Ditemukan 1207 data
126 — 45
Sby.17.18.Bahwa mengingat Obyek Sengketa berupa sertipikat Hak GunaBangunan No : 1003, Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean,Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tanggal 21 Juni 1994,sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7 Juni 1994,Nomor 1976/1994, Luas 7.950 M2, tercatat atas nama PT.
320 — 101
2014 tertanggal 8 Oktober 2014, maupun akta Perjanjian PengikatanJualBeli Nomor 33 tanggal 19 Februari 2014, yang merupakan dasar peralihanhak atas tanah (Objek Sengketa).Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum diatas, maka GugatanPENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijke verklaard), EKSEPSI BERKAITAN DENGAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAKJELAS/KABUR (OBSCURE LIBEL): gugatan PENGGUGAT tidak jelasmengenai objek sengketa yang disengketakannya 17.18
ADE ERIS MUSLIM
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
276 — 1592
BjmVi.17.18.Profesi Polri dan dijatuhi hukuman berupa MutasiKeluar Wilayah;Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkanolehTergugatselain terbukti melanggar ketentuan peraturanperundangundangan dan Tergugat juga terbukti melanggarAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) makaolehkarena itu Batal atau Tidak sah serta Mencabut Objek Sengketatersebut;Bahwa atas uraianuraian dan faktafakta Hukum tersebutdiatas, maka sangat beralasan Penggugat menuntut danmemohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
1.SUWARDI
2.M. SAYUTI
3.NISSA AMBAR SARI
4.M. MAULIZAR
5.JUANDA
6.ZULHAM SATRIA
7.ARDINAL SYAHPUTRA
8.RAMADHAN LYANDI
9.M. ARI RIZKY
10.MAHLIN
11.MAIDATUL FADLI
12.JULI SAPUTRA
13.CHIKA NIA DENISA
14.RACHMAT FEBRIYANTO
15.NAUFAL IJLAL
Tergugat:
PT AYANI FAMILY GROUP
304 — 112
CHIKANIA DENISA Recervation Anggota14 SERVANT O Security Ketua Bidang Advokasi15 NAUFAL IJLAL Steward Anggota 17.18.Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi padapanggilan Dinas tersebut, maka oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja KotaBanda Aceh melakukan upaya mediasi lanjutan dengan memanggil PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT secara resmi dan patut dengan panggilanDinas II hingga Panggilan Dinas III, namun TERGUGAT tidak hadir dankemudian Mediator/Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh membuatkesimpulan
110 — 63
Putusan No.301/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.17.18.Bahwa jumlah hutang tersebut masih akan terus bertambah seiringdengan meningkatnya bunga dan kerugian serta biayabiaya lain yangtimbul akibat proses penyelesaian perkara.Bahwa untuk menjamin tercapainya tuntutan hak dan kepentingan hukumPenggugat agar tidak menjadi siasia (illusoir), karena adanyakekhawatiran yang didasarkan pada sangka yang beralasan bahwaTergugat akan mengalihkan objek terperkara berupa satu unit rumahmilik Penggugat sesuai serta berdasarkan
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 38 P/HUM/2016 17.18.pembahasan prolegnas di DPR, maka DPD RI memandang perluuntuk melakukan penyesuaian/perubahan' terbatas terhadapPeraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;Bahwa berdasarkan usulan perubahan disampaikan secara tertulisoleh Panitia Perancang UndangUndang (PPUU) DPD RI yangdidukung oleh Komite sampai dengan Komite IV selanjutnyatercapai kesepakatan dengan Panitia Musyawarah (Panmus) untukmenyetujui perubahan tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 secaraterbatas
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
270 — 384
tentang Izin Lokasiadalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperolehtanahyang diperlukan untuk usaha dan/ataukegiatannya danberlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakantanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya,Melalui definisi diatas diketahui, Izin Lokasi adalah izin yang diberikankepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untukkegiatan usahanya dan bukan sebagai dasar hak pemilikan,Halaman 58 dari 193 Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT BDG.17.18
Hal iniHalaman 93 dari 193 Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT BDG.17.18.sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khususdan Terminal Untuk Kepentingan sendiri, yang menyatakansebagai berikut:Pembangunan Terminal Khusus dilakukan oleh pengelolaterminal khusus berdasarkan izin dari Direktur Jenderal.Adapun yang dimaksud dengan Direktur Jenderal adalah DirekturJenderal Perhubungan Laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 17 Peraturan
Terbanding/Tergugat I : Inggrawati Chatarina
Terbanding/Tergugat II : Hendry Wijaya
Terbanding/Tergugat III : Theresia Widiastuti
Terbanding/Tergugat IV : Swanti Sari Halim
Terbanding/Tergugat V : Ritatina Halim
Terbanding/Tergugat VI : Gini Hartati Halim
Terbanding/Tergugat VII : Sugih Wartono Halim
Terbanding/Tergugat VIII : Ferbriyana Halim
Terbanding/Tergugat IX : Ferdinand Santoso
Terbanding/Tergugat X : Sanawati Effendi
Terbanding/Tergugat XI : Chandra Kurniawan Halim
Terbanding/Tergugat XII : Dessy Nathalia
Terbanding/Tergugat XIII : Yunus Setiawan
Terbanding/Tergugat XIV : Stevanus Setiawan
Terbanding/Tergugat XV : Michael Sugiharto
Terbanding/Tergugat XVI : Ir. Iryanto
Terbanding/Tergugat XVII : Afianto Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : P.T. Nuansa Expo Dinamika
Terbanding/Turut Tergugat II : P.T. Bank Tabungan Negara, Kantor Cabang Tangerang
Terbanding/Turut T
73 — 62
surat Nomor: 152/Tgr.Ut/SP2K/XII/2009 tanggal 30 Desember2009, perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) dengan plafonkredit sebesar Rp. 7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah) kepada TURUTTERGUGAT I, dengan peruntukan kredit Pembangunan Rumah besertasarana dan sarananya di Perumahan Pekayon Mension yang berlokasi diKelurahan JakasetiaPekayon Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,dan telah terbit pula kembali Surat Nomor: 126/Tgr.Ut/HCL/SP2KHalaman 27 dari 92 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT BDG.17.18
Terbanding/Penggugat : SUPIYAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Sri Areni,S.H
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Keuangan R.I c.q Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIKIN
Turut Terbanding/Tergugat III : WIWIK MUSTANTI
Turut Terbanding/Tergugat IV : HABIBIL MUNTAQO
91 — 77
, karena jika memangposisi hutang Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 07 Nopember 2017pada posisi sebesar Rp. 43.000.000, (empat puluh tiga juta rupiah)kendatipun selanjutnya keadaan Tergugat II dan Tergugat III tidak dapatmelaksanakan prestasinya namun semestinya tergugat tidakmembiarkan menjadi kredit bermasalah dan menjadikan kesempatan untukHalaman 10 dari 121 Putusan Nomor 311/PDT/2021/PT/SBY.17.18.menjalankan bunga berbunga sehingga dapat menjadi beban berat kepadadebitur.Perbuatan Tergugat
187 — 202
Putusan No.5446/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.17.18.Juncto :Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan sebagaiberikut :Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskankehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan faktahukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, Sesualdengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
26 — 12
Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni1962;TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTAYANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK ;17.18.Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Penggugat yangmenyatakan pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum sehingga diwajibkan untuk membayar ganti rugiimmateril sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) kepada Penggugatbeserta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta
151 — 75
Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;17.18.Surat Pernyataan hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT.Asuransi Astra Buana kepada Lisda Feriyanti sebesar Rp. 137.500.000, (seratustiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;STNK No.
59 — 21
Tanggal 21 Desember 2012, take off jam 14.51 wita landing jam 17.18 wita(diudara selama 2 jam 27 menit) ;5. Tanggal 22 Desember 2012, take off jam 15.16 wita landing jam 16.39 wita(diudara selama 1 jam 23 menit) ;6. Tanggal 24 Desember 2012, take off jam 09.16 wita landing jam 10.17 wita(diudara selama 1 jam 1 menit) ;7.
Pulau Nunukan, sebagai berikut :Pada tanggal 19 Desember 2012 jam 15.03 wita pesawat tidak berjadwal(unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraftidentication) PK SAM tiba di Bandara Nunukan dari Tanjung Selor ;Tanggal 20 Desember 2012, take off jam 09.02 wita landing jam 09.58 wita(diudara selama 56 menit) ;Tanggal 20 Desember 2012, take off jam 16.00 wita landing jam 17.48 wita(diudara selama 1 jam 48 menit) ;Tanggal 21 Desember 2012, take off jam 14.51 wita landing jam 17.18
Terbanding/Penggugat : Hj Nurlena, SE
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri PekerjaCq Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Cq Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sofyan Gufron
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawabarat Cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu
Turut Terbanding/Tergugat V : Pitrahari, SIP
Turut Terbanding/Tergugat III : Ny. SRIYATI, SH
45 — 18
menghukumPembanding/Tergugat II untuk menyerahkan jaminan, Pembanding/TergugatIl menafsirkan frasa melaksanakan isi Putusan ini dalam amar tersebutdimaknai sebagai Pembanding/Tergugat II dihukum untuk melaksanakan isiputusan dengan cara menyerahkan jaminan.Bahwa jika penafsiran di atas memang benar, maka Majelis Hakim sangattidak beralasan hukum dalam = menjatuhkan hukuman kepadaPembanding/Tergugat II untuk melakukan pembayaran uang paksaHalaman 74 dari 93 halaman Putusan Perdata No. 242/PDT/2018/PT.BDG.17.18
499 — 326
PRAKTEK PENUNJUKAN ARBITER ASING UNTUK MEMERIKSA DAN15.16.Vil.17.18.MENGADILI PERKARA DI BANI SAH DAN TELAH DITERIMA SECARAHUKUMBahwa sejak awal BANI berdiri sampai dengan saat ini, praktekpenunjukan arbiter asing untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrasedi BANI telah diterima, biasa dilakukan dan sah untukdijalankan, dimana produk putusan BANI yang diputus oleh arbiter asingtersebut pun telah didaftarkan dan dieksekusi oleh Pengadilan Negerisesuai dengan amanat UUAAPS.
192 — 71
PengadaanTanah Pemda pada Setdakab AcehBarat TA. 2014 17.18/12/201410461/SP2D/LS/2014Pembayaran Langsung BiayaPenyelesaian Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan KawasanUniversitas Teuku Umar an. M. Nasir,Nomor Persil 13 dari Keg. PengadaanTanah Pemda pada Setdakab AcehBarat TA. 201481.463.440 18.18/12/201410462/SP2D/LS/2014Pembayaran Langsung BiayaPenyelesaian Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan KawasanUniversitas Teuku Umar an. Zamzami(Ahli Waris Alm.M.Junid), Nomor Persil2 dari Keg.
Ali Basyah Usman),Nomor Persil 10 dari Keg.Pengadaan Tanah Pemda padaSetdakab Aceh Barat TA. 2014673.816.640 17.18/12/201410461/SP2D/LS/2014Pembayaran Langsung BiayaPenyelesaian Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan KawasanUniversitas Teuku Umar an.
144 — 22
NISSA KARYA PERSADAadalah penawaran yang telah di tandatangani saksi dan dibubuhkanstempel perusahaan saksi;17.18. 51 Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak adakeberatan;BUDI PRAYITNO Bin PRAMILO:Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik, isi BAPsudah benar dan tandatangan dalam BAP tersebut adalah benartandatangan saksi;Bahwa saksi adalah supplier kayu, pemilik usaha jual Glugu/KayuBangunan BUDI UTOMO yang beralamat di Krajan I/ll Bandongan;Bahwa saksi pernah mengisi
45 — 14
Sel.17.18.i. Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan(handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;ii. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dantidak dibantah;iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lainlain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;iv. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan(gonogini)...dst;v.
Terbanding/Tergugat I : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra Seribu Sembilan Ratus Dua Belas
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Bank Yudha Bhakti. Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. Samuel International
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk.
171 — 107
Soeharto dari NURROCHMAD dkk, Para Jaksa, Pengacara Negara, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia cqPresiden Republik Indonesia.Bahwa PENETAPAN No.72 / Eks.Pdt / 2015 / 2015 Jo No.904 / Pdt.G /2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015, hanya dapat ditujukankepada / diberlakukan terhadap Yayasan BeasiswaSupersemar, yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006,Hal 12 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.17.18.sesuaianggaran
114 — 35
Oleh karena itu bukti T.17haruslah ditolak;Menimbang, bahwa bukti 17.18 karena tidak dapat diperlihatkan aslinyadipersidangan maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti 1.19 berupa surat keputusan Kepala DesaKamatubun Nomor 141/12/KPTS.KD.Kmt/Xl/2012 tentang pengesahan danpenetapan pengurus lembaga adat Desa Kamatubun Kecamatan WermaktianKabupaten Maluku Tenggara Barat periode 20122018, terhadap hal tersebut tidakada kaitannya dengan pokok sengketa atau sebagai bukti kepemilikan