posPolisi Bunga Mayang
Register : 04-01-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor No.1/Pdt.G/2017/PN Pli
Tanggal 9 Agustus 2017 — Hj. Nurul Tasiah - Erwin Syahriza dkk
6237
  • menyatakan hukum itu bukan hanya bangunan, peraturan,melainkan juga bangunan ide, kultur dan citacita, yang mana berdasarkan haltersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum sehingga hukumbertugas melayani masyarakat, dengan demikian proses perubahan tidak lagiberpusat pada peraturan tetapi pada kreativitas pelaku untuk menghadirkan keadilanbagi rakyat dan pencari keadilan ;Menimbang, bahwa didalam teori John Rawl menyatakan prinsipprinsip keadilanterdiri dari posisi asasli (original position