Ditemukan 1150 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pembenaran
pembunahan
pembenihan
pembedahan
pembunuhan
pembebasan
pembekalan
pembebanan
pementahan
pembelahan
pembenanan
Register : 05-01-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 6 Mei 2015 — DADAN HERDIANSYAH Bin ENGKUS HUSHENDAR
127 — 95
127 — 95
dalam laporan keuangan(Neraca dan Laporan Rugi /Laba Koperasi Dinas Kesehatan Tahun Buku 2010pertama adalah piutang pinjaman anggota pada neraca buku tahun 2010 tidakwajar karena tidak jelas perinciannya kemudian yang kedua SHU (Sisa HasilUsaha) Tahun Buku 2010 tidak wajar atau kecil dengan dibandingkan modalyang tertanam pada koperasi dinas kesehatan Kab.Subang;Bahwa Ahli menerangkan maksud dan tujuan yang dilakukan oleh TimAdvokasi dalam melakukan pemeriksaan tersebut untuk :Bahwa Ahli Melakukan pembenahan
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 22 Mei 2019 — SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN
230 — 54
230 — 54
Pemerintah, tetapi saksi sudah benerapa kalimenjadi TIM PPHP dalam pekerjaan fisik;Bahwa kelengkapan Administrasi yang saksi butuhkan dalampemeriksaan adalah:Kontrak.PCM.Time Schedul.Laporan harian.Laporan Mingguan.Laporan Bulanan.Back UP data.Soft Drawing.Ce nevor why =As Built Drawing.10.Foto foto Dokumentasi Pekerjaan.Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan tersebut telah diselesaikanoleh Rekanan PT, SABAR JAYA KARYA TAMA tetapi tidakdikerjakan dengan rapi lalu TIM PPHP merekomendasikan untukdilakukan pembenahan
Register : 09-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 27 Juni 2016 — MUHAMMAD DAHRIL LUBIS Alias M. DAHRIL LUBIS
100 — 26
100 — 26
pengecetan pagar kantor memang adadilaksanakan dengan bersamasama gotong royong mengecet pagar kantordengan warna putih, kuning untuk tonggak dan pagar kayu sedangkan untukpagar besi tidak pernah dicat dan pengecetan atap kantor juga dilakukansedangkan untuk pengecetan kantor dilaksanakan pada tahun 2014 menjelangpelantikan Wali Nagari Cubadak.Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi ketahui adanya 3 buah bibit bungatetapi menggunakan dana Nagari atau tidak saksi tidak tahu karena yangmengerjakan pembenahan
untuk bibit tanaman tersebut adalah Lisran (ketuaLPMN)Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi ketahui adanya 3 buah bibit bungatetapi menggunakan dana Nagari atau tidak saksi tidak tahu karena yangmengerjakan pembenahan untuk bibit tanaman tersebut adalah Lisran (ketuaLPMN)Bahwa dapat saksi jelaskan setahu saksi penyemprotan rumput di pekarangankantor Wali Nagari Cubadak dilaksanakan 2 kali setahun.Bahwa dapat saksi jelaskan setahu saksi rekening air pada kantor Wali NagariCubadak menunggak sebanyak
khairuddin (istri si cap) tersebut yang manalebih jelasnya adalah sekretaris dan bendahara terdakwa perintahkan untukmembeli bibit tersebut.Bahwa benar kwitansi No. 85/013 tanggal 17 Juli 2013 tentang pembayaranlunas kepada Mulyati Pasar Cubadak untuk belanja bahan/bibit tanaman untukpembenahan kantor seharga Rp. 2.000.000, dan nota pembelian bunga danpohon cemara bersetmpel Kelompok Tani Makmur Hulu Pasamantersebut yangmenjadi pertanggungjawaban pemerintah Nagari dalam belanja bahan/bibittanaman untuk pembenahan
empat juta rupiah) denganbertandatangan palsu sebagaimana kwitansi nomor 401/013 tanggal30 September 2013 dan ROMEL sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh jutarupiah) sebagaimana kwitansi No. 87/013 tanggal 18 Juli 2013sedangkan yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 569.000, (limaratus enam puluh sembilan ribu rupiah).Bahwa keterangan saksi Else Popi, saksi Geslayanti, saksi RisnaNasution dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang buktimaka Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan/bibit tanamanuntuk pembenahan
/PN.Pdg10.ratus dua puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan/bibittanaman untuk pembenahan kantor tetapi diambil terdakwa denganmembuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuatkwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Mulyati sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sebagaimana kwitansi No. 85/013tanggal 17 Juli 2013 sedangkan yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah).
Register : 27-08-2021 — Putus : 21-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks Tanggal 21 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SUWARNI WAHAB, SH.,MH.
Terdakwa:
JAMALUDDIN, SE.
126 — 47
SUWARNI WAHAB, SH.,MH.
Terdakwa:
JAMALUDDIN, SE.
126 — 47
- 1 (satu) rangkap Foto Pembenahan AMDK PDAM Kab. Takalar.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Takalar No. 207.A tahun 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab.Takalar tanggal 01 April 2019.
Melakukan pembenahan terhadap administrasi dan dokumenkepemilikan dan penguasaan aset perusahaan.2. Melakukan pengamanan terhadap aset yang dimiliki dandikuasai perusahaan dari segala bentuk gangguan atau upayaupaya pihak lain untuk menguasai atau mengalihkan asetperusahaan kepada pihak lain melalui caracara yang tidaksah.3.
atau membayar sendiri;Bahwa benar Saksi mengusulkan untuk diperiksaWajib pajak yang bernama GUNAWAN, karena wajibpajak menolak diduga sebagai pengguna fakturfiktif akhirnya Saksi mengusulkan untuk diadakanpemeriksaan;Bahwa Saksi menggunakan sistem jusment untuk membuktikan faktur tersebut fiktif atau tidak yangharus melalui pemeriksaan;Bahwa karena WP menolak diduga sebagai penggunafaktur fiktif, lalu Saksi mengusulkan untuk diadakan pemeriksaan;Bahwa ada jangka waktunya untuk diadakan koreksiatau pembenahan
;Terdakwa membubarkan DKP tahun 2007 dasarnya pembenahan rekeningliar, kemudian muncul lagi DKP pada masa terdakwa sebagai InspekturJenderal. ; Terhadap barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan: BB 1.3.32 : 1 (satu) bendel Dokumen Audit Sarpras I diProvinsi Papua Barat bulan Mei 2009.BB 1.3.40 : 1 (satu) bendel dokumen Audit Sarpras di ProvinsiNAD tanggal 2 September 2009BB II.2.1 7 (tujuh) bendel dokumen Rakor SOP Joint Auditdi Bogor.BB IL.3.6 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu
itu;Bahwa pada saat saksi dilantik, tidak dilakukan serah terima jabatandengan pejabat lama;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan,ada banyak pembangunan kegiatan fisik antara laian pembangunakantor Bupati Konawe Utara tahap Ill;Bahwa ketika saksi menjabat pada tanggal 27 Mei 2011, semuaprosesnya sudah selesai dan pada saat saksi mulai berkantor, saksimendapati semua sudah ada kontraknya;Bahwa saksi tidak mempelajari kontrakkontrak pekerjaannya karenapada saat itu masih pembenahan
daerah propinsi Sulteng yaitu bertanggujawabsecara teknis baik yang bersifat administrasi fungsional mengenai pengelola keuangandana hibah dan bansos; Bahwa yang menjadi tanggungajawab bendahara pengeluaran bansos/hibah yang ada dibiro keuangan sekretariat daerah propinsi Sulteng yaitu bertanggungjawab menerima,menyimpan dan membayarkan dan mencacat/membukukan seluruh kegiatan pengelolaankeuangan; Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Keputusan atas nama Gubernur SulawesiTengah tentang Pembenahan
BintiRAHARJO SLAMET menyatakan bahwa dalam Permentan No.70/Permentan/SR.140/11/2011 tanggal 25 Oktober 2011 pada pasal 5ayat (3) menyatakan bahwa Pupuk organik, pupuk hayati dan/ataupembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memenuhiStandar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal sertaterjamin efektivitasnya serta dalam Lampiran VI Permentan No.70/Permentan/SR.140/11/2011 tanggal 25 Oktober 2011 huruf ALembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengujian mutu pupuk organikdan pembenahan
Tidak ada permasalahan yang dilaporkan di lapangan.e Bahwa benar pada masa pemeliharaan saksi mendapatkan laporan lisan dari Kepala Bidangbahwa ada pemeriksaan dari pihak Kejaksaan, dari laporan tersebut saya samasamamelihat ke lapangan ternyata ada beberapa bagian yang menurut hemat saksi perludilakukan pembenahan dan peningkatan, diantaranya cakupan rumput yang masih ntidakrapat, tanah bergelombang dan adanya cekukan tanah yang mengakibatkan adanyagenangan air, lalu saksi secara lisan meminta kepada
Bahwa saksi adalah Walikota Ambon dan saksi tahu ada pekerjaan Taman Kotakarena sudah direncanakan untuk pembenahan Kota Ambon ; Bahwa masalah rapat hampir setiap kali diadakan rapat untuk menyongsongMTQ Nasional karena saat itu merupakan perhatian nasional bagi kota Ambon,dalam rapat tersebut banyak hal yang dibicarakan menyangkut persiapan kotaAmbon dalam menghadapi MTQ yakni reklame, kebersihan kota Ambon danyang hadir rapat adalah seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kota Ambon untukmembicarakan
Kontrak.PCM.Time Schedul.Laporan harian.Laporan Mingguan.Laporan Bulanan.Back UP data.Soft Drawing.Cen oar whAs Built Drawing.10.Foto foto Dokumentasi Pekerjaan.Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan tersebut telah diselesaikanoleh Rekanan PT, SABAR JAYA KARYA TAMA tetapi tidakdikerjakan dengan rapi lalu TIM PPHP merekomendasikan untukdilakukan pembenahan kembali (perbaikan kembali) sesuai denganHal. 51 dari 241 hal.
ADHYSOETARJO, ML, SH, MM, Mmin selaku Direktur PDAU KotaSalatiga.Bahwa saksi selaku Walikota Salatiga telah melakukanpembinaan terhadap PDAU Kota Salatiga dengan dibantu olehSekda Kota Salatiga meliputi: Pembenahan organisasi dan tatakerja PDAU. Penataan personil dan penyusunan regulasi yangmenyangkut PDAU.Bahwa yang menetapkan penyimpanan uang Perusahaan DaerahKota Salatiga adalah Walikota Salatiga;uang tersebut disimpan di Bank Pembangunan daerah.
Nursiah pada saat datang kePontianak pada tanggal 18 Nopember 2010 bersamasama dengan sekjen yangada pertemuan dengan BPN;Bahwa di kementerian Hukum dan Ham sudah ada kegiatan prioritas dan telahdilaporkan oleh Kepala Biro Perlengkapan ke Sekjen tentu terdakwa sebagaiKepala Biro Perencanaan tidak bisa untuk tidak menindaklanjuti karena harusada pembenahan harta kekayaan milik negara di Kementerian Hukum dan Hamdan bukan terdakwa yang mengusulkan ganti rugi tersebut;Bahwa pada tanggal 18 Nopember
sayapun melaporkan kepada koordinator Tim Verifikasisecara lisan dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh koordinator Tim Verifikasi; Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat akan dilakukan Pencairan dana Desadan Alokasi Dana Desa Bendahara Desa Kekantor DMPD ketemu dengan TimVerifikasi, untuk dilakukan Verifikasi LPJ tahap sebelumnya, dan pada saatdilakukan Verifikasi, jika ditemukan masih terdapat kekurangan, makan daritim Verifikasi Membuat catatan atau mengoreksi langsung dalam LPJ untukdilakakan Pembenahan
23 Mei 008, yang pada pokoknya menyatakan:"Direksi BUMN dalam melakukan pengurusan asset perusahaan dimintauntuk:e Melakukan pembenahan terhadap administrasi dan dokumenkepemilikan dan penguasaan asset perusahaan.e Melakukan pengamanan terhadap assetaset yang dimiliki dandikuasai perusahaan dari seciala bentuk gang quan atau upaya 155 156upaya pihak lain untuk menguasai atau menaqalihkan assetperusahaan kepada pihak lain melalui caracara yang tidak sah. e Melakukan langkahlangkah untuk mengamankan
Tidak ada permasalahan yang dilaporkan di lapangan.e Bahwa benar pada masa pemeliharaan saksi mendapatkan laporan lisan dari Kepala Bidangbahwa ada pemeriksaan dari pihak Kejaksaan, dari laporan tersebut saya samasamamelihat ke lapangan ternyata ada beberapa bagian yang menurut hemat saksi perludilakukan pembenahan dan peningkatan, diantaranya cakupan rumput yang masih ntidakrapat, tanah bergelombang dan adanya cekukan tanah yang mengakibatkan adanyagenangan air, lalu saksi secara lisan meminta kepada
dirinci.247Bahwa mekanisme pembayaran pemberdayaan perempuan tidakseharusnya dengan menggunakan perjalanan dinas ;Bahwa Audit investigasi ini untuk membuktikan apakah ada kerugiannegara dalam hal dugaan penyimpangan ;Maksud dari kelalaian dari pihak yang terkait dalam laporan tersebut,yaitu mestinya dia lakukan tetapi tidak dia lakukan ;Bahwa Setiap audit dilakukan pembuktian materiil dan formil, bukanhanya investigasi ;Bahwa Audit operasional tujuannnya untuk memberikan perbaikan danmemberikan pembenahan
Sampai saat sudah penambahan fungsi dan fitur sebanyak 128Change Request;Kecepatan proses, baik dalam transaksi ataupun keperluan pelaporan;Standarisasi dan pembenahan data dari format lama (TUL'84) ke TUL'94dengan sasaran Kebenaran data selalu tersedia dengan akurasi yang cukuptinggi;Keamanan nilai data, perubahan data (updating) yang tidak melalui prosedurdengan otorisasi yang benar, dapat dihindarkan.
Register : 23-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 14 Desember 2015 — PEMERINTAH RI Cq. PT. PN-II LAWAN PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI, DKK
328 — 1142
328 — 1142
Register : 24-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PN KENDAL Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Kdl Tanggal 24 Juli 2012 — - IRVAN PRATAMA HADISURYA, - GUNAWAN HADISURYA.
152 — 41
152 — 41
Register : 04-06-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 3 Oktober 2013 — Pidana Korupsi
- MOHAMMAD SOFYAN als H. ANDY SOFYAN LAKKI
142 — 43
142 — 43
Putus : 07-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi Tanggal 7 April 2017 — Drs. ASWAD SULAIMAN P, M.Si
170 — 129
170 — 129
Register : 18-04-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus/2013/PN.PL Tanggal 20 Agustus 2013 — MUKADAS PILA, Bc Ku
146 — 37
146 — 37
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 12 Januari 2017 — HAMBALI Bin AMRON SAI
106 — 13
106 — 13
Putus : 08-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus - TPK/ 2016 / PN.Bjm Tanggal 8 Juni 2016 —
53 — 6
53 — 6
Register : 30-09-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 5 Maret 2015 — JACKY TALAHATU, SE. MSi.Dkk
102 — 48
102 — 48
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 22 Mei 2019 — IWA SETIADY, ST
199 — 42
199 — 42
Putus : 19-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO.
61 — 37
61 — 37
Putus : 20-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK Tanggal 20 Mei 2014 — IMAM SANTOSO, SH, MM
105 — 16
105 — 16
Register : 16-05-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R RIZA
Terdakwa:
UDDIN, S.Sos Bin SALAMUN
89 — 49
AMRIZAL R RIZA
Terdakwa:
UDDIN, S.Sos Bin SALAMUN
89 — 49
Register : 21-10-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 39/PDT.G/2013/PN.GSK Tanggal 24 April 2014 — SUDJONO
MELAWAN
1. PT BARATA INDONESIA (Persero),
2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DAHULU SEBAGAI PANITIA PEMBELIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN NEGARA (P2TUN) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SURABAYA, SEKARANG DISEBUT PEMERINTAH KOTA SURABAYA
3. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI CQ DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN CQ DIREKTUR DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MARITIM (PT PROYEK GALANGAN KAPAL GRESIK) dahulu, sekarang bernama DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN,
4. YON ZIPUR 5 KODAM V BRAWIJAYA
5. MENTERI DALAM NEGERI CQ DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA (MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN PUSAT) dahulu, sekarang bernama BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (PUSAT),
6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GRESIK
7. LURAH DESA SEGOROMADU
8. KUSAENI,
116 — 26
116 — 26
Putus : 08-06-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 06 / Pid.Sus - TPK/ 2016 / PN.Bjm. Tanggal 8 Juni 2016 — ERIK ISMUNANDAR,ST Bin EDDIN SYAMSUDDIN
82 — 16
82 — 16
Putus : 02-05-2012 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 54/PID.SUS/2011/PN.MKL Tanggal 2 Mei 2012 — MANGARANTE PATILA, SE ., JONI CORNELIUS TONDOK, ST.MM ., YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA.
166 — 92
166 — 92
Putus : 10-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 K/PID.SUS/2014 Tanggal 10 September 2014 — Dr. GANI ABDUL GANI
259 — 569 — Berkekuatan Hukum Tetap
259 — 569 — Berkekuatan Hukum Tetap